Gairah Perlawanan dari Sumatera Utara

Browse By

Sebenarnya tidak terpikir juga untuk menulis cerita dari kawan-kawan Medan yang menyempatkan diri mampir ke Salatiga, di sela-sela “road show” mereka di Jawa. Mereka adalah Ojud dan Cheker (nama panggilan — Red) dari kolektif SARAF (Solidaritas Rakyat Anti Fasis). Sejak tanggal 22-25 Februari 2008 atau selama 4 hari 3 malam mereka menikmati Kota Salatiga dari sudut perkampungan Pancuran yang tak pernah mati bersama teman-teman dari beberapa kota. Dan saya pun ikut menyempatkan diri untuk mengobrol “intim” dengan Cheker agar dapat menuliskan cerita mereka tentang kasus pendudukan kampus HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Nommensen dan sengketa tanah masyarakat dengan pihak PTPN (PT Perkebunan Nusantara).

Kasus I: Pendudukan Kampus HKBP
Kasus ini berawal dari pengambilalihan acara PENMARU (Penerimaan Mahasiswa Baru) pada medio Agustus 2007 oleh pihak rektorat. Acara ini dibuat oleh rektorat tanpa melibatkan mahasiswa. Hal ini menyebabkan kemarahan dari pihak mahasiswa. Saat acara PENMARU berlangsung di Gelanggang Remaja Medan, sekitar 20 mahasiswa melakukan aksi pemboikotan dengan merebut mikrofon, dan mengeluarkan pernyataan bahwa acara ini tidak sah karena tidak melibatkan mahasiswa. Sampai akhirnya acara tersebut diberhentikan sendiri oleh pihak rektorat dan dilaporkan kepada pihak kepolisian dengan kasus perusakan gedung dan pembuatan kerusuhan. Padahal menurut Cheker sendiri, tidak ada aksi perusakan dalam kejadian tersebut.

Rentetan dari aksi pemboikotan tersebut berujung dengan pemberian skorsing terhadap 20 mahasiswa dan pemecatan terhadap 22 mahasiswa. Padahal menurut Cheker, yang melakukan aksi hanya sekitar 20 orang, jadi banyak dari mahasiswa tersebut yang tidak tahu menahu mengapa mereka juga terkena skorsing dan pemecatan. Dan ketika surat keputusan pemecatan dan skorsing dari rektorat keluar, gelombang protes pihak mahasiswa pun mulai membesar. Tekanan dari mahasiswa membuat rektorat lagi-lagi mengeluarkan pernyataan. Kali ini makin tidak masuk akal, yaitu bahwa mahasiswa yang diskors dan dipecat adalah mahasiswa yang gemar berjudi, narkoba, dan tidak pernah kuliah, sehingga hampir tidak ada hubungannya dengan kasus pemboikotan acara PENMARU.

Aksi pendudukan kampus HKBP dimulai sekitar bulan Oktober, dan terus menggalang solidaritas dari berbagai kampus dan elemen masyarakat. Sebenarnya sempat ada pertemuan pihak orangtua mahasiswa dengan pihak rektorat pada bulan November 2007 untuk melakukan klarifikasi, tapi menemui jalan buntu. Bukti keanehan perihal pemecatan dan skorsing makin jelas, ketika mereka melakukan kroscek dengan pihak Kopertis, dan ternyata tidak ada surat pemecatan. Sampai akhirnya pada bulan Februari 2008, karena melihat tidak adanya kebijakan dalam kasus ini, mahasiswa akhirnya sampai pada titik didih paling panas, dan kemudian mulai mengamuk. Pihak rektorat pun mengadukan mahasiswa kepada pihak kepolisian dengan dikenakan KUHP. Walaupun sempat difasilitasi oleh para senior dan alumnus, tetap saja menemui jalan buntu.

Pada tanggal 21 Februari 2008 satu per satu mahasiswa mulai ditangkap. Tujuh orang berhasil ditangkap, dan dua orang berada dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO). Dua mahasiswa yang berstatus DPO sudah berada di Jakarta sejak 15 Februari untuk mengadukan nasib ke Komnas HAM. Sampai saat ini menurut Cheker, pihak hukum sangat tidak objektif, mereka terlalu pro rektorat. Mayoritas mahasiswa yang ditangkap adalah kawan-kawan dari KDN (Kelompok Diskusi Nommensen). Saat ini beberapa mahasiswa yang tersisa terus melakukan konsolidasi dengan kelompok-kelompok diskusi lokal seperti FORMADAS (ITM), Komentar (UNIKA), GEMA PRODEM (USU), BARSDEM (Unimed), kolektif SARAF, dan banyak lagi. Penekanan-penekanan terhadap Kopertis, Kapolda, dan Komnas HAM terus mereka upayakan sambil terus melakukan aksi-aksi secara kontinu. Saat ini Komnas HAM sudah mulai turun ke Medan untuk melakukan penyelidikan, sedangkan dari pihak Kopertis, kasus ini masih dalam proses.

Tujuh mahasiswa yang ditangkap adalah Jhoni Walinton Butarbutar, Chandra Manurung, Bernard Simaremare, Bernard Marpaung, Horas Simanjuntak, Joshua Nababan, dan Dian Sinulingga. Sedangkan dua mahasiswa yang dalam status DPO adalah Yogie Angga Simarmata dan Liston Hutajulu.

Kasus II: Gerakan Mahasiswa, Pemuda, dan Tani Persil IV
Pada tahun 1940 rakyat telah menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah sebagai tempat tinggal dan lahan untuk berbagai tanaman seperti durian, jengkol, petai, pisang, jagung, padi, dan tanaman lainnya untuk mata pencaharian mereka sebagai petani. Selanjutnya, oleh negara tanah tersebut dilegalisasi menjadi milik rakyat dengan alas hak sebagai Tanah Suguhan Persil IV, seluas lebih kurang 600 hektar, yang terletak di wilayah Desa Limau Mungkur, Dusun Batuktak Desa Lau Barus, dan Dusun Tungkusan Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, adalah sah menurut hukum maupun dalam kebijakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sendiri. Akan tetapi pada 1972, pada masa pemerintahan rezim Orde Baru, tanpa alasan yang sah secara hukum, sebagian besar tanah tersebut, kurang lebih seluas 525 hektar, telah diambil atau dikuasai oleh PTPN IX (sekarang PTPN II) secara paksa dan bangunan tempat tinggal rakyat diratakan dengan tanah, pohon, dan tanaman-tanaman yang telah ditanam rakyat sebagai mata pencaharian hidupnya pun dihancurkan, sehingga mengakibatkan rakyat dan anak-anak mereka terlantar. Bahkan pihak PTPN II dengan seenaknya menanam pohon sawit dan karet, dan hasilnya mereka nikmati tanpa mempedulikan atas hak dan kehidupan rakyat beserta keluarganya. Karena pada masa itu kondisi politik dalam negeri tidak memungkinkan untuk melakukan perlawanan atas tindakan semena-mena tersebut, akibatnya rakyat merasakan penderitaan yang panjang.

Setelah menungu sekian lama sampai akhirnya reformasi pecah pada tahun 1998, peluang untuk mengambil kembali tanah yang dirampas tersebut terbuka, dengan terlaksananya Pertemuan Dengar Pendapat Komisi A DPRD Tingkat II Kabupaten Deli Serdang yang pada saat itu dihadiri oleh Kepala Kantor Pertanahan DS, ADM PTPN II (Persero) Kebun Limau Mungkur, Camat STM Hilir, Kepala Desa Tadukan Raga, Kepala Desa Limau Mungkur, dan Kepala Desa Lau Barus Baru tentang permasalahan tanah rakyat pada tanggal 27 Oktober 1998, dimana telah menyebutkan beberapa poin yang di antaranya adalah tanah seluas lebih kurang 922 hektar tersebut tetap menjadi milik rakyat.

Oleh karena tanah terperkara seluas 922 hektar tersebut berada di luar areal tanah Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II, pada tahun 1999 tepatnya saat replanting, tanah tersebut telah dijadikan alat produksi oleh rakyat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi beberapa bulan berselang, pada tahun yang sama PTPN II kembali mengambil alih paksa tanah dengan membabat habis tanaman palawija yang menghijau, bahkan beberapa orang petani juga menjadi korban hingga harus menjalani operasi bedah rutin sampai sekarang. Namun karena tidak ada pertanggungjawaban dari pelaku, maka operasi bedah belum dapat dituntaskan sebab korban tidak mampu lagi membayar biaya operasi.

Sejalan dengan itu, maka rakyat melakukan gugatan perdata kepada pihak PTPN II untuk mengembalikan tanah serta membayar ganti rugi peminjaman yang ditaksir sebesar 2,5 milyar rupiah lebih per tahun sejak tahun 1972 sampai ganti rugi tersebut dipenuhi. Selain dari tuntutan di atas, rakyat juga menuntut ganti rugi sebesar 500 milyar rupiah karena dianggap telah melanggar HAM. Dengan tuntutan seperti itu, maka PTPN II melakukan banding, sampai akhirnya mereka mengajukan PK (Peninjauan Kembali) atas putusan MA. Pada tahun 2005 rakyat kembali melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan No. 69/PDT.G/2005/PN-LP yang memutuskan bahwa tanah tersebut adalah milik rakyat. Akan tetapi, kembali lagi diajukan banding oleh PTPN II dengan dalil bahwa pohon yang tumbuh di atas tanah tersebut adalah milik PTPN II. Secara otomatis tanah tersebut belum dipastikan milik siapa (terperkara), sehingga kedua pihak tidak boleh menguasai lahan.

Namun tindakan sepihak telah dilakukan PTPN II melalui perjanjian dalam bentuk kerjasama operasional (KSO) dengan pihak ketiga dengan isi perjanjian untuk memanen kelapa sawit di atas tanah terperkara tersebut. Jelas ini adalah tindakan melawan hukum. Masyarakat yang merasa dirugikan segera memasuki lahan dan mencoba menguasai tanah yang mereka anggap adalah milik mereka dengan alas hak yang sah menurut hukum. Akan tetapi di lapangan, masyarakat mendapat halangan dari pihak aparat kepolisian dan TNI yang belum jelas alasannya mengapa mereka berada di lokasi tersebut, sebab jika ditanya mereka selalu mengatakan, “Kami hanya menjaga buah, ini perintah atasan.” Bahkan aparat kepolisian yang ada juga melakukan penangkapan terhadap beberapa warga yang mencoba memanen sawit. Dengan senjata lengkap aparat, akhirnya masyarakat dipaksa mundur dari lahan dan pihak ketiga tersebut secara bebas melakukan aktivitas memanen.

Merasa tidak puas, masyarakat kembali melakukan perlawanan dengan menghadang truk pengangkut buah sawit dengan cara berbaris tanpa senjata. Karena sopir takut menabrak masyarakat yang sebagian besar adalah kaum ibu, maka kendali pun diambil alih oleh salah satu aparat polisi dan serta merta menabrak masyarakat yang melakukan perlawanan. Akhirnya, tiga orang ibu menjadi korban dan harus dibawa ke rumah sakit. Kejadian ini lantas membuat masyarakat sekitar menjadi trauma untuk datang ke lahan, bahkan nyaris ingin melupakan hak mereka atas tanah tersebut. Dan sampai saat ini, rakyat terus diintimidasi dengan aksi-aksi militerisme oleh kepolisiaan dan oknum TNI. Walaupun mulai ada penarikan pasukan secara bertahap, namun menurut Cheker, penarikan tersebut dilakukan tanpa adanya surat perintah. Ini yang membuat mereka tidak yakin dengan penarikan tersebut.

Kasus sengketa dengan PTPN II adalah yang paling besar, melibatkan tanah seluas kurang lebih 922 hektar, dan kurang lebih 300 kepala keluarga. Sejak tahun 2004, kolektif SARAF, FORMADAS, dan GEMA PRODEM melakukan pendampingan. Mereka membentuk SMAPUR (Solidaritas Mahasiswa Pemuda untuk Rakyat). Bentuk pendampingan yang mereka lakukan seperti live in, diskusi, pelatihan tentang kasus hukum yang berkaitan dengan sengketa tanah, pelatihan tentang instansi-instansi pemerintah yang terkait dengan kasus ini.

Perkembangan terakhir adalah pihak PTPN tetap menurunkan pengamanan melalui Polri di lahan sengketa tersebut. Pihak masyarakat pun terus melakukan penekanan ke pihak-pihak terkait seperti Gubernur, DPRD, PTPN II, dan KBPN. Saat ini sudah terbentuk Tim Tanah Persil IV. Menurut Cheker, dalam waktu dekat ini akan ada aksi pendudukan lahan oleh masyarakat. Karena dari pihak masyarakat mulai tidak yakin dengan proses hukum di negara ini.

Aksi Hari HAM
SUMBER: ARSIP SMAPUR
Aksi di Hari HAM 10 Desember 2007 di kantor DPRD II Deli Serdang, Sumatera Utara.

Bentrokan Hari HAM
SUMBER: ARSIP SMAPUR
Bentrokan yang terjadi ketika aksi dilangsungkan di kantor DPRD II Deli Serdang.

Posko perjuangan
SUMBER: ARSIP SMAPUR
Posko perjuangan Gerakan Tani Persil IV.

Jika hari ini hukum negara tidak berpihak kepada hak-hak dasar rakyat, maka kami akan menemukan hukum kami sendiri. Dan hukumnya gerakan tani adalah penguasaan atas tanah.
~ Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda untuk Rakyat

*(data dan foto diambil dari arsip SMAPUR)

Pembicaraan selama kurang lebih sejam ini akhirnya berhenti setelah “iming-iming” yang tak bisa kami tolak dari tuan rumah. Sambil menikmati “menu harian” selama 4 hari 3 malam di Salatiga, kami menonton film dokumentasi aksi-aksi pendudukan lahan oleh masyarakat setempat. Saya dan teman-teman Medan sempat bertukar cerita mengenai harga makanan. Menurut mereka, harga makanan di Salatiga sangat murah. Tidak lupa juga pembicaraan mengenai gadis-gadis Salatiga.

Setelah kunjungan di Salatiga, teman-teman Medan akan berangkat ke Yogyakarta untuk mempresentasikan kondisi sengketa tanah, dan akan kembali lagi ke Jakarta untuk melakukan aksi mengenai kasus sengketa tanah PTPN dan kasus korban banjir bandang bahorok yang hanya mendapat perhatian dari LSM-LSM (yang akhirnya dipukuli sendiri oleh teman-teman ini, karena dianggap hanya menjual data ke pihak funding).

Terima kasih kepada Mas Didi “Ompong” yang telah berkenan memberikan tempat untuk tinggal dan menjamu teman-teman dengan “suguhan” yang tak ada habisnya selama 4 hari 3 malam.

BAGUS F. PERMANA A.K.A. “MEQ”
Wartawan Scientiarum

4 thoughts on “Gairah Perlawanan dari Sumatera Utara”

  1. Saam Fredy says:

    kasus tanah yang banyak terjadi saat ini di Indonesia, merupakan konsekuensi dari reformasi agraria yang tidak berjalan. Hal tersebut diperparah dengan tidak adanya lagi penghormatan terhadap haka ulayat. Komersialisasi terhadap hutan di Indonesia juga ikut andil bagian dari perlasalahan tanah di negara ini. Pemerintah seharunya lebih serius dalam menangani masalah pertanahan, jika tidak perlawanan rakyat akan terus terjadi.

  2. meQ says:

    Memang perlawanan harus terjadi di setiap tempat dimana ada penindasan…

  3. Yaz Okulu says:

    is there any one who knows any source about this subject in other languages?

  4. Lae says:

    salam pembebasan !!

    pertama sekali saya mengucapkan banyak terima kasih kepada bung “meQ” yang telah menyuarakan perjuangan petani persil IV lewat situs ini. sekedar informasi terbaru dari perhelatan kami : http://www.hariansumutpos.com/, berita tanggal 05-03-08 hal 06. perseteruan antara para pemanen sawit membuat masyarakat semakin kebinggungan sementara isu kemenangan PTPN II atas PKnya merebak di seantero dusun.
    untuk itu kami meminta dan berharap teman-teman seperjuangan mau bersolidaritas menekan rezim SBY-Jk dan PTPN II

    Solidaritas Mahasiswa dAn Pemuda Untuk Rakyat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *