Media Harus Punya Agenda Setting Pemilukada

Browse By

Menjelang pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada 17 daerah di Jawa Tengah di tahun 2010, media dituntut memiliki agenda setting agar tidak hanya mengikuti agenda para kandidat, partai politik pengusung calon kepala daerah dan pendukung.

“Agenda setting harus disesuaikan di masing-masing kabupaten dan kota,” kata Redaktur Harian Suara Merdeka A Zaini Bisri dalam Lokakarya Jurnalisme Pilkada untuk Wartawan yang diselenggarakan Jurnalis untuk Transformasi, Edukasi dan Demokrasi (JTrend) bekerja sama dengan Dewan Pers pada Sabtu, 27 Maret 2010 di Hotel Santika, Semarang, Jateng.

Zaini memberi contoh agenda setting pemberitaan pemilihan umum (pemilu) 2009 yang disusun 30 jurnalis se-Jawa, kecuali Jakarta, di Yogyakarta, 27 Agustus 2009. Pertama, media membentuk tim kerja peliputan pemilu. Kedua, media perlu menyediakan rubrik khusus pemberitaan pemilu. Ketiga, memahami seluruh undang-udang dan peraturan yang berhubungan dengan pemilu. Keempat, membangun jejaring media.

Agenda setting ini, menurut Zaini, untuk mengawal proses pemilukada agar berlangsung demokratis dan damai. Ia menambahkan bahwa indikator sukses pelaksanaan pemilukada di 17 kabupaten dan kota di Jawa Tengah tahun 2010 adalah partisipasi politik tinggi, berlangsung tertib, aman, damai, serta terpilihnya kepala daerah yang berkualitas.

Pembicara lain, Fitriyah memaparkan mengenai isu-isu kelemahan pemilukada di Jateng, salah satunya syarat administrasi calon kepala daerah yang diragukan keabsahannya. Terdapat fenomena berkembangnya opini publik seputar calon yang menggunakan ijazah palsu, tetapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) meloloskan calon tersebut.

”Misalnya kasus Bupati Sragen (Untung Wiyono),” kata pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu. Ujarnya, wartawan perlu memverifikasi opini publik yang berkembang dengan cara memeriksa dokumen-dokumen yang ada di KPU.

Di acara yang sama, Wakil Ketua Dewan Pers Bambang Harymurti mengatakan wartawan harus menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan disiplin melakukan verifikasi saat meliput pemilukada. Tambah Harymurti, jurnalisme pemilukada jangan jadi corong elite, tapi juga komunitas.

Selain diikuti oleh wartawan media arus utama baik cetak maupun elektronika, lokakarya ini juga dihadiri oleh pegiat lembaga pers mahasiswa (LPM) seperti Manunggal dari Undip dan Justisia dari Institut Agama Islam Negeri, Semarang, termasuk LPM Scientiarum. Peserta yang hadir hanya sekitar separuh dari 50 orang yang diundang.

2 thoughts on “Media Harus Punya Agenda Setting Pemilukada”

  1. Pingback: Media Harus Punya Agenda Setting Pemilukada « yodie hardiyan
  2. Trackback: Media Harus Punya Agenda Setting Pemilukada « yodie hardiyan
  3. rennypebrica says:

    Semoga pemilukada 2010 berlangsung demokratis dan damai….
    Blog saya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *