Menegaskan Kembali Komitmen UKSW Sebagai Universitas Advokasi

Browse By

Judul di atas menjadi refleksi saya pada dies natalis UKSW ke-53, di tengah derasnya harapan berbagai perguruan tinggi Indonesia untuk menjadi universitas riset. Saya tidak melakukan pemisahan (tegas) antara advokasi dan riset, yang sebenarnya merupakan dua dari tiga peran yang diemban perguruan tinggi dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi — selain pengajaran. Saya hanya mencoba “menebalkan” komitmen yang menjadi watak dasar perguruan tinggi dalam menjalankan perannya di masyarakat. Artinya, pertama, karena Tri Dharma Perguruan Tinggi sudah meniscayakan melakukan advokasi melalui (program) pengabdian masyarakat, maka kemungkinan besar advokasi sudah dilakukan dalam peran UKSW selama ini.

Kedua, peran untuk melakukan advokasi melalui pengabdian masyarakat dalam konteks UKSW hari ini perlu direvitalisasi terkait dengan visi UKSW. Adapun visi UKSW adalah: [1] menjadi universitas scientiarum untuk pembentukan persekutuan pengetahuan tingkat tinggi yang terkait kepada pengajaran kebenaran berdasarkan pada realisme Alkitabiah; [2] menjadi universitas magistrorum et scholarium untuk pembentukan minoritas berdayacipta bagi pembangunan dan pembaharuan masyarakat dan negara Indonesia; [3] menjadi pembina kepemimipinan untuk berbagai jabatan dalam masyarakat (termasuk gereja) yang sedang membangun; [4] menjadi radar dalam situasi perubahan kebudayaan, politik, moral, dan rohaniah, yang mensinyalir, mencatat, dan mengikuti perubahan-perubahan itu guna menjadikannya obyek atau sasaran pembahasan dan penelitian; dan [5] menjadi pelayan dan lembaga pendidikan pelayanan (diakonia) sepanjang masa, mencakup kritik yang konstruktif serta informatif kepada gereja dan masyarakat terhadap keadaaan masyarakat dimana masih terdapat kemiskinan, ketidakadilan, ketidakbenaran, dan ketidakdamaian.

Visi UKSW mengantarkan sivitas akademika untuk menjalankan relasi dengan masyarakat sebagai pemimpin, radar, dan pelayan. Tentunya dalam berperan tersebut, UKSW memunyai karakteristik yang menjadi pembeda yaitu creative minority, kelompok pemimpin-radar-pelayan yang berdayacipta. Visi UKSW meniscayakan untuk menjalin hubungan dan memainkan peran yang kreatif untuk memindai perubahan, sekaligus menempatkan diri sebagai pelayan yang kritis-konstruktif terhadap keadaan masyarakat yang mengarah pada proses-proses “dehumanisasi”.

Pengabdian masyarakat perlu mendapat pemaknaan baru sebagai advokasi dalam hal: [1] melakukan pendampingan yang memberdayakan atas kondisi masyarakat; [2] menjadi bagian di antara riset dan (bahan) pengajaran yang menempatkan advokasi sebagai riset (partisipatoris) dan studi kasus untuk menajamkan topik pengajaran di kelas. Dengan memosisikan advokasi sebagai penajaman Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka keterkaitan perguruan tinggi dan masyarakat dapat bertimbal balik.

Ketimbalbalikan ini akan membongkar stigmatisasi perguruan tinggi sebagai menara gading yang seolah-olah dunianya berbeda dengan yang terjadi dan dialami masyarakat. Kontribusi berwatak solusi atas permasalahan-permasalahan konkret yang dihadapi oleh masyarakat menjadi tantangan perguruan tinggi saat ini. Permasalahan ini sering membutuhkan solusi kekinian dan pendampingan untuk menawarkan pendampingan untuk mengatasi masalah tersebut. Sheila Espine-Villaluz memberikan definisi advokasi sebagai aksi strategis dan terpadu yang dilakukan perorangan dan kelompok untuk memasukkan suatu masalah (isu) ke dalam agenda kebijakan, mendorong para pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan membangun basis dukungan atas kebijakan publik yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Berdasarkan definisi tersebut, advokasi sebenarnya membutuhkan peran aktif perguruan tinggi untuk membantu mengagregasi kepentingan masyarakat, termasuk memetakan permasalahan yang dihadapi dan menentukan langkah strategis dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan tersebut dalam suatu kebijakan publik. Peran aktif tersebut menempatkan perguruan tinggi menjadi agen sentral perubahan yang mengimplementasikan pengetahuan dengan permasalahan aktual di masyarakat.

Dalam konteks demikian, reposisi peran UKSW yang mendasarkan diri pada visi UKSW menemukan relevansinya. Advokasi menjadi “jembatan aktualisasi” visi UKSW yang secara sadar menempatkan citra diri ke depan sebagai creative minority, dalam mengawal pembangunan dan perubahan masyarakat Indonesia. Menjalankan kegiatan advokasi akan menempatkan sivitas untuk menjadi pemimpin dalam membantu mengawal atau mendampingi masyarakat memberdayakan dirinya. Advokasi yang baik adalah ketika masyarakat yang didampingi menjadi berdaya, dimana masyarakat mengalami transformasi pengetahuan dalam memandang masalah dan solusi yang diajukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Advokasi masyarakat akan menuntut UKSW untuk aktif memantau bentuk-bentuk perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Pemantauan ini menjadi sarana komunikasi imajiner antara pemikiran yang dipelajari dengan kondisi masyarakat yang terjadi atau terbentuk sebagai konsekuensi pembangunan yang dilakukan. Komunikasi yang terbangun membutuhkan daya kritis dalam memahami kondisi masyarakat dengan segala dinamikanya. Pemikiran dan daya kritis yang melekat di dalamnya akan membentuk ijtihad intelektual dalam mencoba memberikan solusi — meski, pada tahap awal, solusi yang ditawarkan masih dalam tataran pemikiran (teoretis). Dan pemikiran tersebut membutuhkan wahana pengujian untuk mengetahui daya solutif yang terkandung dalam ide-ide yang ditawarkan.

Dengan membumikan pemikiran sebagai hasil daya kritis atas pembacaan fenomena kemasyarakatan, maka nurani intelektual dapat terdorong untuk bergerak. Dorongan untuk bergerak, selain mencari ruang untuk mendiseminasi pengetahuan hasil buah pikir intelektual, juga dapat menjadi wahana aktualisasi visi UKSW. Pembumian pemikiran dan ruang diseminasi pengetahuan tidak menempatkan intelektual menjadi “tuan” atas masyarakat, melainkan harus mau mengabdikan dirinya dengan segala pemikiran dan pengetahuan yang dimiliki kepada masyarakat. Di titik inilah perwujudan pengabdian masyarakat menemukan bentuknya, dimana pengabdian diartikan menjadi abdi masyarakat.

Abdi menjadi nama lain dari pelayan. Pilihan atas terminologi itu mempunyai konsekuensi, yaitu pelayanan atau pengabdian yang diberikan tidak mengharapkan imbalan atau kontraprestasi, kecuali hasil uji dari pengetahuan yang “ditabur” dan masyarakat yang berdaya karena pengetahuan yang diperoleh. Intelektual di perguruan tinggi yang mengamalkan pengetahuan untuk memberdayakan (bukan memperdayakan) masyarakat akan berjuang untuk mencari solusi atas kemiskinan, ketidakadilan, ketidabenaran, dan ketidakdamaian. Namun terkadang terjadi, intelektual atas nama pengabdian masyarakat memperdaya masyarakat dengan program-program yang tidak memberdayakan. Program-program didesain seolah-olah mengabdi, namun sebenarnya hanya bagian dari kegiatan proyek penelitian yang mendapatkan bantuan dana dari lembaga tertentu.

Menjadi pelayan tidak menempatkan dirinya untuk berniat mengambil apapun dari masyarakat, melainkan memberi dengan ketulusan agar masyarakat menjadi “tuan” dalam mengembangkan aktivitas keseharian. Hasil yang diperoleh sebagai intelektual-pelayan adalah pengetahuan yang didasarkan pada kondisi senyatanya dengan dinamika perubahan yang terjadi. Pengetahuan ini kemudian dikonseptualisasikan dalam bentuk abstraksi dari ide atau gagasan yang berasal dari dinamisasi kemasyarakatan. Advokasi akan meniscayakan dialektika antara pengetahuan hasil buah pikir dan pengetahuan dari pengalaman masyarakat yang mendorong terjadinya pengetahuan kekinian, yang didasarkan pada perubahan-perubahan masyarakat.

Advokasi, yang bisa menjembatani perguruan tinggi dan masyarakat, dapat menjadi penggerak bagi gagasan untuk membentuk universitas riset. UKSW yang menginginkan dirinya sebagai perguruan tinggi yang berorientasi pada riset dan visi yang sudah ditetapkan, membutuhkan langkah-langkah penyeimbang dalam membentuk persekutuan pengetahuan tingkat tinggi yang terkait kepada pengajaran kebenaran berdasarkan realisme Alkitabiah. Dalam situasi yang demikian, advokasi sebagai bantuan kepada publik dalam bentuk ide, pemikiran, atau gagasan konstruktif dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dan mendorong penempatan masalah yang dihadapi dalam kebijakan publik.

Advokasi akan mendorong terbentuknya masyarakat intelektual yang ber-participatory research, yaitu dengan terlibat aktif memberikan solusi yang konstruktif dari masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, penelitian yang dihasilkan memberikan ruang pemberdayaan masyarakat, dan tidak sekadar memberdayakan peneliti dengan hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan.

UKSW perlu menyandingkan keinginan menjadi universitas riset dengan kegiatan advokasi kepada masyarakat. Penyandingan ini menjadi upaya untuk membangun aktualisasi visi UKSW dalam berkontribusi bagi Indonesia, sehingga UKSW menjadi bagian dari solusi masalah kemasyarakatan dan berkontribusi dalam mengawal perubahan masyarakat dari hasil pembangunan.

Yakub Adi Krisanto, dosen Fakultas Hukum

4 thoughts on “Menegaskan Kembali Komitmen UKSW Sebagai Universitas Advokasi”

  1. Neil says:

    Mas Yakub,

    Terima kasih atas rangsangan intelektual dan pesan moralnya. Berikut tanggapan saya.

    Pertama, sekalipun merumuskan agar UKSW aktif memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat, semoga dan saya yakin Mas Yakub tidak berarti menyarankan UKSW take over tanggung jawab dan kemampuan masyarakat untuk (ikut) menyelesaikan sendiri permasalahan2nya (= masyarakat menjadi tuan). Maksud saya, yang diberikan lembaga seperti UKSW lebih kepada rangsangan2 kepada masyarakat yamg memampukan mereka untuk deal dengan berbagai masalahnya. UKSW tampaknya tidak konsepsikan mas Yakub sebagai semacam sinterklas, yang bagi2 solusi sebagai “hadiah” yang rentan menciptakan relasi ketergantungan. Tentu ini juga tidak berarti lalu UKSW bebas ongkang-ongkang kaki.

    Kedua, relasi give and take pasti terjadi. Jadi, pasti ada sesuatu yang kita harus “diambil” dari masyarakat. Riset bagaimana pun akan “mengambil sesuatu” dari masyarakat, bahkan riset yang condong ke arah partisipasi masyarakat ikut mengonstruksi pengetahuan dipastikan akan “mengambil” buah pikir, rasa, dan perbuatan di masyarakat ke ranah ilmiah. Saya kira, rumusan “tidak mengambil apapun dari masyarakat” tidak dimaksudkan untuk membatasi tafsiran seperti yang saya buat. Namun, jika kita pakai saja hukum konversi energi, maka jika ada sesuatu yang diambil, apa yang diberi untuk menjaga keseimbangan.

    Nah, mengambil dan memberi ini kembali saya tempatkan dalam kacamata pandangan pertama di atas, kecenderungan posisi menjadi fasilitator atau enabler. Kita bisa saja “mengonsumsi” segala bentuk keterangan dari masyarakat (tentu dilakukan dengan pemenuhan prinsip2 etika riset) untuk membuahkan gagasan2 segila apapun untuk dikembalikan kepada masyarakat (“difilter” sesuai konteks audience), tetapi baiklah kita memberi ruang kepada masyarakat untuk menentukan apa yang baik menurut mereka, setelah mereka distimulasi dengan berbagai gagasan yang bersumber dari riset perguruan tinggi. Jika pun harus “intervensi” secara lebih aktif, namun semoga tidak lupa untuk membangun kapabilitas masyarakat dan tahu kapan exit.

    Sekali lagi, terima kasih atas pandangannya yang sudah dibagi.

  2. saam fredy says:

    sayang YAK tidak jadi PR 3.

    salam,
    saam fredy

  3. rennypebrica says:

    smoga UKSW dapat berjaya

  4. M.Ber Makanan Berjalan says:

    mantap sekali tulisanya sangat berguna tapi sayang M.Ber Makanan Berjalan gak PERTAMAX

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *