Musyawarah, Masih Pentingkah di UKSW?

Browse By

Saya masih ingat betul saat saya duduk di bangku kelas 3 SD, guru PPKN saya (sekarang lebih dikenal dengan mata pelajaran PKn alias Pendidikan Kewarganegaraan) pernah mengajarkan kepada kami, anak-anak didiknya mengenai bab musyawarah. Selama 45 menit proses belajar mengajar, esensinya cuma satu: musyawarah untuk mencapai mufakat.

Coba tilik negara kita sendiri, Indonesia, juga acapkali menggunakan musyawarah untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan urusan penyelenggaraan negara. Tengok saja rapat paripurna, seperti yang diberitakan Kompas.com, perihal RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 di Komplek DPR, Jumat (30/3/2012) malam. Dalam rapat paripurna tersebut sempat terjadi kericuhan dikarenakan adanya praktik voting yang diputuskan oleh Ketua DPR Marzuki Alie tanpa menjelaskan substansi dari opsi-opsi yang diberikan.

Meskipun musyawarah juga tak selalu dapat bersua dengan mufakat, toh para pengambil keputusan masih mempunyai alternatif lain seperti voting yang diharapkan dapat memecah kebuntuan. Bukannya malah memicu kericuhan seperti rapat paripurna di atas.

Sadar atau tidak, praktik musyawarah sesungguhnya sudah biasa kita lakukan sejak masa kanak-kanak dan dimulai dari hal-hal yang simpel seperti saat mengatasi konflik untuk menentukan tempat nongkrong yang nyaman—setidaknya hal tersebut lebih simpel ketimbang mengurusi APBN. Dibentuklah dialog yang melibatkan pihak-pihak dalam kelompok lalu diikuti bermacam pendapat yang menyeruak, jika menemukan mufakat maka mereka akan memilih untuk pergi nongkrong semisal di kafe atau warung kopi saja.

Nah, kalau nggak ketemu mufakat?

Kembali lagi, voting sebagai opsi terakhir jika memang keadaan sudah mentok.

Namun yang disebut mentok ini keadaan yang seperti apa? Apakah ada standar tertentu ketika suatu keadaan disebut mentok? Cukup perlu kita ingat saja bahwa keadaan mentok itu bisa dibuat-buat tanpa ada penjelasan yang substansial.

Tanggal 20 Desember 2013 yang lalu, saya kebetulan kebagian tugas meliput pemilihan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi untuk periode 2013-2017. Saya cukup senang karena dapat mengikuti sepanjang kegiatan sejak awal dari akhir, kecuali kegiatan voting yang diselenggarakan secara tertutup.

Voting?

Reaksi saya mula-mula ketika mengetahui kalau pemilihan dekan diselenggarakan dengan jalan pemungutan suara—jujur, cukup bingung. Tapi saya tidak diam saja seperti patung. Mungkin saat-saat seperti inilah peribahasa “Malu bertanya, sesat di jalan” memang ada gunanya.

Memangnya musyawarahnya sudah mentok apa?

“Sudah pasti, sudah jelas itu ada kubu terbagi dan tidak memungkinkan untuk musyawarah, jadi langsung masuk voting saja,” kata salah satu Satuan Tugas (Satgas), Elly Esra Kudubun, ketika saya tanyai mengapa langsung diberlakukannya pemungutan suara, bukannya mendahulukan musyawarah.

Saya jadi teringat lagi kejadian beberapa bulan silam, tepatnya tanggal 26 Oktober 2013 di Ruang Probowinoto lantai 5 Gedung G, saya kebagian meliput kegiatan pemilihan Rektor Universitas Kristen Satya Wacana bersama teman magang saya Febri. Satu pertanyaan yang saya ingat dengan betul ketika wawancara. Mengapa kegiatan musyawarah ditiadakan dan digantikan begitu saja dengan pemungutan suara?

Eka Toba Putra Simanjuntak, sekretaris dewan pembina pemilihan rektor, memberikan keterangan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Eka mengatakan bahwa karena keterbatasan waktu yang dimiliki oleh pihak penyelenggara pemilihan rektor, maka setelah kegiatan pemaparan visi misi oleh para calon rektor langsung disambung dengan kegiatan pemungutan suara yang notabene dimenangkan oleh John A. Titaley sebanyak 10 suara dari 18 suara sah dan 1 suara hangus.

Jadi bingung lagi, tapi kali ini saya tidak mau ambil pusing berlebih dan tetap tidak mau jadi mahasiswa patung.

Buku Ketentuan Umum Keluarga Mahasiswa 2011 ini banyak mengatur hal-hal yang berkenaan dengan “Mekanisme Pengambilan Keputusan” seperti yang tercantum dalam pasal 17, 26, 35, 44, 53, dan 62. Seluruh pasal tersebut kurang lebih mengatur hal-hal serupa yang menyangkut tentang mekanisme pengambilan suara. Antara musyawarah, lobi, dan pemungutan suara. Mau yang mana? Tergantung yang pegang kuasa.

Jika benar KUKM 2011 benar-benar untuk mengatur tata kehidupan bermahasiswa di UKSW (seperti yang tercantum di pasal 2 bab Tujuan KUKM), maka segala peraturan yang tercantum pada KUKM merupakan cerminan pribadi bagi si pembuatnya juga.

Hingga detik kepenulisan ini, saya masih getol memikirkan soal kubu-kubu dan keterbatasan waktu yang ternyata bisa mengganggu proses terwujudnya musyawarah untuk mencapai kata mufakat, seperti kata guru SD saya.

Di dunia ini, tidak ada yang tidak mengambil kubu. Setiap orang pasti mempunyai kubu. Kebaikan melawan kejahatan. Kejahatan melawan kebaikan. Netral melawan kebaikan dan kejahatan. Sama seperti keputusan presiden pertama Indonesia, Soekarno, ketika memilih untuk menolak bergabung dengan Blok Barat maupun Blok Timur. Ia lebih memilih membentuk kubu baru yang diklaimnya dengan sebutan Non-Blok. Netral.

Apakah dengan adanya kubu-kubu antara para dosen dan sang empunya hak suara seperti yang diterangkan oleh satgas pemilihan Dekan FISKOM, masa menjadi alasan untuk menutupi kemungkinan terciptanya musyawarah? Apakah untuk pemilihan rektor yang dapat dibilang membawa nasib keseluruhan UKSW, masa harus mengeluarkan musyarawah dari kursinya dan menggantikannya dengan voting hanya karena mendapati kendala waktu yang terbatas?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah; perundingan atau perembukan. Jelas tidak mungkin jika dalam perembukan tidak ada unsur komunikasi. Tapi lebih tidak mungkin lagi kalau dalam komunikasi tidak ada pendapat-pendapat yang dikeluarkan. Kecuali dibungkam.

Inilah sebabnya Habermas getol sekali menanamkan konsep komunikasi dalam Teori Kritis yang dirintis sejak dari awal mula aliran Mazhab Frankfurt. Karena keprihatinan akan lupanya para pendahulu mengenai kemampuan setiap manusia untuk berkomunikasi, dan memanipulasi. Habermas juga membedakan antara pekerjaan dengan interaksi komunikasi. Pekerjaan adalah tindakan instrumental, simpelnya begini, tindakan instrumental adalah tindakan yang bertujuan mencapai suatu kepentingan tertentu, sedangkan interaksi komunikasi lebih berorientasi pada pengertian kebutuhan satu sama lain dan mengutamakan kepentingan bersama, atau istilah yang lebih kita kenal: musyawarah mencapai mufakat.

Namun jelas. Voting bukanlah mufakat. Mau tidak mau voting pasti akan memenangkan pihak suara terbanyak dan di era seperti sekarang ini praktik rekayasa hak suara dapat dimainkan semudah membalikkan telapak tangan. Asal punya kuasa, semua yang ada di bawah bisa diatur tanpa daya. Hal lain yang menguatkan bahwa hasil voting bukanlah mufakat, sebagaimana dalam KBBI dijelaskan bahwa mufakat adalah sepakat. Nah, silahkan disimpulkan sendiri.

Dalam kelas filsafat komunikasi pada semester lalu saya diajarkan mengenai Teori Kritis Habermas yang berorientasi pada komunikasi yang menghasilkan kesepakatan bersama (mufakat) dari hasil musyawarah, namun praktik yang terjadi dalam kurun waktu 3 bulan berjalannya tahun ajaran 2013/2014 lebih mengedepankan voting. Pertanyaannya, apakah musyawarah masih dibutuhkan oleh UKSW? Jawabannya ada ditangan masing-masing karena semua tergantung orangnya.

Arya Adikristya Nonoputra, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi
Editor: Nova Christine Sihite

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *