Fakultas Kebebasan

Browse By

Ada satu lakon klasik yang belum usai dipentaskan di panggung sandiwara pendidikan kita sampai hari ini: dosen yang susah payah mengajar di depan, sementara mahasiswanya tidak memperhatikan; ada yang tertidur, sebagian merumpi, dan sisanya melamun sendiri. Ujung cerita ini biasanya mudah ditebak: sang dosen meledak, dan suasana kelas jadi tak enak. Proses belajar-mengajar (PBM) rusak.

Dalam satu kesempatan, lakon ini meluas. Ia tidak hanya dipentaskan di kelas, tetapi juga balairung sebuah universitas. Di sana kita saksikan, betapa geram para dosen melihat ratusan mahasiswanya mendengung bak lebah, sementara seorang peneliti tamu sedang memberi ceramah. Di sana tampak, seorang profesor yang beranjak, untuk membungkam dengungan mahasiswa dengan galak. Dengungan mengecil seiring kedatangannya, namun membesar seiring kepergiannya. Akhirnya, sang profesor tak jua kembali duduk di tempatnya semula.

Lakon ini, dan beberapa lakon lainnya lagi, membawa tuduhan-tuduhan sebagai konsekuensi. Mahasiswa dituduh tidak tahu etika karena ribut sendiri, lawan bicara tidak dihargai. Mahasiswa dituduh malas belajar dan tak tahu diri, kuliah mahal-mahal tidak diseriusi. Dan entah apalagi. Tuduhan-tuduhan ini sering dan terakumulasi, hingga akhirnya dinobatkan sebagai kebenaran hari ini: bahwa sebagian besar — jika tidak semua — mahasiswa memang malas belajar dan tak tahu diri. Maka esok, dan esok-esoknya lagi, lakon yang sama terulang kembali.

Namun marilah kita sedikit menghibur diri. Kita tahu bahwa kemalasan agak mirip dengan pengangguran, yang bisa direduksi dengan mengubah definisi. Kita akan temukan banyak sekali pengangguran jika definisi “bekerja” yang kita pakai adalah “melakukan kegiatan ekonomi minimal 35 jam dalam seminggu”. Namun jika kita ubah 35 jam ini menjadi hanya sejam dalam seminggu — seperti pernah dilakukan Badan Pusat Statistik pada 2008 — maka kita akan dapatkan angka pengangguran yang jelas lebih rendah.

Begitulah pula agaknya dengan kemalasan. Jika kita mendefinisikan “belajar” sebagai “kuliah minimal 16 SKS alias 48 jam seminggu dengan tatap muka kelas, baca buku, observasi lapang, menulis makalah, dan diskusi rutin sebagai instrumennya”, maka jelas kita akan temukan banyak sekali mahasiswa yang “tidak belajar”. Dan tidak belajar artinya malas, bukan?

Tetapi bolehkah kita coba, sekali ini saja, definisikan “belajar” sebagai yang lain? Sebagai “memahami apa saja”. Ikhtiarnya: dengan mengalami dan menalar. Kelas, buku, makalah, dan diskusi tidak haram sebagai instrumen, namun juga tidak perlu diwajibkan. Yang “apa saja” tadi ditentukan sesuai keinginan, dan tidak harus melulu ekonomi, psikologi, teknik, sosiologi, biologi, maupun yang sejenisnya. Bahkan dalam permainan pun kita bisa belajar. Ada teman sepermainan. Kita bisa bermain peran, hingga bermain cinta, dan memetik pelajaran.

Tetapi saya tahu kalau kaum akademisi, seperti misalnya di fakultas saya, Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB), mungkin akan mengatakan: “Bukan belajar seperti itu yang kami inginkan. Kami punya model belajar sendiri yang kami wajibkan, karena kami punya profil lulusan yang harus diwujudkan. Kalau Anda tidak cocok, silakan keluar! Toh, kami tidak pernah paksa mahasiswa untuk masuk dan bertahan.”

Argumen ini sepenuhnya benar. FEB dan, lebih umum lagi, UKSW memang punya profil lulusan yang harus diwujudkan. Profil tersebut dicita-citakan karena memang baik dan benar. Dalam usaha mencapai profil tersebut, sebuah model belajar-mengajar yang baku pun diterapkan. Mahasiswa diminta tertib aturan. Inilah yang diinginkan lembaga pendidikan.

Keinginan lembaga pendidikan dan keinginan mahasiswa, pada kenyataannya, hampir tak pernah sejalan. Maka terjadilah gesekan-gesekan. Dosen ingin diperhatikan, mahasiswa tak ingin memperhatikan. Dosen ingin mahasiswa aktif di kelas, mahasiswa tak ingin aktif di kelas. Dosen ingin mahasiswa kerjakan tugas, mahasiswa tak ingin kerjakan tugas. Dosen ingin mahasiswa rajin, ternyata mahasiswa cenderung malas.

“Kalau Anda tidak cocok, silakan keluar!”

Saya mungkin salah — dan saya memang sering salah. Hemat saya mengatakan, dalam kenyataan, tak ada satupun alasan yang memungkinkan kita untuk sepenuhnya berharap bahwa setiap mahasiswa yang diterima masuk ke sebuah universitas (atau fakultas), akan secara otomatis “kompatibel” dengan keinginan dan aturan universitas tersebut, dan jika tidak cocok silakan keluar. Tidak sesederhana itu. Perkuliahan nyata, yang saya anggap sebagai pasar berkomoditas pengetahuan, tidak sesederhana permainan berjumlah nol (zero-sum game) yang terlukis di buku-buku teks ekonomi. Perkenankan saya menyebut alasan-alasannya sejauh pengetahuan saya yang dangkal.

Pertama, sepengamatan saya yang terbatas tentang Satya Wacana, universitas ini sangat longgar dalam proses seleksi dan rekrutmen mahasiswa baru. Artinya, dari sejak awal, usaha UKSW untuk mencari mahasiswa yang punya keinginan dan kemampuan sesuai dengan harapan lembaganya memang kurang. Hampir seluruh pendaftar diterima. Rasionalisasi resminya, yang dulu cukup bergema, adalah universitas ini mampu “mengubah batu menjadi berlian”. Namun rasionalisasi tidak resmi mengatakan bahwa universitas ini butuh uang. Tentu saja ini tidak salah. Ini adalah hal yang sangat wajar bagi universitas yang tulang punggung pemasukannya dibangun dari uang kuliah, seperti UKSW. Dan karena hal ini pula, saya yakin UKSW tidak akan sampai hati mengatakan pada mahasiswa yang telah terlanjur masuk: “Kalau Anda tidak cocok, silakan keluar!” Saya percaya UKSW masih punya tanggungjawab moral.

Kedua, tidak ada jaminan yang rapat bahwa di sepanjang waktu studi, keinginan mahasiswa akan sejalan dengan keinginan universitas (atau fakultas). Saya mengerti bahwa tidak ada seorangpun yang bisa memuaskan keinginan semua orang, dan sampai yang sekecil-kecilnya, maka mari kita batasi pembahasan keinginan ini menjadi ihwal dua hal: apa yang ingin dipelajari, dan bagaimana ikhtiar yang ingin ditempuh untuk mempelajarinya.

Kita ambil contoh di Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Tidak semua mahasiswa fakultas ini sungguh-sungguh berminat untuk belajar ekonomi dan bisnis. Saya belum tahu persis perbandingan jumlah antara yang berminat dan tidak, namun selama bertanya soal alasan berkuliah di FEB, saya belum pernah menemui jawaban: “Oh, saya kuliah di FEB karena saya mencintai bidang ekonomi dan bisnis. Saya mencintai bidang ini karena saya tahu bahwa ilmu ekonomi punya kemanfaatan praktis dalam jangka pendek maupun panjang.” Sudah tiga tahun ini saya bertanya, dan jawaban-jawaban yang muncul masih juga berkisar di antara “mengikuti kehendak orangtua”, “ikut-ikutan teman atau pacar”, “tidak diterima di jurusan yang semula diminati”, “asal pilih jurusan”, “ingin mudah dapat kerja”, “ingin cepat kaya”, “prestise sosial”, dan sebagainya. Ada pula jawaban yang “idealis” namun, maaf, agak naif: “Saya ingin memajukan perekonomian bangsa.” Maju kemana? Hanya dijawab dengan cengiran. Ternyata mahasiswa ini bahkan tidak sempat berpikir untuk menjawab bahwa maju adalah bergerak ke depan.

Memang, tidak tertutup kemungkinan bahwa jawaban-jawaban tersebut akan berubah menjadi “lebih baik” seiring berjalannya proses perkuliahan. “Lebih baik” di sini berarti bahwa mahasiswa mulai mencintai bidang keilmuannya, karena tahu akan nilai kemanfaatannya dan secara sadar berkomitmen menerapkannya. Namun kalau kita mau berhitung lebih jauh, apakah jumlah mahasiswa yang membaik ini lebih banyak daripada yang memburuk? Seberapa besar kemungkinan untuk membaik ataupun memburuk? Mungkinkah di tengah-tengah waktu studinya, si mahasiswa menemukan minat baru pada bidang lain (misalnya, biologi dan sejarah) dan kehilangan selera sama sekali pada ekonomi? Atau, bagaimana bila, karena satu dan lain hal, minat si mahasiswa beralih sejenak ke bidang teologi, lalu kembali lagi ke ekonomi?

Persoalan tentang bagaimana kita belajar bisa jadi lebih rumit daripada persoalan tentang apa yang ingin kita pelajari, yang baru saja kita urai. Saya tidak yakin Anda masih berminat menyimak paparan saya. Jadi, agar singkat, saya ingin sekadar mengutip sebuah pepatah klasik bahwa “ada banyak jalan menuju Salatiga”. Ada banyak jalan menuju pemahaman, dan mungkin kita bisa saling berbeda dalam cara belajar. Ada yang senang belajar sendirian, ada yang berkelompok. Ada yang butuh bimbingan dosen, ada yang tidak. Ada yang terstruktur dan terjadwal, ada yang acaknya seindah fraktal. Tentu semuanya tidak salah karena setiap cara akan menghasilkan kekhasan ilmu dan ilmuwannya masing-masing. Pertanyaannya, apakah visi-misi dan profil lulusan sebuah universitas mampu (dan mau) mengakomodir kekhasan tersebut? Kalau kita di UKSW punya konsep visioner seperti universitas scientiarum dan universitas magistrorum et scholarium, juga konsep profil lulusan minoritas berdayacipta (creative minority), sejauh manakah konsep-konsep ini mampu mengakomodir karakter-karakter ilmu dan ilmuwan yang ada? Apakah, misalnya, untuk menjadi seorang dengan ciri minoritas berdayacipta, kita harus kuliah minimal 16 SKS alias 48 jam seminggu dengan tatap muka kelas, baca buku, observasi lapang, menulis makalah, dan diskusi rutin sebagai instrumennya?

Realitas penuh dengan kemungkinan yang berubah. Di sinilah sistem pendidikan kita ditantang untuk mengimbangi perubahan — termasuk perubahan keinginan mahasiswa dalam belajar.

Dalam hemat saya, UKSW perlu menyelaraskan keinginan lembaganya dengan keinginan mahasiswa. Penyelarasan ini sebaiknya dilakukan secara sistematis-partisipatif, dan bukannya insidental-koersif — seperti gaya sang profesor tadi. UKSW sebagai pionir sistem kredit semester (SKS) di Indonesia memang telah memberi banyak kebebasan belajar, dalam hal merancang jadwal dan pilihan matakuliah. Kami, mahasiswa, sangat berterima kasih atas hal ini. Namun kita juga sebaiknya ingat bahwa SKS dicetuskan pada 1975, dan tahun Masehi sudah mencapai angkanya yang ke-2010 sekarang. Ini berarti ada jarak 35 tahun, dan saya kira sepanjang rentang waktu tersebut ada perubahan konteks jaman yang cukup besar untuk kita perhitungkan ulang hari ini, di sini, dan begini.

Saya tidak hendak mengatakan bahwa SKS adalah sebuah konsep usang yang tak lagi relevan. Sama sekali tidak. Justru harus saya akui bahwa SKS adalah konsep brilian. Kalau tidak brilian, mengapa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu mau menerima dan menerapkannya dalam skala nasional? Saya hanya memandang, dalam rangka penyelarasan keinginan antara universitas dan mahasiswa, kita hanya perlu mengubah sedikit langgam kita ber-SKS yang sudah agak lama melembaga.

Perubahan ini perlu, meski bisa dianggap tidak terlalu penting dan mendesak. Saya mengerti bahwa di UKSW ada ribuan — bahkan mungkin jutaan — urusan yang jauh lebih penting dan urgen, ketimbang sekadar merembug dan menyelaraskan kehendak. Namun, jika kita semua berniat sama untuk mengakhiri lakon klasik tentang mahasiswa yang malas dan tak tahu diri, di sinilah kita semestinya bertolak.

Kita semua tahu bahwa manusia digerakkan oleh keinginan. Seringkali, keinginan ini irasional. Kita sebut irasional karena kita tak tahu apa yang mendasari sebuah keinginan. Ia muncul begitu saja. Kita ingin karena kita memang ingin. Seperti halnya banyak orang mengatakan: aku cinta karena aku memang cinta, dan tanpa alasan lain.

Namun terkadang, hingga batas-batas tertentu, kita bisa sadar dan tahu bahwa keinginan ternyata juga dipengaruhi oleh spekulasi nalar dan catatan pengalaman. Kita tahu garam dapat mengatasi hambar, dan sayur baik untuk kesehatan. Lantas kita berpikir untuk mengolah sayur dan garam menjadi masakan yang enak sekaligus menyehatkan. Timbul keinginan mencoba. Setelah dimasak, ternyata enak. Maka lain kali kita menginginkan masakan yang sama.

Kalau kita bisa memahami ini dengan mudah, mengapa tidak mencoba menerapkannya di dunia pendidikan? Salah satu keinginan terbesar manusia adalah keingintahuan. Dan mahasiswa juga manusia, bukan? Kalau kita bisa menemukan satu cara yang baik dan masuk akal dalam mengelola keingintahuan, tentu tak akan susah menggerakkan mahasiswa untuk belajar. Pada tahun 1968, dalam beberapa rapat bersama panitia kurikulum matakuliah dasar dan dewan pengajar Satya Wacana, Notohamidjojo sudah mengatakan, “Kita harus merangsang para mahasiswa melakukan independent studies.”

Saya percaya bahwa amanat Pak Noto ini sudah kita kerjakan. Saya tahu ada beberapa dosen (dan guru) yang sangat berdedikasi dalam memotivasi muridnya menggali pengetahuan. Namun mengapa kita masih temui banyak mahasiswa malas belajar? Apakah ini berarti mereka sama sekali tidak punya keingintahuan?

Mari kita lihat seorang anak kecil yang, dengan polos, mengajukan ribuan pertanyaan. Kita tidak pernah mengajarinya bertanya, namun ia dapat bertanya: “Apa ini? Kenapa begitu? Bagaimana kalau?” Tentu saja, kata-kata “apa”, “kenapa”, dan “bagaimana” kita ajarkan lewat bahasa, namun inisiatif untuk bertanya tetap datang dari si anak, bukan? Rasa ingin tahu adalah sesuatu yang memang lengket (inherent) pada manusia sejak masa kecilnya.

Namun kita tahu, seiring berjalannya waktu, anak-anak yang cukup beruntung secara finansial lazimnya dikirim orangtua mereka untuk belajar di sekolah. Dan di sinilah permulaan masalah.

Di sekolah, anak-anak harus berhadapan dengan sistem yang cenderung memaksakan pengetahuan ketimbang memuas keingintahuan. Seorang anak yang punya minat sangat besar terhadap sejarah politik, misalnya, dipaksa harus membagi perhatian ke subjek-subjek lain yang tidak dia ingini. Ini mengganggu konsentrasi. Sistem ini, maaf, begitu kaku dan intoleran dalam mengatur apa dan bagaimana seharusnya belajar. Ia mengasumsikan bahwa jika tidak diatur sedemikian, para siswa pasti akan bertindak liar — dalam arti negatif.

Saya tidak hendak menilai apakah sistem ini baik atau buruk, benar atau salah. Saya hanya melihat bahwa penerapan sistem seperti ini memiliki konsekuensi berupa pengingkaran aspirasi keilmuan yang terdapat dalam diri siswa secara alami. Keingintahuan murid tidak terwadahi.

Keinginan adalah energi. Dan dalam fisika kita mengenal sebuah dalil tentang kekekalan energi. Ia tidak diciptakan, juga tidak dimusnahkan. Ia hanya bergerak dari satu bentuk ke bentuk lain. Artinya, keingintahuan murid yang tidak terwadahi tidak akan hilang. Karena sistem yang ada tidak memberi kanal penyaluran, maka keinginan ini, energi ini, luber keluar memburu pelampiasan, apapun bentuknya. Mulai dari kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, tawuran, hingga obat terlarang. Studi intrakurikuler sendiri, pada akhirnya, hanya dianggap sampingan yang tidak menyenangkan.

Karena tidak menyenangkan, ia jadi membosankan. Maka wajar, jika kemudian banyak murid bermalas-malasan. Malas karena aspirasi keilmuannya telah diingkari. Malas karena sistem tidak manusiawi. Maka terjadilah, maaf, pembodohan. Dan bertahun-tahun kemudian, kita mendapati murid-murid ini duduk di bangku perkuliahan.

Di kampus, sistem sudah lebih longgar. Ia memberi kita lebih banyak kebebasan dalam belajar. Mahasiswa diasumsikan sebagai orang dewasa, dan karenanya, anggapan bahwa mahasiswa dapat melaksanakan pembelajaran mandiri pun diterima selaku benar (taken for granted).

Kalau boleh jujur, ada irasionalitas yang agak serius di sini. Bagaimana mungkin seseorang, yang baru saja mentas dari pembodohan selama 12 tahun di sekolah dasar dan menengah, bisa tiba-tiba kita asumsikan sebagai dewasa dan mandiri? Induksi manakah yang sanggup memberi pembenaran untuk hal ini? Maaf, saya tidak melihatnya sama sekali. Oleh sebab itulah, kita dapat dengan mudah menemukan kekecewaan-kekecewaan dalam diri mereka yang berasumsi.

Apakah ini berarti kita harus kembali kencangkan sistem — sebagai solusi?

Saya kira kembali mengencangkan sistem artinya sama dengan kembali ke sekolah menengah dan dasar, dimana aspirasi keilmuan kita teringkar. Mungkin, pertanyaan esensial yang mestinya kita jawab sekarang adalah: bagaimana caranya memulihkan aspirasi keilmuan setiap mahasiswa, yang sudah sekian lama teringkar dan terhilang?

Di sinilah kita perlu sadari bahwa aspirasi keilmuan adanya hanya di dalam diri kita sendiri. Rasa ingin tahu lengket pada diri setiap manusia, bukan? Ilmu tidak bermula dan berakhir dengan sebuah teks bacaan, atau diskusi, atau sebuah pengamatan lapang. Ilmu menempuh jalannya yang syahid dari sebuah keingintahuan yang satu menuju keingintahuan yang lain. Satu tanya terjawab, tanya yang lain muncul. Manusia menjadi makhluk peragu, sekaligus beriman — yang tidak selalu kepada Tuhan. Ilmu mengantar manusia kepada segala sesuatu atas dorongan keinginan.

Maka penyelidikan paling awal dari ilmu seyogianya memang bertolak pada tiga hal: apa yang ingin diketahui (ontologi), bagaimana ingin mengetahui (epistemologi), dan apa manfaat yang ingin direngkuh setelah mengetahui (aksiologi). Ketiga hal ini bicara tentang keinginan. Namun di kampus, saya hampir tak pernah mendengar ketiga logi tersebut dipercakapkan mahasiswa secara otentik dalam semangat keilmuan. Hampir semuanya sintetik, berorientasi formal, semata-mata mengejar nilai dan gelar kesarjanaan. Kita hampir tak mengetahui keinginan dan hasrat keilmuan kita sendiri, dan karena itulah aspirasi keilmuan kita mati.

Gnothi sauton, kata satu kebijaksanaan kuno Yunani. Artinya, ketahuilah dirimu sendiri. Mengetahui diri sendiri berarti juga mengenali keinginan, keingintahuan, untuk menjawab ketiga logi tadi. Dimanakah bakat kita, dan apakah sebenarnya yang kita minati?

Mungkinkah di sini kita membutuhkan psikologi, atau bantuan seorang konselor? Konseling tidak menemukan diri seseorang, namun dapat membantu seseorang untuk menemukan dirinya sendiri. Menemukan diri. Sepertinya setelah pembodohan 12 tahun, hasrat dan keinginan kita hilang tertimbun berbagai mitos sosial dalam berbagai definisi dan konstruksi. Kita hilang diri. Maka wajar jika banyak mahasiswa tak tahu diri.

Lebih jauh lagi, penemuan diri membutuhkan tidak hanya waktu dan psikologi, tetapi juga sistem yang mewadahi. Saya kenal dengan seorang mahasiswa ekonomi, yang setelah beberapa waktu, mendapati diri lebih berminat pada sejarah dan biologi, juga teknologi informasi. Lantas apa solusi? Pindah jurusan? Tidak sesederhana yang disangka orang. Karena bingung dan sendiri, mahasiswa ini akhirnya memutuskan untuk tetap belajar ekonomi, walau hanya dengan setengah hati.

Saya mengangankan sebuah sistem pendidikan yang mampu menjawab hal ini. Sebuah tempat belajar yang memungkinkan penyaluran segala minat secara fleksibel, sehingga mahasiswanya dapat belajar dengan sebulat hati. Gagasan ini jauh dari sempurna, dan belum akan sempurna sampai Anda pun turut memberi kritik dan visi.

Dahulu kala, Notohamidjojo pernah menulis, “Kita harus merangsang mahasiswa melakukan independent studies. Kita dapat memberikan waktu tertentu bagi studi sendiri itu: membaca kepustakaan, melakukan penelitian, melaksanakan tugas. Independent studies disimpulkan dalam penulisan paper atau karangan. Para pengajar dapat mempergunakan methode ini untuk memperkuat tanggungjawab mahasiswa dan untuk memperoleh keterangan-keterangan yang berharga.”

Maka hari ini saya bermimpi. Akan ada sebuah tempat belajar alternatif di UKSW yang memfasilitasi studi lintas disiplin ilmu (interdisciplinary studies). Mahasiswanya tidak perlu dikuliahi, namun harus diberi akses tak terbatas ke seluruh sumberdaya pengetahuan universitas: mulai dari koleksi perpustakaan, koneksi internet berkecepatan tinggi, basis data pusat-pusat studi, hingga sudut paling terpencil dari otak seorang profesor. Semuanya harus membuka diri terhadap mahasiswa yang berinterogasi. Hasil interogasi ini dapat dilaporkan dalam bentuk makalah, atau esai, yang kemudian diseminarkan dan dipublikasikan. Dalam studi-studi teknik terapan, hasil interogasi ini mungkin saja berbuah penemuan, atau pengembangan, yang kemudian dipatenkan dan dikomersialkan.

SKS tetap kita hormati. Kita memang masih membutuhkannya, namun tidak dalam langgam klasik yang menyatakan bahwa 1 SKS setara dengan 1 jam tatap muka di kelas, 1 jam tugas terstruktur, dan 1 jam belajar mandiri. Berikan saja jatah 3 jam itu kepada mahasiswa untuk diatur sendiri. Kita tentu masih bisa menetapkan jumlah minimal SKS sebagai syarat kelulusan, seperti misalnya 144 SKS untuk sarjana strata satu. Namun subjek-subjek apa yang hendak diisikan ke dalam 144 SKS tersebut sebaiknya diserahkan penuh kepada mahasiswa. Maka, misalnya, seorang mahasiswa yang memiliki ketertarikan pada bidang fisika dan teologi (atau ekonomi dan antropologi), dapat menentukan porsi konsentrasinya terhadap dua subjek tersebut dengan leluasa. Keleluasaan menimbulkan kenyamanan. Dan hanya dalam keadaan nyamanlah kita bisa optimal belajar.

Pada akhirnya, penggunaan kebebasan ini perlu menyertakan kedewasaan. Dan seseorang yang baru mentas dari pembodohan sistematis selama 12 tahun tidak membutuhkan lebih banyak dari sebuah bimbingan intensif. Artinya, setiap mahasiswa memerlukan satu mentor pribadi. Mungkin kita selama ini mengenalnya dengan istilah “dosen wali studi”, namun nyatanya tidak setiap dosen mampu menjadi wali. Satya Wacana punya jurusan Bimbingan dan Konseling yang, saya tahu, cukup disegani. Mungkinkah diberdayakan untuk tujuan ini?

Satria Anandita, mahasiswa Program Studi Ilmu Ekonomi

16 thoughts on “Fakultas Kebebasan”

  1. Winarto says:

    Hmmmm

  2. visimaster says:

    amin, sekedar usul, mungkin perlu diberikan 1 semester bebas untuk lulusan smu mengenal dan memahami universitas dengan semua elemen di dalamnya. Secara teknis seperti test drive sebelum beli mobil

  3. STR says:

    @ Winarto: Hehehe..

    @ visimaster: Makasih inputnya, Mas Didik. Ide satu semester bebas itu oke juga. Mungkin masa orientasi selama ini kurang panjang ya..

  4. Neil says:

    Sat, bertanya, mengapa anak saya yang kelas 4 SD begitu getol membaca, sekalipun materi belajar datang dari gurunya? Setiap pagi kalau ngantar dia ke sekolah, rajin sekali dia celoteh apa yang dipelajarinya di sekolah. Kemarin dia baru cerita soal early explorers di Australia, seperti Abel Tasman. Malah, dia tanya saya soal keberadaan pembajak di perairan Indonesia di zaman itu dan jelas saya tidak tahu. Ini soal antusiasme belajar dan menggeluti pengetahuan.

    Atau, mengapa juga mahasiswa2 asal Indonesia yang biasa didikte gurunya sewaktu SMA, kini di Macquarie atau universitas lain di Australia atau negara lain mau tidak mau ya jadi atau harus rajin ke perpus? Saya punya teman gereja anak dari Surabaya dan kadang dia ceritakan usaha keras yang harus dia lakukan. Mereka toh juga disodori dengan kurikulum tertentu, dengan electives yang terbatas, sejauh yang saya ketahui dari usulan kurikulum beberapa Depts.

    Itu cuma contoh2, dari konteks yang berbeda. Namun, something is missing dari idemu, apalagi jika kita mau lakukan analisis lebih mendalam soal kompatilibitas banyak aspek dengan gagasan memerdekakan itu. Harus dicatat bahwa saya juga pendukung gagasan kemerdekaan belajar, tetapi rasanya kita harus mendiskusikan dengan cukup hati-hati. Di samping itu, pada level tertentu, seperti pendidikan tinggi, pendekatan disipliner (bidang ilmu) pun diperlukan karena yang akan dihasilkan di antaranya adalah spesialis bidang. Karena itu, yang ingin berkecimpung di dunia ekonomi (entah mau jadi akademisi, konsultan, praktisi) ya tuntutan pengetahuan yang cukup tentang disiplin ilmu ekonomi diperlukan.

    Dahulu dalam diskusi kita berdua, saya memegang asumsi bahwa ketika menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi, Progdi Manajemen (sejak mendaftar sudah demikian), itu sudah pilihan si mahasiswa (terlepas dari pertimbangan2 memilih). Jadi, kita tidak bisa berasumsi mahasiswa belum memilih. Ini keliru, kalau pakai logika sistem pendidikan di Indonesia (tadi, sejak mendaftar mahasiswa sudah memilih).

    Paling tidak ada 2 opsi untuk hadapi masalah “mu”, menurut saya. Pertama, rombak sistemnya, atau terima alternatif, yakni ambil model pendidikan bachelor-nya Amerika. Mahasiswa masuk jadi mahasiswa universitas, bukan Fakultas bahkan Progdi. Baru tahun ke-3 mereka memilih major, itupun bisa double-major, bahkan tripple bagi yang super dan multi-minat. Dengan begitu, setelah 2 tahun pertama menguji-coba minat dan tahu seluk beluk ilmu-ilmu dasar, baru mahasiswa memilih. Namun, ini bukan tanpa kekurangan, apalagi kalau kita pakai logika pendidikan gaya Indonesia yang makin terspesialisasi. Model Amerika ini sangat mengedepankan generalisasi kemampuan dasar. Mereka mengikuti perspektif liberal arts yang diwarisi sejak dahulu kala.

    Opsi kedua adalah, kalaupun tetap sejak masuk sudah memilih Progdi, maka kurikulum di setiap progdi harus cukup “ramping”, focus pada core courses dan sejumlah electives dalam bidang itu, dan membuka lebih banyak electives lintas bidang. Ini kembali mengadopsi pendekatan inter/multi-disiplin, walau mungkin porsinya tidak sebanyak model Amerika tadi. Note: coba cek di situs2 yang menjelaskan soal komponen general education (mata kuliah umum, yang lintas bidang keilmuan) di kurikulum Amerika. Kalau tidak salah, itu bisa mencapai 50%.

    Gagasan multidisciplinarity pernah kami angkat dalam review kurikulum FE tahun 2006/7. Itu di antaranya menghasilkan model pilihan2 minor di luar FE. Namun, posisi dasar logika kurikulumnya masih berpusat pada kurikulum internal progdi2 yang menurut saya masih cukup gemuk. Namun, we could not do more.

    Saya kira untuk merubah kurikulum dalam konteks lingkungan yang berubah, akademisi di UKSW perlu duduk lebih serius mereview banyak aspek dari perubahan yang sedang terjadi, bukan cuma pada konteks kita di Indonesia, tetapi di level kawasan terdekat, bahkan global. Apa artinya menjadi seorang sarjana atau orang terdidik di era seperti sekarang dan ke depan.

    Namun, sekali lagi, solusinya tidak bisa cuma konten (apa mata kuliah yang dipilih, lalu terkait dengannya, siapa yang menentukan), tetapi proses pendidikan itu sendiri. Dan, saya sudah menyoal cukup banyak isu-isu proses dan mengundang terjadinya reformasi pedagogis di UKSW.

    salam

  5. STR says:

    Pak Neil,

    Trims komentarnya. Dua opsi itu sangat baik dan realistis untuk diwujudkan, ketimbang imajinasi saya soal “Fakultas Kebebasan” yang gak jelas dan mengawang-awang. Haha..

    Berarti “akademisi UKSW” itu perlu duduk lebih serius dan tidak main-main lagi, bukan? Hehe..

  6. Neil says:

    Sat, yang saya senang adalah bahwa “mahasiswa menggugat”. Dan, gerakan ini harusnya makin diperluas dan dengan frekuensi yang menaik. Kalaupun karena dengan menyarankan ini saya disebut provokator, ya saya akan dengan gembira menerimanya.

    Soal dua opsi itu, kendala paling besar bagi kita sebagai lembaga adalah tidak ada kepercayaan diri untuk menjadi universitas yang otonom. Ingat kasus trimester kan, dengan dalih “melanggar” aturan, UKSW takut melakukan sesuatu secara mandiri yang memungkinkannya lebih jauh untuk bereksperimen dengan pilihan2 lain, selain apa yang selama ini sudah jadi resep generik di Indonesia. Padahal, sikap tidak otonom ini bertentangan dengan, pertama, strategik Dikti untuk mengotonomikan universitas, dan kedua, spirit universitas ini. Percaya saya, jika sikap “menghamba” aturan secara berlebihan tetap hidup di UKSW, tidak ada hasil apa-apa yang bakal kita capai. Tidak ada gunanya, misalnya, sejak 1980an di UKSW sudah didengungkan gagasan center of excellence. Apa yang mau excellence, lha dirinya sendiri takut dengan gagasan2 menerobos yang dimilikinya. Semua orang yang belajar tentang inovasi dan kreativitas tahu bahwa hukum utama organisasi atau orang yang inovatif adalah “langgar aturan”. Saya beri tanda kutip untuk kemudian tidak juga mengabaikan arti penting aturan.

    Kita masih doing business as usual. Coba liput saja seluruh kegiatan belajar mengajar kita hari-hari, lalu coba konstruksi sebuah cerita darinya. Apa kira-kira gambaran yang bakal ke luar? Jawabannya, ya seperti klaim-mu di alinea satu, lakon klasik, lagu lama. Jika di UKSW, dosen2nya gunakan buku teks yang sama dengan universitas standar di manapun, ngajarnya ya kira-kira sama saja caranya, lalu apa kira-kira yang membuat UKSW lebih unggul? Barangkali masih sedikit lebih baik kalau dosen2nya pendidikannya lebih bagus. Barangkali juga lebih baik kalau standards penilaian yang dipakai lebih tinggi. Barangkali juga karena mahasiswa yang masuk di sini lebih bagus kualitasnya. Namun, belakangan ini kita melihat banyak universitas mulai mendapatkan kesempatan yang sama mengirimkan dosen2nya studi S2 dan S3 ke luar negeri (karena ada dana dari Dikti). UKSW malah terhitung “malas” ngejar peluang ini. Kita juga tahu, banyak kompetitor baru yang juga menjadi makin sama baik atau lebih baik dari kita. Input mahasiswapun bisa disebut sama atau hampir sama, bahkan belakangan UKSW hampir2 cuma kebagian sisa. Tidak lolos SNPTN dan PTS terpilih lainnya baru lari ke UKSW. Dulu mahasiswa saya di salah satu mata kuliah melaporkan fenomena “baru banyaknya daftar ulang pasca pengumuman seleksi PTN, jelang berakhirnya masa seleksi di UKSW juga (sekitar Juni – Juli – Agustus). Lalu, bagaimana fenomena2 itu menjelaskan keunggulan ada di UKSW?

    OK, kita toh masih punya prestasi2 di dunia kemahasiswaan yang dalam beberapa tahun terakhir ini tampak cukup baik, misalnya dalam kompetisi robot, karya ilmiah/kreativitas mahasiswa. Namun, baiklah kita juga tiliki kemajuan di tempat lain, untuk membanding apakah kemajuan kita menunjukkan bahwa secara relatif kita masih lebih baik dari di tempat lain. Ini juga bisa menjadi satu liputan tersendiri bagi Scientiarum, kalau mau.

    Akhir kata, kembali ke soal kemerdekaan, kebebasan, otonomi, kita butuh mengekspresikan semua itu secara lebih baik. Semua bangsa ingin agar merdeka, untuk bisa menentukan nasib secara mandiri dan supaya bisa mencapai cita-cita hidup yang lebih baik. Dan, kebebasan kita untuk berkreasi dalam metode2 pengajaran dan pembelajaran kita tentu sangat dituntut. Dan di situ, saya kira universitas ini masih mandeg. Kalaupun ada kemajuan, tidaklah signifikan dibanding waktu dan potensi yang ada. Karena itu, ya memang tidak bisa main-main. Tidak ada kesempatan untuk main-main. Main-main or “die”.

    Lanjutkan gugatan2nya!!!

  7. STR says:

    Iya, pak. Sebaiknya memang kita mulai percaya diri, ketimbang terus-terusan percaya Dikti. Hehe..

    Kira-kira Rektor dan para pembantunya baca percakapan ini gak ya?

  8. pasha says:

    wah, kelamaan ya saya meihat artkel ini. menarik juga artikelnya, tapi saya mau katakan bahwa bagi orang indonesia belum dapat menilai kebesasan sebagai bagian dari hal yang baik yang dapat dipergunakan untuk pengembangan diri, tapi bagi orang indonesia kebebasan masih dinilai sebagai kekuasaan, dan kekuasaan itu akan digunakan untuk mengambil milik orang lain dan menginjak orang llain lewat kekuasaan, seperti yang telah dilakukan oleh para pemimpin kita saat ini di fakultas maupun aras universitas.

  9. Jessica says:

    Satria tetep aja kritis..
    hoho..

    Sebenarnya permasalahan “keingingan belajar”, “kemalasan” sudah bertahun-tahun terjadi..

    Sejak jaman SD kita (atau mungkin hanya saya) merasa semua harus diperintahkan guru. Saat tidak diperintah, saya tidak akan melakukannya.

    Masyarakat Indonesia seperti robot, yang kalau dipencet tombolnya baru bisa bergerak. Sudah tertanam sejak jaman nenek moyang (orang Indonesia cuma bisa nggih nggih”, makanya dijajah).

    Sekarang saya mengajar di SD…
    akhirnya saya temukan hal yang sama…
    Anak-anak harus didikte untuk melakukan hal yang diperintahkan gurunya…

    mau diubah?
    ok, saya coba..
    saya coba memancing keingintahuan anak-anak untuk menemukan sebuah jawaban..
    Sebagai contoh, saya sedang mengajarkan tentang “endangered animals”. Saya hanya menjelaskan apa itu endangered animals dengan memberikan 3 contoh hewan saja(1 hewan darat, 1 hewan air, dan 1 burung), dan saya suruh anak-anak menemukan yang lain. Tiap anak minimal 1 hewan darat, 1 hewan air dan 1 burung.

    Beberapa anak berhasil. Mereka mencari hewan langka yang lain melalui majalah. (fyi, mereka bisa dibilang anak orang kaya yang punya discovery channel di tv kabel di rumah mereka, yang nyatanya dapat membantu dalam pengembangan pengetahuan).

    Great!

    Tapi beberapa lainnya tidak menghasilkan satu pun..

    Bagaimana itu?

    Permasalahannya, anak-anak yang tidak menemukan itu memang tidak tertarik dan tidak ingin tahu tentang hewan-hewan langka itu, makanya tidak mencari.

    Apakah saya berhak mengatakan: “kalau tidak suka boleh tidak mengikuti pelajaran ini!” ?
    Saya punya beban moral sebagai guru. Setuju dengan STR, UKSW juga punya beban moral kepada mahasiswanya.
    Tapi apa pun yang saya lakukan (memaksa anak mengerjakan tugas), tidak akan membawa hasil maksimal. UKSW pun demikian, memaksa mahasiswa untuk duduk mendengar di kelas apalagi mencari tahu sendiri di perpus, tidak akan membawa hasil yang baik kalau mahasiswa itu memang tidak tertarik.

    Kesalahan tidak terletak pada sistem sekolah (atau UKSW) atau pun siswa (atau mahasiswa), kesalahan terletak pada pemrobotoan masyarakat yang terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu…

    Saya berharap murid-murid SD saya bisa berkembang menjadi manusia, dan bukan robot…

  10. STR says:

    @ pasha: Betul itu. Saya sepakat sekali. Jadi bagaimana caranya agar “orang Indonesia” yang kamu maksud itu bisa mulai “menilai kebesasan sebagai bagian dari hal yang baik yang dapat dipergunakan untuk pengembangan diri”?

    @ Jessica: Selamat sore, Bu Guru. 😀

    Salut buat usahamu mengubah dikte pengetahuan jadi sebuah pancingan. Kamu betul. Anak-anak yang tidak menemukan itu memang tidak tertarik dan tidak ingin tahu tentang hewan-hewan langka itu, makanya tidak mencari.

    Jika tidak ada tuntutan kurikulum, tentu kamu berhak mengatakan: “Kalau tidak suka boleh tidak mengikuti pelajaran ini!”

    Itu kalau tidak ada tuntutan kurikulum. Sayang kamu terikat oleh tuntutan kurikulum. Betul?

    Di Qaryah Thayyibah, sekolah alternatif yang terkenal itu, mereka menamai kurikulumnya sebagai KBK (Kurikulum Berbasis Kebutuhan). Jadi kalau siswa merasa tidak suka, tidak ingin, tidak butuh dengan satu subjek, ya subjek itu dengan segala hormat bisa ditengking keluar dari kurikulumnya. Siswa bisa menyusun kurikulumnya sendiri, yang sesuai dengan keinginannya, kebutuhannya. Di sana, setiap siswa bisa memiliki kurikulumnya sendiri-sendiri. Makanya, kita tidak akan temui anak malas belajar di sana. Kurikulum yang fleksibel dan membebaskan adalah jawabannya.

    Menurut kamu, jika kesalahan memang terletak pada “perobotan” masyarakat yang terjadi sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, apa sebab perobotan itu sendiri? Bagaimana perobotan itu bisa sampai terjadi? Lalu apa cara yang bisa kamu tawarkan untuk mengembalikan manusia yang sudah terobotkan itu menjadi manusia yang manusiawi lagi?

  11. Voltaire says:

    Mantapzzz bro..Lanjutkan….

  12. Neil says:

    @Pasha, Satria, generalisasi yang dibuat bisa jadi kebablasan, “…orang Indonesia..” Juga, penilaian pada konteks UKSW (… pimpinan fakultas dan universitas..) saya khawatir terlalu subjektif. Subjektivitas itu biasa, tapi subjektivitas seseorang perlu di-judge oleh yang lain untuk memungkinkan penerimaan sosial terjadi.

    @Bu Guru, saya kira berefleksi-lah secara kontinu terhadap apa yang sudah Anda lakukan dan dilakukan dan dicapai siswa2 Anda. Tindakan berefleksi ini adalah basis improvement dalam praktik pengajaran dan itu lazim dilakukan di mana-mana. Tidak ada perubahan yang terjadi dalam satu malam, apalagi sesuatu yang secara kultural/institusional sudah sedemikian kuat mengakar. Beda Anda (dan sekolah Anda dan masih banyak aktor sekolah formal lainnya) dari apa yang dilakukan kawan2 di Qaryah Thayyibah adalah institutional effects. Memang, QT dan sejenisnya sedang menjadi aktor pengubah (entrepreneurial actors) dalam konteks institusi pendidikan Indonesia. Namun, adopsi atau translasi di dalam konteks sekolah formal masih butuh waktu untuk bisa “sebebas” mereka. Paling tidak, jadilah guru yang melakukan tugas pengajaran berbasis scholarly teaching, ya tadi, dengan jalan rajin mengevaluasi dan menyempurnakan alias berefleksi.

  13. rennypebrica says:

    okey juga….

  14. moegi says:

    “Kita harus merangsang mahasiswa melakukan independent studies. Kita dapat memberikan waktu tertentu bagi studi sendiri itu: …..

    mohon penjelasan apa yg melatar belakangi frase diatas apajah karena mahasiswa lemah motivasi atau justru dosen yg hiperactive? atau kedua duanya bertemu. Hal ini menjadi aneh karena biaya untuk masuk PT mahal, “seharusnya” yang mau bayar mahal itu sudah tentu didorong oleh motivasi kuat. atau mungkin ada unsur lain ?
    terima kasih pak neil

  15. Pingback: Ruang Kelas Sebagai Laboratorium | Scientiarum
  16. Trackback: Ruang Kelas Sebagai Laboratorium | Scientiarum
  17. neil says:

    Mas Moegi,

    Sorry, tidak memantau dengan baik dan telah “menelantarkan” pertanyaannya. Namun, terima kasih pada Scientiarum yang merujuk pendapat saya yang diulas oleh mas Yesaya.

    Ada keanehan ya.. biasanya kalau orang membayar, apalagi mahal, maka dia pasti peduli dan menuntut. Itu biasanya motivasi sebuah seminar di kampus dipungut bayaran, katanya supaya partisipannya adalah mereka yang serius mengikuti. Namun, pandangan seperti itu hampir tidak berlaku dalam konteks perkuliahan di dunia pendidikan tinggi. Sekalipun bayar mahal, mahasiswa (sebagian?) condong senang kalau perkuliahan dikosongkan. Tugas yang banyak akan kurang disukai. Kalau bisa tidak ada kuliah, tidak ada tes, tetapi lulus mata kuliah, apalagi kalau nilainya bagus.
    Kuliah atau belajar menjadi sesuatu yang membebani, bukan menyenangkan. Itulah juga mengapa plagiasi merajalela. Ngapain capek-capek, tiru aja punya orang lain, toh nilainya sama (terutama bila dosen lalai membaca secara teliti, saking banyaknya tugas?).

    Bagi saya ada dimensi institusional di sana, sesuatu pandangan dan praktik yang sudah lama mengakar. Seperti itulah wajah pendidikan kita. Pendidikan bukan sesuatu yang mengasyikkan, menantang. Pendidikan membebani, menjemukan. Kalau pandangan dan praktiknya sudah demikian, ya pendidikan akan cenderung terus menjadi beban. Saking sudah mengakar, mengubahnya bukan hal yang mudah. Perlu kerja yang sangat keras dan sistematis untuk bisa mengubahnya.

    Pada dasarnya soal utama pendidikan, terutama di level pendidikan tinggi, adalah bagaimana (maha)siswa belajar. Karena dia belajar, makanya pada dirinya terjadi transformasi diri. Dia sendiri (tentu melalui fasilitasi proses-proses yang dirancang oleh atau bersama guru/dosen) lah membentuk dirinya menjadi orang terdidik. Sekalipun dibantu (oleh si guru/dosen, oleh literature), sang siswa menjadi pribadi yang cenderung otonom, dalam bersikap di dunia pengetahuan. Jadi, kita sedang bicara belajar sebagai proses transformasi seorang subjek, bukan bicara (maha)siswa hanya jadi objek atau korban pengajaran sang dosen. Di situlah kita menempatkan posisi independent studies sebagai satu di antara proses-proses belajar yang dapat memfasilitasi (maha)siswa menjadi seorang pembelajar yang mandiri, seorang k0-kostrukstor pengetahuan.

    Nah, mengambil posisi pandang yang seperti itu tentang pendidikan di perguruan tinggi, tentu ada implikasi pada peran dosen yang harus dikonsepsikan sebagai bukan lagi sumber tunggal atau utama dalam pembelajaran si mahasiswa. Dosen harus memfasilitasi mahasiswa berjumpa dan berinteraksi dengan ragam sumber belajar. Namun, wajah dominan kita belum seperti itu dan karenanya masih perlu kerja keras.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *