Penolakan UU Pornografi dari Kampus Satya Wacana

Kemarin siang, massa yang menamakan dirinya Front Tolak Undang-Undang Pornografi Salatiga berunjuk rasa menentang pengesahan Rancangan Undang-Undang Pornografi yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (minus Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Damai Sejahtera karena mereka walkout — Red) di Jakarta pada 30 Oktober 2008.

Front Tolak Undang-Undang Pornografi Salatiga merupakan jelmaan Front Tolak Rancangan Undang-Undang Pornografi Salatiga yang melaksanakan demonstrasi menolak RUU Pornografi pada 17 Oktober 2008. “Ormas-ormasnya masih kayak yang kemarin, cuma nambah kawan-kawan FPPI (Front Perjuangan Pemuda Indonesia — Red),” kata Syalom Pasau, wakil front dari unsur Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Salatiga.

Syalom mengatakan, “Kita menolak UU Pornografi yang telah disahkan. Tuntutannya masih kita pakai yang waktu aksi kemarin. Kita perjelas lagi dengan menolak lima pasal di dalamnya.” Kelima pasal yang mereka tolak adalah:

  • Pasal 1 ayat 1 (“Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.“)
  • Pasal 4 ayat 1 (“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang memuat: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; atau alat kelamin.“)
  • Pasal 5 (“Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1.“)
  • Pasal 10 (“Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.“)
  • Pasal 21 (“Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.“)

Menurut rilis pers yang mereka sebarkan, frase “yang dapat membangkitkan hasrat seksual” pada Pasal 1 ayat 1 masih terlampau kabur dan subjektif. Frase “ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan” pada Pasal 4 ayat 1 juga masih tak jelas. Sedangkan Pasal 5 jadi kontroversial karena mengacu pada Pasal 4 ayat 1.

Mereka juga mempermasalahkan definisi istilah “ketelanjangan”, “eksploitasi seksual”, dan “bermuatan pornografi” pada Pasal 10. Pengikutsertaan masyarakat dalam penegakan UU ini, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 21 juga berbahaya, karena memberi peluang siapapun untuk main hakim sendiri dengan alasan memerangi pornografi, demikian tertulis dalam rilis pers tersebut.

Berbeda dengan unjuk rasa sebelumnya yang turun ke jalan, unjuk rasa kali ini dilakukan dengan menggelar mimbar bebas di halaman depan kampus Satya Wacana. “Kami rencana sampai Senin mimbar bebasnya. Hari ini mulai jam sembilan (pagi) lagi,” kata Syalom.

Antimultikulturalisme

Kemarin petang, Senat Mahasiswa Universitas menggelar diskusi yang membahas multikulturalisme di Ruang Rapat Gedung Lembaga Kemahasiswaan. Dua narasumber yang hadir pada diskusi ini adalah Merly Aclin Nuasizta Klaas (mahasiswa Fakultas Psikologi — Red) dan Geritz Febrianto Rindang Bataragoa (mahasiswa Fakultas Pertanian dan Bisnis — Red). Dua mahasiswa ini adalah peserta Dialog Kebangsaan 2008 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Surabaya, 15-17 Oktober 2008.

Dalam diskusi ini sempat mengemuka pandangan bahwa UU Pornografi adalah produk politik yang antimultikulturalisme. “Definisi pornografi yang bagaimana di situ kan belum jelas,” kata Geritz. “Takutnya nanti ada monopoli tafsir.”

Geritz juga mengatakan, perkecualian terhadap materi seksualitas yang terkandung dalam kepentingan dan nilai budaya — seperti tertulis dalam Pasal 14 — malah berpotensi mendiskriminasi budaya tertentu. “Contoh kalau orang Papua itu (budaya) pakaiannya terbuka gitu. Lha mereka boleh, masak kita yang di sini nggak boleh,” jelas Geritz.

26 komentar pada Penolakan UU Pornografi dari Kampus Satya Wacana

  1. FTI kau berada 1 November 2008 pukul 15:02

    Yang dimaksud dengan “mengesankan ketelanjangan” termasuk menampakkan payudara, puting, dan/atau pantat (bokong).

    Ayat (2)…note: warga papua yang pk koteka dan pakaian adat ditangkapi semua dunk

    Pasal 9

    Yang dimaksud dengan “eksploitasi seksual” adalah tindakan pemanfaatan atau penonjolan daya tarik seksual.
    note: berarti gk boleh pk tanktop dan sbgainya ya…..wah disuruh jadi kura2 ninja nih

    Pasal 21

    Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.
    note:ini rawan polisi liar(oknum2 tertentu) no offense all ….bahaya…bisa terjadi tindak anrkis

    yah 3 pasal itu yang aku gk setuju..memang untuk pasal yang mengatur mengesankan ketelanjangan ada sanggahannya yaitu :
    Pasal 14

    Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi seksualitas dapat dilakukan untuk:

    a. tujuan dan kepentingan pertunjukan seni dan budaya;

    b. kepentingan adat istiadat dan tradisi yang bersifat ritual;

    tp bagi yang masih hidup dengan menggunakan pkaian adat gmn..contoh warga papua atau bali…….???

    itu juga denda bagi yang menyebarkan sampai miliar2an…buset……yang jual gt biasanya warga miskin…mendingan buat uu berantas anggota DPR yang busuk……

  2. wit 1 November 2008 pukul 17:23

    kalau mau porno di kampus saja… aman…. http://pwijayanto.net/?p=90

    kalau mau tidak dianggap porno, pakai pakaian rapat, kalau perlu tutup mata satu seperti fatwa terakhir di arab. silakan baca: http://www.akupercaya.com/forums/warung-kopi/14908-fatwa-baru-di-arab-saudi.html , baca juga link yang menjadi sumber beritanya…

  3. STR 1 November 2008 pukul 22:25

    Mengapa Kelompok Penolak UU Pornografi Gagal Mendulang Dukungan?

    (berpolitik.com): UU Pornografi telah disahkan. Bagi pendukung UU tersebut, isu utamanya adalah: apa selanjutnya? Bagi kelompok yang menolak UU itu, ada baiknya mereka bertanya: mengapa mereka kalah? Ulasan kali ini akan menyoal tentang hal terakhir dari sisi komunikasi politik.

    Pokok terpenting dari kekalahan pihak yang menolak UU pornografi ini adalah kekaburan pesan yang disampaikan. Mereka gagal menjelaskan bahwa penolakan tersebut tidaklah identik dengan dukungan terhadap hal-hal yang berbau pornografi. Dalam hal ini, mereka telah terdefinisi oleh pihak pendukung UU ini.

    Alih-alih mengembangkan argumentasi dimana “bahaya”-nya UU, kelompok penentang malah menabrak “jangkar berpikir” masyarakat luas. Kekeliruan terbesarnya mereka adalah gagal memahami bahwa bahkan di kalangan yang dianggap sekuler sekalipun terdapat kekhawatiran yang amat sangat terhadap bahaya pornografi yang dihadirkan di media massa, baik cetak dan elektronik.

    Meski sebagai orang dewasa mereka mengkonsumsi dan menikmati materi-materi yang bersifat pornografi, mereka jelas tak ingin anak-anaknya menikmati tontonan atau bacaan serupa sebelum waktunya. Tapi, jangan salah, tak sedikit dari mereka yang mendadani anaknya atau dirinya sendiri dengan pakian ala “you can see”, “celana super pendek” atau “rok super mini” yang dipopulerkan para selebriti.

    Meski jelas tak mendukung gagasan kaum Islam politik, mereka jelas merasa “gerah” kalau gagasan-gagasan yang terlalu liberal dipaksakan eksistensinya. Dalam bahasa yang berbeda, ada lapisan masyarakat yang cukup besar yang belum bisa menerima gagasan tentang pengakuan terhadap kelompok masyarakat yang berbeda seperti kaum waria, homoseksual, lesbian dan bahkan untuk sekadar berempati pada ide-ide tegas dari kelompok feminis radikal.

    Singkatnya, ada kegagalan dalam melakukan persuasi terhadap publik. Dan, bahkan mereka sepertinya telah terperangkap dalam dikotomi yang keliru: seolah-olah ini adalah pertarungan antara Islam versus non-Islam.

    Juru Bicara Tak Kompeten
    Pada analisa berikutnya, dikotomi tersebut tak bisa dilepaskan dari fakta bahwa mereka telah gagal merangkul juru bicara yang kompeten. Kegagalan terbesar itu terutama sekali karena mereka tak berhasil merangkul organisasi Islam konvensional dan terbesar di republik ini: Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah.

    Tak seperti biasanya, NU kali ini bagai kereta mogok dan bahkan turut mendukung gagasan UU Pornografi. Apakah NU telah semakin ke kanan sebagaimana dikeluhkan sebagian dari mereka? Besar kemungkinan tidak. Yang tak bisa dan mau mereka pahami adalah kondisi internal NU. Bagaimanapun, ada jarak yang semakin tegas antara Hasyim Muzadi dan Gus Dur. Celakanya, banyak kalangan penentang UU ini telah dikotakan sebagai “gusdur-rian”. Dengan begitu mudah dipahami jika NU lebih memilih tidak aktif sebagaimana biasanya.

    Dalam hal Muhammadiyah, kalangan penentang UU ini sepertinya sudah terlanjur membangun persepsi tertentu terhadap Din Syamsuddin sehingga memilih tak melakukan pendekatan. Atau sekurang-kurangnya, mereka gagal menyampaikan urgensi bagi Din ataupun Muhammadiyah untuk turut menolak pengesahan UU ini.

    Sejatinya, masih ada peluang untuk menyertakan Muhammadiyah jika mereka mau bekerja keras melibatkan pihak lain. Misalnya, PDI Perjuangan. Melalui Baitul Muslimin Indonesianya, PDIP berhasil menghimpun pemuka-pemuka Islam yang kredibel. Tapi, entah mengapa, sayap ini tak dimaksimalkan untuk turut menjelaskan bahwa penolakan terhadap UU ini tidaklah identik dengan mendukung pornografi atau gagasan-gagasan yang terlalu liberal itu. Dan pastinya juga, bahwa soal Islam versus non-Islam tersebut.

    Tidak Bangun Demarkasi
    Ketidakberhasilan merangkul juru bicara yang kompeten ini tak bisa dilepaskan pula dari kegagalan untuk bersifat lebih strategik. Sudah menjadi jelas, kelompok penentang UU ini hsearusnya menampilkan wajah yang lebih simpatik dan pengakuan terhadap bahaya pornografi. Oleh karena itu, sedari awal semestinya mereka harus berani menegakkan garis demarkasi di antara mereka yang menentang: ada pihak yang mengkritisi dan ada pihak yang menentang.

    Pihak yang mengkritisi adalah kelompok yang menyetujui adanya pengaturan distribusi menyangkut materi-materi yang digolongkan sebagai pornografi dan sekaligus menolak regulasi yang merambah pada bidang “pornoaksi”. Sebaliknya, kelompok penentang adalah pihak-pihak yang ingin pembatasan minimal saja menyangkut pornografi dengan alasan “konstruksi realitas” yang berbeda-beda antar kelompok masyarakat. Mereka ini adalah juga pendukung setia gagasan liberal seperti menyangkut kaum waria, homo dan lesbian.

    Semestinya, kaum kritisi berani memisahkan diri atau sekurang-kurangnya, kaum penentang secara arif menahan diri. Kehadiran mereka di panggung publik justru merugikan gerakan penolakan itu sendiri secara keseluruhan.

    Ketiadaan demarkasi itu pula yang menyebabkan rendahnya partisipasi yang lebih luas dan massif dari masyarakat luas. Tanpa partisipasi publik dalam artian luas, gerakan penolakan ini memang tak terasa “menakutkan” bagi partai-partai yang mencoba menangguk untung menjelang pemilu.

    Gagal Melobi
    Bukankah sudah menjadi jelas pula, partai-partai politik sangat berorientasi pada kesan dan berorientasi jangka pendek. Meski menyadari UU ini bisa membawa soal nan rumit dan bahkan berimplikasi ideologis, partai-partai pendukung UU Pornografi dengan riang gembira menyatakan dukungannya.

    Soalnya mereka meyakini, kelompok penolak UU ini tak bakal tinggal diam dan akan menggelar upaya hukum seperti judicial review. Bagi sebagian parpol pendukung UU ini dan juga SBY, tak terlalu soal jikalau kemudian judicial review itu dikabulkan dan bahkan diam-diam bisa jadi mereka berharap demikianlah yang terjadi. Yang penting saat ini, bagiparpol pendukung dan SBY, mereka bisa menangguk simpati pemilih.

    Karena itu, SBY dan parpol-parpol pendukung juga pastinya tak terlalu memusingkan bahwa pengesahan UU ini merupakan energi yang tak terhingga bagi kelompok-kelompok yang mendambakan penerapan syariat Islam di tanah air. Gairah itu misalnya jelas terkatakan pada sebuah acara di radio MQ beberapa waktu lalu.

    Keberanian parpol pendukung UU dan SBY “bermain api” sekaligus menandakan kegagalan kelompok penolak UU ini dalam menggelar lobi ke parlemen. Barangkali lebih tepat untuk dinyatakan, mereka gagal mengindentifikasi partai mana yang perlu didekati dan diberi “penawaran yang tak bisa ditolak”. Tetapi, lagi-lagi, ketiadaan amunisi itu terletak pada kegagalan mereka dalam meramu pesan dan menyediakan jubir yang kredibel.

    Apa tersisa? Entah kebetulan atau tidak, SBY dan parpol pendukung secara cerdik telah membiarkan PDI Perjuangan terjerembab dalam ‘sepi’.

    Sumber: berpolitik.com

  4. andi-dobleh 2 November 2008 pukul 23:07

    DPR brengs*k….. ngutak-ngatik yang gak penting..
    cari muka skalian cari duit….

    @mas wit
    gak boleh porno di kampus UKSW
    (lihat aja gambar mahasiswa PPMB 2008, gak tau deh itu hasil indoktrinasi sapa)..
    apalagi di GAP n Perpus lt 5.. gak sopan itu, gak etis..

    Indonesia dah makin aneh, hal-hal yang urgent seperti pendidikan, bahan pangan, korupsi kagak diurus2, malah kek ginian di-UU-in.

    Right or wrong , i’ll always be an Indonesian.
    Right or wrong, i’ll always love porn!

    hidup “POKOK’e”

  5. Pingback: Scientiarum » Hargai Pesparawi

  6. Joy 7 November 2008 pukul 7:54

    Kepada kaka’ku sekalian,
    Yang sabar ya, memang pemimpin kita ini kayaknya kurang kerjaan. Tidak mampu mengurusi apa yang telah jadi tanggung jawabnya, sehingga mencari kerjaan baru “mengurus masalah Porno/sex” untuk menunda dan bisa juga untuk melupakan apa yang menjadi tanggung jawabnya.

    Pinter juga ya……..!
    pa mungkin dulu waktu dibangku sekolah diajarkan seperti itu ya? melupakan kewajiban dengan memunculkan masalah baru yang tidak penting.
    he…..he……..he……..

  7. Dicky Kurniawan 7 November 2008 pukul 8:54

    Pokoknya aku 100% tidak setuju UU pornografi (karena alasan probadi) :)

  8. andi-dobleh 7 November 2008 pukul 13:22

    @dicky
    huahahahaha, ampun bung mod.. aku tau alasanmu(setidaknya sebagian).. itu pribadi apa profesional yah? hehehe..

    selama kita mau mencari tahu jalan arterinya, situs2 porno masih bisa diakses kok, .. hehehe
    hidup bb17, hidup ds, hidup GK.

  9. Fendy 13 November 2008 pukul 9:26

    jadi kalo ada iklan sabun, tunjukin sabunnya saja!
    ada iklan shampoo tunjukin shampoonya saja!
    ada iklan parfum tunjukin saja parfumnya!!
    kebaya diganti dengan pakaian yang ‘sesuai’
    kalo laki-laki yang suka ngelamun jorok (ngelanjor) harap rajin keramas biar bersih pikirannya!!
    pisahkan saja kolam renang cowok dan kolam renang cewek, soalnya menurut UU cowok bisa ‘NGER*S”
    bilang anak-anak di daerah-daerah klo mandi di laut jangan suka buka celana..banyak orang jahat yang siap menyantap!

  10. Pdt Masada Sinukaban 14 November 2008 pukul 18:45

    Salam Sejahtera,
    Tolak UU Pornografi, Ayo rame-rame kita dukung Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi di Jakarta, GBU

  11. JFA 15 November 2008 pukul 17:43

    hahaha lucu bgt

    dulu pas PPMB 2008 suruh buat poster yang nolak pornografi tp kok skrg malah nolak RUU pornografi. ni gimana kok bersikap plin-plan.yg jels donk….

  12. Yazt 16 November 2008 pukul 9:43

    Saya termasuk penolak UU pornografi.Walaupun menolak UU trsbut,bukan berarti saya menyetujui pornografi!
    Karena saya merasa UU tersebut TIDAK TEPAT SASARAN.
    Maksudnya,jika yg jadi masalah adalah pornografi d siaran TV,buatlah UU yg mengatur ttg siaran TV.Kalau majalah porno,ya buatlah aturan yg mengatur ttg majalah porno. .
    Tapi saya keberatan jika cara berpakaian pun harus di atur dlm UU. Apa tidak berlebihan? Seolah2 bangsa ini tidak punya sopan santun,etika,dsb. .Pasti lah kita tau mana yg pantas dan mana yg tidak. .Kan dr kecil sudah diajari ortu. .Betul ga?
    Saya membaca salah satu surat pembaca d koran,penulisnya adalah laki2,dia menyatakan bahwa dia merasa direndahkan dgn adanya UU tersebut. Seolah2 kaumnya (lelaki) itu seperti hewan (maaf),tdk bisa mengontrol hasrat seksual. Lihat paha sedikit langsung birahi. .Padahal nggak kan??Tergantung dari pikiran masing2 aja. .
    Jaman kerajaan2 dlu,setahu saya kaum wanita cuma pakai jarik d kembenin gt,tp toh ga menimbulkan kesan porno? Krn menurut saya,pakaian adalah hasil budaya.
    Kalau orang2 arab memakai pakaian serba tertutup,itu juga pengaruh budaya! Alam di sana ga seperti di indonesia. Dsana sgt panas,dan hawa panas tsbut dpt dkurangi jika memakai pakaian berlapis2. Jd dari dlu smp skrg,pakaian mereka y gitu2 terus. .
    Lha kalau d indonesia,ga perlu lah berlapis2, 1 lapis baju aja udah ckup biar ga kpanasan. .N celana pendek,gpp lah biar ga gerah. .
    Jadi kbayang kalau ga boleh pakai celana pendek. .olahraga pake pakaian panjang2 gt. .Ntar renang jg pakainnya panjang2 gt. .
    Kykna ribet bgt. .Hahaha.
    Dr pd DPR sibuk rapat ngatur cara berpakaian,mending rapat buat hal2 yg lebih penting! Misalnya masalah airlines indonesia yg dilarang terbang d atas uni eropa.Kasihan kan,gara2 itu pak presiden jd ga bisa k Belanda memenuhi undangan Ratu Beatrix. .Hhhhhh,
    Capek dch. .

  13. andi-dobleh 16 November 2008 pukul 21:29

    @JFA
    silakan dicek ulang, temen-temen mahasiswa dan dosen(kalau ada) menolak UU Pornografi tetapi bukan menyetujui pornografi..(kecuali aku mungkin ya..karena aku suka pornografi)
    Soal PPMB, itu kan produk panitia PPMB dan Universitas. Dmana bisa dibilang , tidak ada (setahu saya, CMIIW) pembahasan terlebih dahulu (penjaringan aspirasi, diskusi civitas akademika,dll) mengenai tema “anti-porn” itu. Jadi ketika ada sebagian mahasiswa menolak UU Pornografi (dengan alasan apapun), ya gpp donk.

    Jadi tidak ada inkonsistensi disitu.

    @Pdt Masada Sinukaban
    kalau lolos judicial review ya paling DPR+Pemerintah akan “sok besar hati” menerimanya. Yang penting buat mereka kan, dah dapet duit, dah dapet simpati. Modal untuk Pemilu 2009!!!

  14. Shina 17 November 2008 pukul 9:15

    tujua dr UU itu apa sih??

  15. andi 19 November 2008 pukul 9:28

    kepadam JFA: anda mungkin orang yang sealiran dengan mereka yang sok suci dan menuduh orang/kelompok yang menolak UU Pornografi sama dengan orang yang senang terhadap pornografi. saya ingatkan, kelompok yang menolak UU ini BUKAN orang2 yang senang terhadap PORNOGRAFI dan bukan hidup dari pornografi. INGAT ITU BOS!!!!

  16. zoe 21 November 2008 pukul 15:23

    @JFA
    wah saya sangat setuju dengan JFA memang duku para mahasiswa baru pada di suruh buat gambar2 silarang memakai rok mini dan sebagainya tapi saat RUU porografi mau disahkan banyak mahaasiswa UKSW kususnya menolak nah yang menjadi pertanyaannya trus njaluke piye ?????

  17. guruh 25 November 2008 pukul 0:36

    ya dari pada ngurusin masalah pornografi, mending ngurusin yang lain…. masih banyak rakyat indonesia yang butuh uluran tangan…. apalagi sekarang ini banyak bencana alam…..apa bencana yang di buat manusia sendiri…. bok yang itu dl di urusin…. dari pada ngurusin hal-hal yang kurang perlu di urus…

  18. Theofransus Litaay 27 November 2008 pukul 14:24

    Yang bikin saya heran, mengapa mahasiswa baru di UKSW disuruh bikin poster anti rok mini dll? Ini kan sama saja memposisikan perempuan sebagai objek seksualitas laki-laki. Jadi cara berpikir orang yang menyuruh bikin poster anti rok mini itu tidak ada bedanya dengan cara berpikir penyusun UU Anti-Pornografi, karena standar syahwatnya sendiri disamakan dengan standar syahwat publik. Ini keliru besar dan menunjukkan kuatnya kultur patriarkhi dalam kehidupan di UKSW.
    Filsafat berpikir macam apa yang hendak diperkenalkan kepada mahasiswa baru dengan model pembinaan seperti itu? pada saat kita sudah melepaskan diri dari filsafat kekerasan melalui penghapusan perploncoan, malah kita masuk kedalam kekerasan non-verbal yang justru lebih berbahaya karena bisa mempengaruhi alam bawah sadar manusia.
    Mungkin kultur patriarkhi itu pula yang menyebabkan saat ini tidak ada satupun perempuan yang duduk sebagai Wakil Rektor di UKSW pada saat ini. Padahal ada banyak kaum perempuan yang memiliki kualitas kepemimpinan yang lebih baik ketimbang para Wakil Rektor yang ada.
    Kita harus berani melakukan otokritik, jika ingin melakukan kritik kepada pihak di luar kampus.

  19. DM 17 Desember 2008 pukul 10:05

    RUU Pornografi (sekarang sudah jadi UU) adalah undang-undang paling bodoh yang pernah dibuat oleh pemerintah selama saya hidup di Indonesia. dan mahasiswa yang jalan kaki membentangkan spanduk menolak RUU Pornografi adalah orang paling kurang kerjaan yang pernah saya lihat. mengapa?
    untuk pernyataan pertama karena yang bikin undang-undang itu yang paling suka hal-hal porno, bagaimana ngga di rumah sama keluarga keliatan baik, tapi ketika di tempat kerja malah berbuat mesum dgn sekretaris atau staff bahkan dengan para penjaja seks komersial. atau jgn2 itu dibuat untuk menutupi kebejatan nafsu mereka?!
    yang kedua (tanpa bermaksud mendiskreditkan) alasan saya adalah tidak ada unsur intelektualitas yang seharusnya dimiliki oleh mahasiswa. seorang mahasiswa, siswa yang maha, harusnya punya cara yang lebih intelek dalam menyampaikan aspirasi. jika cuma demo dari jalan kartini sampai kampus uksw, lewatnya juga menerobos asrama lagi, ga keren bangetz. jika memang menolak lakukan dengan cara yang bisa menggerakkan masyarakat dari sabang sampai merauke. saya rasa sebagai mahasiwa kita harus lbh cerdas dalam menyampaikan aspirasi kita.
    thx

  20. JB 9 Januari 2009 pukul 10:39

    Iya juga ya kata mas DM..Kenapa harus selalu demonstrasi? Harusnya mahasiswa tuh bikin sebuah cara untuk mengaspirasikan suaranya….Ngapain kek, yang agak lain…bosen juga kalo liat mahasiswa yang tiap ada masalah demo…ada UU yang kontroversial, demo lagi……ada pejabat korupsi, demo…….ada orang kencing di jalan, demo lagi……..ada orang jatuh, demo lagi…………..busyet dah….bosen amat……..harusnya ada terobosan baru….kalau demonstrasi turun ke jalan mah…kayanya dari jamannya kakek ama nenek gua pacaran juga udah ada dah……..bosen bos……….kreatiflah mahasiswa uksw, jangan terjebak oleh plot-plot cara mengaspirasikan suara yang akhirnya membuat mahasiswa kedengaran basi ketika mengaspirasikan sesuatu…..masyarakat juga bosen, pers juga bosan…kita harus buat yang lebih segar, yang lebih fresh, dan yang lebih gaul……geetoooh bosssss……………..

  21. Pingback: Satria Anandita » Jas Merah Satya Wacana

  22. robby riwu 13 Januari 2009 pukul 14:57

    salut buat usaha kalian; perubahan sosial ke arah yang lebih adil harus dimulai dari tindakan-tindakan nyata seperti yang kalian lakukan. ‘salut’ karena intelektual sejati tidak hanya berpikir tentang dunia tetapi mengubah dunia melalui kerja nyata.
    my suggestion: kalau tidak salah, Gadis Arivia memaparkan banyak contoh tentang terpinggirkannya isu perempuan baik dalam kajian teoritis maupun aras empiris. bahkan tidak jarang gagasan masyarakat kita (yang tercermin dalam ideologi, produk UU, dll) adalah misoginis atau membenci perempuan dan berusaha secara sistematis untuk tetap membuat menjadi kelompok yang dikuasai. seksualitas perempuanpun dikontrol dan ditundukkan. UU Pornografi salah satu contohnya. kalian mengangkat isu antimultikulturalisme (dan berpikir bahwa UU ini mengancam bhineka tunggal ika), namun mengabaikan kenyataan bahwa perempuanlah yang menjadi korban sebenarnya. seksualitas perempuanlah yang diatur!! permasalahannya adalah kalian memperjuangkan bentuk multikulturalisme yang di dalamnya perempuan tetap tertindas!!! UU Pornografi sebenarnya hanyalah semacam puncak gunung es dari fenomena penindasan atas perempuan. oleh karena itu, isu penindasan perempuan haruslah disertakan dalam agenda penolakan terhadap UU misoginis ini….

  23. adi joni 14 Januari 2009 pukul 18:10

    DPR diobong wae!!!

  24. rhema 15 Januari 2009 pukul 16:56

    saya memang sangat kurang setuju dengan UUP yang telah disahkan, karena ternyata apa pasal-pasal yang dibuat ini kurang melihat kearifan lokal yang berlaku dipelosok-pelosok bangsa indonesia. dan meurut saya UUP ini hanya melihat salah satu kearifan lokal yang hanya ada di satu daerah.
    bagi saya sendiri UUP ini berdiri karena dukungan-dukungan perda-perda yang berlaku di beberapa propinsi di Indonesia dan setelah disahkan semakin menjamur perda-perda baru yang saya bilang terlalu diskriminatif terhadap perempuan. hal-hal yang terjadi berkaitan dengan disahkan UUP ini sangat saya sayangkan, karena sebagai bangsa Indonesia yang penuh corak warna adat dan istiadat serta kearifan lokal, dengan disahkan UUP ini walau belum dijalankan hal. UUP ini menjadi pembatas ruang gerak dari multikulturalisme yang ada di INdonesia. saya memang setuju kita satu dalam semangat membangun Indonesia, tetapi tidak satu dalam menyamaratakan adat atau kearifan lokal dari masing-masing suku yang ada di Indonesia.
    saya sendiri sebagai orang jawa tulen, ini mempengaruhi saya, karena saya suka bepergian hanya dengan kaos oblong dan celana pendek buat tidur, apakah nanti saya ditangkap? bisa saja hal ini terjadi. karena itu mari teman-teman, apalagi teman-teman yang bermahasiswa di UKSW, kita sadar dan tahu kalau kita memiliki ada, logat dan warna kulit yang berbeda. jangan biarkan ini menjadi perpecahan kita sebagai bangsa Indonesia. mari bersatu jangan biarkan UUP ini menghalangi persaudaraan kita, saya punya usul kalau memang UUP ini dijalankan beserta perda-perda yang mengekor pada UUP, mari kita bakar tuh lembaran Soempah Pemoeda, bahkan rubuhkan candi-candi yang memiliki relief-relief yang bisa memancing hawa nafsu.
    SEMANGAT

  25. Pingback: Satria Anandita – Hargai Pesparawi

  26. Pingback: Jas Merah Satya Wacana | Scientiarum

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Masukkan alamat surel anda untuk berlangganan situs web ini. Cek kotak masuk atau spam surel anda untuk mengonfirmasi langganan.

Bergabung dengan 8 pelanggan lain