Bencana Versus Demokrat

Browse By

Rentetan bencana menerjang republik tercinta ini. Mulai dari banjir Wasior, tsunami Mentawai, dan erupsi Merapi. Kesamaan dari semua bencana tersebut adalah adanya korban jiwa, material, sosial, dan psikologis. Lalu bagaimana respon lembaga pemerintahan dalam menyikapi persoalan ini?

Saat ini lembaga negara yang bersinggungan dengan rakyat dikuasai oleh Partai Demokrat selaku pemenang pemilihan umum 2009. Partai yang mengedepankan citra dalam merebut simpati rakyat ini dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan hingga 2014, meski harus tetap melakukan kompromi dengan partai lain. Lalu bagaimana respon pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga menjabat ketua dewan pembina Partai Demokrat, dalam menghadapi guncangan bencana?

Diawali banjir Wasior pada 4 Oktober 2010, dengan korban meninggal diperkirakan lebih dari 100 orang dan 450 orang hilang, ditambah kerugian material. Presiden beserta rombongannya meninjau daerah tersebut. Dan tanggapan terhadap bencana Wasior adalah: penilaian pada keindahan batu-batu yang terbawa banjir.

Detiknews Kamis (14/10) pada pukul 09.52 melaporkan: Mata Ibu Ani (Yudhoyono) tertuju pada bebatuan yang banyak terdapat di sekitar kampung Sanduay tersebut. “Ini paling tidak granit, bisa untuk ubin dan keramik. Seperti sisik ikan semuanya mengkilat, kita harus teliti mungkin ini nikel atau perak,” ujar Ibu Ani kepada para ajudannya di kampung Sanduay, Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat. Dan SBY pun mengatakan akan membawa batu-batu tersebut ke Jakarta dengan harapan dapat diolah menjadi komoditi yang menghasilkan.

Berlanjut ke tsunami Mentawai (26/11), Posko Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat pada 3 November melansir data jumlah korban 428 orang meninggal dan 74 orang hilang. Komentar mengenai kejadian ini datang dari Marzuki Alie, ketua DPR sekaligus wakil ketua dewan pembina Partai Demokrat. “Mentawai itu, kan pulau. Jauh itu. Pulau kesapu dengan tsunami, ombak besar, konsekuensi kita tinggal di pulaulah,” kata Marzuki (Kompas.com, 27/10).

“Kalau tinggal di pulau itu sudah tahu berisiko, pindah sajalah. Namanya kita negara di jalur gempa dan tsunami luar biasa. Kalau tinggal di pulau seperti itu, peringatan satu hari juga tidak bisa apa-apa.”

Bencana kembali terjadi. Kali ini erupsi Merapi yang dimulai (26/11) dengan korban lebih dari 185 orang meninggal, dan sekitar 200 ribu lainnya mengungsi, baik penduduk Sleman, Magelang, Klaten, maupun Boyolali. SBY dua kali mengunjungi DIY dalam rangka menemui pengungsi. Pertama Rabu (3/11) di barak pengungsian Purwobinangun. Di sini SBY sempat mencicipi nasi bungkus pengungsi. Ironisnya, meski hanya makan satu suap, SBY minta porsi nasi bungkus ditambah. “Sampun eco, koreksi saya nasinya minta ditambah sedikit lagi ya,” kata SBY kala itu.

Kunjungan kedua saat SBY memutuskan untuk “berkantor” di DIY pada Sabtu (6/11). Kembali ironisme melanda. “Berkantor” di sini ternyata tak lebih dari kunjungan biasa. Meski sempat menginap di Gedung Agung, agaknya SBY lupa, bahwa Barack Obama akan melakukan kunjungan pada Selasa (9/11), sehingga untuk menyambut presiden AS tersebut, SBY kembali ke Jakarta tanpa menghasilkan apapun selama DIY selain kerepotan untuk masyarakat dan aparat yang menyiapkan segala sesuatunya.

Terakhir, “Menurut saya penting memberikan kegiatan positif bagi pengungsi. Saya lihat mereka itu sudah cukup sebenarnya, makan sudah disiapkan dan MCK sudah ada. Mereka ini tinggal menunggu bunyi klenteng-klenteng lalu sarapan, klenteng-klenteng lalu makan siang dan klenteng-klenteng lalu makan malam,” kata Andi Mallarangeng yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga di Gedung Agung, Minggu (7/11).

Dari gambaran di atas, satu pertanyaan mengemuka. Adakah kepantasan dari sikap petinggi Partai Demokrat tersebut yang juga menjadi simbol negara? Tentu, menangani persoalan bencana tak semudah yang dikira. Namun satu, tak ada keteladanan dari perilaku pemimpin tersebut.

Substansi penyelesaian persoalan bencana memang tidak mudah. Ada sisi sosial, psikologi, budaya, yang terkoyak karena kehebatan bencana tersebut. Tapi lihatlah, sikap pembiaran dan arogan dari pemimpin-pemimpin negara ini, yang kebetulan berasal dari Partai Demokrat, dalam menyikapi berbagai bencana. Ada semacam kegagapan, atau mungkin keterhenyakan, karena ketidakmampuan menyelesaikan efek-efek bencana. Yang tampak adalah ketidakcerdasan dalam menguasai permasalahan. Andi Mallarangeng yang berkata “Menurut saya penting memberikan kegiatan positif bagi pengungsi”, memberikan bantuan 40 paket alat olahraga berisi bola, papan catur dan juga alat permainan seperti halma dan ular tangga untuk pengungsi Merapi!

Soal ternak, telah diterapkan standar harga anak sapi (pedhet) dengan harga Rp 5 juta, sapi jantan potong dibeli berdasarkan berat badan seharga Rp 22 ribu per kilogram, sapi betina yang tidak laktasi (tidak menghasilkan susu) dibeli Rp 20 ribu per kilogram. Sapi yang sedang memproduksi laktasi (menghasilkan susu) dibeli Rp 10 juta per ekor, sapi dara yang bunting dihargai Rp 9 juta, dan sapi dara tidak bunting Rp 7 juta. Sementara untuk harga hewan ternak lain, tidak pernah terpublikasi.

Pengungsi Merapi terus bertambah seiring zona aman yang mencapai 20 kilometer. Masalah terus bertambah kompleks. Mereka tidak hanya sekedar butuh makan, tidur, atau bermain ular tangga. Ada yang terenggut selama pengungsi tinggal di barak. Kebiasaan bekerja yang mulai tertinggal, tidak lagi ngarit, memerah susu, atau menambang pasir. Di pengungsian, kejenuhan dan stres mulai muncul. Tidur bersama orang lain yang tak saling mengenal dalam suasana terbuka. Rawan penyakit, tidak nyaman, dan tidak bisa bercinta.

Pemerintah tak memberi contoh yang baik dalam menyikapi bencana, seperti yang dipertontonkan pemimpin-pemimpin tersebut. Ada kesenjangan harapan, antara pola pemerintah dengan keinginan rakyat. Tidak ada kekuatan yang nampak dari lembaga pemerintah untuk mengelola keadaan. Rakyat di sini mengambil peranan dengan caranya sendiri. Mungkin karena ada ketidakpercayaan.

Bencana ini memanggil solidaritas bangsa. Di semua lini masyarakat menggalang bantuan, ribuan relawan berdatangan, posko-posko berdiri. Dengan atau tanpa restu pemerintah. Tapi lihatlah kecongkakan dan “perlawanan” petinggi Demokrat terhadap derita rakyat. Mereka mengabaikan perasaan dan menyederhanakan persoalan. Pengungsi tentu tidak hanya sekedar butuh nasi yang ditambah atau bermain ular tangga! Pengungsi berpikir tentang rumah yang rusak, tentang ternak yang mati, sekolah dan masa depan anak, kehilangan komunitas masyarakat dan budaya yang terengut wedhus gembel.

Pertarungan pencitraan dalam wahana bencana sangat kental terasa. Dalam dunia citra kita bisa menundukkan muka tanda berduka namun menebar optimisme untuk merebut simpati. Dalam dunia politik silakan memakai topeng karena rakyat juga sudah terbiasa. Dalam dunia bencana, mari bersama meringankan luka. Bisakah simpati didapat jika perilaku elite partai seperti itu?

Atau mungkin, petinggi Partai Demokrat lupa pentingnya marketing politik? SBY yang selalu mengajak pelaku politik untuk beretika, ternyata tak memelopori penggunaan etika untuk anakbuahnya, dalam menyikapi persoalan bencana. Semua sah dalam politik. Termasuk penggunaan bencana sebagai ajang kampanye. Seperti misalnya bertaburannya, bendera berbagai organisasi yang berkibar dan menunjukkan “kehadiran” meski masih “seolah-olah” karena kontribusi yang bisa dipertanyakan dalam mengurangi beban bencana.

Arena pengungsian seperti pasar malam. Ribuan pengungsi terjepit dan tidur di bawah kibaran bendera partai yang gagah meski tertutup abu vulkanik. Akar kemanusiaan sebagai langkah pertama penanganan bencana semakin ditepikan.

Adakah ketidaksadaran dari Marzuki Alie, Ani Yudhoyono, SBY, atau Andi, bahwa jejak langkah mereka terekam oleh media padahal media “berhasil” dimanfaatkan oleh Demokrat untuk membangun citra, seperti saat kampanye kemarin. Pernyataan-pernyataan yang kontras dengan solidaritas bangsa ini telah menjatuhkan citra Demokrat, meski belum telak, namun sudah terakumulasi.

Pernyataan yang terlontar tidak menentramkan perasaan yang dipenuhi kegundahan. Rakyat semakin kalang kabut dalam ketidakpastian. Ah, bencana memang tidak pernah indah. Tapi melihat bangsa ini bersatu untuk bangkit dalam bencana adalah keindahan. Dan keindahan itu, harusnya tak dirusak oleh penguasa. Rakyat tampaknya akan mampu bangkit sendiri, tanpa meminggirkan bantuan dari pihak lain.

Milan Kundera pernah berkata, perjuangan melawan kekuasaan adalah perjuangan melawan lupa, dan kami tampaknya tidak akan lupa terhadap hal-hal yang menyakitkan seperti ini. Dan senjakala Partai Demokrat adalah keniscayaan jika mereka masih abai pada problema mendasar kebutuhan korban bencana.

Dian Ade Permana, wartawan harian Kedaulatan Rakyat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *