Ketika Penegakan Hukum Jadi Komoditas

Browse By

Sejarah penanganan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terlihat timbul tenggelam seiring dengan pergantian kekuasaan. Ungkapan tersebut dilontarkan Yudi Kristiadi saat mengisi diskusi di Fakultas Hukum UKSW. Yudi Kristiadi adalah Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Ia doktor lulusan Universitas Diponegoro, Semarang.

Diskusi yang diadakan Kamis, 27 Maret 2008, di ruang F309 itu bertema “Pemetaan Kasus BLBI dan Kinerja Penegak Hukum.” Selain Yudi Kristiadi, narasumber lainnya adalah Yunantyo Adi Setyawan (Wartawan Suara Merdeka), dan Arie Siswanto (Wakil Dekan FH UKSW).

Yudi Kristiadi mengatakan aparat penegak hukum tidak lagi punya kepekaan sosial. Kebijakan penegakan hukum terjebak budaya yang korup. Ia menganjurkan kasus korupsi BLBI yang melibatkan Jaksa Urip Tri Gunawan dibuka kembali. Kerugian negara yang triliunan rupiah seperti kasus BLBI, bila nominalnya dicairkan pakai pecahan seribuan, maka jumlah lembaran uangnya bisa dipakai menutup separuh luas wilayah Indonesia. Dalam kasus tersebut, Urip Tri Gunawan menerima suap Rp 6 miliar. Yudi Kristiadi mengatakan bahwa ini bisa dijadikan momen perbaikan kejaksaan.

Arie Siswanto lebih menyoroti kasus BLBI dari kacamata akademisi. Peristiwa tersebut dipandangnya menampilkan puncak gunung es dari sebuah fenomena korupsi di bidang peradilan (justice sector corruption). Ia bermaksud melihat peristiwa UTG-gate dalam bingkai yang lebih luas — UTG adalah inisial Urip Tri Gunawan.

Secara umum, korupsi peradilan dipahami sebagai perbuatan-perbuatan koruptif yang dilakukan oleh atau melibatkan pihak-pihak yang menjadi bagian dari sistem peradilan. Lebih lanjut, korupsi peradilan tidak hanya menyangkut lembaga pengadilan dan hakim, namun juga terkait dengan lembaga kepolisian, kejaksaan, serta advokat. Di Indonesia, fenomena seperti ini secara populer dikenal dengan istilah “mafia peradilan.” Survei yang diselenggarakan oleh Transparency International pada 2006 menyatakan bahwa 50 persen responden menganggap sistem hukum di Indonesia korup.

Mary Noel Pepys, pengacara spesialis korupsi peradilan dari Amerika Serikat, mengidentifikasi bahwa korupsi peradilan disebabkan oleh berbagai faktor. Dan faktor yang relevan dengan UTG-gate adalah intervensi eksternal dan toleransi sosial terhadap korupsi.

Melalui intervensi, pihak luar langsung menyerang sendi-sendi penegakan hukum. Ini berkaitan dengan prinsip independensi lembaga peradilan.

Dalam kasus BLBI, intervensi yang dilakukan oleh pihak di luar lembaga penegak hukum memperoleh legitimasi formal, yakni Inpres Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan PKPS. Inpres ini dikenal pula dengan nama “Inpres Release & Discharge (R&D).”

Arie Siswanto menegaskan bahwa inpres ini bersifat interventif terhadap penegakan hukum dalam kasus BLBI, karena memberikan perlindungan tidak wajar terhadap obligor BLBI. Berdasarkan Inpres R&D, obligor BLBI akan dibebaskan dari semua tuntutan hukum. Ironisnya, mereka hanya diminta membayar sebagian dari kewajibannya, yakni 30 persen secara tunai, dan kemudian memperoleh Surat Keterangan Lunas (SKL). Bagi para obligor yang perkaranya telah disidangkan, SKL akan dijadikan bukti baru (novum), yang bermuara pada pembebasan mereka.

Bentuk intervensi lain diduga terjadi dalam bentuk “pembicaraan di kabinet.” Kejaksaan Agung akhirnya mengeluarkan perintah penghentian pengusutan perkara BLBI. Arie Siswanto menyimpulkan intervensi-intervensi semacam ini menempatkan lembaga penegak hukum pada posisi yang sulit.

Faktor toleransi sosial terhadap korupsi sesungguhnya menempatkan masyarakat sebagai aktor penting dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi. Masyarakat akan mendorong praktek-praktek koruptif ketika mereka abai terhadap korupsi. Atau yang lebih buruk lagi, justru terlibat dalam perilaku yang melestarikan korupsi peradilan.

Bagaimana dengan peran pers? Yunantyo Adi Setyawan mengatakan bahwa pers memiliki peran besar dalam pemberantasan korupsi, kendati sesungguhnya ada banyak kendala-kendala yang sulit dihindarkan. Oleh karena sebab-sebab tertentu, dari internal maupun eksternal, pers tidak bisa sempurna mengungkap masalah-masalah korupsi.

Yunantyo Adi Setyawan mengatakan bahwa dalam situasi ekonomi yang serba kapitalis, “virus UTG” juga merambah ke dunia pers. Tak dapat dipungkiri, tidak semua institusi media bekerja secara maksimal dalam gerakan pemberantasan korupsi. Wartawan maupun pemilik perusahaan media tidak selamanya bisa imun terhadap suap. Ia mengetahui hanya segelintir media yang melarang wartawannya menerima “amplop” dan memberikan sanksi tegas bagi yang melakukannya.

Bagaimanapun, dalam kadar tertentu, “amplop” itu bisa berfungsi sebagai suap, karena bisa melemahkan daya kritis wartawan dalam peliputan. Jadi, sebenarnya persoalan ini lebih pada komitmen pers untuk menjaga kehormatan profesi jurnalistik dan dunia jurnalisme.

Yang lebih serius dari suap adalah pemerasan. Di kalangan sendiri dan pihak-pihak yang berrelasi dengan para pekerja media itu, ada olok-olok bagi individu dan kelompok wartawan yang secara vulgar memanfaatkan status kewartawanannya untuk melakukan ancaman dan pemerasaan pada narasumber, yakni “wartawan bodrex.” Biasanya, mereka mendatangi orang-orang yang mereka nilai punya masalah dan mengancam akan memunculkan masalah itu ke permukaan lewat pemberitaan media. Para “wartawan” ini menawarkan jasa untuk tidak memuat masalah itu, asal diberi imbalan uang.

Yunantyo Adi Setyawan mengaku tidak tahu persis kapan istilah “wartawan bodrex” lahir. Tapi dari cerita yang beredar di kalangan wartawan, istilah itu terinspirasi iklan obat sakit kepala yang muncul di awal tahun 80-an. Pada iklan itu ada kalimat “pasukan bodrex datang” dan “pasukan bodrex menyerang.”

5 thoughts on “Ketika Penegakan Hukum Jadi Komoditas”

  1. Pingback: Scientiarum.com » Wartawan Beri Tips Menghadapi Wartawan
  2. Trackback: Scientiarum.com » Wartawan Beri Tips Menghadapi Wartawan
  3. STR says:

    Indonesia itu aneh. Katanya mau antikorupsi, tapi jaksa idealis bin progresif kayak Yudi Kristiadi malah dibuang jauh-jauh ke tempat terpencil. 🙁

  4. Saam Fredy says:

    Bukan aneh sat, tapi itu realitas. Idealisme tempatnya bukan di ruang pragmatis, karena yang ada hanya kompromis. take it or leave it, simple kan. Bermain cantiklah, mirip anggota dewan yang terhormat di rumah rakyat. Atau kata Bu Mega, Politik hati nurani. Merdeka!

  5. STR says:

    @ Saam: Ya itu tetep aneh. Ndak logis. Mereka nyangkem yang ideal, tapi ndak berusaha mlaku ideal. Ndak harus ideal, tapi setidaknya berusaha lah ….

  6. Dimas S. Aditya says:

    @STR : Sat, bener apa yang dibilang sama Saam. Gue, kalo ga terlalu idealis, pasti gue skrg udah jadi wakil Indonesia di luar negeri. Karena gue pas wawancara terakhir, gue terlalu idealis, gue terpental.
    Terkadang, kita sebagai mahasiswa pasti mempunyai idealisme yang segudang banyaknya. Tapi, pada saat kita bekerja, maka idealisme itu, tidak dapat kita kelaurkan seenaknya.
    Contohnya gini : Kita naik mobil. Kita udah bawa STNK, SIM, udah pake seat belt, kondisi mobil udah 100% layak jalan. Kita naik mobil sedan (entah itu VIOS, ato CAMRY, ato JAZZ, terserah, yg penting sedan). Kita jalan di Pantura, yg banyak bis antar kota en truk. Kita udah berjalan benar di jalur kita. Tiba2, dari arah depan, ada bis yg mengambil jalur kita, karena bis itu menyalip kendaraan di depannya. Apakah kita akan tetap berada di jalur kita, tanpa kita minggir ke kiri sedikit? Kalo kita tetap di jalur kita, yg ada, kita malah mati konyol. Ya jelas, sedan diadu sama bis antar kota, ya jelas kalah. Yg bener, ya kita menepi ke kiri sedikit, jgn malah diadu bisnya. Ya jelas kalah. Kecuali, kalo kita juga nyetir bis antar kota juga. Ya biar sama2 ancur, alias draw.
    Nah, itu ilustrasi atas tulisan Saam di atas. Bener ga, Saam???
    Gitu Sat. Kalo kita udah di dunia kerja, memang kita harus idealis. Tapi, jgn terlalu ekstrem kita melakukannya. Kecuali, kalo kita memang udah punya dukungan kuat dan 100% mendukung kita. Bahkan seorang Arief Budiman, akhirnya harus lari ke Australia, karena idealismenya. Seorang Munir harus berakhir hidupnya di dalam tubuh Garuda, karena idealismenya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *