Soal Pemilihan Ketua SMU

Browse By

Yoga Prasetya menaiki tangga lengkung gedung GX dengan santai. Dia hanya menenteng notes dan pulpen. Tas punggung yang biasa dia pakai ditinggal di kos. Buat apa bawa tas kalau bawa sedikit barang, katanya.

Yoga adalah reporter Scientiarum. Dia mahasiswa Fakultas Sains dan Matematika angkatan 2007. Asalnya Lampung, warna kulitnya coklat sawo matang, dan rambutnya ikal. Yoga biasa mengenakan celana panjang jins biru dengan banyak robekan. Termasuk sore itu, 29 Juli 2008, ketika dia dapat tugas meliput sidang pemilihan ketua Senat Mahasiswa Universitas, yang digelar Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas di ruang GX 203.

Sidang pemilihan ketua SMU periode 2008/2009 berlangsung dalam dua tahap: terbuka dan tertutup. Dalam sidang terbuka, ketiga kandidat — Titus Yurial Kurnianto, Giovanni Raissa, dan Kornelius Upa’ — memaparkan visi-misi mereka kepada peserta aktif dan peserta undangan, yang dilanjutkan dengan tiga sesi tanya-jawab. Peserta aktif adalah para fungsionaris BPMU periode 2008/2009. Sedangkan peserta undangan adalah “orang yang diundang oleh BPMU untuk mengikuti jalannya persidangan, dan bukan merupakan fungsionaris BPMU 2008/2009.” Menurut berita acara rilisan BPMU, sidang kala itu dihadiri 40 peserta aktif dan 33 peserta undangan.

Ketika sidang terbuka usai, dan sidang tertutup akan mulai, seluruh peserta undangan diminta keluar, termasuk Yoga. Sidang tertutup hanya boleh dihadiri para fungsionaris BPMU periode 2008/2009. BPMU kemudian memilih Kornelius Upa’ untuk jadi ketua SMU periode 2008/2009.

Pada 4 Agustus 2008, laporan Yoga terbit. Yoga menulis, “Pemilihan dilakukan dengan cara musyawarah di setiap kelompok utusan LK fakultas. Hasil musyawarah lantas menyepakati Kornelius sebagai Ketua Umum SMU periode 2008/2009. Kornelius memperoleh sebelas suara kelompok utusan dan Giovanni mendapat dua suara. Satu suara dari kelompok utusan LK Fakultas Ekonomi pecah, sehingga LK FE abstain. Titus tidak mendapat suara sama sekali.”

Laporan Yoga dapat cukup banyak tanggapan. Ketika saya tulis opini ini, sudah ada 82 tanggapan masuk di kolom komentar laporan itu, pro dan kontra.

“WR (wakil rektor — Red) III sempat membuat argumentasi di milis alumni bahwa proses yang terjadi adalah sesuai KUKM (Ketentuan Umum Keluarga Mahasiswa — Red) yaitu musyawarah untuk mufakat. Tapi fakta bahwa suara dihitung di atas (seperti juga berita Scientiarum) menunjukkan bahwa justru itu bukan musyawarah untuk mufakat tapi voting. Dalam kondisi voting tentunya tidak bisa one faculty one vote,” komentar Theofransus Litaay, dosen Fakultas Hukum, yang juga alumni FH.

Rupanya, pro-kontra seputar pemilihan ketua SMU sudah berlangsung di milis Ikatan Alumni Satya Wacana, beberapa hari sebelum laporan Yoga terbit.

” … sepertinya ada sedikit kekurangan pemberitaan,” ujar Dian Rema Nugroho, Ketua Umum BPMU, menanggapi laporan Yoga.

“(Waktu itu) teman-teman utusan dipersilakan berkumpul sesuai fakultasnya masing-masing. Setelah itu, masing-masing kelompok membuat kesepakatan, dan menyampaikan pandangannya tentang siapa calon yang mereka pilih. Kira-kira lima belas menit kita kasih mereka waktu untuk kumpul. Sampai akhirnya didapat sebelas fakultas memilih Lius, dua fakultas memilih Vanni, satu fakultas pecah. Setelah itu pemimpin sidang melemparkan kembali ke forum tentang hasil pandangan-pandangan, terkhusus tiga fakultas yang berbeda tadi — FTI, FE, dan FH. Setelah dilempar kembali, ketiga fakultas tersebut akhirnya setuju Lius yang jadi ketua SMU. Akhirnya semua menyepakati,” jelas Rema.

“Kalaupun waktu itu ada satu orang saja minta voting, ya bisa kok,” kata Rebecka Rosalia, fungsionaris BPMU, utusan Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Hukum.

Tapi Jonathan Jeff Djara, fungsionaris BPMU utusan LK Fakultas Teknologi Informasi, mengaku tak tahu jika dia berhak minta voting, apabila tak setuju dengan hasil musyawarah. “Baru setelah dikasih tahu (setelah pemilihan usai — Red), aku sadar waktu itu aku salah,” sesal Jonathan. Dia malah mengira, proses waktu itu adalah voting. “Pemahaman kami (kelompok utusan LK FTI — Red) tentang musyawarah ya seperti itu sudah. Satu fakultas satu suara.”

Kesaksian Rema dan Rebecka setali tiga uang dengan isi notulensi sidang yang saya dapat. Proses pengambilan keputusan tak pernah sampai tahap voting. Prosesnya hanya berlangsung secara musyawarah, lalu lobi, dan kemudian mencapai mufakat. Yang terjadi dalam kelompok-kelompok utusan LK fakultas waktu itu hanya pembentukan pandangan umum.

Tapi kenapa laporan Yoga beda dengan kesaksian Rema, Rebecka, dan notulensi sidang?

Setelah sidang tertutup usai, para peserta undangan diminta masuk kembali. Ari Syanto, Sekretaris Umum BPMU yang juga pemimpin sidang waktu itu, membacakan hasil sidang tertutup.

“Sidang tertutup telah memutuskan Saudara Lius terpilih menjadi ketua SMU periode 2008/2009 dengan hasil sebelas fakultas mendukung Saudara Lius, dua fakultas mendukung Saudari Vanni, dan satu fakultas pecah.”

Pernyataan Ari lantas dikutip Yoga mentah-mentah dalam laporannya. Tak ada verifikasi terhadap kebenaran pernyataan itu, hingga opini publik bahwa keputusan diambil dengan one faculty one vote pun terbangun.

Kejadian ini mirip dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat pada 1963. Beberapa hari setelah John F. Kennedy terbunuh, Lyndon Johnson — orang yang menggantikan Kennedy sebagai presiden — memerintahkan menteri pertahanan AS, Robert McNamara, untuk meninjau medan perang di Vietnam. Waktu itu AS sedang terlibat Perang Indocina Kedua — lebih populer disebut Perang Vietnam — melawan pasukan Viet Cong di Vietnam Selatan. McNamara lalu terbang ke Saigon. Dia habiskan waktu tiga hari untuk bicara dengan semua jenderal dan berkunjung ke beberapa zona perang.

Usai kunjungannya, McNamara dua kali membuat konferensi pers. Pertama di bandar udara Tan Son Nhat, Vietnam, dan kedua di pangkalan angkatan udara Andrews, Maryland, AS. Dalam konferensi persnya McNamara mengatakan, korban jiwa dari pihak Viet Cong makin banyak. Tentara Amerika berhasil menguasai keadaan. Pers mewartakan kabar gembira itu, sementara McNamara lalu naik helikopter ke Gedung Putih dan melapor secara pribadi kepada Johnson.

Delapan tahun kemudian, harian The New York Times dan Washington Post menurunkan laporan tentang Perang Vietnam berdasarkan Pentagon Papers — satu dokumen rahasia pemerintah AS setebal 14.000 halaman yang memuat semua kebijakan rahasia pemerintah AS terkait dengan Perang Vietnam.

Isi Pentagon Papers sama sekali berkebalikan dari isi konferensi pers McNamara!

Bukannya menguasai keadaan, tentara Amerika malah makin terdesak karena penambahan pasukan Viet Cong melebihi korban jiwanya. Perang Vietnam sendiri berakhir pada 1975, setelah Vietnam Utara berhasil menduduki Saigon. Kubu Vietnam Selatan — yang didukung AS dan para sekutunya — kalah.

“Pers melaporkan secara akurat apa yang dikatakan McNamara dalam pertemuan pers, tapi tak sampai pada kebenaran,” kata Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, dalam buku Sembilan Elemen Jurnalisme, ketika membahas prinsip pertama dalam jurnalisme: kebenaran.

Begitu pula dengan laporan Yoga. Menurut saya, Yoga melaporkan secara akurat apa yang dikatakan Ari dalam pembacaan hasil sidang tertutup, tapi dia tak berhasil sampai pada kebenaran.

“Salahnya (memang) waktu itu nggak dijelaskan sampai selesai (proses musyawarahnya seperti apa),” kata Ari. Ari merasa, seharusnya dia dulu membacakan hasil sidang tertutup secara lengkap agar tak timbul salah paham.

Sebenarnya Yoga tetap bisa sampai pada kebenaran, jika dia menerapkan disiplin verifikasi. Dalam standarisasi penulisan berita di Scientiarum, yang bertugas melakukan verifikasi adalah reporter sendiri, bukan redaktur yang menyunting. Pernyataan Ari dapat diverifikasi dengan notulensi sidang, berita acara sidang, atau kesaksian para fungsionaris BPMU yang lain.

Tapi apa boleh buat, nasi sudah jadi bubur. Saya, mewakili Scientiarum, mohon maaf kepada para pembaca karena telah memuat informasi yang keliru. Semoga opini ini bisa meluruskan fakta sejarah untuk pemilihan ketua SMU periode 2008/2009.

***

Kata Ari Syanto, pelantikan fungsionaris SMU dan BPMU periode 2008/2009 akan dilaksanakan tiga hari lagi (7 September 2008 — Red). Namun masih ada beberapa hal yang mengganjal, setidaknya buat saya.

Ketentuan Umum Keluarga Mahasiswa tak mengatur dengan rinci bagaimana pelaksanaan musyawarah seharusnya. Dalam sidang pemilihan 29 Juli 2008, para fungsionaris BPMU berkumpul sesuai kelompok LK fakultas masing-masing, berdiskusi. Kelompok-kelompok tersebut lalu menyampaikan pandangan umumnya kepada forum BPMU.

“Itu kan sama saja dengan yang terjadi di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat — Red). Kan nggak semua orang omongkan pandangan umumnya, cukup per fraksi saja,” ujar Umbu Rauta, dosen Fakultas Hukum. Umbu adalah wakil rektor yang membuat argumentasi di milis Ikasatya bahwa proses pengambilan keputusan sidang sudah sesuai KUKM.

Sutrisno Supriantoro, ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Salatiga, malah punya cara lain dalam bermusyawarah. Dia panggil setiap ketua fraksi untuk berembug dengan dirinya, lalu ketua fraksi berembug dengan masing-masing anggotanya. Jika tak mencapai mufakat, maka ada lobi. Lobi ini bisa lewat “jalur depan” (di forum resmi), juga bisa lewat “jalur belakang” (secara personal dan informal). “Saya datangi (anggota itu) di rumahnya, ajak ngobrol baik-baik,” terang Sutrisno.

Menurut Sutrisno, tak ada teknik khusus yang baku dalam pelaksanaan musyawarah. “Ini sih ide, inisiatif, dan inovasi kita dalam memimpin rapat.”

“Kenapa setiap anggota tidak diminta menyampaikan pandangan umumnya?” tanya saya.

“Lho, kalau setiap anggota ngomong itu terus kapan rampungnya?” Sutrisno malah balik tanya.

Anggota DPRD Salatiga hanya 25 orang, sedangkan anggota BPMU yang hadir di sidang tertutup ada 40 orang. Apa orang sebanyak itu perlu menyampaikan pandangannya masing-masing?

“Ya harus dong,” kata Yani Rahardja, mantan ketua BPMU — periode 1999/2000 — yang kini jadi dosen Fakultas Teknologi Informasi. “Karena satu orang anggota BPMU mewakili seratus orang mahasiswa. Di KUKM ada itu.”

Theofransus Litaay termasuk orang yang setuju dengan penyampaian pandangan orang per orang pada musyawarah. Theo juga pernah menjabat ketua BPMU periode 1992/1993. “Demokrasi harus memaksimalkan hak suara,” katanya.

Pendapat Theo sejalan dengan John Dewey, profesor filsafat dari Columbia University. Dalam buku Sembilan Elemen Jurnalisme, Bill Kovach dan Tom Rosenstiel mencatat pendapat Dewey tentang demokrasi. “Menurut Dewey, tujuan demokrasi bukanlah mengatur urusan publik secara efisien. Tujuannya memungkinkan orang mengembangkan potensi mereka sepenuhnya.”

Hak suara termasuk potensi orang bukan?

Selain soal mekanisme musyawarah, saya juga menemukan pelanggaran terhadap ketetapan BPMU dalam sidang pemilihan 29 Juli 2008.

Pada sidang terbuka, tak ada pembahasan dan pengesahan tata tertib sidang. Padahal, menurut pasal 9 ayat 3 Ketetapan BPMU Nomor I/BPMU/UKSW/VII/2008 tentang Prosedur Pencalonan, Mekanisme Kampanye, dan Persidangan Pemilihan Ketua SMU Periode 2008/2009, “sidang terbuka dilaksanakan oleh BPMU dalam rangka mengesahkan tata tertib pemilihan Ketua Umum SMU serta penyampaian visi-misi calon Ketua Umum SMU dengan menghadirkan pihak-pihak yang disetujui oleh BPMU.”

Kata Mihradityo Panji Nugroho, ketua Badan Pekerja Pemilihan Ketua Umum SMU, pembahasan dan pengesahan tata tertib sudah dilakukan saat prasidang, seminggu sebelum sidang pemilihan. Dia juga berpendapat, BPMU berhak menentukan sendiri tata tertib sidang, tanpa melibatkan peserta undangan.

Kalau begitu, mari kita lihat lagi ketetapan BPMU tadi di pasal 11 soal mekanisme persidangan. Di ayat pertama tertulis, “Sebelum persidangan pemilihan Ketua Umum SMU dimulai pimpinan sidang membacakan tata tertib persidangan.” Lalu di ayat kedua: “Tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini harus disetujui oleh peserta sidang dan disahkan oleh pimpinan sidang.”

Bukankah peserta sidang adalah peserta aktif dan peserta undangan? Saya juga tak melihat ada istilah “prasidang” dalam KUKM dan ketetapan BPMU.

Kalaupun penyimpangan itu mau dibenarkan, tata tertib sidang tetap saja bermasalah, karena isinya bertentangan dengan KUKM. Pasal 33 KUKM mengamanatkan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah. Jika mufakat belum tercapai, maka lobi. Jika mufakat belum tercapai juga, maka voting. Jika hasil voting belum juga disetujui dua pertiga jumlah suara anggota yang hadir, maka pemimpin sidang bisa ambil keputusan berdasarkan pendapat-pendapat yang hidup dan hasil lobi. Namun pasal 8 ayat 5 pada tata tertib sidang hanya mengamanatkan musyawarah untuk mufakat. “Kalau begitu, legitimasinya (tata tertib sidang) menjadi dipertanyakan,” komentar Theo.

“Oh, (tata tertib sidang) yang waktu itu (dibagi) salah,” kata Mihradityo, sekitar tiga minggu lalu. Waktu itu Rema, Jonathan, dan Mihradityo — selaku fungsionaris BPMU — berdialog dengan kelompok mahasiswa yang mempertanyakan proses pemilihan ketua SMU. Titus Yurial Kurnianto dan Yoga Prasetya termasuk dalam kelompok itu.

Mihradityo bilang, naskah tata tertib sidang sebenarnya telah direvisi pada 22 Juli 2008 di ruang rapat gedung LK. Namun sekretaris Badan Pekerja Pemilihan Ketua Umum SMU baru mengetik ulang hasil revisi itu seminggu kemudian, beberapa jam sebelum sidang terbuka mulai. Dan, entah bagaimana, pasal 8 ayat 5 itu masih termuat juga — meski pada fotokopian revisi naskah asli yang saya dapat, pasal 8 ayat 5 telah dicoret.

Jika ketetapan BPMU sendiri dilanggar dan tata tertib sidang bermasalah, maka sidang pemilihan waktu itu pun jadi bermasalah.

Lalu apakah BPMU akan tetap bergeming menunggu waktu pelantikan? Bagaimana kalau BPMU adakan pemilihan ulang? Perjelas aturan main, pastikan setiap orang tahu hak dan kewajibannya, dan konsisten dengan aturan.

Satria Anandita, pemimpin redaksi Scientiarum

15 thoughts on “Soal Pemilihan Ketua SMU”

  1. STR says:

    Bagaimana kalau BPMU adakan pemilihan ulang? Perjelas aturan main, pastikan setiap orang tahu hak dan kewajibannya, dan konsisten dengan aturan.

  2. febri says:

    Menurut saya tidak perlu pemilihan ulang…..
    yang perlu refleksi agar ini tidak terulang untuk lain kali….

    Oh yaaa… kasus ini malah lucu saja bagi saya, karena sebagian anggota BPMU, adalah eks pimpinan LK tingkat Fakultas…. Yang idealnya paham aturan main ber-LK…

  3. andi-dobleh says:

    @febri, kayak gak tau aja, “ideal” tidak selalu mewujud dalam praktek. walaupun “ideal” selalu menjadi sasaran.

    @STR
    1.kebutuhan akan kejelasan aturan dan konsistensi memang wajib.
    2.”agar setiap orang tahu hak dan kewajibannya” apakah ini juga akan selalu dijadikan tanggungan lembaga BPMU. IMHO, ini sebaiknya dikembalikan kepada individu. Masih maukah kita menyadari hak dan kewajiban kita? kalau mau, YA CARI TAHU DONK, LALU LAKSANAKAN
    3.mengenai pemilihan ulang, saya masih belum berani berpendapat, walau ada sedikit kecenderungan pribadi untuk berkata “TIDAK USA”. Yang saya nantikan, bagaimana dengan Ketua SMU terpilih sendiri (termasuk para fungsionarisnya), masih ragukah akan legalitas posisinya.

    @all+myself
    To make the world a better place, make a better you..

  4. Theofransus Litaay says:

    1. Pendapat Ketua BPMU keliru karena kurang menguasai isi KUKM (Saya jadinya mempelajari KUKM lagi nih gara-gara mengikuti perdebatan ini). Penjelasan saudara Ketua justru mempertegas “one faculty one vote”.
    2. Pendapat pak WR 3 yang dikutip oleh mas STR adalah juga keliru jika beliau berpendapat bahwa β€œItu kan sama saja dengan yang terjadi di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat β€” Red). Kan nggak semua orang omongkan pandangan umumnya, cukup per fraksi saja.”
    3. Mengapa keliru? Karena di DPR dan DPRD, Fraksi memang merupakan Alat Kelengkapan Dewan yang sudah diatur secara jelas di dalam Tata Tertib DPR/DPRD (bahkan sudah diatur dalam UU tentang Susunan dan Kedudukan DPR/DPD/DPRD).
    Nah sekarang kita lihat, apakah di KUKM memang ada Alat Kelengkapan BPMU yang bernama “Kelompok Fakultas”?
    Pada waktu saya kembali membaca KUKM, saya menemukan bahwa alat kelengkapan BPMU adalah Komisi dan Panitia.
    Tidak ada yang namanya “Kelompok Fakultas.”
    Jika tidak diatur, maka tidak bisa digunakan sebagai bagian dari mekanisme pengambilan keputusan.
    4. Menggunakan KUKM secara baik, adalah awal dari belajar organisasi secara benar.
    5. Saya kebetulan pernah juga duduk di dalam Satgas Perubahan KUKM, dimana pada waktu itu kami merubah cara pembentukan BPMU dari sebelumnya diisi oleh Perwakilan BPMF (jadi dulu anggotanya merangkap sebagai anggota BPMF) menjadi Anggota BPMU yang memang dipilih khusus untuk duduk di BPMU.
    6. Mengenai metode musyawarah untuk mufakat, memang benar mas STR pernah mengajak saya berdiskusi, kemudian beliau hadir bersama beberapa kawan mahasiswa. Dalam pertemuan tersebut saya membagi pengalaman mengenai metode musyawarah untuk mufakat.
    7. Menurut kesan yang ditampilkan, rekan-rekan mahasiswa tersebut mengatakan bahwa nampaknya hasilnya memang sudah “di-set” untuk memenangkan seseorang. Hal tersebut juga nampak dari sederhananya dokumen sidang yang mereka tunjukkan kepada saya. Sehingga tidak perlu berlama-lama nantinya dalam pembuatan keputusan. Saya sampaikan kepada mereka, bahwa itu hal biasa dalam berorganisasi setiap calon akan saling bersaing dan demikian pula kelompok pendukungnya akan seoptimal mungkin memperjuangkannya. Yang penting adalah kualitas keputusan itu. Masalah kualitas keputusan adalah suatu hal penting yang perlu diingat selalu oleh adik-adik di LK UKSW. Mengapa? karena kualitas kepemimpinan anda dinilai sepenuhnya dari kualitas keputusan.
    8. Pendapat pak Sutrisno di atas itu adalah praktek politik di DPRD selama ini. Itu bukan contoh yang baik untuk ditiru. Dari model “pertemuan setengah kamar” (itu istilahnya), baru dilanjutkan dengan lobi akan melahirkan keputusan yang lahir bukan berdasarkan perdebatan sehat di lantai sidang (floor). Kalau ini yang terjadi, maka tidak heran kualitas keputusannya memang kurang menyentuh kepentingan rakyat banyak, melainkan kepentingan elite politik saja.
    9. Saya kira sudah saatnya LK UKSW kembali menyelenggarakan Training ‘Robert’s Rules’ (teknik-teknik memimpin persidangan). Di beberapa universitas di Jakarta saya lihat sudah melaksanakannya untuk Pemimpin Mahasiswa mereka. Sehingga kalau membuat sidang lagi tidak memalukan.
    10. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang agak keras. Ini karena STR memuat informasi bahwa saya pernah menjadi Ketua BPMU, makanya muncul rasa tanggung jawab terhadap kemajuan adik-adik saat ini. Pimpinan LK UKSW itu kedudukannya setara dengan pimpinan-pimpinan FAkultas dan Unit di UKSW. Oleh karena itu mereka adalah Pejabat UKSW. Almarhum pak Notohamidjojo mengatakan “Jabatan adalah panggilan untuk penghakiman.” Setiap tindakan dan sikap kita harus selalu siap untuk dinilai oleh publik. Jika membuat keputusan secara bermutu maka akan dihargai oleh Unit lainnya, tapi jika terlalu sering membuat kesalahan (meskipun mahasiswa bikin salah juga dimaklumi) maka tentu akan dianggap “ah LK kan masih amatiran”, jadinya LK disepelekan oleh orang lain. Ini tentu bukan sesuatu yang kita harapkan.

  5. Neil Rupidara says:

    Pertama, terima kasih STR untuk tulisan untuk menglarifikasi kejadian sesungguhya agar kami tidak salah menilai.

    Tetapi, kedua, saya setuju dengan bung Theo.. penjelasan yang diberikan masih membenarkan kesimpulan saya selama ini, sidang tersebut telah salah kaprah mengimplementasikan model pemilihan yang diamanatkan KUKM. Tidak pernah dalam sejarah LK UKSW untuk pemilihan macam beginian yang saya paham lalu dikumpul2kanlah anggota BPMU se fakultas lalu mereka bersepakat atau tidak sepakat dalam dan sebagai fakultas dan keluarlah satu suara (atau suaranya tercekik karena tidak sepakat) sebagai fakultas dalam menyuarakan pendapatnya. Perspektif yang dipakai tetap sama, suara/pendapat yang didengar basisnya adalah fakultas, bukan setiap individu anggota. Bahwa, misalnya, anggota2 BPMU se fakultas mau ‘kongkalikong’ di luar sana untuk sepakat dan saling dukung atau saling atur agar dalam berdebat arahnya sama, menohok lawan – memenangkan diri, itu soal lain. Namun, pendapat apapun adalah hak individu anggota, termasuk suara yang dipungut bila masuk tahap voting. Jadi, karena basis pemungutan suara ada pada individu, maka demikian jugalah hak memberi pendapat/pertimbangan tentang para calon.

    Saya juga dukung argumen bung Theo bahwa di LK tidak ada alat kelengkapan organisasi yang disebut sebagai kelompok Fakultas. Saya sudah argued tentang ini dalam tanggapan saya di tulisan yang oleh STR dikatakan sudah menerima 82 respon. Maunya memodelkan proses pemilihan di LK mengikuti gaya DPR, apadaya tidak didukung perangkat legalnya. Saya kira ini juga mungkin logika yang kebabalasan, seolah-olah model pemilihan di lembaga perwakilan negara kita yang tercinta itu dengan serta merta ya harus jadi model bagi kita. Nanti dulu deh. Mungkin masih ada model lain yang masih bisa dirujuk yang menunjukkan bahwa setiap anggota lembaga seperti BPMF tetap kredibel sekalipun menjadi dirinya sendiri dan menyuarakan apa yang dinilainya baik karena pertimbangan hati nurani dan kepentingan mereka yang diwakilinya. Di sisi lain, toh kita semua bisa lihat kontradiksi-kontradiksi di lembaga perwakilan nasional atau daerah di mana justru tidak jarang muncul dualisme sikap si legislator antara suara hati nuraninya dan suara fraksinya yang berbau ‘komersial’. Karena itu, saya tidak paham ide dari manakah model ‘fraksi gadungan’ dilakukan di BPMU.

    Sidang BPMU yang disebut terbuka itupun dulunya termasuk mengundang para senior LK untuk memberi pendapat-pendapatnya kepada sidang BPMU sebelum mereka maraton tarik urat leher memilih ketua SMU. Namun, kini sidang terbuka tidak lain adalah kampanye dan tanya jawab dengan para calon. Oke-lah beda zaman, beda policy dan practice. Namun, ketika kita bicara LK UKSW sebagai institusi, maka ia pun ‘terikat’ juga secara institusional dengan sejarahnya. Jadi, kasus ini menunjukkan bahwa kaitan institusional LK UKSW zaman ini bukan lagi institusinya sendiri, tetapi DPR. Kalaupun DPR, maka saya sempat memberi referensi dari Tatib DPR yang menunjukkan model yang ditiru-pun tampaknya tidak dipahami dengan baik. Catatan: jujur, saya bukan seorang ahli tentang parlemen dan ada yang lain yang memang pakarnya, jadi saya tidak mau sok tahu soal itu. Cuma logika saja yang saya pakai untuk mencoba menilik ‘rumah orang lain’ dan ‘rumah kita’.

    @STR Pemilihan ulang? Walahualam… Mungkin energi LK akan habis percuma dan semua orang loyo total ketika hasil pemilihan baru diperoleh dan LK UKSW malah mati total karena berbagai alasan. Bukan itu tampaknya solusinya. Di tanggapan pertama saya di tulisan/berita sebelumnya saya nilai proses ini cacat hukum dan belum mau memberi selamat, iya benar. Namun, keengganan politik kita untuk koreksi diri rasanya sudah cukuplah jadi catatan penting. Jadikanlah ini pembelajaran berharga, bagi siapapun. Toh, rekan2 yang harusnya protes hak suaranya diberangus pun mengamini kok. Ada yang menyesal malah. Jadi, rasanya sebaiknya diakhiri perdebatan ini dengan harapan ada sesuatu yang lebih baik ke depan. Bagaimana kalau tidak? Itu panggilan nuranimu, hai mahasiswa!!!

    Selamat menjalankan tugas kepada mereka yang telah menerima mandat. Semoga menggunakan kesempatanmu untuk melakukan yang terbaik, bukan untuk dirimu, tetapi pelayananmu bagi mahasiswa, UKSW, dan pihak berkepentingan lainnya dan itulah panggilan pelayananmu oleh Yang Kuasa.

  6. saam fredy says:

    Apa yang terjadi di LK, menurut saya adalah proses pendewasaan LK dan individu di dalamnya. Mohon kiranya rekan-rekan senior mengapresiasi dengan positif.

    Salam,
    Saam Fredy

  7. Theofransus Litaay says:

    @Saam: Proses mengapresiasi dengan positif melalui kritik dan motivasi dalam rangka mendewasakan itulah yang sedang kami lakukan. Justru tidak bertanggung jawab jika kita membiarkan kesalahan terjadi (laizes faire) dan membiarkan orang tidak mengetahui pengalaman lain yang baik. Justru tidak mendewasakan jika mencegah orang untuk tidak bisa mengkritik. Padahal tradisi studi kritis adalah bagian esensial dari akademia, tapi herannya ada saja orang yang melarang agar kritik tidak terjadi di UKSW akhir-akhir ini. Ini kan kritis-positif dan kreatif-realistis. Di tengah-tengah kritik itupun kami masih realistik dengan situasi yang ada. Jangan dibalik menjadi bungkam-positif. Bagaimana LK mau membentuk angkatan pemimpin jika kita tidak membangun tradisi kritis?

  8. Neil Rupidara says:

    dari tanggapan Saam dan respon bung Theo, saya jadi ingin tahu penjelasan Saam soal bagaimana proses pendewasaan terjadi. lalu, mengapa seolah-olah apa yang kami tempuh merupakan sesuatu yang menghambat pendewasaan dan karenanya perlu dicegah. saya lalu teringat zaman Orde Baru yang kedap kritik dan yang menjerumuskan bangsa ini pada titik ketidakmatangan perkembangan sebagai bangsa. saya juga lalu teringat sebuah ungkapan di Alkitab, bahwa anak yang dikasihiNya pun dihajarNya dan itu adalah proses ke arah kematangan spiritualitas pribadi. mohon dijelaskan ya Saam…

  9. ricky says:

    @all…mau share aja…saya dulu pernah jadi anggota SMU juga…dulu waktu periode saya dengan ketua SMU Saulus Paipinan…anggota SMUnya sepertinya tidak banyak paham terlalu banyak omongan politik…tapi yang jelas saya melihat ada niat baik untuk kepentingan mahasiswa dan UKSw.. saya rasa itu juga penting…pembicaraan disini apakah nanti menghasilkan sesuatu untuk mahasiswa dan UKSW …saya rasa bukan masalah pemilihannya…sekarang bagaimana SMU memberi yang terbaik untuk UKSW ini. maaf mungkin opini saya tidak meliuk-liuk seperti yang lain…maklum bukan org sosial, saya org teknik πŸ™‚

    jadi jangan seperti pemerintah kita yang terlalu kritis dan ribet mengatur undang-undang, tapi sampai saat ini rakyat belum dapat menikmati sepenuhnya hasil pembangunan…

    tapi memang civitas UKSW kritis2…salut tuk semua, semua untuk saling menajamkan
    –> Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya.(Amsal 17:7) –>Satya Wacana!

    Salam GBU

  10. Danny Stephanus.W says:

    Pemilihan ketua umum SMU memang menarik untuk terus diperdebatkan. Hal ini terjadi karna masing-masing fungsionaris memiliki persepsi yang berbeda satu sama lain didalam menafsirkan KUKM,maupun budaya organisasi di lembaga kemahasiswaan. Jika saja para fungsionaris BPMU yang diutus oleh Fakultasnya masing-masing sudah dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang KUKM, SPPM, dan budaya organisasi Lembaga Kemahasiswaan tentu saja polemik ini tidak terjadi!! Mengacu dari hal tersebut sebaiknya polemik ini dapat menjadi pembelajaran bagi LK Fakultas didalam mereka mengirim utusannya ke BPMU. Seyogyanya utusan fakultas yang diutus ke BPMU adalah ,putra terbaik dari masing-masing Fakultas. Akhir kata, teruslah berkarya dan berikan yang terbaik untuk Lembag Kemahasswaan dan mahasiswa UKSW. ONE FOR ALL, ALL FOR ONE.

  11. schape09 says:

    apa yang kurang dari BPMU sekarang?
    well… saya rasa kita juga perlu melihat bagaimana BPMU berkembang sebagai wadah aspirasi mahasiswa, ssayangnya aspirasi sekarang ini di-manage menjadi retorika politik mahasiswa belaka.
    BPMU perlu melihat juga bahwa ada banyak mereka yang intens dengan aksi-aksi LK belakangan ini, hanya saja BPMU terlanjur keras kepala dengan tidak memberikan respon yang tepat.

    so… Kapan BPMU bergerak?

    hanya Tuhan yang tahu… πŸ™‚

  12. Samuel says:

    @LK perlu adakan pelatihan “musyawarah mufakat” ?? saya juga peNgen Ikut!!!! Apakah ada musyawarah yang salah?? dalam konteks LK UKSW belum dibahas secara spesifik di KUKM.

    1. Mestinya anggota BPMU sudah harus mencari tahu sendiri proses pemilihan seperti apa?? kalau belum tahu tanya???

    2. YoNaTan..setahu saya adalah mantan Ketua Umum BPMF FTI, tapi kenapa sampai ga tahu ttg hak suaranya…

    Masalah di LK sangAt Komplit… pemilihan di FakulTas2pun bahkan ada yang sangT tdk sesuai dgn KUKM..
    ADA cuman pake sistem SMS dalam pemilhan FUNGSIONARIS BPMF, klo tdk percya tanya apa yg terjdi di FTI, pemilihan langsung dan ternyata tidak semua mahasiswa ikut memilih di Fak..yang berSangKutan..Buat senior bagaimana PendaPtnya ttg ini..tlg ksh masukan buat LK..biar LK ini semakin Dewasa..

    @ Senior
    LK yang dewasa itu seperti apa?? karena periodesasi di LK itu sangat singKat dan digantikan lg oleh adik angKatan yang juga akan masuk dan baru mau beLajar.

    Trus bagaimana pendaPTnya klo ad senior LK yg udah lulus trus bekerja sebagai dosen tetapi kok mala dia mala terlalu campur tangan LK bahkan klo saya bilang dia sudah mau mengatUt LK di Fakultas…

    Terima kasih!!

  13. children of God says:

    enough and pray 4 us.

  14. Neil Rupidara says:

    @samuel, dari dulu toh periodisasi kepengurusan di lk tidak berubah, cuma 1 tahun… jadi, kalau di zaman ‘baheula’ para mahasiswa lawas itu mampu menjalankan organisasinya dengan ‘benar’, lalu ada apa dengan zaman sekarang? yang dewasa kan sistem organisasinya sehingga fungsi2 dan peran2 organisasi berjalan dengan baik dan benar untuk deliver results yang lebih baik… sistem yang handal akan membentuk orang2 di dalamnya juga untuk ikut handal… sistem yang pincang juga akan membentuk orang2 yang juga ‘pincang’.. di situlah argumentasi saya dan termasuk ‘teriakan’ saya, mbok LK duduk kembali dan review/evaluasi banyak hal tentang dirinya sendiri..

    kalau tahap evaluasi dan koreksi sudah dilakukan… semoga LK lebih percaya diri dan tahu apa yang lebih tepat dilakukan.. termasuk percaya diri untuk mandiri dan menghindari diri dari intervensi pihak lain.. atau malah menolak intervensi yang tidak perlu itu… pendapatmu sendiri soal itu?

  15. jah says:

    tetep aja kalo one faculty, one vote itu salah?!eh bukan salah ding, tapi tidk sah secara hukum!hehehehehehe
    masa FTI yang mengutus 7 orang disamakan dengan Biologi yang 1 orang?
    demokrasinya ada di mana?
    trus FE yang pecah suaranya bagaimana?dianggap abstain?yang bener aja?!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *