Matinya Sistem Pendidikan

Browse By

Beberapa waktu yang lalu, dunia pendidikan dikejutkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), oleh seorang guru dan seorang dosen dari Sulawesi Selatan (Kompas, 3 Maret 2008). Keputusan tersebut adalah dimasukkannya gaji guru dalam alokasi biaya pendidikan, yang sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Padahal, gaji guru sudah masuk dalam peraturan Pegawai Negeri Sipil (PNS) alias di luar alokasi 20 persen tersebut.

Para pengamat berkomentar betapa keputusan tersebut merupakan kemunduran, kehancuran, bahkan lonceng kematian bagi dunia pendidikan Indonesia. Dikhawatirkan, masuknya gaji guru dalam alokasi biaya pendidikan APBN akan semakin mengurangi mutu pendidikan di Indonesia. Untuk saat ini saja, Indonesia sudah jauh tertingal dengan negara-negara lain dalam hal pendidikan. Padahal, pendidikan bermutu membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Andaikata Bapak Pendidikan kita (Ki Hajar Dewantoro) masih hidup, tentu dia akan sedih melihat sistem pendidikan kita yang morat-marit seperti ini. Pendidikan yang seyogyanya sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa, hanya menjadi isapan jempol. Betapa tidak, ketika negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand lebih memprioritaskan pendidikan sebagai upaya untuk membangun bangsa (nation building), kita malah sebaliknya.

Yang lebih menyedihkan, pendidikan di negeri ini diperlakukan layaknya barang dagangan. Tawar-menawar biaya pendidikan mencerminkan betapa pendidikan dianggap bukan sebagai pemenuhan hak dasar warga negara. Padahal, UUD 1945 mengamanatkan untuk hal itu. Pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam UU. Keempat, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Kelima, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pendidikan dalam Perspektif Sosiologis
Pendidikan saat ini merupakan isu yang banyak mendapat perhatian khalayak. Tak heran, oleh elit politik, permasalahan pendidikan dimanfaatkan untuk mendongkrak popularitas mereka. Tentunya melalui kampanye-kampanye yang dilakukan, baik sebagai calon kepala daerah maupun presiden. Mereka tahu bahwa pendidikan merupakan kebutuhan warga negara yang tidak terelakkan.

Dengan mengusung isu “pendidikan gratis,” mereka berharap dapat memperoleh suara rakyat sebanyak mungkin. Padahal, setelah terpilih mereka lupa akan janji-janjinya.

Diindikasikan bahwa hasil uji materi terhadap UU Sisdiknas lebih sarat akan muatan politis daripada muatan hukum. Pemerintah sekarang sangat berkepentingan terhadap uji materi tersebut, sebab ini berkaitan dengan Pemilu 2009. Jika APBN 2007 tidak memasukkan unsur gaji guru, maka alokasi untuk biaya pendidikan diperkirakan hanya akan mencapai 11 persen, sehingga akan sulit mencapai kenaikan 9 persen pada 2009. Itu artinya, pemerintah sekarang gagal dalam hal pendidikan. Sebaliknya, jika gaji guru dimasukkan dalam dua tahun ke depan, pemerintah akan dengan mudah memenuhi tuntutan minimal 20 persen untuk biaya pendidikan (Kompas, 3 Maret 2008).

Jika demikian skenarionya, maka “prestasi” ini mungkin akan jadi komoditas politik yang cukup ampuh untuk Pemilu 2009. Siapa tahu?

Sebenarnya, kita harus sadar akan arti penting dari pendidikan, seperti diungkapkan oleh John Meyer; bahwa pendidikan adalah usaha yang besar dan kewaspadaan yang tetap untuk mendidik individu-individu (bebas dari kebodohan), untuk membentuk kembali jiwa mereka (bebas dari dosa), untuk menyelamatkan mereka dari subordinasi politik (bebas dari aristokrasi), dan untuk menyelamatkan mereka dari kemalasan (bebas dari kebiasaan-kebiasaan dunia lama).

Sepertinya, apa yang diharapkan Meyer melalui pendidikan merupakan sesuatu yang mutlak dan realistis, karena melalui pendidikan individu-individu akan bebas dari kebodohan, dosa, aristokrasi, dan kebiasaan dunia lama. Apa yang diharapkan oleh Meyer melalui pendidikan itulah yang sedang kita alami sekarang di Indonesia. Kita belum bebas dari kebodohan karena sistem pendidikan kita yang sangat birokratis.

Pendidikan hanya berpihak pada mereka yang kuat secara ekonomi, sedangkan bagi mereka yang miskin, pendidikan ibarat barang mewah yang sulit digapai. Itu sebabnya kebodohan identik dengan orang miskin dan orang miskin dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Pendidikan, sebagai upaya pembangunan bangsa, seharusnya berlaku bagi setiap orang menurut cara dasar yang sama. Melintasi garis celah dalam masyarakat seperti kelas sosial, etnis, agama, ras, jenis kelamin, dan sebagainya.

Alangkah baiknya jika keputusan MK tersebut ditinjau kembali demi pelayanan pendidikan yang lebih baik dan bermutu. Akan sulit bagi kita untuk mengejar ketertinggalan dengan negara-negara lain, jika sistem pendidikan kita masih kacau. Bagi para pengamat dan pemerhati pendidikan, teruslah bersuara, agar sistem pendidikan kita tidak mengalami blunder dan dipolitisasi, tapi mengarah pada sistem yang bermutu!

Oscar Umbu Siwa, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

9 thoughts on “Matinya Sistem Pendidikan”

  1. Saam Fredy says:

    ? UU itu diatas peraturan, salah satu fungsi MK untuk melakukan jucial review terhadap peraturan perundang-undangan (beda dengan MA). Jadi, apa yang dimenangkan oleh guru2 tersebut adalah kemenangan yang seharusnya. Jangan didramatisir dengan problematikan perasaan/emosi, jadi kabur nantinya.

    Nasib guru, perlu diperhatikan, itu pasti. Berikan hak mereka.

  2. nik says:

    Artikel di blog ini sangat menarik & bagus. Untuk lebih mempopulerkan artikel (berita/video/ foto) ini, Anda bisa mempromosikan di infoGue.com yang akan berguna bagi semua pembaca di tanah air. Telah tersedia plugin / widget kirim artikel & vote yang ter-integrasi dengan instalasi mudah & singkat. Salam Blogger!

    http://infogue.com
    http://infogue.com/pendidikan/matinya_sistem_pendidikan/

  3. Opha says:

    Pada ranah politik dan ekonomi, Pendidikan dijadikan komoditas adalah sebuah keniscayaan. Apalagi melihat ideologi dominan sekarang ini. Parahnya, guru dengan segala fasilitas yang ada ikut terseret dengan mengkomodifikasi pendidikan itu sendiri. Institusi Pemerintahan yang mengelola pendidikan termasuk lembaga yang korup dan sudah menjadi rahasia umum sekolah-sekolah negeri selalu ada ruang untuk memperkaya diri pimpinan sekolah. Saya mau katakan disini, Bangsa Indonesia sudah kehilangan dua generasi yang kehilangan akhlak dan moralnya. begitu mengharukan.

  4. Ferdi says:

    Oscar Umbu Siwa.. . . Laki-laki paling hitam seduinia, So… Bagi para cewek Hati-Hati !!
    Ha.ha.ha.ha.ha.ha . . . . . . . 🙂

    PEACE…PEACE…PEACE

  5. christy says:

    ehhhhh ferdi kalo komentar yang mutu dunk. masa warna kulit yang dikomentari. ga mutu banget sehhhhh. apa ga ada komen lain?? kalo ga ada jangan asal dunk. biar hitam emang kenapa? yang penting ada OTAK. forum kayak ini koq dipake buat ngatain orang. asli g mutu banget. akhirnya orang mau komen g jadi karena liat redaksinya kayak ini. hahhahahhahahahah. peace

  6. Ferdi says:

    Jangan Terlalu Serius Juga Lah Cristy. . . Sekali-sekali guyon kan gak papa. Toh Oscar teman deket sendiri juga kok.

    Btw thx untuk masukannya. . . ‘Itu’ yang pertama dan yang terakhir 🙂

  7. ningsih says:

    dasar oscar bagaya….juzt kidd

  8. Theofransus Litaay says:

    @Oscar: Mohon penjelasan lagi, Jadi masalahnya kalau gaji guru dimasukan dalam alokasi 20% itu maka akan mengurangi alokasi untuk kebutuhan pembangunan pendidikan yang lainnya lagi ya? Ok, kalau demikian halnya, jika keputusan itu akan dibalikan maka diperlukan argumentasi mengenai benturannya dengan konstitusi. Mari kita diskusikan:
    – Kesulitan yang saya lihat adalah jika gaji guru itu dipersepsikan sebagai alokasi bagi kepentingan pendidikan sehingga memang termasuk dalam amanat 20% sehingga keputusan MK menjadi tepat.
    – Tapi jika kita (UKSW) bisa membangun argumentasi bahwa gaji guru PNS merupakan bagian dari alokasi rutin PNS maka tidak bisa dikategorikan secara khusus bagi 20%, mengapa? Karena sebagian besar sekolah di Indonesia adalah milik swasta dengan guru swasta. Ini asumsi saya, datanya tidak saya miliki, bisa jadi saya salah tapi bagaimanapun partisipasi masyarakat melalui lembaga-lembaga swasta perlu diberikan dukungan melalui 20% tadi. Jadi, “Gaji guru” menurut keputusan MK itu harus ditafsirkan sebagai ternasuk subsidi pemerintah kepada sekolah swasta dan guru swasta.
    Bagaimana jika isu ini kita jadikan topik diskusi pada bulan Juli nanti? Siapa tahu bisa menyusun permohonan baru kepada Mahkamah Konstitusi mengenai masalah ini.

  9. Dede says:

    jangan hanya dipikirkan gaji untuk PNS aja donk yang honorer juga terutama yang masih honor sekolah, yang gajinya jauh dari cukup. sejahterakan juga honorer.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *