Sore ini Pusat Studi Kawasan Timur Indonesia telah mengadakan diskusi yang membahas legitimasi kekuasaan pemerintah dan adat di Seram Barat. Seram Barat — juga disebut sebagai Piru — adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku. Narasumber diskusi ini adalah Amin Ramly, dosen Universitas Pattimura, Ambon.

Pada diskusi ini Amin memresentasikan makalah berjudul “Legitimasi Kekuasaan Pemerintah dan Adat di Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat.” Makalah ini adalah hasil studinya tentang ketaatan masyarakat desa terhadap pemerintah dan adat di Seram Barat. Amin akan menulis tesis dengan topik serupa untuk meraih gelar magister pada Program Magister Sosiologi Agama Program Pascasarjana UKSW.

Dalam makalah maupun presentasinya, Amin berpendapat bahwa sistem pemerintahan rezim Orde Baru — yang Jawa-sentris — banyak mendominasi pranata lokal yang berbasis pada adat. Dominasi yang sentralistik ini akhirnya melahirkan dualisme kekuasaan pada masyarakat Seram Barat. Secara de jure, pemerintah daerah yang “legal-formal” diakui. Namun secara de facto, pemerintah adat lebih mampu menggerakkan rakyat.

“Kalau ada camat suruh rakyat bangun jembatan, ya bangun. Tapi begitu camat pergi, ya dorang bubar,” kata Amin. “Dorang” adalah kata Melayu-Ambon yang berarti “mereka.” Menurut Amin, rakyat Seram lebih percaya pada pemerintah adatnya, yang terdiri dari raja, kewang, marinyo, kepala soa, dan mauweng.

Wilson Therik, mahasiswa Program Doktor Studi Pembangunan, menyampaikan bahwa fenomena yang serupa juga terjadi di Rote, Nusa Tenggara Timur. Program-program pemerintah daerah baru dapat berjalan jika melibatkan pemerintah adat.

“Berikan kesempatan pada masyarakat untuk menciptakan kreativitasnya sendiri (dalam membangun pranata kehidupannya), sepanjang itu tidak bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas Amin.