Kemelut PGSD

Browse By

Gedung FKIP

Gedung FKIP, salah satu yang tertua di kampus UKSW. {Foto oleh Andreas Kristian Budiarto}

“Saya sebenarnya sampai saat ini tidak tahu kesalahan mendasar saya apa. Kalau saya tanya, tidak ada jawaban yang jelas,” jawab Naniek ketika ditanyai perihal kasus terkait dirinya.

Isu tentang penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Naniek Sulistya Wardani, S.Pd., M.Si mengundang tanda tanya besar terhadap apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus tersebut.

Pimpinan Universitas memberhentikan Naniek dari jabatan Ketua Program Studi (Kaprogdi) S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Reguler melalui Keputusan Rektor No. 227/Kep./Rek./8/2009 tertanggal 7 Agustus 2009.

Naniek merasa diperlakukan semena-mena oleh Pimpinan Universitas karena menurutnya pimpinan bertindak sewenang-wenang tanpa prosedur, tanpa menunjukkan kesalahan yang jelas. Ia tidak mendapat klarifikasi terlebih dahulu dan tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Rektor memperlakukannya secara tidak adil, tegasnya.

“Di sisi lain, pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana (YPTKSW) nampaknya tidak memfasilitasi masalah ini,” tambahnya.

Naniek memaparkan beberapa alasan keluarnya Surat Keputusan tersebut. Pertama, Kaprogdi tidak melapor ke pimpinan tentang penitipan dana pendidikan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Kedua, tidak menunjukkan kwitansi yang sah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Landak. Ketiga, bahwa Kaprogdi tidak melaporkan Program Peningkatan Kualifikasi Akademik (PPKA).

Benarkah tuduhan-tuduhan di atas?

Menurut Naniek, Wakil Dekan FKIP UKSW bernama Dra. Sri Muryani, MM mengatakan bahwa kesalahan pertama adalah karena tidak melaporkan adanya Program Peningkatan Kualifikasi Akademik (PPKA). Padahal dalam rapat tanggal 12 Juni 2009 yang dihadiri Rektor, Wakil Rektor I. Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV, Dekan, Wakil Dekan, Kaprogdi PGSD Reguler dan Pendidikan Jarak Jauh, serta beberapa staf dosen S1 PGSD, diputuskan bahwa Dekan FKIP adalah pihak yang menangani PPKA. Kesalahan kedua karena tidak melaporkan dana titipan dari Kabupaten Landak.

“Sementara, sebenarnya saya sudah menyetorkan dana itu. Apakah saya setor masuk kerekeningnya UKSW itu tidak bentuk laporan?” ucap Naniek.

Saat mencoba untuk mengkonfirmasi hal tersebut, Sri Mulyani tidak bersedia untuk ditemui dengan alasan bahwa masalah ini telah ditangani Pimpinan.

Pemberhentian Naniek dari Jabatan sebagai Kaprogdi S1 PGSD Reguler FKIP sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan keuangan yang dilakukannya, tertera dalam surat Rektor Kris Herawan Timotius kepada Dekan FKIP No 208/Rek/6/2009 tanggal 1 Juli 2009. Keputusan tersebut diambil berdasarkan Rapat Pimpinan UKSW tanggal 24 Juni 2009.

JT Lobby Loekmono (Dekan FKIP) mengatakan, “Karena banyak laporan keuangan yang belum selesai, maka dia (Naniek—red) diberhentikan dari jabatannya agar bisa berkonsentrasi penuh dalam penyelesaian masalah tersebut.”

Menanggapi hal tersebut, Naniek merasa tidak ada konfirmasi apa-apa terhadap dirinya.

Uang titipan Landak

Naniek mengaku dirinya dititipi dana SPP mahasiswa Landak tahun 2009 sebesar Rp608.850.000,00 secara tunai dari Pemerintah Kabupaten Landak pada tanggal 20 Juni 2009. Sebenarnya ia tidak mau menerima titipan uang tersebut. Namun karena desakan Pemkab Landak maka dengan terpaksa dan takut, uang titipan itu pun diterima dengan kesepakatan lain kali Pemkab mengirimkan dana melalui rekening UKSW.

Kemudian dana tersebut tidak langsung disetor ke rekening UKSW karena hari Sabtu merupakan hari libur. Barulah pada hari Senin tanggal 22 Juni 2009, ia menyetor sebesar 500 juta dan 40 juta pada 29 Juni 2009. Sedangkan sisa 68,85 juta, dipergunakan sebagai pinjaman sementara untuk pelaksanaan program pemerintah Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), sesuai kesepakatan antara Naniek dan Slameto (Kaprogdi Pendidikan Jarak Jauh). “Waktu itu proposal belum ada dan program harus jalan,” jelasnya.

“Saya lakukan semuanya adalah untuk kepentingan lembaga, dan saya tidak bekerja sendiri. Mengapa tumpuan kesalahan hanya pada saya sendiri?” heran Naniek.

Ketika diminta tanggapan, Wakil Rektor IV Dr. Agna Sulis Krave mengatakan, “Seharusnya kalau dia (Naniek—red) terima titipan pada Sabtu, minimal Senin Naniek telah melaporkan. Masalahnya setelah lewat jangka waktu yang dinilai cukup panjang dan setelah dipertanyakan, Naniek baru membayarkan. Dan dana ini disimpan pada rekaning pribadi Naniek”.

“Dia (Naniek—red) tidak boleh terpaksa. Seharusnya kalau dia memang merasa bingung, dia harus kontak dengan pejabat yang berwenang dulu, diijinkan tidak menerima dana itu, karena mungkin alasannya hari Sabtu seharusnya dia kontak beritahu orang perorangan,” tambah Agna.

Agna berujar Naniek tidak mempunyai hak untuk meminjamkan dana itu walaupun dengan alasan menyelamatkan program. Seharusnya titipan dana tersebut disetor semua, bukan secara bertahap.

Naniek menimpali, “Mencari kesalahan dan menuduh orang mudah, tanpa melihat dirinya seperti apa?”

“Pimpinan lupa, apa yang dibebankan pada Progdi apakah telah ditopang fasilitas? Tidak diketahui bentuk dukungan Pimpinan terhadap kelancaran Progdi baik masalah SDM, baik dosen maupun Staf administrasi, dan ruang kelas. Bahkan sampai titipan dana dipergunakan untuk penyelamatan program, karena tidak ada kelancaran birokrasi,” tukasnya.

Mismanajemen

Disisi lain, Rapat Pimpinan (Rapim) pada 28 Juli 2009 yang turut mengundang Naniek telah memutuskan tidak ada penyalahgunaan keuangan namun mismanagement. Niniek dituduh tidak melaporkan uang yang dititipkan baik secara lisan maupun tertulis sampai lebih dari 1 bulan.

Dalam Rapim tersebut, dibacakan pula surat tanda tangan 18 dosen FKIP tertanggal 15 Juli 2009 yang berisi 3 poin penting. Salah satu poinnya adalah usulan untuk segera dilakukan penataan manajemen Progdi S1 PGSD dengan mengganti Kaprogdi dan mengambil alih kepengelolaan untuk sementara waktu.

“Lha, surat yang mana? Saya tidak pernah mendapat surat tembusan dari 18 dosen. Surat apa? Saya tidak pernah tahu adanya surat itu, tiba-tiba saya disuruh mundur,” ujar Naniek.

31 Juli 2009, Naniek mengirim surat kepada Dekan sebagai tanggapan atas surat keprihatinan dari 18 dosen tersebut. Dalam surat itu, Naniek menuliskan bahwa tidak ada alasan yang kuat bagi dirinya untuk mengundurkan diri dari jabatan Kaprogdi. Ia juga mengusulkan untuk mengadakan rapat khusus dan terbuka dengan mengundang pihak-pihak yang terkait.

Namun sayang, sampai sekarang belum ada tanggapan dari Dekan. Naniek mengatakan Dekan dan Rektor tidak memberikan respon sedikit pun terhadap permintaan rapat terbuka ini, padahal momen seperti ini penting untuk klarifikasi secara terbuka sehingga semua orang tahu sumber permasalahannya.

“Mengapa dosen-dosen di luar Progdi PGSD ikut aksi tanda tangan, sementara pelayanan tidak keluar Progdi?” ujar Naniek heran.

Tri Tjahyo Danny S, staf Dosen Progdi Bimbingan Konseling yang turut menandatangani surat keprihatian, mengatakan bahwa sebenarnya masalah ini sudah lama tidak ditangani sehingga mereka (18 dosen—red) meminta agar ada penyelesaian kesalahan manajemen yang dilakukan Naniek. “Supaya ada klarifikasi kesalahannya dimana dan tindak lanjutnya apa. Sebenarnya intinya ke situ,” ucap Danny ketika ditanyai mengenai tujuan pembuatan surat tersebut.

Salah seorang dosen lainnya yang ikut menandatangani surat adalah Sumarjono. Ia menandatangi surat atas dasar keprihatinan terhadap keluhan-keluhan dari mahasiswa yang diajarnya.

Pengurus YPTKSW usul ada audit

“Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana memberikan desentralisasi penuh kepada pihak UKSW dalam hal pendidikan, tapi kalau menyangkut uang maka yang berlaku adalah desentralisasi terbatas,” demikian kata Santosa Adikusumo selaku Ketua Pengurus Yayasan.

Pengurus mendapat laporan dari Pimpinan tentang dugaan penyalahgunaan keuangan yang dilakukan Naniek. Dari laporan tersebut disimpulkan adanya dugaan Naniek telah melakukan tindakan pengelolaan keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan UKSW.

Untuk membuktikan adanya penyimpangan keuangan atau yang lain maka Pengurus mengusulkan diadakan proses audit. Proses audit ini sendiri telah berjalan pada 23-27 Agustus 2009 dengan auditor Dedie Utomo dan Aprina Nugrahesty. Keduanya merupakan auditor internal UKSW.

“Saya pun mendapat laporan dari Pimpinan bahwa yang bersangkutan (Naniek—red) telah dipanggil 2 kali untuk mengklarifikasi hasil audit. Tapi dia tidak datang jadi hasilnya masih berupa draft saja sehingga saya belum bisa memberitahu apa hasil auditnya,” jelas Santosa.

Menurut santosa, dengan adanya klarifikasi maka akan ditemukan kejelasan apakah ada penyimpangan dan bagaimana bentuk penyelesaiannya kelak. Namun kenyataanya, Naniek tidak bersedia untuk diklarifikasi.

Menanggapi hal tersebut lagi, Naniek menyangkal pernah ditemui orang yang meminta kesediaannya diaudit.

“Memang ada surat undangan dari WR IV. Yang pertama agendanya Penyampaian Hasil Audit. Saya kaget, saya tidak pernah tahu bahwa saya diaudit. Lho tiba-tiba ada penyampaian hasil?” heran Naniek.

Oleh karena itu Naniek mengirim surat ke Wakil Rektor IV menyatakan pertama, dirinya tidak pernah dihubungi auditor. Kedua, dia akan hadir apabila pihak-pihak yang terkait diundang hadir.

Mahasiswa tak mau diajar Naniek

Selain dugaan penyalahgunaan keuangan, tuntutan dari mahasiswa muncul agar Naniek diturunkan dari Kaprogdi. Mereka juga menuntut agar Naniek tidak diikutsertakan dalam proses perkuliahan.

Vendy Hastanto, ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP) PGSD, mengatakan ada keluhan-keluhan dari mahasiswa bahwa Naniek jarang masuk kelas dan kewajibannya sebagai dosen sering diabaikan.

22 Juli 2009, HMP mengirim surat langsung kepada rektor yang isinya mengenai keluhan-keluhan mereka dan meminta Naniek segera diturunkan dari jabatannya. Pada intinya, mereka mengharapkan agar perkuliahan berjalan dengan baik.

Lobby (Dekan FKIP) menambahkan adanya keluhan-keluhan dari mahsiswa bahwa Naniek tidak melakukan tugasnya dengan baik. “Memang tugas Kaprogdi sangat banyak, jadi kadang-kadang proses perkuliahan terganggu,” ujarnya.

“Mahasiswa merasa dirugikan. Mereka membayar penuh, kok hanya empat kali pertemuan. Jadi mahasiswa meminta agar dia (Naniek—red) diturunkan dari Kaprogdi dan minta ganti pengajar yang lain yang mengajar lebih sering,” tambahnya.

Nabisi Lapono, mengatakan bahwa Ia menerima tugas sebagai YMT (Yang Menjalankan Tugas) Kaprogdi S1 PGSD dan akan mengutamakan penyelenggaraan perkuliahan (agar) tidak terganggu.

“Ada permintaan dari mahasiswa agar beliau (Naniek—red) tidak terjadwal dalam perkuliahan pada Raker 10 Agustus 2009. Saya lebih memperhatikan mahasiswa dan tidak mau mahasiswa dirugikan,” kata Nabisi Lapono, Kaprogdi S1 PGSD sekarang.

“Sampai saat ini, tidak ada seorang mahasiswa pun baik secara pribadi maupun HMP, yang menghubungi saya untuk menyampaikan keluhan-keluhan itu. Kalau memang benar ini terjadi itu sikap tidak fair dong,” timpal Naniek.

Dia sangat menyayangkan dan prihatin melihat beberapa sikap mahasiswa calon guru SD yang tidak terbuka dan tidak berani bertanggung jawab.

Ia menambahkan, juga ada beberapa mahasiswa yang datang kepadanya mengeluhkan perkembangan perkuliahan yang kualitasnya menurun, baik dari sisi kompetensi dosen maupun kualitas pembelajarannya, bahkan melihat situasi hubungan antar dosen yang tidak kondusif.

13 thoughts on “Kemelut PGSD”

  1. FKIP poenya says:

    Coba tanya dengan mahasiswa bukan sebagai wartawan tapi lebih sebagai teman…..gila aja, buanyak banget keluhan mereka dari A sampai Z terkait cara mengajar beliau saat di kelas…….. tapi ya coba diklarifikasi dulu, jangan2 kami salah menginformasikan…heheheheehh

  2. schape09 says:

    ada yang komentar? Sepi banget?

    Sepertinya, harus ada ketegasan sikap dari pimpinan universitas. Atau, saya lebih senang bila mahasiswa memberikan satu posisi tawar dengan keterbukaan sikap yang perlu diaktualisasikan secara nyata.
    Bukannya tidak setuju dengan sikap pihak yang dipinggirkan, namun harus diakui bahwa orang yang dekat kekuasaan biasanya lebih arogan dan mau menang sendiri. Heran, ada apa dengan mereka?

    Saya lebih sepakat kalau ada sikap seperti Socrates yang dengan penuh percaya diri meminum racun (karena dihukum), tapi menitipkan pesan kepada muridnya agar membayarkan pajaknya. Dia mati sebagai Ksatria !!!
    Bangsa ini terkenal dengan keramahannya, tapi terkenal juga dengan ketidaktahumaluannya.

    Jadi, saya berharap mahasiswa FKIP punya kedewasaan dengan melakukan keputusan, terima kenyataan, atau berani melakukan terobosan?
    It’s all about you….

  3. BoQ says:

    Peraturan 1
    Pimpinan selalu benar

    Peraturan 2
    Kalo pimpinan salah,ingat peraturan 1

  4. PR1TA says:

    mohon masalah ini dikawal terus dari civitas akademika, khusus FKIP (tdk terbatas PGSD. setuju dg Scape9 bhw pimpinan hrs tegas dan transparan dalam penyelesaian kasus ini. karena sdh ada audit yg diusulkan YPTKSW, dan kalo pimpinan UKSW yg baru menginginkan penyelesaian kss ini bisa dilakukan audit yg baru atas pengelolaan keuangan.

    masalah ini selain hrs diselesaikan scr transparan, juga dibutuhkan obyektifitas dari civitas akademika khususnya pimpinan UKSW. sekaligus menjadi entry point untuk membenahi pengelolaan keuangan UKSW. tanpa transparansi dan akuntabilitas maka akan melahirkan isu2 miring dan mungkin diskriminasi dan keputusan yg tidak adil.

  5. PR1TA says:

    tambahan:
    penyelesaian kasus ini dengan tuntas dan tegas akan menunjukkan komitmen pimpinan UKSW baru atas pengembangan moralitas civitas akademika dalam menjalankan tri dharma perguruan tinggi

  6. Obed says:

    lagi-lagi terjadi, dimana saat ada kepentingan modal dan besar pasti ada saja berbagai intrik dan konflik. biarlah kasus ini terselesaikan dengan benar dan akar masalah dapat diketahui dengan jelas.
    kedepan memang harus ada perbaikan ‘aturan’ dan ‘administrasi’, memang dua hal itu yang saya rasa sejak dulu memang belum baik terjadi di FKIP.

  7. Naniek says:

    Belajar di Perguruan Tinggi adalah belajar untuk melihat sesuatu secara obyektif, tanpa dipengaruhi oleh perasaan subyektifitas.
    Tataplah fenomena yang ada secara obyektif dan berpikir secara positif. Jika ada hal-hal negatif, bicarakan secara dewasa, dan komunikasikan dengan baik, sehingga melihat suatu masalah secara bijak.
    Syalom.

  8. lius says:

    Gmn kbr Kasus ini skrg? udah klar? Semoga Saja UKSW msh Anti KKN, klo salah ya salah, klo benar ya benar…Itu aja KO repot..

  9. Hans Cm says:

    ” dengan terpaksa dan takut, uang titipan itu pun diterima” ……………..”Sedangkan sisa 68,85 juta, dipergunakan sebagai pinjaman sementara untuk pelaksanaan program pemerintah Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), sesuai kesepakatan antara Naniek dan Slameto (Kaprogdi Pendidikan Jarak Jauh). “Waktu itu proposal belum ada dan program harus jalan,”……..

    sengaja sy Copy beberapa ucapan diatas, tujuannya agar kita lebih melihat apakah Ibu Naniek Di Zolimi oleh Pimpinan UKSW…….ataukah sdh sepantasnya Ibu Naniek di berhentikan agar tidak menjalar kepada oknum2 yang lain di UKSW.

  10. nina says:

    saya salut sama mahasiswa yang meliput kasus ini, jarang sekali kasus seperti ini bisa dikorek oleh mahasiswa..jangankan dikorek..tahu aja sudah untung…!!!
    apalagi dengan birokrasi UKSW yang sy nilai terlalu rumit dan terkesan “bertele-tele”.

    buat Daniel,kawal terus kasus ini..karena bisa jadi kasus ini dijadikan satu “kambing” ketika pergantian kepemimpinan di UKSW. Lihatlah siapa yang pro siapa dan siapa yang kontra.

    kasus ini bisa jadi “api” yang membatasi hubungan antara pimpinan terdahulu dan pimpinan sekarang.

    salam,

  11. eks mahasiswa says:

    ” dengan terpaksa dan takut, uang titipan itu pun diterima” ……………..”Sedangkan sisa 68,85 juta, dipergunakan sebagai pinjaman sementara untuk pelaksanaan program pemerintah Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), sesuai kesepakatan antara Naniek dan Slameto (Kaprogdi Pendidikan Jarak Jauh). “Waktu itu proposal belum ada dan program harus jalan,”……..

    kalo takut kok yo pake acara minjem segala sih bu??

  12. susi hartono says:

    Sebagai salah satu lulusan PGSD/FKIP saya prihatin dengan geger ini.Ke depan prodi ini harus lebih profesional dan transparan dalam manajemennya. Prof Lobby & Prof Nabisi petik hikmah dan perbaiki kondisi ini secepatnya agar PGSD dapat bener2 menghasilkan guru 2 yg profesional dan peka jaman

  13. x says:

    Saya rasa sudah jelas siapa yang salah. Teman-teman mahasiswa tidak bodoh: kalau sampai tidak mau diajar pasti ada sebabnya. Patut dipertanyakan bentuk ‘laporan’ (yang menurut saya bukan laporan yang sesungguhnya) dari Ibu Naniek. Kenapa kok setornya tiga kali? Kenapa kok tidak kunjung lapor setelah sekian lama?

    Penulisan artikel ini bagus: informatif dan berimbang, tidak seperti artikel2 yang lain yang ada di Scientiarum yang pada umumnya kurang obyektif dan tendensius.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *