Mampukah Kita Bebas?

Browse By

Wacana tentang kebebasan dalam budaya kita masih dikonotosikan kurang baik. Kebebasan diasosiasikan dengan cara hidup terlalu bebas, seks bebas, dan segala hal yang buruk-buruk. Singkatnya, kebebasan diidentikkan dengan keliaran.

Identifikasi kebebasan dengan keliaran merupakan sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam fatwa itu mereka menyatakan gagasan-gagasan liberalisme, sekularisme, dan pluralisme itu haram. Tidak boleh diikuti orang-orang Islam. Ternyata, liberalisme yang saya baca dalam penjelasan atau dalam salah satu teks yang termuat dalam fatwa itu disalahartikan sebagai “ibahiyah”. Ibahiyah artinya permissiveness atau keliaran. Akibatnya liberalisme diartikan sebagai masyarakat yang boleh berbuat apa saja, yang tidak ada aturan main. Pemaknaan semacam itu jelas keliru.

Untuk itu saya perlu mendefinisikan sendiri pengertian kebebasan yang akan saya ulas di sini. Tujuannya agar wacana ini tidak fleksibel, dapat ditarik ke kiri atau ke kanan, dan atau ke belakang. Kebebasan (freedom) yang saya maksud ialah suatu situasi dimana seseorang memiliki kesempatan, peluang, dan atau kehendak yang seluas-luasnya, seluas kesempatan dan atau peluang yang dimiliki orang lain. Dari definisi ini, secara inheren, kebebasan berarti tanggungjawab. Jika kata ini diterjemahkan dalam masyarakat, maka kita akan menemukan suatu konsep sederhana bahwa masyarakat yang bebas adalah masyarakat yang individu-individunya dihormati kesempatan dan atau kehendaknya. Tapi, tetap ada hukum disana. Masyarakat yang bebas tidak mungkin ada tanpa hukum. Tanpa hukum, masayarakat yang bebas akan bablas. Itu sudah pasti!

Kadang kita tidak bisa menafikan kekhawatiran bahwa kalau orang dibiarkan memilih, maka orang akan memilih ke arah yang buruk. Tindakan memilih kadang memang bisa keliru. Tetapi itu merupakan bagian dari proses belajar menjadi dewasa, untuk menjadi otonom. Immanuel Kant pernah menulis risalah tentang emansipasi dan kebebasan manusia. Dalam salah satu kutipan ia berkata, “…kita harus percaya bahwa manusia mampu memilih, mampu tumbuh. Dalam proses itulah berlangsung pembelajaran.”

Jika kita berbicara lebih lanjut mengenai kebebasan ini, pertanyaan yang muncul: jika semua manusia bebas bertindak, bebas melakukan apa yang dia inginkan, bagaimana jika terjadi benturan? Pertanyaan ini sangat fundamental, karena pertanyaan ini yang menghantar kita pada prinsip kebebasan itu. Saya mengutip dua pandangan untuk menyajikan suatu gambaran teoritis. John Rawls dalam A Theory of Justice mengatakan bahwa “Anda memiiki kebebasan yang seluas-luasnya, seluas kebebasan yang dimiliki oleh orang lain”. Kemudian John Stuart Mill semakin memperjelas konsep ini dengan mengatakan bahwa “kebebasan Anda berakhir manakala kebebasan tersebut mengancam hak hidup atau hak orang lain”. Itulah prinsip dasarnya! Sangat sederhana dalam segi teoritis, tapi dalam praktik tentu saja tidak demikian.

Misalnya dalam soal merokok! Akhir-akhir ini banyak peraturan daerah yang melarang merokok di tempat umum, tempat ber-AC, dan ruang tertutup. Ini jelas pembatasan kebebasan. Namun pembataasn ini dapat diterima secara rasional karena muncul teori kedokteran bahwa kalau Anda merokok di tempat-tempat itu, Anda membahayakan hidup orang lain, sehingga kebebasan merokok Anda harus dibatasi. Tentu saja ada beberapa hal praktis tentang kebebasan yang masih diperselisihkan batas-batasnya, tapi semua orang menerima prinsip umum bahwa kalau seseorang tidak membahayakan hidup orang lain, dia harus bebas memilih!

Keberanian memberi kebebasan kepada individu yang di banyak negara dijamin oleh konstitusi, sesungguhnya didasarkan pada asumsi bahwa sebetulnya manusia bisa atau cenderung berbuat baik. Kita, “masyarakat Timur”, kadang bersifat ambivalen. Kita sering berkata bahwa kita percaya pada sifat baik dalam diri manusia, the goodness people, of human being. Tapi kita tidak percaya bahwa mereka mampu memilih buat dirinya. Kita ingin mengatur hidup orang—gaya berpakaiannya, gaya interaksinya, gaya bicaranya. Kita bersikap seolah-olah mereka tidak bisa menentukan pilihannya sendiri. Sehingga, yang tersisa dari individu adalah kepatuhan terhadap aturan-aturan yang ada. Kita mau patuh, tentu merupakan keharusan dalam ruang kebebasan. Masyarakat yang bebas adalah masyarakat yang patuh pada aturan yang dianggap rasional dan diputuskan secara bersama. Kita masyarakat Timur mau kepatuhan, tetapi pada saat kita harus patuh, kita menjadi sangat liar. Perilaku di jalan raya dapat dilihat sebagai contoh kecilnya.

Kebebasan sebagai produk Barat?
Kritik yang lazim kita dengar ialah bahwa konsep itu–individualisme, kebebasan dan liberalisme adalah produk Barat; berakar dan berkembang di Barat dan dengan sendirinya tidak cocok dengan lahan Timur (Indonesia) yang penuh solidaritas, kekeluargaan dan sebagainya. Pandangan atau kritik ini perlu diberi perspektif yang tepat.

Kenyataannya, di Barat pun sebelum lahirnya modernitas, situasinya sama dengan yang kita alami; kultur masyarakat mereka cenderung kolektif, bersifat gotong-royong dan sebagainya. Tapi khususnya di Amerika dan daratan Eropa lainnya, terjadi perkembangan. Mereka berevolusi secara alamiah. Evolusi itu yang terkristalisasi melalui modernisasi yang membawa perkembangan paham bahwa individu sebagai makhluk otonom mampu memilih bagi dirinya sendiri.

Kita dalam konteks Indonesia sudah dan sementara menghidupi modernisasi ini. Walaupun dalam skala ekonomi, kita tergolong negara dunia ketiga, setidaknya modernisasi yang diboncengi oleh globalisasi sedang melanda kita. Suka atau tidak, sadar atau tidak, kita telah “termodernisasi”. Pertanyaannya, apakah kita buta dengan situasi ini, sehingga kita masih mengatakan ini produk Barat? Ataukah kita munafik dengan kenyataan ini? Atau mungkin kita takut menghadapi situasi ini, karena kita masih membanggakan pola hidup kita yang konon katanya sebagai bangsa beradab yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila? Padahal sebetulnya bangsa kita sudah berada di titik nadir martabatnya.

Sebagaimana Amerika dan Eropa berevolusi dan berdialetika dalam mencapai kemajuannya, kita pun seharusnya berevolusi dalam konteks kita sendiri. Caranya mulai dari hal yang paling kecil, yaitu belajar menghargai kebebasan orang lain. Dengan itu kita akan menghasilkan individu-individu di masayarakat yang matang, mandiri serta mampu memilih bagi dirinya sendiri. Dengan human capital seperti itu, kita akan dengan cerdas dan bertanggungjawab mengelola modernisasi sebagai berkah bagi perkembangan dan kemajuan umat manusia.

Oleh sebab itu, menurut saya, tidak ada alasan bagi kita untuk menyatakan bahwa ini produk Barat dan otomatis tidak cocok dengan budaya kita. Yang seharusnya kita lakukan adalah mengelolanya menjadi sesuatu yang baik. Kebebasan dalam dirinya bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan manusia. Ia merupakan sesuatu yang by nature dan tuntutan peradaban manusia. Bukan Barat, bukan Timur.

Harus pula diakui bahwa kebebasan dalam konteks Indonesia dewasa ini sering menimbulkan kekerasan, bukan oleh negara tetapi oleh sesama warganegara. Banyak orang mengeluh bahwa sejak reformasi yang membuka ruang kebebasan, orang-orang cenderung bebas dan kekerasan terjadi di mana-mana. Apa yang disebut konflik horisontal (benturan antar masyarakat) terjadi dalam skala yang bagi banyak orang mulai mencapai tingkat yang mencemaskan. Oleh karena itu, mereka cenderung menyalahkan reformasi dan kebebasan.

Sebenarnya kita harus adil. Dulu memang jarang terjadi konflik horisontal dan lain-lain karena pemerintahan Orde Baru melakukan represi. Sampai kapan negara mau melakukannya? Kenyataannya ia tidak mampu dan hancur juga! Di sini kita melihat suatu fakta bahwa ternyata kebebasan tidak bisa dibendung.

Kebebasan harus dibedakan dari anarki. Di dalam kebebasan, secara inheren terdapat unsur toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, pluralisme, dan multikulturalisme. Jika kebebasan tidak mengandung unsur-unsur itu, yang muncul adalah anarki. Hal ini pada akhirnya tergantung pada kematangan masyarakat dan juga terkait budaya yang ada di masyarakat itu sendiri. Tergantung pada sejauh mana masyarakat sudah siap melihat kebebasan, melihat perbedaan dan menanggapinya.

Kebebasan dan individualisme
Kebebasan sering disalahpahami sebagai hal yang menjurus ke individualisme, sebagai suatu yang dipertentangkan dengan “budaya Timur” karena individualisme akan menciptakan manusia dan masyarakat yang individualistis, yang tidak solider terhadap penderitaan sesama, dan sebagainya. Kita harus melihat fakta bahwa setiap manusia punya kecenderungan melihat dunia lewat kacamata yang dia miliki untuk melihat kepentingan yang ada di sekitarnya. Ini merupakan kenyataan alamiah. Manusia dimanapun selalu begitu. Tidak ada manusia yang melihat masyarakat, di luar kacamata yang digunakannya. Karena itu, individualisme bukanlah paham melainkan sebuah kenyataan.

Sebagai suatu kenyataan, individualisme seharusnya dimulai dari pengakuan by nature bahwa ia tidak mengingkari dirinya dengan berkata: lupakan dirimu, atau jangan pikirkan dirimu tapi pikirkan masyarakat yang lebih besar. Memikirkan diri sendiri tidak identik dengan egoisme. Itu hukum alam yang harusnya kita junjung. Jadi yang bisa dilakukan adalah bahwa dalam melihat dilema-dilema dari masyarakat; jangan ingkari kepentingan individu, jangan ingkari cara berpikir masing-masing individu dalam melihat persoalan dan kepentingannya.

Hal itu tidak berarti bahwa individu harus bertentangan dengan masyarakat. Justru masyarakat akan sangat beruntung jika individu-individu yang di dalamnya, yang membentuk masyarakat itu adalah individu-individu yang matang, dewasa dan mampu memilih bagi dirinya sendiri. Masyarakat seperti itulah yang sebetulnya menjadi kekuatan penggerak bagi perkembangan dan kemajuan tatanan yang lebih besar (negara). Bukan masyarakat yang dikomando oleh seorang pemimpin politik, pemimpin agama atau apapun yang memaksakan kehendak bagi individu-individu dalam proses memilih di antara beragam pilihan yang ada dalam hidup.

Ada satu kutipan yang bagus dari Adam Smith mengenai individualisme ini. Ia menulis, “Jika seseorang mementingkan dirinya sendiri, maka secara tidak langsung ia membawa kepentingan publik.” Misalnya, kalau Anda belajar dengan baik di bangku kuliah, orang lain pun akan belajar sebaik-baiknya untuk kepentingan diri mereka masing-masing. Milton Friedman sedikit memodifikasi “hukum” Smith ini dengan mengatakan, “…tetapi yang terjadi sebaliknya: kalau orang selalu berbicara mengenai kepentingan umum, maka secara tidak langsung, dia sebetulnya berbicara mengenai kepentingan pribadi.”

Sinyalemen Friedman ini seringkali muncul dalam berbagai bentuk. Orang mengatasnamakan mayarakat, mengatasnamakan agama, untuk memaksakan kehendak pada orang lain. Orang semula berpretensi bahwa semua kegiatannya bukan untuk dirinya melainkan buat orang banyak, tapi ternyata merugikan orang banyak; jadi orang banyak (baca: masyarakat) yang diatasnamakan itu dirugikan, dan dia secara pribadi diuntungkan, diperkaya. Kasus yang ekstrim adalah korupsi.

Saya rasa perlu juga kita perhatikan peringatan dari Freud yang menyatakan bahwa “manusia pada dasarnya antisosial”. Oleh karena itu, lanjut Freud, masyarakat harus menjinakkannya; harus memberikan kepuasan-kepuasan terhadap nafsu biologis dan pada saat yang sama, masyarakat harus menyaring dan menyeleksi secara ketat dorongan-dorongan manusia. Akibat dari penekanan terhadap dorongan-dorongan alamiah oleh masyarakat ini, maka akan terbentuk nilai–nilai budaya yang menjadi dasar kehidupan manusia.

Lebih jauh Freud mengatakan bahwa hubungan antara individu dengan masyarakat pada dasarnya bersifat statis. Individu sebenarnya tetap sama dan akan berubah hanya sejauh masyarakat menekan dengan lebih kuat dorongan-dorongan alamiahnya. Hubungan itu, menurut Freud, mirip dengan hubungan–hubungan ekonomi yang menjadi ciri individu dalam masyarakat kapitalis. Setiap orang berkerja untuk dirinya sendiri, ia menanggung segala resiko sendirian. Tetapi dia tetap individu yang membutuhkan orang lain. Namun, individu lain hanya dipandang sebagai sarana memenuhi tujuannya. Tempat hubungan individu dengan manusia lainnya dalam perspektif Freud sama dengan pasar, dimana individu lain selalu dipandang sebagai sarana untuk satu tujuan, tapi tidak pernah sebagai tujuan itu sendiri.

Saya pikir apa yang disampaikan Freud mungkin ada benarnya. Kita tidak dapat bersilat lidah (sekali mungkin bisa), dengan mengatakan bahwa “saya adalah produk dari saya sendiri” atau dengan kata lain “saya menjadi seperti sekarang ini karena saya yang berevolusi dengan kemampuan saya sendiri secara alamiah”. Fakta yang tak dapat disangkal adalah bahwa kecenderungan-kecenderungan manusia yang baik dan buruk merupakan produk dari proses sosial. Manusia adalah ciptaan manusia lain secara berlanjut. Fenomena ini saya sebut sejarah.

Manusia tidak hanya dibentuk oleh sejarah tetapi sejarah juga diciptakan oleh manusia. Inilah yang dilupakan Freud ketika ia mengatakan bahwa hubungan manusia dengan masyarakat bersifat statis. Yang beliau abaikan adalah keinginan-keinginan individu, kegelisahan-kegelisahan serta nafsu-nafsu itu berkembang dan berubah sebagai hasil proses sosial yang dengan kemampuannya, manusia mampu mewujudkannya dalam bentuk-bentuk sedemikian rupa dan menjadi kekuatan-kekuatan produktif yang membentuk proses sosial. Itulah yang menjadi alasan terjadinya perbedaan karakter manusia dari satu masa ke masa yang lain; itu pula yang menjelaskan mengapa karakter masyarakat kapitalisme monopolistik berbeda dari kapiltalisme modern.

Kebebasan: mampukah kita mewujudkannya?
Pertanyaan mendasar dalam topik ini ialah: siapa yang tidak mau bebas? Siapa yang tidak mau menentukan pilihannya sendiri? Tentunya, semua orang yang berpikiran normal akan menginginkan kebebasan, bahkan untuk memperjuangkannya orang rela mati. Kita membaca dalam sejarah–sejarah zaman dulu, dimana kolonialisme begitu meraja, orang-orang yang dijajah begitu menginginkan kebebasan dengan melakukan pertempuran. Orang-orang yang mati dalam perjuangan demi memperoleh kemerdekaan meyakini bahwa pembelaan terhadap kebebasan merupakan perjuangan dan mati untuknya adalah mulia.

Setiap orang mau bebas, mau memilih sendiri pilihan hidupnya, dan tidak mau diintervensi secara lebih jauh. Itu harga mutlak. Namun pertanyaannya, apakah kita benar-benar telah bebas? Praksisnya, kita masih jauh dari kebebasan itu. Kita masih terbelenggu oleh hegemoni-hegemoni adat, budaya, agama, masyarakat dan juga negara. Contoh sederhana yang entah kita sadari atau tidak, ialah budaya ngatur. Kita terlalu senang mangatakan “yang ini boleh dan itu tidak boleh, harus begini dan tidak boleh begitu”. Tentunya banyak yang menentang contoh ini dengan alasan lebih berpengalaman (senior) dan peduli. Saya mau bilang satu hal, bahwa sikap suka atur orang merupakan produk dari kebudayaan kita, yang telalu suka atur. Akibatnya, kita terkondisikan menjadi orang yang suka ngatur.

Penguasaan yang berkedok peduli menjadi fenomena sosial yang dianalisa oleh mazhab Frankfurt. Mereka menamakan situasi ini sebagai ideologi peyoratif. Secara sederhana ideologi peyoratif berarti ideologi yang diciptakan oleh suatu sistem dengan tujuan mendominasi pihak lain tanpa menimbulkan rasa didominasi pada yang didominasi. Perasaan inilah yang dinamakan kesadaran palsu (false consciousness). Akibatnya, kita tidak tahu bahwa kita didominasi, kita dikekang dan bahkan kita dipasung secara halus. Kekuatan dominasi eksternal inilah yang harus dibongkar untuk mencapai kebebasan yang ideal.

Diakui atau tidak, setiap kita terpenjara oleh agama, suku, kelas sosial, kepentingan dan sebagainya. Pemenjaraan ini makin membuat kita tidak rasional. Jika rasionalitas ini dipertentangkan secara terbuka, kita bisa keluar penjara kta masing-masing. Dan itu artinya, kesempatan untuk menciptakan peradaban makin luas.

Kalau setiap individu terpenjara oleh nasibnya—dalam arti terpenjara oleh kelompok etnisnya, agamanya, kepentingannya dan seterusnya—sebenarnya di dalam peradaban modern tantangannya adalah apakah sarana-sarana yang ada (agama, kebudayaan, kesenian dan sistem sosial) memungkinkan penyediaan metode untuk berkembang dengan cara yang wajar? Yang saya tekankan di sini ialah bahwa kita memerlukan sarana-sarana baru yang membebaskan kita dari nasib alamiah. Warisan-warisan budaya harus disadari juga sebagai modal, tapi ia bukan sarana baru yang bisa menolong demi kemajuan atau penciptaan baru. Satu hal yang perlu kita sadari bahwa warisan bukan dari sononya begitu, tapi ia berkembang dan dan terus bergerak seiring kemajuan peradaban manusia.

Kita kembali ke tesis awal bahwa setiap insan menginginkan kebebasan. Pertanyaan selanjutnya, mampukah kita bebas? Jika mencermati pertanyaan ini, sebetulnya ada dua hal penting yang harus kita gebrak dan kita bentuk ulang. Pertama, pertanyaan ini mengajak kita untuk secara kritis menganalisa dominasi yang ada di sekitar, yang membuat kita seperti kerbau yang dicecok hidungnya. Setelah kita mengetahui dominasi itu, tantangan selanjutnya adalah merekonstruksi sistem itu agar menjadi sistem yang benar-benar membebaskan.

Kedua, pada bagian awal tulisan ini, saya menyatakan bahwa kebebasan secara inheren berarti tanggungjawab. Bebas memang berarti tanggungjawab. Jika tidak ada rasa tanggungjawab, maka bukan kebebasan tetapi keliaran.

Dalam konteks Indonesia mungkin kita akan mengatakan bahwa secara budayawi, kita tidak terlalu senang dengan kebebasan. Kita mau kehendak bersama. Tapi jika dipandang dari sudut modernitas, dalam tata hukum dan perilaku masyarakat, kadang kita jauh lebih liar ketimbang masyarakat yang bebas.

Lalu, apakah semua masalah akan beres dengan sendirinya jika kita bebas? Tentu saja tidak! Hal ini sangat bergantung pada dinamika dari hari ke hari ketika kebebasan diterapkan. Lagi-lagi saya mengutip John Stuart Mill untuk membuka pemahaman kita tentang kebebasan itu. Beliau berpendapat bahwa kebebasan merupakan prakondisi bagi lahirnya kreativitas dan jenius-jenius di masyarakat. Bukan berarti bahwa semua orang dalam masyarakat akan pintar berkat adanya kebebasan. Yang Mill maksudkan ialah: dengan adanya kebebasan, adanya sikap menghargai orang untuk bersikap dan berpikir, kemungkinan masyarakat itu untuk berkembang, berdialog, untuk mencapai hal yang lebih baik, terbuka lebar. Ruangnya dibuka lebih besar. Itulah yang menjadi kunci mengapa masyarakat tersebut tumbuh. Ini memang terbukti secara empiris.

Dalam masyarakat dimana kebebasan telah menjadi institusi, kelihatan mereka maju dengan cepat, atau menjadi negara yang maju. Pasti ada hubungan mengapa “Barat” adalah juga negara yang paling kaya, paling kuat sekaligus paling bebas. Pasti ada hubungan antara kebebasan, kesejahteraan dan kemajuan sebuah bangsa. Itulah yang dikatakan John Stuart Mill.

Dan, sebagaimana Mill, saya juga meyakininya.

Asnafri Taranau, mahasiswa Fakultas Teologi

3 thoughts on “Mampukah Kita Bebas?”

  1. Theofransus Litaay says:

    Proficiat kepada Asnafri Taranau atas usahanya yang bagus untuk menghasilkan tulisan ini.
    Tulisan ini sangat menarik. Kalau boleh saya memberikan satu usul kecil saja, yaitu bahwa pada waktu menulis dan kita membangun kerangka teori argumentasi dengan menggunakan grand theory, maka kita perlu memperhatikan juga aliran waktu dari lahirnya pendapat para pemikir filsafat-politik tersebut.
    Sebagai contoh, dalam tulisan Sdr Taranau ini dikatakan bahwa: “John Rawls dalam A Theory of Justice mengatakan bahwa “Anda memiiki kebebasan yang seluas-luasnya, seluas kebebasan yang dimiliki oleh orang lain”. Kemudian John Stuart Mill semakin memperjelas konsep ini dengan mengatakan bahwa “kebebasan Anda berakhir manakala kebebasan tersebut mengancam hak hidup atau hak orang lain”.
    USUL saya adalah, sebaiknya pendapat Mills disebutkan pertama kemudian diikuti oleh pendapat Rawls.
    Mengapa? Karena teorinya Rawls itu lahir dipengaruhi juga oleh pandangan Locke, Mill, Rousseau, dll, sehingga Mills tidak dalam posisi “memperjelas konsep” Rawls di atas.
    Buku “Political Liberalism”nya Rawls terbit pada tahun 1993 sedangkan karya Mill berjudul “On Liberty” itu terbit tahun 1859. Di dalam bukunya Rawls justru memberikan pandangan yang berbeda daripada pandangan Locke dan Mill.
    Jadi demikian usulan dari saya kepada adik Asnafri Taranau, selamat terus berkarya, Tuhan Yesus memberkati.

  2. news technology says:

    bebas merdeka…

  3. WH says:

    Pemikiran yg dapat dibangun sangat diperlukan, namun hal tsb juga sebisa mungkin dilakukan supaya kita tak jalan di tempat atau berdiam diri menjadi penonton pasif.
    Jangan menjadikan diri menjadi N.A.T.O (No Action Talk Only) isme.
    Indonesia sebagai salah satu negara menggunakan paham Bebas Aktif di dalam kedaulatan negaranya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *