Menyoal Kualitas Pendidikan

Browse By

Kondisi Indonesia sejak dilanda krisis ekonomi pada 1997 sampai sekarang masih belum menentu. Dalam dunia pendidikan pun, Indonesia masih punya masalah yang cukup serius. Di media massa banyak dilansir mengenai rendahnya mutu pendidikan kita. Kualitas sumber daya manusia Indonesia hanya berada di peringkat ke-109, kalah dari Malaysia, Jepang, Thailand, dan Vietnam (M. Nurdin, 2005).

Melihat Ujian Nasional (UN) tahun ini saya tetap saja pesimis, sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Para pejabat pendidikan mengatakan bahwa UN tahun ini merupakan bahan evaluasi untuk UN tahun depan guna peningkatan “kualitas.” Kualitas yang bagaimana?

Kualitas bisa diukur dari mana saja, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun koordinasi. Kalau proses belajar selama tiga tahun tidak diperhitungkan, lalu apa artinya anak-anak harus rajin mengikuti seluruh rangkaian proses belajar-mengajar selama itu?

Kualitas pendidikan nasional memang sudah sangat memprihatinkan. Perlu dipertanyakan, apa benar hasil UN mencerminkan kualitas pendidikan setiap sekolah? Di sinilah kelemahan sistem pendidikan kita, kurang perhatian pada output. Jika sistem pendidikan tidak fokus pada output, maka berbagai tantangan (seperti laju teknologi yang begitu pesat) akan sulit ditaklukkan.

Di sisi lain, hak guru untuk mengevaluasi proses belajar-mengajar dirampas begitu saja oleh UN. Padahal, dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 58 ayat (1) dijelaskan bahwa “evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara bekesinambungan.”

Menurut Guru Besar Emeritus Universitas Negeri Jakarta, Tilaar, kondisi yang demikian telah memerkosa hak pendidik dan peserta didik sendiri, karena bertentangan dengan UU Sisdiknas yang menyatakan bahwa evaluasi belajar merupakan hak guru. Ketidakkonsistenan pada aturan itulah yang membuat carut-marut dunia pendidikan kita. Sudah saatnya kita mengembalikan otonomi pedagogis ke pangkuan sekolah dan guru yang selama Orde Baru ”dirampas” oleh kekuatan birokrasi pendidikan. Guru dan tenaga pendidikan harus diberi kebebasan bereksperimen dalam menuangkan gagasan dan keinginan karena hal ini telah diatur dalam undang-undang pendidikan.

Profesi yang mulia
Selain mempersoalkan UN, sebab-sebab lain yang menjadi sorotan adalah kualitas pendidik (guru). Kualitas pendidikan mau tidak mau berkaitan erat dengan kualitas guru. Guru adalah kunci keberhasilan pembelajaran di sekolah.

Jaman sekarang, nilai dan imbalan terhadap suatu profesi dilihat dari kecepatannya dalam memberi kenikmatan. Profesi guru pun tidak terlepas dari penilaian seperti itu.

Ada ungkapan dari Toenggoel P. Siagian (Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta — Red), bahwa “profesi keguruan tidak memiliki bargaining position yang kuat dalam masyarakat.” Posisi yang dimaksud adalah posisi secara finansial. Kiranya jelas jika saya berkomentar bahwa profesi guru bukanlah jabatan atau kedudukan untuk memperkaya diri. Guru yang benar-benar baik akan menjalankan tugasnya sesuai ungkapan “he lives to teach,” bukan “he teaches to live.” Guru yang bermartabat adalah guru yang mengabdikan dirinya bagi perkembangan pendidikan (Soedijarto, 1993).

Guru adalah profesi yang sangat mulia dalam mendidik anak bangsa, agar berguna bagi pembagunan bangsa ke arah yang lebih baik. Guru hidup dengan menyeimbangkan hak dan kewajiban, sebagaimana didambakan oleh semua orang. Maka wajar kiranya jika nasib guru lebih diperhatikan, mengingat dukungan kesejahteraan kepada guru saat ini masih jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan perjuangan, pengorbanan, dan pengabdiannya.

Hans Christian Mesa, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

10 thoughts on “Menyoal Kualitas Pendidikan”

  1. Neil Rupidara says:

    @Hans: Coba lakukan penelitian yang lebih mendalam di Salatiga saja dulu tentang apa yang terjadi sejak berlangsungnya UN dan yang makin hari makin tinggi tuntutannya itu (standar nilai makin tinggi, mata pelajaran yang dites makin banyak). Dengan begitu, bukan saja opini pribadi yang mudah dipatahkan, tetapi yang disajikan juga adalah fakta2 ‘keras’ dan juga sikap atau tanggapan mereka yang berkepentingan langsung.

    Saya justru menilai bahwa outputlah orientasi utama dari kebijakan pendidikan nasional seperti UN, jadi terbalik dari tudinganmu. Namun, mungkin persoalannya adalah bagaimana mengukurnya. Pemerintah kita c.q. Diknas dan khususnya lagi Mendiknas lebih pro-hasil yang diukur dari nilai UN yang lebih tinggi, entah mau caranya bagaimana yang penting siswa kelas tiga SMA hanya boleh lulus dengan memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Padahal, logika dunia pendidikan sejauh yang saya kenal lebih mengedepankan proses, yang tentu saja dari situ output yang baik dicapai. Cuma, fakta menunjukkan bahwa kualitas pendidikan kita memrihatinkan. Itu juga yang menjadi concern seorang Mendiknas dan ditempuhlah langkah2 yang ada sekarang. Karena itu, concern-nya sama, tetapi jalan yang ditempuh yang menjadi titik beda sekarang. Pertanyaannya, apakah intervensi pemerintah dengan UN sebagai instrumen mampu mendongkrak secara signifikan perbaikan mutu yang sesungguhnya? Ataukah, boleh saja UN lulus, tetapi hasil itu belum tentu representatif untuk menyebut telah terjadi perbaikan mutu.

    Tugas orang seperti Anda yang notabene sedang menjalani pendidikan di bidang pendidikan untuk mengaji secara lebih kritis, berbasis temuan2 empiris. Semoga ada tindak lanjutnya.

  2. Hans Mesa says:

    To: sdr Neil R

    Kutip: Coba lakukan penelitian yang lebih mendalam di Salatiga saja dulu tentang apa yang terjadi sejak berlangsungnya UN dan yang makin hari makin tinggi tuntutannya itu (standar nilai makin tinggi, mata pelajaran yang dites makin banyak). Dengan begitu, bukan saja opini pribadi yang mudah dipatahkan, tetapi yang disajikan juga adalah fakta2 ‘keras’ dan juga sikap atau tanggapan mereka yang berkepentingan langsung.

    @Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa mutu pendidikan di Tanah Air sampai saat ini masih rendah. Cukup banyak bukti yang dapat digunakan untuk mendukung kesimpulan itu. Pertama: dibuktikan antara lain dengan data UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan, bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 (1999). Kedua: Menurut survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Dan masih menurut survai dari lembaga yang sama Indonesia hanya berpredikat sebagai follower bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia. Ketiga: Kualitas pendidikan Indonesia yang rendah itu juga ditunjukkan data Balitbang (2003) bahwa dari 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya delapan sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Primary Years Program (PYP). Dari 20.918 SMP di Indonesia ternyata juga hanya delapan sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Middle Years Program (MYP) dan dari 8.036 SMA ternyata hanya tujuh sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Diploma Program (DP). Menyedihkan lagi ternyata posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Keempat, hasil survey tahun 2007 World Competitiveness Year Book memaparkan daya saing pendidikan kita dari 55 negara yang disurvey Indonesia berada pada urutan 53. Maaf ini yang membuat saya tetap saja pesimis dengan UN. Saudara jangan hanya melihat satu sisi saja (salatiga) tapi secara keseluruhan dunia pendidikan kita. Melihat apa makna data-data tentang rendahnya kualitas pendidikan Indonesia itu? Maknanya adalah, jelas ada something wrong (masalah) dalam sistem pendidikan Indonesia.

    Kutip: Saya justru menilai bahwa outputlah orientasi utama dari kebijakan pendidikan nasional seperti UN. Padahal, logika dunia pendidikan sejauh yang saya kenal lebih mengedepankan proses, yang tentu saja dari situ output yang baik dicapai

    @Ouput yang saya kemukakan dalam tulisan adalah kematangan siswa dalam pendidikanya. Bukan pada otput clegehan yang berpatokan pada nilai UN. Apakah itu orientasi pendidikan kita? Apa dengan meniakkan nilai kelulusan secara nasional, dunia pendidikan kita sudah bisa di katakan maju? Yang jelas itu bukan orientasi sesungguhnya/arti dari tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan di indonesia yang tertuang dalam UUD 1945, disebutkan bahwa: penyelenggaraan pendidikan harus di arahkan pada tingkat ketagwaan, keimanan dan akhlak mulia. Untuk mencapai tiga unsur diatas dibutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merata disetiap sekolah sebagai alat ukur yang selanjutnya diterjemahkan kedalam kurikulun dan sistim pembelajaran disekolah.

    Bukan pengukuran yang hanya mengunakan hasil akhir semata, maka nilai-nilai lain untuk mencapai tujuan pendidikan jauh dari yang diharapkan. Akibat out-put yang diharapkan untuk menjadi manusia seutuhnya tidak tercapai, dimana substansitiansendeltal dan marerialis tidak mengakar pada kepribadian sisiwa.

    Saudara sudah salah kaprah kalau dunia pendidikan di ukur dengan logika. Maaf dunia pendidikan tidak bisa diukur dengan logika yang sederhana seperti itu. Dunia pendidikan dipenuhi dengan ideologi (pripsip), dan perspektif teknis (praktis).

    Kutip: apakah intervensi pemerintah dengan UN sebagai instrumen mampu mendongkrak secara signifikan perbaikan mutu yang sesungguhnya?

    I@ni lah yang menjadi kegoblokan dalam intervensi pemerintah yang termuat dalam UU Sistim Pendidikan Nasional . Sejak tahun 1998 merupakan era transisi dengan tumbuhnya proses demokrasi. Demokrasi juga telah memasuki dunia pendidikan nasional antara lain dengan lahirnya Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

    Dalam bidang pendidikan bukan lagi merupakan tanggung jawab pemerintah pusat tetapi diserahkan kepada tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, hanya beberapa fungsi saja yang tetap berada di tangan pemerintah pusat.
    Jelas ini intervensi yang salah di lakukan oleh pemerintah. Bagaiana kita bisa samakan nilai kelulusan siswa dengan daerah2 pelosok yang belum di sentuh oleh teknologi/infrastruktur yang diperlukan dalam proses belajar mengajar/kualiatas guru dan lain sebagainya, yang setara dengan jakarta/salatiga atau kota2 lain? Menurut H.A.R. Tilaar, intevensi pemerintah ini disebabkan adanya dua kekuatan besar yaitu kekuatan politik dan kekuatan ekonomi.

    Memperjelas:
    Apabila kita melihat UU Sisdiknas pasal 58 ayat 1 dan 2, secara tegas dikatakan, bahwasanya evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik. Sedangkan evaluasi peserta didik satuan pendidikan dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional kependidikan.. Dalam kaitannya dengan mutu pendidikan, UN hanya melakukan evaluasi terhadap peserta didik. Padahal, menurut pasal 57 UU Sisdiknas, mutu pendidikan seharusnya didasarkan pada evaluasi yang mencakup peserta didik, lembaga, dan program pendidikan. Landasan kuat yang dipegang oleh pemerintah untuk melakukan UN adalah Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standardisasi Nasional Pendidikan (SNP). Tetapi banyak pasal-pasal mengenai ujian nasional bertentangan dengan UU 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang lebih tinggi, bahkan antar pasal dan ayat dalam PP itu terdapat kontradiksi. Ujian nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah hanya mengukur satu aspek kompetensi kelulusan yakni aspek kognitif. Padahal belajar merupakan suatu proses, yang mencakup banyak hal seperti sikap, pengetahuan, keterampilan maupun moral, sebagaimana penjelasan pasal 35 ayat 1 UU Sisdiknas, kompetensi lulusan seharusnya mencakup tiga aspek yaitu aspek sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), dan keterampilan (psikomotorik).

    Kutip: Tugas orang seperti Anda yang notabene sedang menjalani pendidikan di bidang pendidikan untuk mengaji secara lebih kritis, berbasis temuan2 empiris. Semoga ada tindak lanjutnya.

    Ini sudah menjadi tugas dan sekaligus amanah yang harus saya pikul sebagi seorang yang kedepannya menjadi pendidi/menjadi tugas kita besama2. Tidak hanya mengkritisi, kalau bisa merubah dunia pendidikan kita yang amburadul. ini tindak lanjut saya.

    sekali lagi pendidikan tidak bisa di simpulakan dengan logika/apa lagi ceramah belakang kursi.

    terima kasih atas tanggapan sdr, sangat membuka/ menambah khasana ilmu saya.
    shalom…..

  3. Neil Rupidara says:

    @Hans. Terima kasih banyak atas cukup banyak penjelasan yang diajukan. Cuma, don’t get me wrong, seolah-olah saya ditempatkan pada posisi sebagai pendukung UN. Kesalahan membaca kayaknya ada pada Hans jika hasil bacanya demikian. Mengapa?

    Pertama, tulisan asli Hans telah memuat sejumlah klaim dengan tidak cukup memberi bukti sehingga tanggapan saya adalah untuk menanyakan dan mendapatkan bukti2 itu. Dan, bukti2 itu datang dalam tanggapan sekarang. Jadi, paling tidak saya sudah berhasil dalam maksud mendorong agar sebuah tulisan yang membangun suatu klaim harus disupport dengan bukti2 yang cukup.

    Kedua, mengapa case dan Salatiga? Itu bukan satu sisi atau mengarahkan kita kehilangan “gambar besar”, tetapi lebih untuk membawa Hans terjun ke dunia empiris yang dekat-dekat dan lively. Statistik makro yang dikutip2 itu baik pada dasarnya. Namun catatan saya, hanya ada satu yang tahun keluarnya bersifat recent (2007), itupun kita (baca: saya) tidak tahu didasarkan pada survey tahun kapan. Padahal, UN kan fenomena belakangan setelah Bambang Soedibyo jadi Mendiknas dan keras kepala menjalankannya. Sekali lagi, don’t get me wrong dengan menafsir saya pendukung Mendiknas untuk urusan UN ini. Yang saya dorong adalah, karena ia fenomena baru, maka apakah dengan intervensi UN ada perubahan2 empiris pada perilaku belajar anak, pengelolaan belajar mengajar oleh guru, sekolah, etc. Jadi, justru orientasinya ada juga pada apa yang Anda katakan sebagai orientasi output yang Anda maksudkan. Perubahan perilaku anak dan sekolah akibat UN itulah yang bisa dijadian obyek amatan dan analisis untuk mengatakan UN ada atau tidak ada sama saja. Atau barangkali kesimpulannya lebih kejam, UN justru malah telah mendistorsi/merusak perilaku dan proses belajar (termasuk dengan munculnya klaim kecurangan2 dalam UN2 lalu yang celakanya justru difasilitasi guru, sekolah, pejabat, etc).

    Jadi, bermain pada “tataran rendah” seperti itu saya kira Hans justru akan memberi daging untuk menjelaskan klaim2 makro yang kita bisa baca dari laporan2 besar oleh UNESCO etc itu. Namun, saya sangat sepakat dengan Anda bahwa ada masalah besar kita dengan/dalam dunia pendidikan. Kalau tidak ada masalah, tentu kita tidak punya banyak masalah dalam berbagai bidang yang menyaratkan manusia2 berkualitas yang mengerjakannya. Dan soalnya bukan pada klaim2 makro itu, tetapi justru ada dalam kenyataan empiris hari2 dalam interaksi guru-siswa dan dunia masing2 di luar kelas yang tidak atau kurang sekali memberi penguatan pada proses dan hasil belajar. Karena itu, amatan2 empiris menjadi sebuah metode untuk menyingkap persoalan2 secara lebih tajam, menurut saya.

    Dan, Salatiga kan ibarat rumah sendiri jadi kalau mau diobok-obok kan gampang.

    Ketiga, soal output. Itu yang saya katakan sebagai berbeda sudut pandang, sama-sama bicara output, bahasanya beda. Karena itu, tanggapan saya diarahkan untuk maksud membedah lebih jauh apa sih yang dimaksud dengan output dalam tulisan asli Hans (yang saya tidak tangkap secara clear)?

    Coba Hans petakan lagi konsep atau variabel output ini dengan berbagai indikator pengukurnya. Saya duga akan sangat banyak indikator2nya. Bahwa Hans mau fokus mengukur pada kematangan ya silahkan. Cuma, pertanyaan lagi, apa sih indikator/makna kematangan yang dimaksud? Dan, kalau seseorang dikatakan matang, lalu apa sih tujuan/implikasi dari inginnya dicapai kondisi kematangan itu? Ujung2nya saya kira muaranya akan sama yakni hasil akhir program belajar di antaranya pengetahuan, sikap, atau ketrampilan yang dikuasai dan yang pengetahuan di antaranya tertuang dalam nilai UN atau ijazah. Karena itu, nilai UN memang bukan satu2nya indikator, tetapi salah satu indikator pengukur output. So, please be clear dengan apa yang dimaksud dengan output. Itu inti catatan saya.

    Dari situ, jelas bahwa akhirnya kita akan melihat bahwa pengukur pada tingkat makro nasional tidak akan (selalu) sama dengan pengukur pada tingkat meso sekolah atau mikro mata pelajaran, bahkan dari anak satu ke anak lain. Karena itu, dugaan saya masih ada missing links antara targetnya Bambang Soedibyo di aras kinerja UN secara nasional dengan indikator2 di level yang berbeda. Bahkan celaknya, terjadi salah tafsir luar biasa bahwa yang penting anak2 lulus semua sehingga apapun dibuat untuk lolos standar UN. Dan, saya setuju dengan catatan Hans bahwa ada masalah ketidakmerataan kualitas pendidikan (akibat kualitas faktor2 input seperti guru, sarana-prasara, dll serta proses). Cuma, dengan melihat standar UN yang boleh dikata sangat rendah itu, maka sebetulnya semua kita prihatin tentang kualitas pendidikan di Indonesia, sebagaimana diklaim laporan2 yang dirujuk. Itu juga yang sering diomongkan Mendiknas. Soalnya adalah, apakah UN dan cara paksa seperti itu adalah tepat? Bagaimana cara yang tepat untuk mengobati penyakit pendidikan kita? Program intervensi yang apa dan bagaimana proses sistematis yang perlu dikembangkan untuk mengangkat kualitas pendidikan dan akhirnya kualitas manusia Indonesia dan kualitas outputs dari hasil kerja manusia2 Indonesia?

    Satu catatan kecil, Bambang Soedibyo berlatar belakang pendidikan akuntansi yang menurut saya senang dengan ukuran2 akhir dan ‘keras’ seperti itu. Dan, tidak jarang ia bersikap, “pokoknya harus begitu, tidak mau pusing kalian bagaimana, saya mau yang begitu.” Jadi, bias latar belakang seperti itu barangkali juga menjadi salah satu penjelas bias pendekatan dalam menyelesaikan permasalahan kualitas pendidikan. Saya tidak mengatakan bahwa tidak bisa, tetapi butuh “jembatan2” proses dan sistem yang lebih baik untuk mencapai hasil akhir itu sendiri.

    Catatan akhir: jangan emosi dong, kalem aja.. nanti malah justru logika yang dipakai Hans untuk balik menilai dan menanggapi saya yang jadinya kurang pas. Kok bisa? Bagaimana mungkin kita tidak menilai dengan logika? Intelektual seperti kita harus mendudukkan hampir segala sesuatu di depan “mata logika” kita. Itu juga yang sedang dilakukan Hans menelaah tanggapan saya. Karena logika, kita bisa menilai misalnya bahwa UN adalah sebuah solusi yang justru tidak cukup logis. Kita kan tidak bermain di dunia supranatural toh.. Jadi, please be patient, simak, dan tanggapi baik-baik.

    Catatan saya sejak awal kalau dibaca secara hati-hati jelas memuat atau menunjukkan adanya ketegangan pendekatan antar model Mendiknas vs. model ahli2 pendidikan (seperti Tilaar yang kamu baca dan kutip). Itu menunjukkan ada concern saya yang sama seperti yang Hans sudah tunjukkan, yakni there must be something wrong. Cuma, karena besok Hans jadi seorang pakar pendidikan, maka saya tantang untuk bergerak lebih jauh daripada cuma mengikuti klaim2 makro yang bisa didapat di internet etc. Dan, itu juga supaya membuat Hans beda dari pak Tilaar cs yang sudah tidak mungkin lagi turun lapangan dan mengamati secara empiris. Tugas orang2 muda bersemangat seperti Hans-lah saya kira yang dapat membantu memberi penjelasan kepada banyak pihak (termasuk saya) tentang pemahaman yang lebih holistik tentang kenyataan memrihatinkan dunia pendidikan kita yang dibangun dari pengalaman2 empiris, walau itu sederhana, kecil2, tetapi kuat untuk membangun sebuah klaim bahwa: pendidikan kita memang bobrok!

    Oya, info saja soal standard nilai. Di kebanyakan negara, ada semacam nilai tes yang terstandardisasi dan seringkali dipakai misalnya untuk admisi ke universitas/college (S1) (kayaknya bukan untuk penentuan kelulusan sekolah). Misalnya, di Amerika ada SAT (Scholastic Assessment/Aptitude Test) atau ACT. Tiap universitas akan minta nilai SAT yang barangkali beda. Di Australia ada UAI (University Admission Index). Kalau untuk S2 atau khusunya S3, ada GRE, GMAT. Dugaan saya score UN hendak dijadikan seperti itu. Tapi, apa tepat untuk ukuran kelulusan?

    Akhir kata, don’t get me wrong again!

  4. Hans Mesa says:

    For Sdr Neil:
    @serasa kita sepaham akan beberapa hal yang menjadi sorotan tajam dalm dunia pendidikan kita. entah itu mulai dari mutu yang ujung2nya mengenai output samp kebebrapa hal yang menjadi perilaku kenegatifan di dalam pendidikan itu sendiri.

    @lontaran kata2 saya yang menyalahkan salh satu pihak (Sdr Neil) untuk itu saya minta maaf. tapi disatu sisi mungkn itu kemarahan saya akan sistem pendidikan kita yang bobrak.

    @data2 statistik makro yang kemari di kutp, saya rasa kita bisa jadikan cerminan sekaligus menjadi motivasi bagi dunia pendidikan kita, agar pendidikan kita tidak lagi di nomor duakan/dipandang sebelah mata dalam realitas bangsa kita (itu yang tidak dicantumkan dalam tulisan).

    @kemantangang siswa (dalam hal ini output) yang saya maksud standar kompetansi yang harus di miliki seorang anak setelah mengikuti kegiatan pendidikan. bertolak dari pemahaman sederhana,pendidikan tidak hanya pada kematangan otak yang terspesialisai atau pengetahuan kognitif, akan tetapi output dari pendidikan kita harus bisa mengembangkan pribadi anak didik agar menjadi manusia yang utuh dengan segala nilai dan seginya.

    @saya setuju dengan Anda kalau UN bukan salah satu indikator pengukur output. dan dalam tulisan saya lebih menyorot pada sistem UN dan perampasan hak guru, dimana kita menganut sistem otonomi daerah. kenapa pendidikan tidak bisa kita sentralisasikan?mungkin itu yang tidak dikaji lebih dalam tulisan saya.

    @sebelum berbicr mengenai output dan apa indikator yang terkait didlamnya, kembali dulu pada pemahaman “apa arti pendidikan? apa substansi dari pendidikan?” kalau berangkat dari pemahaman sederhana pendidikan sebagai proses kenamusian dan pemanusiaan. bagi pribadi saya nilai yang terkandung dalam ijasah tidak ada artinya, kenapa? pertama :nilai itu hanya sebagai/ mendidik sisiwa pada kemajuan otak ( pengetahuan kognitif). kedua : UN menuntut siswa yang spesialis yang sangat spesialis. ironisnya spesialisai yang menjadi semakin spesialisasi seiring dengan pertumbuhannya waktu bukan membuat kita semakin memahami arti dari tujuan pendidikan, tetapi sebaliknya. artinya kita lebih mengajar output yang terspesalisai (pitar/paham/dam terampil dibidangnya) tetapi tidak sepenunya menyadari keterkaitan dengan bidang yang lain. ini mungkin yang kita sebutkan pengklasifikasian ilmu pengetahuan yang di peroleh dari doktrin reduksionalisme sehingga merasuk kedalam sistem pendidikan kita.

    @saya haya berharap kita perlu adanya revisi mendasar dalam sistem pendidikan. revisi itu didak hanya pada substansi perubahan materi pendidikan,sarana dan prasaran, kualiatas guru dan lain2 akan tetapi lebih penting pada tolak ukur (sitem UN) yang lebih mendidik.

    @ saya kurang sependapat dengan sdr kalau kita jangan terlau berkutut/berlolak dari pemahaman Tilaar cs. memang di satu sisi, dunia pendidikan harus melihat kedepan.disisi lain saya melihat pemikiran2 pendahulu (stakeholders), tidak kalah penting pemikiran mereka pada waktu itu dengan melihat/ingin memajukan pendidikan. saya rasa tidak ada salahnya kalu kita belajar dari pendahulu kita. malah jarang/tidak ada sama sekali penulis2 buku diera sakarang yang sama kayak pemikiran mereka, sekalipun itu ada, pasti substansi/isi dari karya mereka tidak lari jauh dari pemikiran Tilaar cs.

    @berbicara tetng output, tidak terlepas dari proses pendidikan sebagai sebuah sistem, yang dimana memerlukan mutu output yang sebagi tolak ukur. pertama : Hasil akhir. sebagaimana yang di maksud saudara sebagi ujung2nya dari pengukuran output sisiwa. tetapi disini output yg saya maksud, dari hasil tersebut para lulusan dapat dapat memenuhi/dan mempertanggug jawabkan nilai2 yang didapat didalam masyarakat. Kedua: hasil langsung dari pendidikan itu sendiri. ketiga: Proses pendidikan artinya dimana pendidikan sebagai raw input, instrumental input.Keempat: raw input dan lingkungan, dimana sangat mempengaruhi pendidikan.

    @terakhir: salah satu kelamahan sistem pendidikan kita adalah tidak/kurang memperhatikan output. seperti yang sudah saja jelaskan diatas.jika sistem pendidikan tidak kita perluas orientasi outputnya, dalam artian kita hanya mengejar pembangunan manusia lewat standar nilai secara nasioanal, berbagi tantangan akan sulit dilakukan. apa lagi dengan melihat pendidikan sebagi sektor pembagunan “memasuki sektor persaingan ekonomi bebas” saya rasa tidak link and match. kenapa? karena usia sekolah tidak sama dengan satuan waktu yang tersedia di dalam masyarakat. sederhananya usia sekolah tidak bisa di tunda. disini saya melihat sistem UN dengan tingkat kelulusan yang sagat tinggi setiap mata pelajaran sudah mengarah pada tututan dunia pasar kerja. padahal disisi lain kita tidak sadar kalau sudah memaksa. ada sebauah buku yang di tulis J. Dewey yang dikutip oleh Adler (1985) mengatakan bahwa tidak pada tempatnya mengaitkan tatanan perilaku kelembagaan pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, mengingat pendidikan bertujuan meneruskan cita-cita demokrasi.

    @maaf kalau ada coment saya yg membuat ada tersinggung.
    @ sekali lagi terima kasih atas beberapa pemikiran anda yang sagat apik. thanks

  5. Neil Rupidara says:

    @Hans: sama-sama terima kasihnya. Satu catatan kecil tentang pak Tilaar cs. Bukan maksud saya untuk ‘lupakan’ mereka karena mereka telah memberi jiwa dan membentuk banyak hal dalam kebijakan dan praktik pendidikan kita. Namun, maksud saya, lebih kepada imbauan agar sebagai orang muda yang lebih dinamis dan kritis, orang seperti Hans justru perlu ‘berlumpur’ data empiris dari bawah. Dengan menjadi seperti itu, justru Hanas akan semakin memahami dan mendukung orang seperti pak Tilaar cs dengan berbicara dari basis data lapangan yang (sangat) kuat. Di atas itu pulalah dibangun kritik konstruktif untuk merekonstruksi praktik2 pedagogi baru di tingkat mikro guru yang otonom memraktikkan pendidikan yang benar dan akhirnya membangun sistem pendidikan di atasnya. Mudah2an kita akan menjumpai dunia pendidikan kita yang lebih baik ke depan. Salam!

  6. Theofransus Litaay says:

    @mas Hans: I don’t know why you seems taking on mas Neil in your first response.
    Saya pikir mas Hans harus melangkah dengan hati-hati dalam lapangan bidang pendidikan, apalagi sebagai orang yang sedang belajar ilmu pendidikan.
    Mengapa demikian?
    Karena di pundak orang seperti andalah tuntutan perbaikan perbaikan pendidikan itu diletakkan. Dalam kondisi seperti ini, saya sedikit banyak pernah secara langsung mengamati situasi internal birokrasi tertinggi pendidikan kita, merasa bahwa penekanan pembahasan pada UN saja tidak akan menjawab masalah.
    Nampaknya harus dimulai dari kebijakan politik pendidikan yang dijalankan secara konsisten oleh orang yang mengerti perencanaan dan manajemen pendidikan (education planning and management); dan bukan seperti yang sekarang dijalankan oleh orang yang tidak paham perencanaan pendidikan.
    Indonesia sudah memiliki blueprint pengembangan sistem pendidikan nasional yang sangat bagus, terdapat di dalam Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Jangka Panjang. Yang membanggakan adalah ada banyak jejak-jejak UKSW di dalamnya.
    Namun sayangnya, gagasan-gagasan bagus itu tidak dijalankan. Sekali lagi mas Hans, masalah pendidikan kita masih terpuruk karena belum keluar dari perkutatan politik pendidikan nasional.

  7. Hans Mesa says:

    To Sdr Neil: Saat kerbau berkubang di lumpur, pasti di samping2nya juga akan terkena percikan lumpur. dan disaat kita mempunyai pemikiran yang sama tentang lumpur “pendidikan” serasa kita bersama-sama berkubang dalam lumpur “memajukan pendidikan”. hehehehe. terima kasih sdr.

    @To sdr Theofransus:
    @maksud saudara tentang melangkah hati2 tentang dunia pendidikan saya belum jelas?

    @benar ,kalau hanya penekanan pada UN tidak cukup untuk merubah dunia pendidikan kita. banyak hal2 lain yang lebih krisual yang menjadi sorotan tanjam guna merubah dunia pendidikan kita. salah satunya birokrasi, seperti yang Anda masud. dalam tulisan saya lebih fokus pada sisten UN dan perampasan hak guru. dan mungkin suatu saat saya akan menulis lebih detail.

    @kita sepaham kalau pendidikan kita dijalankan oleh orang yang lebih tepatnya saya bilang tidak sesuai profesi. padahal pemerintah menyarankan agar dunia pendidikan di isi oleh SDM yang sesuai profesinya dalam hal ini lulusan fakultas keguruan. disisi yang lain Menpen kita menduduki jabatan yang tidak sesuai profesinya. benar beliau seorang dosen tapi latar belakangnya pebisni dan politikus. saya bisa mengambil kesimpulan kalau Menpen kita jadikan pendidikan sebagai lahan basah bisnis dan kepentingan idealogi pilitik. saya sempat berpikir kalau artinya ” bisnis kan ujung2 mendapat keuntung, mungkin menurut Menpen tidak ada salahnya kalau pendidikan dijadikan seperti bisnis dalam hal peningkatan tinggkat kelulusan tiap mata pelajaran agar mendapan Output yang sebesar-besanya” dan Pemikiran itu yang menurut saya idealogi politk beliau.

    @dan inilah salah satu corak keterpurukan pendidikan kita dari segi stuktural.

    @saya kira menjadi tanggung jawa kita bersama diamana kita dewasa karena pendidikan.
    @ serasa ini juga menjadi tugas UKSW yang didalamnya menyiapkan calon2 guru sebagi aset jangka panjang bagi dunia pendidikan. Namun……..ada yang mengganjal di benak saya apa benar2 UKSW bisa menyiapkan calon2 lulusan yang benar2 sesuai profesinya? padahal sistem perkuliahan kita masih amburadul………….

    syalom.

  8. Arinda Ika F Pipit Fitryani Reni Ranting U says:

    A.PENGERTIAN METODOLOGI PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM

    Metode berasal dari kata metha dan hodos, metha artinya melalui-melewati, hodos artinya jalan/ cara. Jadi, Metode adalah jalan / cara yang harus di lewati untuk mencapai tujuan tertentu.
    Metodologi berarti ilmu tentang metode, sementara metode berarti cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Berdasarkan etimologi tersebut MPAI adalah ilmu yang membahas cara kerja yang bersistem untuk mempermudah pelaksanaan pengajaran agama islam guna mencapai tujuan yang ditentukan. Dalam pengertian ini MPAI merupakan suatu cabang ilmu tentang mengajar.
    Pengajaran ialah suatu kegiatan yang menyangkut pembinaan anak yang mengenai segi kognitif dan psikomotorik semata-mata, yaitu supaya anak lebih banyak pengetahuannya, lebih cakap berpikir kritis, sistematis, dan objektif, serta terampil dalam mengerjakan sesuatu.
    Jadi, Metodologi pengajaran agama islam adalah cara yang paling tepat dan cepat dalam mengajarkan agama islam. Adapula pengertian Metodologi pengajaran merupakan hasil pengkajian dan pengujian terhadap pengalaman-pengalaman guru yang kebetulan bersandar kepada pengalaman mengajarnya, sehingga menjadi pengalaman yang tidak lagi kebetulan tetapi pengalaman yang mempunyai kebenaran berdasarkan metode ilmiah

    MACAM-MACAM METODE
    1. Metode Ceramah.
    Adalah suatu metode dalam pendidikan di mana cara menyampaikan pengertian-pengertian materi kepada anak didik dengan jalan penerangan dan penuturan secara lisan. Untuk penjelasan uraiannya, guru dapat menggunakan alat-alat Bantu mengajar yang lain.
    Segi positif metode ceramah :
    ? Dalam waktu relative singkat dapat di sampaikan bahan-bahan sebanyak-banyaknya.
    ? Organisasi kelas lebih sederhana, tidak perlu mengadakan pengelompokan murid-murid seperti pada metode yang lain.
    ? Guru dapat menguasai seluruh kelas dengan mudah, walaupun jumlah murid cukup besar.
    ? Apabila penceramah berhasil baik, dapat menimbulkan semangat , kreasi yang konstruktif, yang merangsang anak untuk melaksanakan suatu tugas / pekerjaan.
    ? Lebih fleksibel, jika waktu terbatas bahan dapat dipersingkat, diambil yang penting-penting saja dan apabila waktunya banyak dapat di sampaikan bahan yang banyak dan mendalam.
    Segi negative metode ceramah :
    ? Guru sukar mengetahui pemahaman anak terhadap bahan-bahan yang di berikan.
    ? Kadang guru sangat mengejar disampaikannya bahan yang sebanyak-banyaknya, sehingga hanya menjadi bersifat pemompaan.
    ? Pendengar cenderung menjadi pasif dan ada kemungkinan malahan kurang tepat dalam mengambil kesimpulan, sebab guru menyampaikan bahan-bahan tersebut dengan lisan.
    ? Apabila penceramah tidak memperhatikan psikologis anak dan didaktis anak, ceramah dapat bersifat melantur-lantur dan membosankan.
    2. Metode Tanya jawab
    adalah penyampaian pelajaran dengan mengajukan pertanyaan dan murid menjawab.
    Metode ini tepat di gunakan untuk :
    ? Merangsang anak agar perhatiannya terarah kepada msalah yang sedang di bicarakan.
    ? Untuk mengarahkan proses berfikir anak.
    ? Sebagai ulangan pelajaran yang telah di beriakn.
    Kebaikan :
    ? Situasi kelas akan lebih hidup, karena anak-anak aktif berfikir.
    ? Sangat positif untuk melatih anak dalam mengemukakan pendapat.
    ? Akan membawa kelas pada situasi diskusi karena perbedaan pendapat.
    ? Mendorong murid lebih aktif dan bersungguh-sungguh.
    ? Guru dapat mengonyrol pemahaman murid pada masalah yang di bicarakan.
    Kekurangan:
    ? Memakan waktu banyak karena perbedaan pendapat.membentuk perasaaan dan kemauan anak.
    ? Terdapat penyimpangan perhatian anak.
    ? Kurang dapat secara tepat merangkum bahan pelajaran.

    3. Metode demonstrasi dan eksperimen.
    Adalah metode di man seorang guru atau orang lain yang sengaja di minta mempertontonkan proses atau cara melakukan sesuatu.
    Kelebihan :
    • Anak dapat menghayati pelajaran yang diberikan.
    • Memberi pengalaman praktis yang dapat
    • Perhatain anak akan terpusat pada apa yang di demontrasikan.
    • Masalah yang timbul di hati anak akan dapat langsung terjawab.
    • Mengurangi kesalahan dalam mengambil kesimpulan.
    Kekurangan :
    • Memerlukan waktu yang panjang.
    • Kurang efektif bila peraltan kurang memadai
    • Sukar dilaksanakan bila anak belum matang untuk melaksanakan ekperimen
    • Banyak hal-hal yang tidak dapat di demontrasikan dalam kelas
    4. Metode Pemberian tugas
    Adalah Metode di mana murid di beri tugas khusus di luar jam pelajaran.
    Kelebihan :
    ? Baik untuk mengisi waktu luang.
    ? Memupuk rasa tanggung jawab dalam tugas pekerjaan.
    ? Memberi kebiasaan anak untuk giat belajar.
    ? Memberi tugas anak yang bersifat praktis.
    Kekurangan :
    ? Tugas sering dikerjakan orang lain, sehingga anak tidak tahu.
    ? Sulit karena perbedaan individu dalam kemampuan minat belajar.
    ? Anak sering tidak mengerjakan tugas dengan baik.
    ? Apabila tugas terlalu banyak, mengganggu keseimbangan mental anak.
    5. Metode Drill ( latihan siap)
    Adalah suatu metode dalam pendidikan dan pengajaran dengan jalan melatih anak-anak terhadap bahan pelajaran.
    Kelebihan :
    ? Cepat memperoleh penguasaan dan ketrampilan dalam waktu singkat.
    ? Murid akan memiliki pengetahuan siap.
    ? Menanamkan anak-anak kebiasaan belajar secara rutin dan disiplin.
    Kekuranagn :
    ? Menghambat perkembangan dan daya inisiatif anak.
    ? Kurang memperhatikan penyesuaiannya dengan lingkungan.
    ? Membentuk kebiasaan yang kaku dan otomatis.
    ? Membentuk pengetahuan verbalis dan mekanis.
    6. karyawisata
    metode karyawisata berbeda dari wisata yang selalu bersifat rekreatif. Metode mengajar memang mengandung unsur rekreasi, tetapi unsur pembelajarannya selalu menjadi pusat perhatian. Dengan kata lain , karya wisata disini harus diartikan sebagai kunjungan ke luar kelas dalam rangka belajar.
    7. kerja kelompok
    kelas merupakan satu kesatuan individu-induvidu pelajar yang disamping memiliki ciri khas masing-masing juga memiliki potensi untuk bekerjasama. Atas dasar itu, guru dapat memanfaatkan ciri khas dan potensi tersebut untuk kepentingan mengajar dengan metode kerja kelompok, baik dengan menjadikan kelas sebagai satu kesatuan maupun dengan membaginya menjadi kolompok-kelompok kecil.
    8. Diskusi
    Suatu proses pendekatan dari peserta didik dalam memecahkan berbagai masalah secara analisis dan ditinjau dari berbagai titik pandangan.
    9. Tugas belajar dan resitasi
    Metode tugas dan resitasi di samping merangsang pelajar untuk aktif belajar, baik secara individual maupun secara kelompok, juga menanamkan tanggung jawab.

    10. Pemecahan masalah
    Metode problem solving terutama digunakan untuk merangsang pelajar berpikir. Karenanya, metode ini akan banyak memanfaatkan metode-metode lain yang dimulai dari pencarian data sampai kepada penarikan kesimpulan.
    11. Sosiodrama
    Sosiodrama berarti lakon dalam masyarakat atau dapat diartikan dengan tingkah laku manusia di dalam hubungan masyarakat.
    12. Sistem regu
    Sistem regu merupakan metode mengajar yang melibatkan dua orang guru atau lebih untuk bekerja sama sebagai sebuah regu atau tim dalam mengajar sebuah kelompok pelajar.
    13. Manusia sumber (resource person )
    Manusia sumber ialah orang luar (bukan guru) yangd iminta untuk memeberikan pelajaran kepada pelajar. Manuisa sumber ini diharapkan memiliki keahlian khusus.
    14. Survei masyarakat
    Survei berarti cara untuk memperoleh informasi atau keterangan dari sejumlah unit tertentu dengan jalan observasi dan komunikasi langsung. Survei masyarakat merupakan kebalikan dari manusia sumber. Dalam hal ini peserta didik mengunjungi seseorang atau sesuatu untuk di survei. kunjungan ini merupakan kunjungan pendidikan dimana para peserta didik meneliti, mengamati atau mengajukan pertanyaan kepada anggota masyarakat tertentu untuk memperoleh pengalaman belajar.
    15. Simulasi
    Simulasi berarti tiruan atau perbuatan yang dilakukan dengan pura-pura. Dalam hal ini maksudnya sebagai cara untuk menjelaskan suatu bahan pelajaran melalui perbuatan yang bersifat pura-pura, atau melaui proses tingkah laku imitasi.
    16. Studi kasus
    Studi kasus sangat menekankan analisis tingkat tinggi, sintesis, dan khususnya evaluasi tingkat tinggi, efeknya adalah untuk meningkatkan perubahan sikap.

    17. Tutorial
    Tutorial merupakan salah satu metode mengajar yang cukup tua tetapi sangat berharga. Metode ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu tutorial konsultasi, tutorial kelompok, dan tutorial praktikum.
    18. Curah gagasan (brain storming)
    Dasar penggunaan metode ini adalah bahwa kelompok dapat mengajukan usul lebih banyak dibanding anggotanya sendiri individual.
    19. Studi bebas
    Metode studi bebas digunakan untuk mengembangkan inisiatif, rasa tanggung jawab, dan pandangan tentang hikmah bahan pelajaran.
    20. Kelompok tanpa pemimpin
    Metode kolompok tanpa pemimpin digunakan untuk mendorong pelajar memecahkan persoalan mereka sendiri melalui koreksi, kritik, dan partisipasi bersama.
    21. Latihan kepekaan
    Latihan kepekaan dinamakan juga dengan ”dinamika kelompok”. Sesuai dengan namanya, latihan ”kepekaan”, metode ini secara umum digunakan untuk melatih kepekaan dengan membantu pelajar untuk enyadari bagaimana dia mempengaruhi orang lain dan bagaimana orang lain mempengaruhinya.
    Metode pengajaran PAI
    a. Metode hiwar Qurani dan Nabawi, yaitu dialog silih berganti antara dua pihak atau lebih tepatnya suatu tema dan dengan sengaja di arahkan kepada suatu tujuan yang di kehendaki.
    b. Metode Kisah Qurani dan Nabawi. Dalam PAI sebagai suatu bidang studi adalah bidang studi kisah sebagai metode pendidikan amat penting. Karena kisah selalu memikat dan mengundang pembaca atau pendengar untuk mengikuti peristiwa dan merenungkan maknanya.
    c. Metode Amstal : yaitu dengan berceramah atau membaca teks.

    A. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)
    merupakan lembaga mandiri, profesional, dan independen yang mengemban misi untuk mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi pelaksanaan standar nasional pendidikan.

    Tugas & Kewenangan
    BSNP bertugas membantu Menteri Pendidikan Nasional dan memiliki kewenangan untuk:
    • Mengembangkan Standar Nasional Pendidikan
    • Menyelenggarakan ujian nasional
    • Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan
    • Merumuskan kriteria kelulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah
    • Menilai kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran

    Standar yang dikembangkan oleh BSNP berlaku efektif dan mengikat semua satuan pendidikan secara nasional.

    BSNP dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris yang dipilih oleh dan dari anggota atas dasar suara terbanyak. Dalam menjalankan tugasnya, BSNP didukung oleh sebuah sekretariat yang secara ex-officio diketuai oleh pejabat Departemen Pedidikan Nasional (Depdiknas) yang ditunjuk oleh Mendiknas. BSNP dapat menunjuk tim-tim ahli yang bersifat adhoc sesuai kebutuhan.

    BSNP didukung dan berkoordinasi dengan Depdiknas dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama, dan dinas yang menangani pendidikan di provinsi/kabupaten/kota.
    Standar Nasional Pendidikan
    Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    Standar Nasional Pendidikan terdiri dari :
    • Standar Kompetensi Lulusan
    • Standar Isi
    • Standar Proses
    • Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
    • Standar Sarana dan Prasarana
    • Standar Pengelolaan
    • Standar Pembiayaan Pendidikan
    • Standar Penilaian Pendidikan

    Fungsi dan Tujuan Standar
    • Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu
    • Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.
    • Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

    Pengertian Kriteria Ketuntasan Minimal

    Salah satu prinsip penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi adalah menggunakan acuan kriteria, yakni menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. Kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan dinamakan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).

    KKM harus ditetapkan sebelum awal tahun ajaran dimulai. Seberapapun besarnya jumlah peserta didik yang melampaui batas ketuntasan minimal, tidak mengubah keputusan pendidik dalam menyatakan lulus dan tidak lulus pembelajaran. Acuan kriteria tidak diubah secara serta merta karena hasil empirik penilaian. Pada acuan norma, kurva normal sering digunakan untuk menentukan ketuntasan belajar peserta didik jika diperoleh hasil rata-rata kurang memuaskan. Nilai akhir sering dikonversi dari kurva normal untuk mendapatkan sejumlah peserta didik yang melebihi nilai 6,0 sesuai proporsi kurva. Acuan kriteria mengharuskan pendidik untuk melakukan tindakan yang tepat terhadap hasil penilaian, yaitu memberikan layanan remedial bagi yang belum tuntas dan atau layanan pengayaan bagi yang sudah melampaui kriteria ketuntasan minimal.

    Kriteria ketuntasan minimal ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Pertimbangan pendidik atau forum MGMP secara akademis menjadi pertimbangan utama penetapan KKM.

    Kriteria ketuntasan menunjukkan persentase tingkat pencapaian kompetensi sehingga dinyatakan dengan angka maksimal 100 (seratus). Angka maksimal 100 merupakan kriteria ketuntasan ideal. Target ketuntasan secara nasional diharapkan mencapai minimal 75. Satuan pendidikan dapat memulai dari kriteria ketuntasan minimal di bawah target nasional kemudian ditingkatkan secara bertahap.

    Kriteria ketuntasan minimal menjadi acuan bersama pendidik, peserta didik, dan orang tua peserta didik. Oleh karena itu pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penilaian di sekolah berhak untuk mengetahuinya. Satuan pendidikan perlu melakukan sosialisasi agar informasi dapat diakses dengan mudah oleh peserta didik dan atau orang tuanya. Kriteria ketuntasan minimal harus dicantumkan dalam Laporan Hasil Belajar (LHB) sebagai acuan dalam menyikapi hasil belajar peserta didik.

    B. Fungsi Kriteria Ketuntasan Minimal

    Fungsi kriteria ketuntasan minimal:

    1. sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti. Setiap kompetensi dasar dapat diketahui ketercapaiannya berdasarkan KKM yang ditetapkan. Pendidik harus memberikan respon yang tepat terhadap pencapaian kompetensi dasar dalam bentuk pemberian layanan remedial atau layanan pengayaan;

    2. sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Setiap kompetensi dasar (KD) dan indikator ditetapkan KKM yang harus dicapai dan dikuasai oleh peserta didik. Peserta didik diharapkan dapat mempersiapkan diri dalam mengikuti penilaian agar mencapai nilai melebihi KKM. Apabila hal tersebut tidak bisa dicapai, peserta didik harus mengetahui KD-KD yang belum tuntas dan perlu perbaikan;

    3. dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Evaluasi keterlaksanaan dan hasil program kurikulum dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian KKM sebagai tolok ukur. Oleh karena itu hasil pencapaian KD berdasarkan KKM yang ditetapkan perlu dianalisis untuk mendapatkan informasi tentang peta KD-KD tiap mata pelajaran yang mudah atau sulit, dan cara perbaikan dalam proses pembelajaran maupun pemenuhan sarana-prasarana belajar di sekolah;

    4. merupakan kontrak pedagogik antara pendidik dengan peserta didik dan antara satuan pendidikan dengan masyarakat. Keberhasilan pencapaian KKM merupakan upaya yang harus dilakukan bersama antara pendidik, peserta didik, pimpinan satuan pendidikan, dan orang tua. Pendidik melakukan upaya pencapaian KKM dengan memaksimalkan proses pembelajaran dan penilaian. Peserta didik melakukan upaya pencapaian KKM dengan proaktif mengikuti kegiatan pembelajaran serta mengerjakan tugas-tugas yang telah didesain pendidik. Orang tua dapat membantu dengan memberikan motivasi dan dukungan penuh bagi putra-putrinya dalam mengikuti pembelajaran. Sedangkan pimpinan satuan pendidikan berupaya memaksimalkan pemenuhan kebutuhan untuk mendukung terlaksananya proses pembelajaran dan penilaian di sekolah;

    5. merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Satuan pendidikan harus berupaya semaksimal mungkin untuk melampaui KKM yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian KKM merupakan salah satu tolok ukur kinerja satuan pendidikan dalam menyelenggarakan program pendidikan. Satuan pendidikan dengan KKM yang tinggi dan dilaksanakan secara bertanggung jawab dapat menjadi tolok ukur kualitas mutu pendidikan bagi masyarakat.

    Pasal 8
    (1). Standar pendidik dan tenaga kependidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan mencakup kualifikasi dan tingkat penguasaan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
    (2). Pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan wajib memenuhi kualifikasi pendidikan dan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
    (3). Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh melalui pengalaman yang dapat disetarakan dengan kompetensi tertentu.
    (4). Seseorang yang memiliki sertifikat kompetensi karena pengalaman kerjanya dapat menjadi pendidik atau tenaga kependidikan tanpa harus memiliki kualifikasi pendidikan
    (5). Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup kompetensi akademik, profesional, dan sosial.
    Standar pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

    METODOLOGI PENGAJARAN AGAMA ISLAM

    Dosen : Ihsan Dacholfany M.Ed

    Disusun oleh :
    Arinda Ika F
    Pipit Fitryani
    Reni Ranting U

    SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) BANI SALEH
    KAMPUS B CIKARANG
    2009

    TI

  9. jay says:

    Topik yang tdk pernah habis didiskusikan!
    Mau ikut koment tapi udah diambil semua sama bpk neil hehe…

    O ya, komentar terakhir tu (no 8) kok gak ada hubungannya ya???
    gimana pak admin, mungkin bisa lebih selektif.

  10. BIDAN EVI YUZANA SKM & M Ihsan Dacholfany M.Ed (Aby Nurul Izzah dan Natsir al-Irsyad) says:

    KEPEMIMPINAN MENURUT ISLAM

    1. PENDAHULUAN
    Persoalan kepemimpinan tidak pernah selesai untuk dibahas selama manusia masih ada dan selama bumi masih utuh. Dunia ini akan kacau balau kalau seandinya tidak ada pemimpin yang akan diikuti oleh orang atau masyarakat baik itu dalam konteks masyarakat kecil sampai kepada masyarakat besar sapai kepada tataran Negara sampai pada tataran Internasional, sehingga dengan adanya pemimpin manusia akan bisa teratur, berjalan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing dan dapat melaksanakan aktivitasnya dengan kata lain semua komponen yang ada dalam masyarakat bisa managemen. Setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin baik itu pemimipin dalam rumah tangga, masyarakat atau Negara setiap manusia minimal harus bisa menjadi pemimpin diri sendiri. Sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad Saw : “setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya tentang apa yang dipimpinnya” Semakin banyak yang dipimpin, maka akan semakin besar pula tanggungjawabnya. Oleh karenanya, ada sebuah istilah umum yang tidak asing di telinga, “lebih baik menjadi pemimpin untuk diri sendiri”. Namun demikian bukan berarti dengan menjadi pemimpin bagi diri sendiri akan melepas tanggungjawab sebagai pemimpin. Karena setiap manusia dalam perjalanan hidupnya akan menemukan berbagai kemungkinan. Setiap manusia, normalnya, akan berkeluarga. Maka jadilah ia sebagai kepala keluarga. Islam sangat memperhatikan masalah kepemimpinan karena dalam sebuah perjuangan sangat membutuhkan dan mengutamakan mengutamakan jamaah.
    Tetapi dalam kesempatan ini kita hanya terfokus pada pembahasan kepemimpinan dalam konteks masyarakat, daerah yang sesuai dengan karakter dan budaya yang dimiliki. Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki luas daerah dan batas daerah masing-masing yang terdiri dari banyak suku, karakter, cara berfikir, prilaku atau pun budaya yang berbeda-beda sesuai dengan daerahnya masing-masing. Tetapi dengan keberagaman itu masyarakat Indonesia bisa bersatu dan berdaulat karena memang bangsa kita disamping memiliki karakter, budaya, cara berfikir yang berbeda juga memiliki cara pandang yang sama terhadap kepentingan bangsa Indonesia itu sendiri yaitu Indonesia bersatu yang memiliki tujuan yang sama dan kepentingan yang sama untuk kemajuan bersama, sehingga terciptanya masyarakat madani dan masyarakat yang tnagguh dan bernmartabat. Walaupun demikian setiap daerah di Indonesia memiliki karakter tersendiri dan budaya tersendiri yang tidak bisa disamakan oleh siapapun dengan dengan daerah lainnya. Maka dengan mengikuti setiap karakter masing-masing daerah memerlukan sebuah strategi kepemimpinan yang sesuai dengan karakter dan budaya yang dimiliki. Dalam artian setiap pemimpin harus paham dan sedikit banyaknya harus tahu dengan kondisi, budaya, dan karakter masyarakat daerah yang dipimpin. Karena hal ini akan mepermudah langkah untuk menjalankan pemerintahan atau kepemiminan yang akan dijalankan. Sebagai contoh masyarakat jawa memiliki sifat sangat patuh terhadap sosok atau seorang yang dianggap memiliki keistimewaan atau ilmu yang lebih dari yang lain. Dengan karakter ini barangkali pemimpin bisa aja menerapkan kepemimpinan otoriter.
    Dalam kesempatan ini penulis ingin memaparkan maksud dan tujuan dari penulisan makalah ini yang jelas tidak akan pernah bermaksud untuk memaksakan pemikiran untuk diikiuti melainkan untuk dipahami dan memberikan pandangan menurut pandangan islam.
    II. Definisi Kepemimpinan
    Kepemimpinan adalah proses mengarahkan perilaku orang lain kearah pencapaian suatu tujuan tertentu. Pengarahan dalam hal ini berarti menyebabkan orang lain bertindak dengan cara tertentu atau mengikuti arah tertentu. Wirausahawan yang berhasil merupakan pemimpin yang berhasil memimpin para karyawannya dengan baik. Seorang pemimpin dikatakan berhasil jika percaya pada pertumbuhan yang berkesinambungan, efisiensi yang meningkat dan keberhasilan yang berkesinambungan dari perusahaan.
    III. Tugas Pemimpin
    Seorang pemimpin cenderung menunjukkan pola-pola perilaku berikut :
    1. Merumuskan secara jelas peranan sendiri maupun stafnya
    2. Menetapkan tujuan yang sukar tapi dapat dicapai, dan memberitahukan orang-orang apa yang diharapkan dari mereka.
    3. Menentukan prosedur-prosedur untuk mengukur kemajuan menuju tujuan dan untuk mengukur pencapaian tujuan itu, yakin tujuan yang dirumusakan secara jelas dan khas.
    4. Melaksanakan peranan kepemimpinan secara aktif dalam merencanakan, mengarahkan membimbing dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada tujuan.
    5. Berminat mencapai peningkatan produktifitas.
    IV. Tanggung Jawab Pemimpin
    Di sini saya hanya akan membahas, di peringkat mana pun pemimpin itu memimpin, ada 2 perkara yang wajib dan mesti dipertanggungjawabkan oleh pemimpin Islam kepada rakyatnya atau anak buahnya. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindarkan dirinya dari tanggung jawab karena mereka adalah pemimpin Islam. Agama Islam mewajibkan kepada setiap pemimpin umat Islam bertanggung jawab, yaitu agama dan akhlak orang yang di bawah pimpinannya. Setiap pemimpin, di akhirat kelak akan ditanya oleh Allah taala tentang setiap orang di bawah kepemimpinannya, tidak terkecuali pemimpin besar atau pemimpin kecil, pemimpin umum atau pemimpin khusus. Mereka tidak boleh memikirkan bidangnya saja. Di dalam ajaran Islam, masalah agama terutama di sudut fardhu ain harus diketahui, dihayati dan diamalkan oleh setiap mukallaf. Oleh sebab itu siapa saja yang
    menjadi pemimpin, dia juga bertanggung jawab memastikan tentang agama dan akhlak untuk keselamatan bersama di dunia dan akhirat. Tidak seperti halnya di bidang fardhu kifayah, sepertiketentaraan, ekonomi dan pertanian, di mana jika sudah
    ada satu golongan yang berkecimpung di bidang itu dan mencukupi untuk keperluan umum, maka sudah memadai. Orang lain yang tidak mengambil bagian di bidang itu terlepas dari dosa. Sedangkan mengetahui halal dan haram serta akhlak yang mulia, yaitu memiliki sifat-sifat mahmudah, seperti adil, jujur, tawadhuk, pemurah, kasih sayang, sabar, redha, tawakal, bertolakansur, lapang dada, pemaaf, meminta maaf dan amanah, diwajibkan bagi setiap orang, baik pemimpin, maupun bukan pemimpin. Setiap pemimpin tidak boleh hanya bertanggung jawab pada bidangnya saja, seperti pemimpin ketentaraan maka tanggung jawabnya adalah hal yang bersangkutan dengan ketentar aan saja, sedangkan soal agama dan akhlak adalah tanggung jawab ulama, ustaz, pendakwah atau pemimpin dakwah. Allah dan rasul tidak menghendaki
    demikian.
    Di akhir zaman ini, di situlah kelemahan umat Islam, di mana pemimpin itu hanya bertanggung jawab di bidangnya saja. Terhadap agama dan akhlak banyak di kalangan mereka menganggap ringan. Itulah rahasianya mengapa setiap golongan susah disatukan antara satu sama lain. Hati berjauhan walaupun tidak bertengkar, karena tali pengikat di kalangan umat Islam, yakni agama dan akhlak mereka sudah diputuskan. Kalaupun ada, sudah hampir putus. Padahal yang dikehendaki oleh Islam, setiap orang, apapun pekerjaannya, di bidang apa, profesi apa yang dia miliki, namun terhadap agama dan akhlak mesti sama karena itu adalah keperluan bersama. Kalau setiap pemimpin memperhatikan didikan agama dan akhlak terhadap orang di bawah kepemimpinan mereka dan mendidik ke arah keduanya, maka akan lahirlah di dalam
    masyarakat Islam, ahli politik, ahli pendidikan, ahliekonomi, ahli kesenian, ahli budaya, ahlikesusasteraan, ahli ketentaraan, ahli kepolisian, ahli dakwah, ahli jemaah, ahli sains dan teknologi, ahli akademik, dan golongan lain yang taat dengan Allah, berdisiplin, dan berakhlak mulia. Dengan cara itu akan dapat dilihat bahwa semua golongan umat Islam dari segi pribadi dan individunya sama, selaras, bersatu. Dapat melahirkan syiar dan akhlak mulia yang sama, walaupun mereka pakar di dalam berbagai bidang dan profesi yang tidak sama.
    Apakah ada umat Islam berpikir bahwa ketaatan beragama, berdisiplin dan mempunyai akhlak yang mulia itu hanya diperlukan oleh guru-guru agama, ustaz-ustaz, alim ulama, para dai semata-mata, sedangkan yang lain tidak perlu?! Apakah sifat jujur, alim, pemurah, kasih sayang, amanah dan sifat-sifat mulia yang lain hanya perlu untuk ahli agama. Golongan yang lain tidak perlu. Apakah ada di kalangan umat Islam berpikir jika taat kepada agama dan berakhlak mulia akan merugikan umat Islam dan manusia seluruhnya. Apakah dengan beragama dan berakhlak mulia akan membawa kemunduran, tidak akan maju, tidak akan berjaya ? Sebenarnya kepatuhan pada agama dan akhlak mulia itulah yang menjadikan umat Islam berdisiplin. Akan memperindah dan memperbaiki bidang dan profesi setiap golongan. Di situlah kemuliaan dan kehormatan umat Islam. Kalau ada sifat ini bukan saja Allah dan Rasul suka, tetapi akan dihormati oleh seluruh manusia sekalipun orang bukan Islam karena akhlak mulia bersifat sejagat. Semua manusia menerima, suka dan merasa senang. Umat Islam di zaman salafussoleh mempunyai kepakaran dan kepandaian yang berlainan di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Ada pakar tafsir, pakar hadist, pakar fiqih, pakar sejarah, pakar aqidah, pakar falsafah, pakar sain, pakar pengobatan, pakar astronomi dan pakar strategi perang tapi dari segi agama yaitu ketaatan kepada Allah dan Rasul, disiplin hidup serta akhlak mulia mereka sama-sama terlihat nyata, sama-sama hebat dan sama-sama kuat. Syiar Islam sangat menonjol dan dapat dilihat di dalam semua keperluan. Sedangkan mereka di bidang fardhu kifayah mereka mempunyai kepakaran yang tersendiri, mempunyai profesi yang berlainan. Mengapa tejadi demikian? Karena didikan agama dan akhlak kepada semua golongan yang mengetahui di berbagai bidang itu adalah sama. Sama-sama dititik beratkan. Selain memiliki kepakaran di bidang-bidang tertentu, di sudut lain menjadi abid. Di samping mempunyai ilmu yang tinggi di berbagai bidang, akhlak mereka juga begitu mulia dan tinggi yang tidak dimiliki oleh ahli ilmu di kalangan agama lain. Itulah yang membuat umat Islam di masa itu selain mendapat kemajuan di bidang material, juga mencapai kejayaan di bidang kerohanian. Dengan begitu mereka menjadi mulia dan menjadi masyarakat yang agung sepanjang kehidupan manu

    V.Konsep Pemimpin Menurut Pandangan Islam
    Surah Al-Baqarah ayat 30 dengan jelas menceritakan kisah diciptakannya manusia adalah untuk sebagai kholifah (pemimpin) di muka bumi . Allah Swt berfirman : “Sesungguhnya Aku (Allah) akan menciptakan kholifah di muka bumi…”(Al-baqorah : 30). Memimpin berarti mengemudikan dan mengarahkan. Seperti halnya mengemudikan kendaraan ada pengemudi dan ada penumpangnya. Pemimpin adalah pengemudi sedangkan penumpang adalah yang dikemudikan atau yang dipimpin. Baik atau buruknya yang dipimpin tergantung dari bagaimana si pengemudi mengendalikan kendaraannya. Sejahtera atau tidaknya suatu negara, tergantung dari kebijakan yang dilakukan oleh pemimpinnya. Sakinah atau tidaknya suatu keluarga, tergantung sikap kepala keluarganya. Mahmudah atau madzmumahnya akhlak seseorang, tergantung kepribadian seseorang itu sendiri. Disinilah letak tanggung jawab seorang pemimpin. Setiap pemimpin bertanggunjawab atas yang dipimpinnya.
    Ketika ingin memulai suatu pembahasan ada baiknya kita melakukan suatu pendefinisian atas pokok bahasan kita. Pendefinisian ini membantu kita untuk memahami dan mensistematiskan alur pembahasan. Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin, yang artinya adalah orang yang berada di depan dan memiliki pengikut, baik orang tersebut menyesatkan atau tidak. Ketika berbicara kepemimpinan maka ia akan berbicara mengenai prihal pemimpin, orang yang memimpin baik itu cara dan konsep, mekanisme pemilihan pemimpin, dan lain sebagainya. Terdapat ragam istilah mengenai Kepemimpinan ini, adanya yang menyebutkan Imamah dan ada Khilafah. Masing–masing kelompok Islam memiliki pendefinisian berbeda satu sama lain, namun ada juga yang menyamakan arti Khilafah dan Imamah.
    Menurut Ali Syari’ati, secara sosiologis masyarakat dan kepemimpinan merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Syari’ati berkeyakinan bahwa ketiadaan kepemimpinan menjadi sumber munculnya problem-problem masyarakat, bahkan masalah kemanusiaan secara umum. Menurut Syari’ati pemimpin adalah pahlawan, idola, dan insan kamil, tanpa pemimpin umat manusia akan mengalami disorientasi dan alienasi.
    Ketika suatu masyarakat membutuhkan seorang pemimpin, maka seorang yang paham akan realitas masyarakatlah yang pantas mengemban amanah kepemimpinan tersebut. Pemimpin tersebut harus dapat membawa masyarakat menuju kesempurnaan yang sesungguhnya. Watak manusia yang bermasyarakat ini merupakan kelanjutan dari karakter individu yang menginginkan perkembangan dirinya menuju pada kesempurnaan yang lebih.
    VI. Syarat-Syarat Kepemimpinan Dalam Islam
    Kepemimpinan setelah Rasulullah SAW wafat, merupakan pemimpin yang memiliki kualitas spiritual yang sama dengan Rasul, terbebas dari segala bentuk dosa, memiliki pengetahuan yang sesuai dengan realitas, tidak terjebak dan menjauhi kenikmatan dunia, serta harus memiliki sifat adil. Pemimpin setelah Rasul harus memiliki kualitas spiritual yang sama dengan Rasul. Karena pemimpin merupakan patokan atau rujukan umat Islam dalam beribadah setelah Rasul. Oleh sebab itu ia haruslah mengetahui cita rasa spritual yang sesuai dengan realitasnya, agar ketika menyampaikan sesuatu pesan maka ia paham betul akan makna yang sesungguhnya dari realitas (cakupan) spiritual tersebut. Ketika pemimpin memiliki kualitas spiritual yang sama dengan Rasul maka pastilah ia terbebas dari segala bentuk dosa.
    Menurut Murtadha Muthahhari, umat manusia berbeda dalam hal keimanan dan kesadaran mereka akan akibat dari perbuatan dosa. Semakin kuat iman dan kesadaran mereka akan akibat dosa, semakin kurang mereka untuk berbuat dosa. Jika derajat keimanan telah mencapai intuitif (pengetahuan yang didapat tanpa melalui proses penalaran) dan pandangan bathin, sehingga manusia mampu menghayati persamaan antara orang melakukan dosa dengan melemparkan diri dari puncak gunung atau meminum racun, maka kemungkinan melakukan dosa pada diri yang bersangkutan akan menjadi nol. Saya memahami apa yang dikatakan Muthahhari derajat keimanan telah mencapai intuitif dan pandangan bathin ini adalah sebagai telah merasakan cita rasa realitas spiritual. Dengan adanya kondisi telah merasakan cita rasa realitas spiritual, maka pastilah Rasulullah SAW dan Imam Ali Bin Abi Thalib beserta keturunannya tadi terbebas dari segala bentuk dosa. Kondisi ini juga akan berkonsekuensi pada pengetahuannya yang sesuai dengan realitas dari wujud atau pun suatu maujud. Ketika pemimpin tersebut mengetahui realitas dari seluruh alam, maka pastilah ia tahu akan kualitas dari dunia ini yang sering menjebak manusia. Kemudian seorang pemimpin haruslah juga memiliki sifat adil. Rasulullah SAW pernah berkata bahwa, ”Karena keadilanlah, maka seluruh langit dan bumi ini ada. Imam Ali Bin Abi Thalib mendefiniskan keadilan sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya yang layak. Keadilan bak hukum umum yang dapat diterapkan kepada manajemen dari semua urusan masyarakat. Keuntungannya bersifat universal dan serba mencakup. Ia suatu jalan raya yang melayani semua orang dan setiap orang. Penerapan sifat keadilan oleh seorang pemimpin ini dapat dilihat dari cara ia membagi ruang-ruang ekonomi, politik, budaya, dsb pada rakyat yang dipimpinnya. Misalkan tidak ada diskriminasi dengan memberikan hak ekonomi (berdagang) pada yang beragama Islam, sementara yang beragama kristen tidak diberikan hak ekonomi, karena alasan agama. Terkecuali memang dalam berdagang orang tersebut melakukan kecurangan maka ia diberikan hukuman, ini berlaku bagi agama apapun. Jalaluddin Rakhmat dalam buku Yamani yang berjudul, filsafat Politik Islam, menyebutkan bahwa secara terperinci seorang faqih (pemimpin) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
    a. Faqahah, mencapai derajat mujtahid mutlak yang sanggup melakukan istinbath hukum dari sumber-sumbernya.
    b. ’adalah : memperlihatkan ketinggian kepribadian, dan bersih dari watak buruk. Hal ini ditunjukkan dengan sifat istiqamah, al shalah, dan tadayyun.
    c. Kafa’ah : memiliki kemampuan untuk memimpin ummat, mengetahui ilmu yang berkaitan dengan pengaturan masyarakat, cerdas, matang secara kejiwaan dan ruhani.
    Islam menghendaki setiap pemimpin menjadi suri tauladan bagi rakyatnya. Seperti halnya Nabi Muhammad Saw yang diatuladani oleh umatnya. Tanpa akhlaknya yang luhur, Nabi Muhammad tidak akan disebut sebagai suri tauladan yang baik, sebagaimana difirmankan Allah Swt dalam Al-Quran. Sebagaimana ayat Al-Quran yang tertulis diawal, ada empat hal pokok yang menjadi acuan untuk menjadi seorang pemimpin sejati. Jika ke-empatnya dijalankan, maka seorang pemimpin akan menjadi pemimpin sejati. Empat hal itu menunjukkan hubungan yang seimbang antara pemimpin sebagai hamba ALLAH SWT dan sebagai makhluk.
    Pemimpin mendirikan Sholat. Sholat adalah salah satu bentuk ibadah yang mencerminkan hubungan antara hamba dengan sang Kholik-nya (Allah Swt). Sholat menjadi ibadah yang paling utama untuk membangun hubungan antara hamba dan Kholiknya. Dengan mendirikan Sholat, berarti seorang pemimpin telah melaksanakan tanggungjawabnya sebagai hamba Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala-galanya.
    Pemimpin menunaikan Zakat. Selain Sholat, Zakat juga merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan dan termasuk dalam rukun Islam. Namun demikian ada perbedaan antara zakat dan sholat. Zakat mencerminkan jiwa pemimpin yang sensitif dengan persoalan sosial. Jika Sholat merupakan ibadah yang mencerminkan hubungan hamba dengan Kholik-nya saja, maka Zakat mencerminkan hubungan seorang hamba dengan kholiknya dan dengan hamba ALLAH yang lainnya baik itu yang seiman maupun yang tidak. Seorang pemimpin semestinya tanggap dengan kondisi dan persoalan yang dihadapai oleh masyarakat. Karena memang fungsi yang paling esensi dari seorang pemimpin itu terletak pada sifat sosial yang dimiliki. Karena sifat-sifat inilah yang memang telah dicerminkan oleh Rasulullah SAW terhadap semua makhluk ciptaan Tuhan tanpa pandang bulu melihat konteks dan status.
    Pemimpin memerintahkan pada yang ma’ruf dan mencegah yang munkar. Memerintahkan pada yang ma’ruf dan mencegah kemunkaran merupakan sebuah perintah Allah Swt kepada setiap hamba. Pemimpin harus memiliki jiwa yang tegas dalam mengeluarkan kebijakan, dan tentunya kebijakan itu tidak merugikan orang lain. Menegakkan amar makruf mungkin akan lebih mudah karena memang konteks ini hanya menyuruh orang untuk melakukan kebaikan, beribadah kepada Allah terlepas orang menerima atau tidak. Tetapi mencegah kemungkaran tidak semudah amar makruf, karena memang dalam konteks ini membutuhkan sebuah kekuatan, bekal yang mantap untuk mencegah kemungkaran, karena itulah seorang pemimpin harus tegas dan berani dalam menegakkan kebenaran dan sanggup menyuarakan kebernaran walaupun ada tekanan dari berbagai pihak yang tidak suka dengan kebenaran dan keamanan ditegakkan di tengah-tengah masyarakat.
    Pemimpin menyerahkan kepada Allah atas kesudahan segala urusan. Poin terakhir ini tidak kalah penting dengan tiga point sebelumnya. Point ini menunjukan bahwa seorang pemimpin harus bertawakkal kepada Allah Swt. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, sedangkan Allah Swt yang mengabulkan usaha dan permintaannya. Oleh karenanya, setiap manusia tidak boleh sombong. Sesuatu yang dikehendaki tidak akan terjadi tanpa izin Allah Swt. Dengan memperhatikan empat hal tersebut, maka seorang pemimpin, baik pemimpin bagi orang lain maupun pemimpin untuk diri sendiri, harus bertaqwa kepada Allah Swt, memperhatikan keadaan yang dipimpin, bersikap tegas dalam kebajikan, dan bertawakkal kepada Allah Swt atas setiap usaha yang dilakukan dan disertai dengan.
    Empat hal tersebut bukanlah sesuatu yang sulit untuk dilaksanakan. Semuanya merupakan acuan yang mesti dilaksanakan oleh seorang pemimpin agar menjadi seorang pemimpin yang bertanggungjawab baik kepada orang lain, terlebih lagi kepada Allah Swt. Karena seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab kepada yang dipimpin. Pemimpin juga bertanggungjawab kepada yang memberikan amanah tersebut yakni Allah Swt. Pemimpin yang hanya bertanggungjawab kepada manusia akan menjadi pemimpin yang “pincang”. Karena pada hakikatnya, posisi sebagai pemimpin adalah amanah yang Allah Swt berikan. Tidak semata-mata karena manusia. Manusia hanya wasilah. Maka pertanggungjawaban seorang pemimpin yang sesungguhnya adalah kepada Allah Swt. Sejahtera atau tidaknya warganegara, sakinah atau tidaknya sebuah keluarga, baik-burknya akhlak manusia, semuanya dipertanggungjawabkan kepada Allah Swt.
    Disamping itu semua seorang pemimpin harus juga memiliki keahlian (skill) yang mesti termanifestasikan dalam diri seorang pemimpin. Skill yang mesti dimiliki seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya lain seorang pemimpin harus memiliki komunikasi yang verbal, dapat memeneg waktu dengan baik sehingga waktu tidak ada yang sia-sia, dapat memeneg pengambilan keputusan sehingga keputusan yang diambil tidak tergesa-tergesa dan keputusan tersebut memang tepat sesuai kebutuhan. Mengakui, menjelaskan dan memecahkan persolan yang dihadapi, dapat memotivasi dan mempengaruhi orang lain. Mendelegasikan wewenang, dapat menetapkan tujuan dan menjelaskan visi, memiliki kesadaran diri bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab, membangun kerja tim yang solid, dan dapat memeneg konflik yang dihadapai sehingga tidak terjadi perpecahan dalam masyarakat.
    Hukum-hukum Allah adalah suatu keniscayaan yang mengatur ummat manusia, yang membantu manusia dalam mencapai realitas kebahagiaan. Hukum-hukum Allah ditegakkan agar keadilan dan kebenaran dapat terjamah oleh orang-orang yang tertindas dan terdzalimi. Sekarang ini untuk terjaganya hukum-hukum Illahiah yang mengatur kehidupan umat manusia dan masyarakat, maka di butuhkan seorang pemimpin yang memiliki pengetahuan luas tentang hukum Allah dan keadilan, akhlak yang mulia, matang secara kejiwaan dan ruhani, kemampuan mengatur (mengorganisasi), dan memiliki pola hidup yang sederhana. Intinya pemimpin haruslah wujud dari hukum Islam itu.
    VII. Kriteria Pemimpin
    Sebagai langkah awal dalam memahami pemimpin yang tepat untuk diperhatikan sebagai seorang calon-calon pemimpin adalah ada lima kriteria minimal yang harus dipenuhi yakni :
    a. Pertama : Beriman
    Pemimpin jangan hanya beriman ketika hanya berkampanye dengan mendatangi ulama-ulama, pesantren-pesantern atau lembaga keagamaan lainnya, tetapi ketika sudah menjadi seorang pemimpin lupa dengan komitmennya dan tidak mau tau dengan kondisi umat. Nilai-nilai luhur kepemimpinan yang diajarkan oleh Islam tidak akan bisa dijalankan kecuali oleh orang-orang yang benar-benar beriman bukan mukmin gadungan yang selalu berubah sesuai dengan arah angin kencang hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan semata.
    b. Kedua : Memiliki Keahlian (Skill)
    Seorang pemimpin yang ideal harus memiliki visi dan misi yang jelas dan realistis sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga memang memiliki kemampuan untuk memimpin dan membangun Sumatra utara yang bermoral dan bermartabat. Kemampuan atau keahlian merupakan syarat mutlak untuk menjalani amanah pemimpin. Rasulullah juga telah mengingatkan kita bahwa setiap pekerjaan itu harus diserahkan kepada ahlinya, jika tidak maka tunggu kita tinggal menunggu waktu kehancurannya (HR. Muslim).
    c. Ketiga : Bisa Diterima Dalam Masyarakat
    Keahlian yang teruji ditambah dengan integgritas pribadi yang terpuji membuat seseorang menjadi mudah diterima ditengah-tengah masyarakat. Seseorang memiliki cacat di mata masyarakat tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin terlebih berkaitan dengan masalah moral.
    d. Keempat : Tidak Arogan, Otoriter, dan Mau Menerima Masukan
    Seorang Pemimpin harus memiliki pandangan bahwa dirinya adalah pelayan bagi masyaraktnya. Hidupnya senantiasa menghabiskan hari-harinya untuk kepentingan masyarakat. Tidak sombong apalagi bergaya Fira’un.
    e. Kelima : Berkualitas. Baik dari Segi Fisik, Mental dan Intelektual
    Pengetahuan dan wawasan yang luas, mental dan fisik yang sehat sangat menentukan dan membantu seorang pemimipin dalam mejalani kepemimpinannya untuk memecahkan berbagai persolan yang dihadapi. Seorang pemimpin harus memiliki jenjang pendidikan yang telah dijalani untuk menunjukkan keintelektualitasnya. Rasulullah juga telah memberikan kita gambaran bahwa seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Swt ketimbang seorang mukmin yang lemah.
    Maka sudah jelas kiranya bahwa strategi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam menjalani kepemimpinannya, agar nantinya roda kepemimpinan bisa berjalan dengan baik dan berhasil dengan banyak memberikan kontribusi dan dapat membangun masyarakat yang sejahtera, makmur dan bermartabat adalah dengan memnguasai konsep-konsep kepemimpinan yang Islami seperti yang dijelaskan di atas.
    VIII. Penutup
    Demikianlah makalah yang dapat saya buat tentang kepemimpinan dalam tema Pemipin menurut Islam, atas segala kekurangan dan kekhilafan, dimohon untuk dimaklumi.

    DAFTAR PUSTAKA
    1. Al-Milal wan-Nihal I/24 atau lihat Dr Ali As-Salus, Imamh dan Khilafah dalam Tinjauan Syar’i, Gema Insani Press.
    2. Haidar Bagir dalam Ali Syari’ati, Ummah dan Imamah, Bandung, Pustaka Hidayah, 1989
    3. Murtadha Muthahhari, Manusia dan Alam Semesta, Lentera
    4. Dr. Ali As-Salus, Imamah dan Khilafah Dalam Tinjauan Syar’i,Gema Insani Press, Jakarta 1997
    5. Andi Anas, Konsep Wilayah Al-Faqih menurut Imam Khomeini, Skripsi pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama UNISBA, 2006
    6. Imam Khomeini, Sistem Pemerintahan Islam, Pustaka Zahra, Jakarta, 2002
    7. Armanu Thoyib.2004. Strategi Managemen Konflik Dalam Organisasi Multibudaya, Jurnal Managemen dan Bisnis(JMB) Vol.1,No.1

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *