Salatiga, Kota Pendidikankah?

Browse By

Pendidikan adalah hak setiap warga negara. Begitulah jaminan konstitusi kita yang paling dasar, yakni Undang-undang Dasar 1945. Adanya jaminan ini memperlihatkan pendidikan sebagai komoditas publik yang harus diselenggarakan sebaik-baiknya. Sayangnya, Salatiga yang notabene adalah “kota pendidikan” justru menjadi tempat dimana jaminan konstitusi terhadap pendidikan diinjak-injak.

John Manuel Manoppo sempat memanfaatkan predikat “kota pendidikan” untuk melegitimasi penunjukan langsung PT Balai Pustaka sebagai pemasok tunggal proyek pengadaan buku ajar di Salatiga pada 2003. Menurut John, karena Salatiga adalah “kota pendidikan,” maka pengadaan fasilitas belajar (baca: buku) menjadi sangat mendesak, harus dilaksanakan cepat-cepat, dan, karenanya, penunjukan Balai Pustaka “telah sesuai dengan prosedur yang ada.” Kala itu, John masih menjabat Wakil Walikota Salatiga. Ia bersikukuh, Pemerintah Kota Salatiga tak menyalahi aturan hukum.

Kelakuan John seharusnya membuat malu Fakultas Hukum UKSW sebagai almamaternya, karena John adalah sarjana hukum yang, sepertinya, tak tahu hukum. Bisa juga ia adalah “tukang pelintir hukum.”

Bagaimana tidak, argumentasi John yang melegitimasi penunjukan langsung Balai Pustaka adalah inkonstitusional. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, proyek pengadaan barang pemerintah senilai lebih dari Rp 50 juta harus diselenggarakan melalui tender, kecuali jika barang tersebut adalah barang spesifik yang hanya dapat diproduksi oleh sedikit pihak. Nah, nilai proyek pengadaan buku ajar tahun 2003 adalah sekitar Rp 17,6 miliar. Buku ajar juga bukan barang spesifik, yang penerbitannya hanya dapat dilakukan Balai Pustaka. Balai Pustaka hanyalah salah satu dari sekian banyak penerbit yang terdaftar di Ikatan Penerbit Indonesia. Jadi, Balai Pustaka tidak termasuk dalam kriteria “sedikit pihak” yang boleh mendapat penunjukan langsung.

Namun, John hanyalah satu orang oknum. Jaminan konstitusi terhadap pendidikan juga diinjak-injak oleh Dinas Pendidikan Salatiga, Pemerintah Kota Salatiga, DPRD Salatiga, dan, mungkin juga, Kepolisian Resort Salatiga dan Kejaksaan Negeri Salatiga.

Pada 6 Agustus 2003, Dinas Pendidikan Salatiga mengirim nota dinas kepada Walikota Salatiga, meminta anggaran perihal kebutuhan buku ajar dan alat peraga pendidikan. Selang beberapa minggu, mereka mengajukan rekomendasi penunjukan langsung Balai Pustaka untuk pengadaan kebutuhan tersebut. Sejumlah pejabat eksekutif dan legislatif di Salatiga, yang tergabung dalam tim pengaji, tim anggaran, dan pengguna anggaran, kemudian menandatangani berita acara kesepakatan pengadaan buku ajar pada Oktober 2003. Akhirnya, pada 16 Oktober 2003, Walikota Salatiga kala itu (almarhum Totok Mintarto) menandatangani izin penunjukan langsung dalam surat nomor 503/2079/2003.

Proyek ini kemudian menjadi kasus korupsi dengan dugaan modus operandi mark up. Penyidikannya sempat “nomaden” dari kepolisian lokal ke kepolisian nasional, lalu kepolisian daerah, dan kini kembali lagi ke tingkat lokal.

Sejak ditangani Kepolisian Resort Salatiga pada 2006, penyelesaian kasus ini seakan hanya jalan di tempat. Berkas acara pemeriksaan Kadarisman dan Bakri hanya bolak-balik di kepolisian dan Kejaksaan Negeri Salatiga. Sudah tiga kali malah. Kepolisian Resort Salatiga pun terang-terangan menolak menambah jumlah tersangka jika BAP Kadarisman dan Bakri belum dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Padahal, Kadarisman dan Bakri hanyalah dua oknum kecil dalam kontestasi korupsi proyek pengadaan buku ajar tersebut.

Sikap Kejaksaan Negeri Salatiga juga mengherankan. Jika BAP tak kunjung lengkap hingga pelimpahan kali ketiga, mengapa kejaksaan tak juga melakukan penyidikan meski punya wewenang? Mengapa hanya menunggu kepolisian yang, kelihatannya, telah mentok? Apakah kejaksaan memang sengaja diam dan hanya “main pingpong” dengan kepolisian?

“Bukannya berani tak berani. Tunggu saja,” kata Chrisnowati, kepala Kejaksaan Negeri Salatiga waktu itu, 16 Juni 2007.

Tunggu? Tunggu sampai kapan? Sudah setahun lebih nih!

Satria Anandita, mahasiswa Fakultas Ekonomi

13 thoughts on “Salatiga, Kota Pendidikankah?”

  1. wit says:

    Kasus hukum yang menimpa “salatiga” itu juga bagian dari pendidikan lho STR….

  2. Andre says:

    Setelah LLKM akhirnya artikel ini keluar hehehe….Thx Bro buat artikele yang jadi bahan waktu LLKM.GBU

  3. obed pemberontak says:

    ayo pada komentar, Pak Umbu, Pak Neil, ayo…. pada muncul… ko ga ada suaranya!!…

    >>> Kelakuan John seharusnya membuat malu Fakultas Hukum UKSW sebagai almamaternya, karena John adalah sarjana hukum yang, sepertinya, tak tahu hukum. Bisa juga ia adalah “tukang pelintir hukum.”>>>

    satria salut buat keberanianmu.. memang kelakuannya sudah ga bisa di tolerir…
    dari kasus buku balai pustaka, PDAM, salib putih, dan kasus-kasus aib lainnya…

    Dobrak!

    Yah kalo klaim kota pendidikan memang tidak ada indikator yang jelas!
    jadi seenak udel nya saja bilang kota pendidikan, kayak predikat diva… sapa aja boleh pake asal pede..
    ya to…

  4. Neil Rupidara says:

    ha ha ha ha… kayaknya mau ‘benturkan’ pendapat kami dengan fenomena di atas ya? jangan jadi provokator yaa.. ha ha ha.. ntar kamu (dan kami2) bisa dituding jadi aktor intelektual jika terjadi apa2..

    tanggapan saya, justru ada pada relevansi kasus dengan judul.. mungkin itu alasan yang dipakai untuk membangun dalil pembenaran tindakan pemkot, tetapi menurut saya irrelevant, tidak ada kaitan sama sekali antara menjadi kota pendidikan dengan keputusan prosedural/administratif.. jika itu dipakai sebagai alasan pembenar, ya salah kaprah.. kalau itu argumen penulis, maka tentu saya ingin tahu lebih jauh apa maksudnya.. saya menduga penulis ingin (juga) mengaitkan dengan makna pendidikan secara umum.. jadi, para pemimpin adalah pendidik.. jadi, jika menyebut atau menglaim ini kota pendidikan, maka pemimpinnya harus memberi contoh atau teladan yang mendidik masyarakat kota Salatiga.. saya melihat ‘serangan’ penulis bermuatan dimensi ini..

    soal irrelevansi itu kembali.. mestinya kita tanya dan lihat apa sih program pemerintah kota Salatiga untuk benar2 menjadikan Salatiga sebagai kota pendidikan.. pengadaan buku ajar bisa saja, tetapi terlalu minor untuk pemenuhan julukan kota pendidikan, karena buku sudah seharusnya ada dalam proses pendidikan di mana2, tanpa suatu kota disebut kota pendidikan atau bukan.. jadi, alasan itu tidak/belum bisa dipakai sebagai indikator Salatiga sebagai kota pendidikan.. jangan2 kalau ditelusuri pun barangkali akan dijumpai bahwa ternyata dana pendidikan cuma sebagian kecil, lalu kok berat2 memanggul nama kota pendidikan? mungkin lebih tepat untuk melihat bagaimana upaya2 pemerintah untuk meminimalkan angka putus sekolah, meningkatkan angka partisipasi sekolah, meningkatkan mutu guru2, meningkatkan mutu fasilitas pelengkap lain di sekolah2 seperti laboratorium dan peralatan belajar-mengajar… sekali lagi, buku ajar bagi saya sudah seharusnya.. sehingga perpustakaan dengan kelengkapan buku non buku ajar dan fasilitas lain barangkali lebih tepat…., juga program pengadaan media2 belajar yang terbuka di akses publik (perpustaakan daerah, bahkan ruang2 terbuka publik untuk pendidikan umum seperti taman main anak, taman yang ditumbuhi ragam tetumbuhan sehingga guru2 bisa ajak anak2 pergi main sambil belajar jenis2 tetumbuhan, atau ya konsep science park yang lebih komprehensif, etc).. hal2 begitulah yang saya harap saya temukan jika mendiskusikan pemrofilan sebuah kota sebagai kota pendidikan.. semua harus ada dalam grand design perencanaan kota secara umum dan perencanaan sektor pendidikan secara khusus.. lha yang banyak dikerjakan (dalam amatan saya) justru hal2 yang tidak begitu kena-mengena dengan julukan kota pendidikan (atau barangkali karena belum pernah melihat perencanaan kota Salatiga saja ya..?)

    kesimpulan saya, Salatiga jauh dari posisi predikat kota pendidikan.. tidak ada yang istimewa.. karena itu, usulannya cuma dua, hapus predikat itu atau tuntut program yang lebih sistematis ke arah pemenuhan predikat kota pendidikan.. mudah2an ada komitmen pemkot sehingga yang kita pakai ya pilihan kedua sehingga kita tunggu langkah2 serius menjadikan Salatiga kota pendidikan..

  5. Theofransus Litaay says:

    Bukan ingin mbelain alumni FH, tapi demi akurasi informasi saja, dalam konstruksi kasus buku Balai Pustaka nama pak John Manoppo kayaknya nggak ada tuh karena waktu itu kan beliau agak di”pinggirkan”. Kemudian mengenai label “kota pendidikan” sudah lama dicanangkan, sejak masih jaman Suharto dulu. Bisa dibaca dalam berbagai dokumen Repelita Kotamadya Salatiga (waktu itu).

  6. Opha says:

    Mencermati Tulisan diatas, saya coba urun beberapa komentar disini.

    Pertama, saya tidak kaget dengan lempar-lemparan tugas penyidikan (entah apa istilahnya). Awalnya, sejak kasus ini mencuat saya sudah merespon kasus ini dengan beberapa teman UKSW yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan. (bukti : http://www.suaramerdeka.com/harian/0312/12/kot20.htm)
    Terakhir saya juga merespon kasus SPBU tingkir tahun 2005 (kalau tidak salah), kala itu kasus ini ditangani meja Kejaksaan Tinggi. Tuntutannya adalah Kajati segera merespon Surat dari Presiden (entah apa istilahnya) mengenai ijin terhadap penyidikan terhadap Walikota Salatiga, yang saat itu telah sampai ke Kajati. Namun tetap saja “Kebal” Alm. Totok Mintarto Karena untuk melakukan penyidikan tehadap seorang Kepala Daerah harus atas seijin Presiden (Kepala Pemerintahan). Namun hal itu, tetap saja mandek dan tidak ada tindak lanjutnya. Jadi Apalagi kasus BP, yang kemungkinan ada beberapa persoalan “non-teknis” yang mempengaruhinya sehingga berlarut-larut. Perlu diingat, kasus serupa (Kasus Balai Pustaka) terjadi hampir di beberapa kabupaten Kota di Jawa Tengah dan DIY. Berdasarkan ingatan saya sudah ada beberapa daerah yang menyatakan bersalah dan memenjarakan para oknum pelaku tindakan pidana khusus ini.

    Kedua, Seperti yang Kak Theo katakan, hal itu juga ada benarnya. Seingat saya, Bp. John Mannoppo saat itu, tidak ada dalam daftar orang bermasalah dalam kasus BP. Jadi saya juga bingung kok ada nama John di situ. Tambah lagi FH ikut dibawa-bawa. Mungkin saya yang kurang informasi ya?????????? he…he..he..

    Ketiga, Kalau ditanya apakah salatiga sebagai Kota Pendidikan? saya akan menjawab tidak tahu. Alasannya, karena saya tidak tahu apakah indikator yang tegas untuk mengatakan sebuah daerah disematkan sebagai Kota Pendidikan. Apakah indikatornya ada banyak perguruan tinggi sehingga ada banyak mahasiswa disitu?, atau kualitas pendidikan dari dasar sampai tinggi sudah baik? atau karena kontribusi pendidikan terhadap perkembangan dan kemajuan daerah itu besar? atau apa? saya tidak tahu.

  7. STR says:

    Untuk Theofransus dan Opha,

    Coba baca pemberitaan Suara Merdeka di LINK INI.

  8. Theofransus Litaay says:

    @STR: Kliping itu memang benar beritanya seperti itu, tapi itu bukan berita bahwa diri beliau terlibat kasus BP. Dalam konstruksi kasusnya beliau tidak terlibat. Sekali lagi bukan mbelain, tapi sekedar informasi saja.

  9. STR says:

    @ Theo: Atau lebih tepatnya, itu adalah berita dimana John sedang mencoba mengelak dari dugaan keterlibatannya di kasus itu.

  10. Opha says:

    @STR : untuk berita itu mungkin ditanyakan saja ke penulisnya. Kalo saya lihat kode wartawan yang nulis itu mas adi. Tetapi sekali lagi, seingat saya, saat itu yang menjadi “target” untuk kasus itu adalah Pimpro dan beberapa pejabat di Salatiga (John Manoppo saya melihat tidak ada dalam daftar itu).

    Kalo John Mannoppo mengatakan seperti itu, saya lebih melihat itu sebagai “le esprite de corp” saja. Hampir sama kasusnya saat saya dan taman2 dulu berdialog dengan DPRD untuk kasus ini, Kasmus Saparaus (Wakil Ketua Dewan) juga berkata hampir sama dengan yang di ungkapkan John Mannoppo.

    Tapi saya juga heran, kenapa mereka sampai mengungkapkan seperti itu ketika ditanya wartawan. Ya kalo mau negative thinking, mungkin mereka juga kecipratan kali ya!!!!he..he..he..he.. (semoga saja saya salah!!!)

  11. jesiko mandang says:

    Saya salut saya Bpk John yang memenangkan proyek tsb. Masalahnya pertanyaan yang tidak sepaham itu, perlu dipertanyakan motif munculnya pertanyaan tsb. atau setidaknya prapemikiran apakah yang ada dibalik pertanyaan tsb. Hanya untuk bpk. John, harus lebih pintar lagi ke hal yang teknis.
    Akhirnya maju terus, Salatiga dan oknum masyarakat UKSW harus mampu mengaktualisasikan jurnalsitiknya, harus mampu menbanjiri di toko2 buku, perlu muncul orang yang militan seperti Bapk Pendt Broto Semedi, Bpk Notoamidjoyo, dll.
    Maju terus dan adik – adik, marilah kritis yang kristiani,

  12. tommy bernadus says:

    seharusnya kota pendidikan, aparat pemerintahnya juga harus “berpendidikan” dan mendidik… tetapi kok ini tidak ditunjukkan ya?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *