Moot Court Sebagai Sarana Belajar

Browse By

Apa itu moot court? Bagi mereka yang awam dan bukan mahasiswa Fakultas Hukum, mungkin belum pernah mendengar istilah ini. Secara etimologis, ”moot” dapat diartikan sebagai “dapat diperdebatkan” atau “semu,” dan “court” dapat diartikan sebagai “pengadilan/peradilan.” Dengan demikian, apabila dirangkaikan, “moot court” dapat berarti “peradilan yang dapat diperdebatkan.” Dalam perkembangannya sekarang ini, moot court dikenal sebagai peradilan semu.

Moot court memberikan tambahan belajar bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk mengembangkan diri, terutama perwujudan konkrit dari matakuliah-matakuliah hukum acara. Meskipun belum sepenuhnya benar, tapi proses belajar yang dialami mahasiswa (baca: undergraduate student) dapat diupayakan untuk mengerti lebih jauh mengenai kebiasaan-kebiasaan praktek beracara. Tugas hakim, jaksa, penasehat hukum, dan bahkan kedudukan terdakwa serta saksi-saksi di pengadilan menarik untuk digali dan dicerna sisi-sisi ilmiahnya. Mahasiswa yang belajar di dalam moot court mencernakan pelajaran yang ia dapat selama kuliah, menganalisis kasus dan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh penegak hukum dalam upaya menangani kasus-kasus. Tentu saja dengan demikian moot court sendiri memberikan peluang bagi mahasiswa untuk berkarya, mencoba-coba, dan sekaligus “pura-pura” menjadi penegak hukum sesungguhnya. Mereka dapat menjadi hakim, jaksa, penasehat hukum, dan bahkan saksi dan terdakwa dalam suatu acara pengadilan.

Moot court juga berisi mengenai perdebatan-perdebatan akademis mengenai telaah kasus-kasus fiksi dan nonfiksi yang dilihat berdasarkan analisis dalam kerangka yuridis normatif berdasarkan teori-teori hukum yang mahasiswa dapatkan selama kuliah. Perlahan tapi pasti mahasiswa diperhadapkan pada tataran ideal kekuatan peradilan yang dapat memutus perkara mengenai berbagai kasus yang terjadi. Kemampuan untuk membuat atau praktek membuat berkas-berkas yang diperlukan untuk beracara di pengadilan dipertaruhkan bagi mahasiswa Fakultas Hukum di dalam moot court. Surat dakwaan, surat tuntutan, putusan hakim, pembelaan, adalah beberapa di antara berbagai berkas yang mutlak diperlukan untuk melaksanakan acara peradilan.

Melihat praktek peradilan di Indonesia, seakan-akan hanya sebagai formalitas belaka. Mengapa demikian? Tata cara peradilan di Indonesia secara umum dan bukan rahasia lagi hanya sebagai pepesan kosong yang seakan-akan baik dan benar, namun ternyata jauh dari harapan publik. Masih segar dalam ingatan kita ketika kasus korupsi Akbar Tanjung yang senilai milliaran rupiah lolos dari hukuman atau kasus korupsi di DPRD yang marak di berbagai daerah, berakhir dengan putusan bebas dan/atau cuma hukuman ringan. Padahal, melihat dampak yang diakibatkan oleh praktek-praktek korupsi, hukuman yang pantas dan efek jera tidak dikenakan kepada mereka yang pantas mendapatkannya, bahkan diperparah pula dengan penerapan hukum yang salah pada pertimbangan putusan-putusan hakim dan jenis sanksi yang dikenakan.

Atau kasus riil di Kota Salatiga adalah mengenai kasus pengadaan buku pelajaran Balai Pustaka yang sampai sekarang tidak pernah selesai. Hal ini menarik karena berbagai kepentingan yang melekat dalam penanganan kasus dan upaya penyelesaiannya yang kabur. Kekuatan hukum seakan-akan hanya berupa pedang tajam tanpa pernah digunakan sebagai senjata ampuh untuk menjerat mereka yang terlibat dalam kasus tersebut. Apalagi hukum jadi melunak bilamana diperhadapkan dengan pejabat-pejabat yang memiliki kekuasaan dan kepentingan money politic.

Namun, bukan tanpa alasan pula mereka yang menjadi penegak hukum berbuat menyimpang dari apa yang dicita-citakan sebagai pengadilan yang bersih dan tidak memihak. Berbagai peraturan perundangan yang mengatur kekuasaan kehakiman, ternyata belum memberi ruang dan atmosfir yang kondusif bagi independensi kekuasaan kehakiman. Banyak peraturan yang tidak selaras, tidak harmonis, dan inkonsistensi konstitusi satu dengan lainnya. Banyak kelemahan yang ditemukan dan tiadanya mekanisme pengawasan yang baik oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan lembaga lainnya yang berfungsi sebagai control unit yang baik. Peraturan-peraturan yang mengandung kelemahan diantaranya karena mengandung multitafsir dan tidak bisa dilakukan enforcement, sementara mekanisme berbagai peraturan perundangan yang mendistorsi ketentuan dalam konstitusi.

Pada titik tertentu, peradilan tidak punya kebebasan dan kemandirian untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan masalah internal institusional dan substantif. Dalam masalah personal, primaritas juga masih menjadi persoalan, dimana etika, moralitas serta integritas dan kapabilitas hakim dalam kekuasaan kehakiman belum sepenuhnya independen dan terbebaskan dari pengaruh dan kepentingan kekuasaan. Mereka seharusnya tidak boleh memengaruhi dan/atau terpengaruh atas berbagai keputusan dan akibat hukum yang dibuatnya sendiri, baik dari segi politis maupun ekonomis.

Hadirnya moot court sebagai sarana belajar (dalam konstruksi akademis) menjadi bahan olok-olok dalam melihat praktek-praktek peradilan di Indonesia. Adalah hal yang tabu bagi mahasiswa untuk memperlihatkan sesuatu yang tidak benar di hadapan hukum. Secara umum, moot court memberikan gambaran ideal yang perlu untuk ditanamkan semenjak dini mengenai peradilan yang bersih dan berwibawa. Dengan demikian, apa yang ideal yang ditanamkan kepada generasi penerus penegak hukum di Indonesia tersebut dapat membantu perbaikan pelaksanaan peradilan di Indonesia masa depan.

Harapan untuk menjadikan moot court sebagai sarana belajar bagi mahasiswa yang representatif adalah harapan saya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum. Dukungan semua pihak dalam pengembangan sarana belajar ini. Perhatian dari kampus dan lembaga lainnya, seperti lembaga-lembaga swadaya masyarakat, atau pengadilan negeri, atau kejaksaan negeri serta organisasi advokat dan kepolisian dapat memberikan semangat lebih bagi pembentukan karakter lulusan Fakultas Hukum yang berwibawa dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.

Setyo Pamungkas, koordinator Moot Court Community Fakultas Hukum

15 thoughts on “Moot Court Sebagai Sarana Belajar”

  1. STR says:

    Belum pernah nyoba moot court-nya FH!

  2. sebayang says:

    Good alibi

  3. sebayang says:

    semangat terus tim Moot court FH UKSW, jangan pernah patah semangat. mari kita haruskan nama FH UKSW dikancah pertandingan Moot cout se INDONESIA.kita harus merebut kembali gelar juara yang gagl kita rebut. OK….

  4. PaLing g4nt3ng says:

    Wah tulisan kyak gini kok bisa gak masuk ke versi cetak ya…sayang banget…

  5. - dhonk says:

    hukum itu semu dan buta karena lambangnya aja patung yang matanya ditutupin…
    hukum itu harus terbuka transparansi sehingga bisa berlaku adil…

  6. schape says:

    tetep semangat guys !!!

  7. Yaz Okulu says:

    is there any one who knows any source about this subject in other languages?

  8. Pingback: Scientiarum.com » Eksistensi Moot Court di FH UKSW
  9. Trackback: Scientiarum.com » Eksistensi Moot Court di FH UKSW
  10. Dimas S. Aditya says:

    @ dhonk : bukan anak hukum, ya??? Kok ga tau, kenapa lambang hukum itu, matanya ditutup? Matanya ditutup itu, dimaksudkan agar hukum itu berlaku bagi semuanya. Semua adalah sama di depan hukum (equality before the law). Hukum juga tidak pandang bulu. Gitu, lho…

  11. Pingback: Eksistensi Moot Court di FH UKSW « SetyoPamungkas’s Weblog
  12. Trackback: Eksistensi Moot Court di FH UKSW « SetyoPamungkas’s Weblog
  13. Pingback: Moot Court sebagai Sarana Belajar « Moot Court Community FH-UKSW Salatiga
  14. Trackback: Moot Court sebagai Sarana Belajar « Moot Court Community FH-UKSW Salatiga
  15. Pingback: Eksistensi Moot Court di FH UKSW « Moot Court Community FH-UKSW Salatiga
  16. Trackback: Eksistensi Moot Court di FH UKSW « Moot Court Community FH-UKSW Salatiga
  17. Amal Marpung SH. says:

    kalau FH UKSW mau maju ada beberapa langkah yang harus dilakukan :
    1. bahan test masuk FH UKSW harus beda dengan fakultas lainnya, dalam arti pengetahuan sosial politik calaon mahasiswa FH harus lebih luas. ini mengindikasikan sensitifitas terhadap perubahan.
    2. ospek harus siadakan setiap peneriamaan mahaiswa baru. jangan menganggap ini benturan terhadap HAM. tetapi berpikirlah bagaimana caranya agar strategi ospek tidak melanggar HAM tetapi justru dengan cara lain dapat membuat kekompakan antar mahasiswa.
    3. jgn terbiasa melihat/mencontek gaya-gaya lama,inovatif lah….,mood court bisa di mulai dlm ospek
    4. jadikan kekuatan mahasiswa untuk mendobrak agar dosen-dosen lebih sensitif terhadap hal baru dan mau belajar.
    5. buat diskusi.tantang yang pantas ditantang unuk debat.
    6.LBH UKSW harus menjadi sarana mahasiswa FH untuk berpraktek.
    7.buat perpus khusus FH
    8.Minta Dosen memberikan laporan triwulan mengenai buku-buku aktual.

    FH UKSW harus lebih sensitif terhadap lingkugan. kekuatan Mood court harus menjadi salah satu keunggulan.
    tulisan ini sangat pantas untuk dikeritik.!!!!!
    karena ini adalah tulisan dari sarjana hukum UKSW yang harus banyak belajar lagi…..

  18. Theofransus Litaay says:

    @Amal, Dimas, Setyo dkk: Perhatian kalian kepada proses pendidikan di fakultas hukum menunjukkan kecintaan kepada almamater. Sebagai salah satu anggota korps dosen, saya patut menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Kalau satu waktu sudah menjalani karir yang hebat di masyarakat (karena saya yakin kalian berpotensi besar untuk itu), jangan lupa selalu menengok almamater ini.
    Mengenai moot court, ada perbedaan antara Moot Court dan Mock Trial. Ini juga perlu dibedakan dan didudukkan apakah perlu dalam satu tim ataukah terpisah, karena pengorganisasiannya agak berbeda. Biasanya tim dua kegiatan ini berbeda, karena cukup memakan waktu dan energi mahasiswa, selain itu minat mahasiswa juga berbeda-beda.
    Mungkin karena masih baru dikenalkan, maka ada kekeliruan sedikit yang sering saya lihat dimana labelnya moot court tapi prakteknya mock trial.
    Ini bukan kesalahan mahasiswa, karena Komnas HAM-pun mengkombinasikannya dalam perlombaan waktu lalu di Bandung (jadi tambah ruwet, diseleksi dengan moot court lalu hasil seleksinya dilanjutkan dengan mock trial, bisa jadi mutunya malah menurun).
    Setyo dkk bisa mempelajari beberapa laporan yang telah saya kirimkan. Bisa kita jadikan sebagai benchmark untuk pengembangan sekolah hukum kita agar lebih maju lagi.
    Mengenai motivasi dari mahasiswa kepada dosen agar lebih maju, saya setuju. Untuk itu mahasiswa sebaiknya tetap memelihara sikap kritis-prinsipil dan kreatif-realistis (bisa menjadi bahan diskusi juga) dan perlu secara rajin disampaikan kepada fakultas.
    Sebenarnya yang dikatakan Amal mengenai LBH itu sangat tepat sekali, karena memang didirikan sebagai LBH untuk pendidikan. Hal itu tertuang secara jelas dalam M.o.U tahun 1988 antara Rektor UKSW dan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Inilah yang disebut oleh Setyo dkk sebagai Pendidikan Hukum Klinis.
    Di dalam konsep Pendidikan Hukum Klinis ini semua skill hukum dikembangkan dengan dua orientasi: 1) orientasi akademik (penguasaan skill hukum) dan 2) orientasi pelayanan (penguasaan ide keadilan sosial / social justice / sekarang dikenal juga dengan konsep Street Law).
    Hal ini menurun dari gerakan studi hukum kritis (dasar filsafatnya adalah teori hukum kritis, pecahan dari critical theory-nya Habermas dkk), yang dikembangkan oleh di Amerika Serikat dan kemudian berkembang di berbagai negara.
    Pendidikan hukum klinis ini sudah masuk di Indonesia dan menjadi bagian dari jaringan pendidikan hukum klinis Asia Tenggara. Ini yang perlu kita motivasikan karena memberikan peluang bagi pengembangan diri dosen dan mahasiswa.

  19. Ertwoel says:

    What ?
    Saya kurang paham mengenai penjelasan tersebut

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *