Dirjen Kesbangpol: Pemilukada Penyebab Korupsi

Pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada) di Indonesia yang menggunakan dana belanja negara dinilai tidak efisien. Biaya pemilu kada mencapai Rp 55 triliun untuk 244 daerah. Biaya itu belum termasuk biaya yang dikeluarkan oleh para calon pemimpin daerah.

Gaji gubernur per bulannya hanya sekitar Rp 9 juta, sedangkan bupati atau wali kota sekitar Rp 6 juta. Namun, satu calon bupati atau wali kota bisa mengeluarkan dana hingga Rp 5 miliar dan calon gubernur Rp 25 miliar sampai Rp 100 miliar pada massa prapemilu. Ini menjadi penyebab timbulnya tindakan-tindakan tidak terpuji, seperti korupsi.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kementerian Dalam Negeri RI (Kemdagri) Drs A Tanribali Lamo SH dalam keynote speech yang dibawakan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah pada seminar nasional bertemakan “Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah: Langsung atau Tidak Langsung?” di Balairung Universitas, Kamis, 29 Juli 2010. Acara yang diselenggarakan oleh Biro Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (BP3M) UKSW bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kesbangpol Kemdagri ini dibuka secara langsung oleh Rektor Pendeta Prof John A Titaley ThD.

Acara berbentuk diskusi panel ini menghadirkan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Drs Abdul Fikri Faqih MM, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Hasyim Asy’ari SH MSi, dan Sosiolog UKSW Prof Dr Ir Kutut Suwondo sebagai pembicara, serta Umbu Rauta SH MHum sebagai penengah. Diskusi ini dimaksudkan agar ada gagasan-gagasan dalam membangun sistem pemilihan umum serta pemerintahan daerah yang demokratis sekaligus terintegrasi.

Banyak model yang sudah diterapkan di Tanah Air untuk pengisian kepala daerah. Sedikitnya dicatat ada 4 model pascakemerdekaan. Pertama, kepala daerah dipilih secara tidak langsung, tetapi ditunjuk dan diangkat oleh pejabat di atasnya. Model ini terdapat pada daerah-daerah administratif, seperti Provinsi DKI Jakarta. Di sini gubernur memilih dan mengangkat bupati dan wali kota secara langsung (Pasal 19 UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemprov DKI Jakarta). Kedua, kepala daerah dipilih secara tidak langsung bertingkat. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri memilih Bupati atau Wali Kota, dan Presiden memilih Gubernur, yang sebelumnya diusulkan DPRD Kabupaten/Kota atau Provinsi (Pasal 15 UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah).

Ketiga, kepala daerah dipilih secara tidak langsung. Pada model ini, kepala daerah dipilih DPRD (Pasal 34 UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah). Keempat, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu (Pasal 24 ayat (5) dan Pasal 56 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004).

Saat disinggung mengenai pendapat, Hasyim dan Kutut menyatakan memilih sistem pemilu kada dipilih secara langsung oleh rakyat, sedangkan Abdul tidak memilih. “Saya abu-abu,” guraunya.

Pemilu kada secara langsung oleh rakyat menyebabkan koordinasi antardaerah tidak berjalan baik. “Pernah Pak Bibit (Gubernur Jateng) mengundang seluruh bupati dan wali kota, yang hadir hanya tiga (kepala daerah),” kata Kutut.

Bagi penyelenggara negara, gagasan ini dapat menjadi pertimbangan penyusunan perundang-undangan pemilu kada, dapat secara langsung atau tidak langsung, tetapi kesejahteraan rakyatlah yang harus diutamakan.

6 komentar pada Dirjen Kesbangpol: Pemilukada Penyebab Korupsi

  1. Coemi 30 Juli 2010 pukul 13:58

    Pemilu yang paling demokratis adalah pemilu yang mampu melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.

  2. Pingback: Seminar Nasional Pilkada | Scientiarum

  3. andi-dobleh 2 Agustus 2010 pukul 3:49

    Pemilu kada secara langsung oleh rakyat menyebabkan koordinasi antardaerah tidak berjalan baik. “Pernah Pak Bibit (Gubernur Jateng) mengundang seluruh bupati dan wali kota, yang hadir hanya tiga (kepala daerah),” kata Kutut.

    wow… Itu kalimat yang saya tebali, apakah pernyataan dari narasumber/pembicara ataukah interpretasi penulis yah?
    Karena kalau saya lihat permasalahan koordinasi antar daerah (antar kota/kabupaten dalam 1 propinsi), itu bukan dampak dari pilkada langsung deh. Tapi dampak dari UU Otda dan UU Pemerintahan daerah, khususnya mengenai tugas dan wewenang dari kepala daerah kota/kabupaten.

  4. Umbu Rauta 3 Agustus 2010 pukul 11:17

    @ Coemi; Data sejak pilkada tahun 2005 sampai sekarang, rata-rata partisipasi pemilih dalam pemilukada 55 – 70 %. Itupun terkadang partisipasi yang belum/tidak murni, karena ada mobilisasi. Sementara calon terpilih (manakala calon lebih dari 3 pasang) biasanya memperoleh basis legitimasi rendah. Artinya lebih banyak pemilih yang tidak memilih yang bersangkutan, karena cukup lebih dari 30 % sudah menjadi pemenang, manakala tidak ada yang lebih dari 50 %.
    Thema derajat partisipasi pemilih dalam pemilukada dikaitkan dengan basis legitimasi calon terpilih menjadi topik menarik untuk dikaji.

    @Andi-dobleh; Memang benar pendapatmu bahwa koordinasi antar daerah bukan dampak langsung dari pilkada tapi dari UU 32/2004 yang mana menempatkan daerah kabupaten/kota tidak dalam hubungan hierarki dengan daerah propinsi. Akibatnya, dengan dasar bahwa bupati/walikota juga dipilih langsung oleh rakyat (sebagaimana halnya gubernur), maka ada beberapa bupati/walikota yang kurang patuh dalam berkoordinasi dengan gubernur.
    Saya kira bukan semata-mata pada sistem pemilihan, tapi lebih pada tingkat pemahaman bupati/walikota dalam kaitan dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan dan eksistensi kabupaten/kota dalam hubungan dengan gubernur.
    Belakangan ini pemerintah telah menerbitkan PP No. 19/2010 yang memberikan sejumlah kewenangan kepada gubernur untuk melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan.

  5. andi-dobleh 4 Agustus 2010 pukul 2:01

    @kak bani
    tapi lebih pada tingkat pemahaman bupati/walikota dalam kaitan dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan dan eksistensi kabupaten/kota dalam hubungan dengan gubernur.

    ya benar seperti itu maksud saya. hehehe..
    soal PP no 19/2010, saya sih belum mendalami PP ini, tapi tetap saja sanksi apa yang akan bisa diberikan gubernur kepada walikota or bupati yang mbalelo? karena di pasal 4 PP bersangkutan, cuma disebutkan bahwa gubernur bisa memberikan sanksi. Tapi tetap saja tidak disebutkan jenis sanksinya kan?
    apa sampai bisa memecat? yang ada malah dituduh otoriter…menghancurkan demokrasi lah..dsb…

    bisa kasih penjelasan lebih lanjut kak?

  6. umbu rauta 4 Agustus 2010 pukul 10:19

    Andi-Dobleh;
    Kamu benar, bahwa dalam Pasal 4 PP tersebut tidak disebutkan jenis sanksinya. Dalam perspektif teori dan hukum legal drafting, sanksi pidana hanya diatur pada level UU atau Perda. Itu berarti bahwa pada level PP, jenis sanksi adalah sanksi administratif (teguran lisan, teguran tertulis, penangguhan sesuatu permohonan) dan tidak akan sampai pada pemecatan, karena dalam UU 32/2004 dan PP 6/2005, alasan-alasan pemberhentian Bupati/Walikota telah diatur secara eksplisit.
    Paling mungkin yang dilakukan Gubernur dalam kapasitas sebagai wakil pemerintah pusat yaitu mewujudnyatakan kewenangan dalam hal : evaluasi Raperda APBD kabupaten/kota, Konfirmasi Perda-Perda Kabupaten/Kota, dan konsultasi pengangkatan pejabat-pejabat di lingkungan kabupaten/kota. itu dulu ya, nanti berlanjut….. he he he ……

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Masukkan alamat surel anda untuk berlangganan situs web ini. Cek kotak masuk atau spam surel anda untuk mengonfirmasi langganan.

Bergabung dengan 9 pelanggan lain

Rekrutmen Wartawan

cara membuat link pada gambar