Amandemen Kelima dan Keniscayaan

Browse By

Menjelang akhir 2006, Syamsuddin Haris, dalam pidato pengukuhannya sebagai profesor riset mengatakan, “bahwa kondisi politik dan ketatanegaraan Indonesia yang diwarnai mismanajemen dan ketidakteraturan sistemik yang akumulatif harus kembali diluruskan. Dalam jangka pendek, perlu dilakukan revisi undang-undang bidang politik untuk mengondisikan terbangunnya relasi kekuasaan dan perilaku kepemimpinan yang dibingkai prinsip dasar berdemokrasi dan bernegara. Sedangkan dalam jangka menengah dan panjang, perubahan (amandemen) kelima atas UUD 1945 adalah keniscayaan politik, agar bangunan sistem politik dan pemerintahan lebih efektif, stabil, dan produktif, sehingga mendekatkan bangsa ini pada cita-cita demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan” (Kompas, 30 Desember 2006).

Pernyataan di atas langsung mendapat tanggapan, baik dari kalangan politisi maupun perguruan tinggi. Pengajar hukum tata negara Universitas Andalas, Saldi Isra, berpendapat bahwa masalah ketatanegaraan Indonesia tak mungkin hanya diselesaikan dengan perubahan undang-undang politik. Justru akan muncul masalah baru jika penyelesaiannya lewat revisi UU politik, karena bisa menyalahi konstitusi. Perubahan UUD 1945 mesti dilakukan sebagai satu-satunya pilihan untuk menyelesaikan bagian yang masih menggantung dalam konstitusi, seperti belum terjadinya check and balance dalam penyelenggaraan negara dan masih adanya lembaga yang bersifat “super” terhadap lembaga lain dalam bidang legislasi (Kompas, 2 Januari 2007).

Kemudian, beberapa mantan anggota Komisi Konstitusi (KK) menemui pemimpin MPR. Mereka mendesak agar perubahan UUD kelima segera dilakukan, karena belum ada kesempurnaan pada hasil perubahan pertama sampai keempat, yakni berupa kerancuan dalam sistem ketatanegaraan. Bahkan, ada desakan agar hasil kajian KK yang diserahkan ke MPR pada April 2004 layak dibuka kembali dan dijadikan acuan (Kompas, 22 Februari 2007).

Sementara itu, tiga partai besar peraih suara mayoritas di DPR (Golkar, PDIP, dan PPP), dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung MPR/DPR, sependapat bahwa perubahan UUD 1945 belum dapat dilakukan dalam waktu dekat, setidaknya sampai Pemilu 2009. PDIP bahkan secara tegas menolak perubahan terhadap UUD 1945 (Kompas, 3 Maret 2007).

Apa sebenarnya pertimbangan yang mendasari dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945? Sebagai sebuah “hukum dasar” dalam bernegara, perlu kehati-hatian dan kearifan dalam melakukan perubahan tersebut. Kehati-hatian dan kearifan itu tidak berarti menafikan berbagai kekurangan substansial dari UUD 1945 yang telah diubah sebanyak empat kali oleh MPR. Bersamaan dengan perubahan keempat pada 2002, Sidang Tahunan menelurkan TAP MPR RI Nomor I/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi. Dalam konsiderans TAP tersebut tampak adanya “pengakuan dosa” MPR menyangkut materi hasil perubahan UUD 1945 yang belum dibahas secara mendalam, teliti, cermat, menyeluruh, dan belum dikaji secara bening (transparan) dengan melibatkan masyarakat luas.

Pasca-TAP MPR tersebut, telah dibentuk Komisi Konstitusi yang keanggotaannya bersifat nonpartisan dari kalangan akademisi dan organisasi nonpemerintah pemerhati konstitusi. Komisi yang dinakhodai Guru Besar Hukum Tata Negara, Sri Soemantri, ini telah bekerja selama kurang lebih 7 bulan dengan biaya MPR dan menyerahkan hasilnya ke Badan Pekerja MPR menjelang berakhirnya masa jabatan periode 1999–2004. Sejak kehadiran MPR periode 2004-2009, tidak ada lagi kabar perihal status hasil kerja Komisi Konstitusi, sehingga beralasan jika mantan anggota Komisi Konstitusi mendesak agar hasil kajiannya dibuka kembali dan dijadikan acuan perubahan.

Substansi perubahan
Meski telah ada kemajuan dari hasil perubahan UUD 1945, namun terdapat beberapa persoalan ketatanegaraan yang masih cukup pelik. Pertama, peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Meskipun kedudukan antara DPR dan DPD setara, namun perannya belum seimbang. Padahal, semangat pembentukan bicameral system (sistem dua kamar — Red) adalah perimbangan kekuatan antara perwakilan politik (DPR) dan perwakilan daerah (DPD). Peran DPD di bidang legislasi, pengawasan, anggaran, dan rekrutmen dalam UUD 1945 sangat terbatas. Meski keduanya lembaga negara, DPR lebih tampak sebagai main organ sementara DPD sebagai supporting organ. Akibatnya, selama kurang lebih tiga tahun ini, DPD seakan-akan ”hidup segan mati tak mau.” Sebagai perbandingan, peran Senate sebagai Majelis Tinggi di Amerika Serikat cukup kuat dan menentukan untuk hal-hal tertentu dibandingkan dengan House of Representative.

Kedua, kewenangan legislasi DPR, khususnya pasal 20 ayat 5 UUD 1945, yang memungkinkan sebuah Rancangan Undang-undang (RUU) sah menjadi Undang-undang jika belum disahkan Presiden dalam jangka waktu 30 hari sejak disetujui bersama DPR dan Presiden. Pada satu sisi, ketentuan tersebut bermaksud membatasi ketidakmauan Presiden melakukan pengesahan RUU menjadi UU, seperti kasus yang terjadi pada masa Orde Baru. Namun, adanya beberapa UU yang berlaku tanpa pengesahan Presiden menimbulkan persoalan dari perspektif hukum administrasi negara, yaitu kurangnya pemenuhan syarat formal berupa pejabat yang berwenang mengesahkan.

Ketiga, eksistensi MPR sebagai lembaga mandiri yang mempunyai alat kelengkapan tersendiri atau lembaga insidentil sebagai joint session (sidang gabungan antara DPR dan DPD). Berkurangnya peran MPR berimplikasi pada minimnya aktivitas rutin, sehingga lebih bijaksana jika MPR dibuat semacam Kongres di Amerika Serikat, yang tidak perlu memiliki pemimpin tersendiri seperti DPR dan DPD. Pemimpin MPR dapat dijabat oleh Ketua DPR dan DPD saat kewenangan MPR ingin didayagunakan, seperti saat perubahan UUD, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, serta pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden.

Keempat, prosedur pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden. Secara umum, prosedur tersebut telah baik. Karena dengan dianutnya sistem presidensial, pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden menjadi tidak mudah. Namun adanya ketentuan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) lebih dulu dibawa dalam Sidang DPR dan MPR membuka kemungkinan adanya alternatif putusan berupa menerima atau tidak putusan MK. Jika alternatif terakhir yang dipilih, maka putusan institusi hukum akan dapat direduksi oleh putusan lembaga politik (MPR dan DPR). Mestinya sidang DPR dan MPR hanya mengesahkan putusan MK, tanpa dilakukan pembahasan kembali.

Kelima, kejelasan kewenangan Komisi Yudisial (KY). Adanya putusan MK Nomor 005/PPU-IV/2006 yang memangkas kewenangan KY di bidang pengawasan menimbulkan polemik perihal makna hakim, yang merupakan objek pengawasan KY sebagaimana diatur dalam pasal 24B ayat 1 UUD 1945. Oleh karena lembaga peradilan tidak hanya MA tetapi juga MK, maka hakikat hakim termasuk hakim di MK. Permasalahan lain berupa eksistensi KY dalam hubungannya dengan Mahkamah Agung (MA). Apakah KY sekadar lembaga penunjang dari MA atau setara dalam kerangka perwujudan kehakiman yang bebas dari ”mafia peradilan” dan ”korupsi yudisial?”

Keenam, eksistensi pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (KDH dan WKDH). Dalam pasal 22E ayat 2 UUD 1945, pemilu diadakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD. Juga diatur tentang penyelenggara pemilu oleh lembaga independen, yaitu KPU. Sejak berlakunya UU Nomor 32/2004, dimana pengisian jabatan KDH dan WKDH juga dilakukan dengan pemilihan oleh rakyat secara langsung, timbul persoalan perihal peran KPU terhadap KPUD sebagai penyelenggara pilkada. Pemerintah (baca: Kementerian Dalam Negeri) tidak menempatkan pilkada sebagai rezim pemilu. Padahal, secara substansi, pilkada adalah pemilu sebagaimana halnya pemilu untuk Presiden dan Wakil Presiden.

Ketujuh, status hasil kerja Komisi Konstitusi (KK). Dalam rangka mewujudkan UUD 1945 sebagai konstitusi rakyat, maka ada dua alternatif yang ditempuh: (1) hasil kerja KK dijadikan bahan masukan bagi MPR saat ini untuk melakukan perubahan UUD 1945; atau (2) MPR membentuk komisi baru, dimana hasil kerja KK dijadikan bahan persandingan sambil mengakomodir situasi kekinian sejak 2003.

Akhirnya, bertolak dari beberapa persoalan di atas, adalah tidak beralasan apabila MPR tidak berkeinginan meninjau kembali hasil perubahan UUD 1945 agar bangsa dan negara ini benar-benar memiliki UUD yang responsif dan populis. Proses perubahan mesti membuka kesempatan yang luas bagi rakyat untuk memberikan buah pemikiran, agar materi konstitusi tidak sekadar representasi dari elit politik. Beberapa materi yang telah ampuh menjaga semangat kohesivitas bangsa Indonesia yang sangat plural tetap dipertahankan untuk tidak diubah, seperti dasar bernegara, hubungan negara dengan agama, bentuk negara kesatuan, dan bentuk pemerintahan republik.

Umbu Rauta, dosen Fakultas Hukum

7 thoughts on “Amandemen Kelima dan Keniscayaan”

  1. STR says:

    Yo wis to … Amandemen lagi aja.

    Tapi caranya njamin hasil amandemen biar lebih baik daripada yang sekarang itu piye, Pak?

  2. Opha says:

    Wah…..saya dapat pengetahuan banyak dari tulisan diatas. Menarik sekali!!! Tapi Bung Umbu Rauta, saya ingin tanya, kok yakin dengan amandemen kelima akan terjadi !!. Sedangkan melihat penjelasan bung sendiri (point ke 3), apa DPR mau merelakan DPD untuk bisa menjadi “penyeimbang” dalam kinerjanya. Wah saya ga yakin juga amandemen bisa terjadi lagi dalam waktu dekat ini.

  3. obed says:

    mungkin agak ga’ yakin kalau amandemen dilakukan dalam periode ini:
    1. undang-undang dan amandemen nya merupakan produk politik, nah apabila situasi politik tidak stabil, seperti sekarang ini, maka amandemen akan sangat jauh dari nyata.
    2. efek dari otonomi daerah dan pilkada langsung dari tingkatan daerah sampai nasional, berakibat lembaga tinggi lebih ‘suka’ bermain untuk kepentingan politik partai dan ‘keuntungan’ di tingkat daerah. maka pendorong untuk adanya amandemen juga sudah habis.
    3. mungkin ini agak tidak mendasar: tapi konflik kepentingan kekuasaan lebih menarik politisi daripada amandemen. “likes light to flies”. nah kalo amandemen tidak menguntungkan partai maka amandemen bakalan di sendat2.
    kalau salah maap yah, saya sangat terbuka untuk di koreksi.

  4. Umbu Rauta says:

    Buat Satria;
    Cara menjamin agar amandemen lebih baik yaitu : (1) menyerahkan proses penyusunan kepada lembaga non partisan, seperti Komisi Konstitusi yang telah dibentuk beberapa waktu lalu. Mereka mesti terdiri dari pakar politik, konstitusi, filsafat, budaya, ekonomi, dll. (2) memilih wakil rakyat yang berkualitas (dalam hal ini DPR dan DPD yang merupakan anggota MPR). UUD 1945 adalah konstitusi tertulis, yang merupakan produk politik, sehingga tarik menarik kepentingan politik tidak bisa terhindarkan.

    Buat Mas Rudi OPA;
    Memang saya tidak bisa menjamin aakn terjadi amandemen kelima dalam waktu dekat. apa yang saya katakan sebagai suara akademisi terhadap kualitas produk hukum, berupa UUD 1945. Sebagai contoh, Prof Amien Rais adalah akademisi – politisi, meski membentuk Komisi Konstitusi untuk melakukan reviwe terhadap hasil amandemen pertama – keempat, namun beliau sebagai Ketua MPR tidak bisa menjamin terjadi perubahan kelima saat menjabat.
    Saya masih optimis, saudara-saudara kita yang menjadi wakil rakyat di MPR akan berusaha menampung pendapat yang berkembang di masyarakat. Pertemuan Presiden SBY dengan beberapa mantan pimpinan dan anggota Komisi Konstitusi, yang saat ini menjadi Lembaga Kajian Konstitusi, tentang perlunya amandemen kelima, paling tidak memberikan optimisme bagi saya pribadi. semoga tidak salah menduga.

  5. STR says:

    @ Umbu Rauta: Maaf, sedikit OOT. Tapi saya paling alergi kalo liat dosen salah tulis. Kalo sudah pake “Mas,” mbok ya ndak usah pake “OPA.” Masak “Mas OPA?”

    Hehehe …. 😀

  6. andi-dobleh says:

    saya sebagai rakyat yang “eneq” liat Indonesia mau komentar nih : Menurut saya, yang paling dibutuhkan rakyat Indonesia (termasuk saya) perbaikan penegakan hukum. produk hukum sebaik apapun tidak akan berguna kalau penegakan hukumnya sendiri masih seperti saat ini.

    @STR : ikutan OOT, “Opha” menurut saya sudah jadi nama yang menunjuk kepada individu yang bersangkutan. Sehingga cukup tepat kalau ada yang berkata : “Mas Opha,…..”
    kalau saya salah silakan dikoreksi….

  7. Mohammad Chusnul Yakin says:

    Assalamu’alaikum Wr. Wb.

    Mohon dengan hormat kepada bapak untuk mengirimkan undang-undang dasar revisi terbaru, untuk bahan kuliah kami dan bahan pembuatan skripsi kami.

    Terima kasih.
    Wassalamu’alaikum.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *