Mazhab Pendidikan Kritis

Browse By

Judul: Mazhab Pendidikan Kritis
Penulis: M. Agus Nuryatno
Penerbit: Resist Book

Yang pertama, judul buku ini sudah cukup kritis: Mazhab Pendidikan Kritis. Jadi, saya yakin bahwa penulisnya, Dr. M. Agus Nuryatno, pasti orang kritis. Dia dosen kependidikan Islam di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan doktor pendidikan lulusan McGill University, Kanada.

Dari halaman mukanya, kita bisa langsung tahu apa tujuan buku ini: menyingkap relasi pengetahuan, politik, dan kekuasaan. Di dalamnya akan ditunjukkan bahwa tidak ada pengetahuan yang netral dan bebas nilai. Semua berpihak, dan dalam masyarakat yang struktur sosialnya terdiri atas kelas-kelas, bentuk pengetahuan tertentu pasti akan memihak kelas tertentu. Masih ingat bagaimana sejarah PKI dan 30 September dipakai untuk melegitimasi heroisme Soeharto?

Pendidikan adalah barang politis. Kita tahu bahwa ini sama sekali bukan ide baru. Berabad-abad yang lalu, Francis Bacon sudah ngomong bahwa pengetahuan adalah kekuasaan. Tapi betapapun besar pengaruh Bacon terhadap dunia ilmu pengetahuan, hari ini kita masih bisa temukan orang-orang kampus yang ngeyel bahwa pendidikan itu netral adanya. Ia bukan barang politis dan tidak sepatutnya dilibatkan dalam politik. “Gerakan mahasiswa itu gerakan moral, bukan gerakan politik!” kata seseorang yang pernah saya temui dalam salah satu forum diskusi di kampus. Menurut orang itu, gerakan moral adalah gerakan yang memihak kepentingan rakyat, bukan kepentingan partai manapun. Padahal, dimanapun, kita tahu partai politik selalu mengklaim dirinya memihak kepentingan rakyat. Dan karena itu, gerakan moral yang disebut-sebut “memihak kepentingan rakyat” itu mestinya adalah gerakan politik juga.

Kalau gerakan moral mahasiswa itu bukan gerakan politik, lantas kenapa dulu rejim Orde Baru sampai merasa perlu bikin aturan untuk “menormalisasi” kehidupan kampus? Yang dimaksud dengan “normalisasi” adalah mahasiswa harus diam di kelas, tidak boleh lagi keluar untuk menyatakan kritiknya atas pembangunan yang sedang berlangsung. Kalau mahasiswa sampai keluar dan menyatakan kritik, itu dianggap tidak normal dan mengganggu stabilitas pembangunan nasional. Padahal, kritik mahasiswa bisa lahir justru karena mereka belajar, tidak hanya di kelas, tapi juga di luar, dengan mengamati realitas-realitas sosial.

Itu juga yang terjadi pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia dulu. Satu-satunya alasan kenapa para pemimpin politik Indonesia adalah orang-orang terpelajar adalah karena mereka terpelajar. Karena mereka terpelajar, mereka jadi sadar dan tahu tentang penjajahan, hingga mereka sanggup mengusahakan kekuatan untuk bangkit dan melawan. Karena pengetahuan adalah kuasa, seperti kata Bacon.

Jadi, betul bahwa pendidikan dekat dengan politik dan kekuasaan. Pendidikan tidak netral. Selalu berisi kepentingan. Dan itulah yang ingin ditunjukkan oleh buku ini. Jika tadi saya mengutip Francis Bacon dan beberapa remah sejarah Indonesia, maka bab satu dan dua buku ini mengutip tiga pendapat utama wacana pendidikan kritis sebagai landasan pikirnya. Yang pertama adalah teori kritis dari Mazhab Frankfurt, kedua adalah konsep hegemoni milik Antonio Gramsci, dan ketiga adalah pedagogi kritis Paulo Freire.

Usai bermain dengan teori dan konsep abstrak, maka di bab tiga Agus Nuryatno akan mulai mendaratkan kita pada isu-isu pendidikan kontemporer. Total ada enam isu yang didiskusikan Agus dalam bukunya.

Yang pertama adalah hubungan antara sekolah, kapitalisme, dan budaya positivisme. Agus mengungkapkan bahwa dominasi kapitalisme tidak hanya lagi berkutat di wilayah ekonomi, namun juga telah merambah wilayah lain seperti pendidikan. Hal ini, menurut Agus, terlihat dari orientasi pendidikan kita yang melulu melayani kepentingan dunia industri. Sekolah ibarat pabrik pekerja industri. Karena itu, apa yang diajarkan sekolah harus sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Jika tidak, maka sekolah itu salah.

Jika menyesuaikan diri terus menerus dengan kebutuhan dunia industri, maka menurut Agus akan muncul mode of thought yang namanya rasionalitas teknokratik. Rasionalitas teknokratik ini punya dua karakter utama: konformitas dan uniformitas. Konformitas maksudnya adalah sikap pasif dan adaptif terhadap teks (buku pelajaran) dan konteks (realitas kehidupan), sedangkan uniformitas artinya kira-kira sama dengan penyeragaman. Murid yang dibesarkan dalam mode of thought rasionalitas teknokratik, menurut Agus, kekritisannya sudah merosot.

Pendidikan adalah media mobilitas sosial. Pertanyaan utamanya: apakah pendidikan dapat menciptakan kelas sosial baru atau sekadar mereproduksi kelas sosial lama? Jika hanya mereproduksi kelas sosial yang sudah ada, maka pendidikan dianggap tidak berhasil mengangkat derajat kehidupan peserta didiknya. Yang kaya tetap (atau tambah) kaya, yang melarat tetap (atau tambah) melarat. Yang kaya, menurut Agus, bisa menggunakan sumberdaya keuangannya untuk membeli pendidikan yang bagus, sementara yang melarat hanya mendapat pendidikan pas-pasan—sehingga sampai kapanpun, yang miskin akan selalu kalah dari yang kaya.

Isu lainnya adalah kaitan antara globalisasi, neoliberalisme, dan politik pendidikan. Kalau dulu penjajahan dilakukan secara fisik, maka sekarang penjajahan banyak dipraktikkan lewat dunia pendidikan—melalui penjajahan teori dan metodologi. Orientasi kita soal mutu akademik selalu mengacu ke mereka yang disebut “negara-negara maju”, seolah-olah mereka punya otoritas lebih untuk menentukan salah dan benar dalam khazanah pengetahuan sejagat. Soal psikologi, kita selalu lari ke Barat. Padahal kita punya yang namanya Kawruh Jiwa. Soal filsafat, kita juga selalu menoleh ke Barat. Lupa bahwa nenek moyang kita punya filsafatnya sendiri yang lebih relevan dan kontekstual dengan kehidupan kita di sini. Dua puluh abad lampau Aristoteles bilang kebenaran adalah hasil penalaran deduktif. Kemudian muncul Francis Bacon yang bilang bahwa kebenaran harus bisa dibuktikan di laboratorium. Dan di awal abad lalu, filsuf Rusia bernama Ouspensky menyatakan bahwa kebenaran tidak mesti ditentukan dengan nalar dan kegiatan eksperimental, tapi bisa juga dengan intuisi. Rasa. Dan filsafat rasa semacam ini sudah ada puluhan abad yang lalu di Jawa, sehingga orang Jawa mestinya tahu ada perbedaan antara krasa (merasakan yang ada) dan rumangsa (merasakan yang mengada-ada).

Di bab empat, Agus Nuryatno mencoba “mencangkokkan” ide-ide mazhab pendidikan kritis ke dalam wacana pendidikan Islam. Pencangkokan itu dilakukan secara konseptual, tematik, dan pedagogis. Pada umumnya, Agus merasa bahwa wacana pendidikan Islam selama ini terlalu didominasi oleh hal-hal yang sifatnya teologis dan normatif, dengan mengabaikan aspek-aspek sosial, politis, dan historis. Jika tren ini dibiarkan, maka pendidikan Islam tidak akan mampu membawa transformasi positif dalam kehidupan publik.

Jadi, inilah yang coba dilakukan Agus: mengimbangi wacana-wacana normatif pendidikan Islam dengan ide-ide pendidikan kritis. Misalnya, pendidikan Islam bukan hanya bertugas melahirkan insan purna yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga harus berfungsi sebagai media kritik terhadap realitas sosial. Dari segi konsep, manusia tidak lagi hanya dipandang sebagai insan kamil, insan kaffah, dan khalifah Allah, tapi juga insan yang punya—dalam istilah Freire—“panggilan ontologis” untuk menjadi lebih sempurna dari waktu ke waktu. Agus mengatakan, titik temu pendidikan Islam dan pendidikan kritis ada pada kepercayaan keduanya bahwa manusia tidak sempurna, dan harus menyempurnakan diri terus menerus seumur hidupnya.

Saya menilai buku Agus Nuryatno sudah cukup baik sebagai pengantar orang berkenalan dengan pendidikan kritis. Usahanya menyelipkan semangat pendidikan kritis ke dalam wacana pendidikan Islam mungkin bisa jadi contoh bagaimana menyelipkan mazhab pendidikan kritis ke dalam model pendidikan-pendidikan lain. Selamat membaca!

Satria Anandita, mahasiswa Program Studi Ilmu Ekonomi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *