Biro Kemahasiswaan Mengaku Kecolongan

Browse By

Ketua Umum SMU Andre Sutantyo menolak memberikan komentar terhadap sanksi pembekuan program kerja SMU oleh BPMU beberapa hari lalu. “Secara internal kami sudah ada satu pernyataan sikap. Tapi itu nanti akan dikomunikasikan ke jalur yang benar, bukan kepada media, tapi di-share-kan kepada teman-teman BPMU. Karena memang kami penanggungjawabnya bukan kepada media, tapi kepada BPMU,” kata Andre dalam wawancara hari ini.

Seperti telah diberitakan kemarin, BPMU melalui Ketetapan Nomor 08/TAP/BPMU/UKSW/IV/2010 tentang Penetapan Sanksi kepada SMU UKSW Periode 2009-2010 telah menjatuhkan sanksi berupa pembekuan program kerja SMU karena adanya pelanggaran mekanisme pencairan dana untuk kegiatan retret “Misi Kepemimpinan Kristen” tanggal 9-11 April 2010 di desa Kaliwungu. Pelanggaran mekanisme terjadi karena proposal kegiatan langsung diberikan kepada Bagian Keuangan tanpa sepengetahuan BPMU. Padahal, dalam mekanisme semestinya, proposal harus melewati pengawasan BPMU dan tidak bisa diproses oleh Bagian Keuangan tanpa memo BPMU.

Andre Sutantyo menyatakan bahwa ketua panitia kegiatan tersebut, yakni Silantoro Nugroho atau Aan, sudah diingatkan untuk memasukkan proposal retret “Misi Kepemimpinan Kristen” ke BPMU sebelum membawanya ke Pembantu Rektor III dan Bagian Keuangan. Namun Aan yang masih baru menjabat ketua panitia sekaligus Ketua Departemen Kerohanian SMU mengaku bahwa dirinya lupa mekanisme ini.

“Masalah kecolongan ini harusnya tidak terjadi, karena SMU punya kewajiban juga melaporkan setiap proposal kepada BPMU,” papar Paulus Triarso, Kepala Bagian Pengembangan Kemahasiswaan.

Mengapa Biro Kemahasiswaan bisa meloloskan proposal tanpa memo dari BPMU? Ferry Revino, Kepala Biro Kemahasiswaan, mengaku bahwa dirinya kecolongan. “Saya juga terus terang tidak tahu prosedurnya. Kalau sudah keluar dari situ kita menganggap sudah melalui prosedur di dalam Lembaga Kemahasiswaan yang benar,” tegas Ferry.

Prosedur yang benar adalah setiap pengadaan dan pengesahan proposal SMU harus dengan rekomendasi BPMU untuk bisa mendapat pengesahan PR III melalui Kabag Pengembangan Kemahasiswaan. Setelah itu pengesahan dilakukan oleh Manajer Keuangan dan Akuntansi atas nama PR II, baru kemudian dana bisa dicairkan oleh Biro Kemahasiswaan.

Pembekuan program kerja SMU ini berlaku sebelum seluruh dana yang terpakai untuk kegiatan retret “Misi Kepemimpinan Kristen” dikembalikan seutuhnya kepada Dana Pengembangan Lembaga Kemahasiswaan. Jadi, untuk kesalahan prosedural ini, SMU harus mengembalikan dana kegiatan sebesar sekitar Rp 3 juta. Dalam pasal enam ketetapannya, BPMU juga mendesak Ketua Umum SMU untuk memberhentikan dengan hormat Ketua Bidang I dan Ketua Departemen Kerohanian SMU.

12 thoughts on “Biro Kemahasiswaan Mengaku Kecolongan”

  1. Titus says:

    Andre berkata: “Secara internal kami sudah ada satu pernyataan sikap. Tapi itu nanti akan dikomunikasikan ke jalur yang benar, bukan kepada media, tapi di-share-kan kepada teman-teman BPMU. Karena memang kami penanggungjawabnya bukan kepada media, tapi kepada BPMU,”
    Gunanya SA apa donk?

  2. Pingback: SMU Tolak Ketetapan BPMU | Scientiarum
  3. Trackback: SMU Tolak Ketetapan BPMU | Scientiarum
  4. yoga says:

    Titus@: lucu sam hahahaha
    seraca struktural memang iya kepada BPMU, tapi memang salah ya kalau media mencoba memberitakan hal tersebut (memberitakan tidak sama dengan meminta tanggung jawab lho) kan maksut dari media biar semua civitas juga tau kinerja LKU iyo pora ?

  5. AK Budiarto says:

    Transparansi!

  6. S.O says:

    “kdg klu kmpus ada suatu hal, para anggota dewan kemahasiswaan meminta transparansi dan kejelasan. tetapi giliran dewan mahasiswanya ada “sesuatu” transparansi rasa2nya menjadi hal yg sgt sulit diungkapkan, karena alasan internal”, ungkap salah seorang rekan mahasiswa.

  7. Gee says:

    Biro Kemahasiswaan daan keuangan Mengaku Kecolongan, di iyakan aja deh..
    lagian tidk mungkin mereka ngaku kalo mreka sengaja..
    yg penting, skarang mreka tau kalo LK tdk bisa dipermaikan.
    mari kita pertajam terus taring LK utk kepentingan mhs.

  8. zalma says:

    semua pihak patut berbenah diri.
    artinya, kurang adanya pembekalan maupun kejelasan prosedur dan PEMBELAJARAN INDIVIDU yang kurang baik. (baik yg memberikan dana, maupun yg menerimanya).
    Pengawasan dr Lembaga bersangkutan kurang ketat, kurang ada reminder ataupun perhatian yg baik, sehingga memunculkan salah tanggap dan kesalahan yang sistematis.

    manusia memang tak lepas dari kesalahan, tetapi ada caranya untuk meminimalisasikan kesalahan tsb. saya rasa hal ini yang kurang ditanggap.

    jika kegiatan sudah berjalan dan cukup dikatakan berhasil, apakah perlu dikenakan denda? bukankah ada evaluasi dsb, yg berkaitan dengan kegiatan yang dijalankan? apakah dana tsb benar2 digunakan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran? jika tidak ada kepentingan individu, dan murni karena ‘kelupaan’ ataupun ‘ketidaktahuan’ maka perlu dipertimbangkan keputusan tsb.

    setiap kegiatan yang berjalan tentunya memakai dana (separuh/seluruhnya) dari kas UKSW, dan perlu diingat semuanya berasal dari uang mahasiswa juga. memang harus ada TRANSPARANSI dalam menjalankan setiap aktivitasnya, agar semua pihak dapat mengetahui hal – hal tsb.
    tetapi apakah efektif untuk disebarkan agar PUBLIK dapat mengetahui hal ini?
    apakah ada pengaruh PUBLIK mendapatkan informasi ini? perlu diketahui, setiap media berhak untuk menginformasikan setiap fenomena dengan berdasarkan fakta, tetapi tidakkah lebih efektif jika persoalan ini dibereskan oleh pihak – pihak yang bersangkutan dan pemberitaan ttg hal ini cukup internal (civitas akademika) saja yang mengetahuinya? tidak untuk konsumsi UMUM..

    ingat, bukan siapa yang salah, tetapi MASALAHNYA dimana.
    diperlukan kebijakan dalam hal ini, supaya jelih dalam menetapkan dan memberikan peraturan. jangan sampai karena ada alasan terburu – buru atau fenomena yang tak terduga ini kembali muncul dan tiba – tiba mengeluarkan putusan yang memberatkan.

    Jika ingin bertindak formal, sekalian saja undang para mahasiswa dan lakukan voting terhadap KUKM dan putusan denda tsb.

    Singkatnya, NAsi udah jadi bubur.. bau busuk udah terlanjur tercium, langkah selanjutnya ya berbenah diri aja tow… jangan sampai hal ini mengganggu kegiatan yang akan berjalan, dan jangan sampai ada pihak yang dirugikan..

    ciptakan ‘win-win solution’ aja.. kan udah pada PINTAR dan BERPENGALAMAN, tinggal dengan bijak mengatur semua yang direncanakan dan jangan lupa BERDOA minta pimpinan TUHAN untuk mengarahkan ke jalan yang benar.

    Sekian. Jika ada perkataan yang kurang berkenan dihati kalian, saya mohon maaf. Terima Kasih. God bless 🙂

  9. yoga says:

    piye to kok biro kemahasiswaan bisa kecolongan ? tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah kecolongan apa kecolongan nih ?? karena menurut hemat saya orang yang bekerja di biro kemahasiswaan itu sudah bertahun-tahun kerja disana sehingga sudah hapal dong dengan ketentuan-ketentuan birokratis prosedur pencairan dana dan sebagainya. jangan-jangan kasus seperti ini sudah “Biasa” di biro kemahasiswaan dan baru kali ini saja ketahuan (mengira bukan menuduh). ya diselesaikan sajalah secara bijak win2 solutionnya kalau emang gak bisa bubarin aja LKU masak ngurusi masalah gitu aja gak bisa.

  10. saam fredy says:

    Sekitar T\tahun 2001-2002, UKSW pernah kebobolan kurang lebih 40 jt. cara yang digunakan menurut pihak UKSW adalah proposal kegiatan.

  11. Cah_elek says:

    @ Yoga : I like it ato kalo perlu Biro kemahasiswaannya yang geser ya?????
    wkwkwkwkkwkwkw

  12. Bruce says:

    Transparansi!

  13. kris says:

    namanya juga manusia, pasti ada kelalaian.
    sayangnya kalau kelalaian itu pada “orang2” yg seharusnya menjadi contoh bagi mahasiswa..

    yg penting ROLE MODEL bukan NGOMONG TOK

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *