Sebuah Keputusan yang Tergesa-gesa

Browse By

Pertama yang saya pikirkan ketika memutuskan masuk ke FSM Fisika adalah mendapatkan dua gelar dengan 166 SKS dengan mendaftar di dua fakultas hanya dengan satu paket pembayaran. Tetapi setelah mendaftar pada FSM Fisika dan FKIP Fisika, pada kenyataannya saya hanya mendapatkan satu NIM untuk jurusan Fisika, karena hanya memiliki satu bukti pembayaran.

Sangat mengherankan ketika saya mendapat penjelasan dari bagian pendaftaran bahwa, “Dalam sejarah pendaftaran mahasiswa baru UKSW, tidak pernah ada yang mendapatkan dua NIM untuk satu bukti pembayaran.” Saya merasa sangat terganggu dengan masalah tersebut karena saya yakin mendapat instruksi yang benar tentang prosedur pendaftaran program double degree FSM Fisika dan Pendidikan Fisika, sehingga saya berniat mengurusnya sampai tuntas. Setelah melakukan konfirmasi dengan Ketua Program Studi Fisika FSM, Ibu Marmi, dan beberapa orang pengurus BARA, ternyata Surat Keputusan Rektor yang mengatur tentang masalah administrasi program double degree belum ada, sehingga program belum dapat dijalankan, meskipun telah disosialisasikan. Lalu muncul pertanyaan, mengapa program double degree belum memiliki kekuatan hukum yang resmi, padahal program tersebut sudah disosialisasikan pada mahasiswa baru?

Dapat dipahami bahwa program double degree merupakan salah satu “alat” untuk menarik minat mahasiswa FSM Fisika yang sangat sedikit. Namun demikian, proses yang dilalui untuk mencapai tujuan double degree, seperti konsep yang diusulkan tidaklah sesederhana itu, karena diperlukan persetujuan dari berbagai pihak dengan berbagai pertimbangan dan prosedur yang harus dilalui. Dari peristiwa yang saya alami, dapat ditarik kesimpulan bahwa program double degree FSM Fisika adalah keputusan yang tergesa-gesa. Mengapa demikian?

Pertama, pihak universitas belum meresmikan program tersebut secara sah. Ini terbukti dari belum adanya SK Rektor. Bagaimana program ini bisa dijalankan bila tidak ada juklak dan juknis resmi yang mengaturnya? Kedua, Bagian Registrasi dan Administrasi belum mempersiapkan sistem administrasi komputer yang dapat mengakomodasi pendaftaran double degree. Prinsip satu bukti pembayaran untuk dua NIM tidak mungkin dilakukan oleh sistem komputer yang telah paten dengan prinsip satu bukti pembayaran untuk satu NIM.

Dari dua hal tersebut sudah terlihat bahwa UKSW belum mempersiapkan diri untuk melaksanakan program double degree FSM Fisika dan Pendidikan Fisika. Memang tidak seberapa besar uang yang saya keluarkan untuk mendaftar pada program double degree, tetapi yang menjadi masalah adalah ternyata program tersebut belum dilaksanakan. Lalu pertanyaannya adalah: mengapa double degree sudah disosialisasikan?

Hanna, mahasiswa Program Studi Fisika FSM dan FKIP

3 thoughts on “Sebuah Keputusan yang Tergesa-gesa”

  1. Andre FSM Fisika 06 says:

    Iya juga sih ngeliat Double Degree yang masih dalam taraf awal….Tapi paling enggak otu merupakan satu langkah awal yang bagus buat Fak Qt….btw, aq tergelitik denger Mhsiswa FSM Fisika yang sangat sedikit…. Tapi perlu qm tau kalo di Universitas kebanyakan progdi qt iru sedikit orang….. Contohnya aja UPH yang terkenal itu… mindahin Mhasiswa Fisikanya ke UKSW (angkatan 05)… Kenapa coba… karena disana lebih sedikit orang…. btw, gak papa…. Sedikit tapi BERHARGA…. itu motto Progdi Fisika kan….. Semangat… GBU…

  2. wit says:

    bukan keputusan double degree yang tergesa-gesa, karena wacana DD itu sudah sejak lama ada, bahkan di sudah jalan di beberapa universitas.
    yang benar adalah bahwa rektorat dan administrasi LAMBAN dalam merespons keputusan-keputusan strategis seperti itu.
    perlu dipahami, bahwa seringkali administrasi tidak berani berubah total menjadi tidak “pakem” lagi, padahal fakta di lapangan menuntut administrasi yang ‘cekatan’.

    menurut saya, DD tidak harus dengan 2 NIM, yang penting khan SKS yang diperolehnya, jadi tinggal ambil MKL pada progdi yang berbeda. Kalau secara komputer tidak bisa demikian, ya bisa juga diberi NIM khusus…walau tidak mudah, namun script di SIASAT khan bisa dirubah juga untuk mengakomodasi hal-hal seperti itu.

    Kalau alasannya, “tidak biasa”, “dulu nggak gitu”, ya pasti kita akan selalu ketinggalan. Justru yang diperlukan adalah terobosan untuk mengatasi masalah yang ada.

    Sayangnya kadang pejabat struktural di UKSW, berdalih, “nggak ada aturannya” “nggak ada SK-nya”. ya itu tugas pejabat struktural untuk membuat aturan. Kalau semua HANYA berjalan sesuai aturan yang SUDAH ada, ya nggak perlu pejabat-pejabat-an, Justru pejabat struktural sangat diperlukan ketika aturan belum ada, padahal ada tuntutan di lapangan.

  3. Markus AR says:

    Ya cukup taulah, sistem di satya seperti apa. Jangankan sistem baru bahkan sekarang banyak mahasiswa bisa tembus ke suatu fakultas tanpa tes secara benar2.
    Contoh:
    Teman saya saja yang tes ekonomi di Atmajaya Yogyakarta gagal, di UKSW malahan diterima di Fakultas elektro??? Apa itu wajar??

    “Sapi perah kalo sudah diperah susunya ya ditinggal”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *