Pemilu Berintegritas, Mungkinkah?

Browse By

headline_8capres-cawapres

sumber gambar: http://shnews.co/foto_berita/headline/headline_8capres-cawapres.jpg

PEMILIHAN UMUM (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) langsung 2014 ini merupakan hajatan demokrasi yang ketiga kalinya, dalam satu dasawarsa terakhir yang dihelat oleh negara ini. Schumpeter (1975) menyatakan, pemilu merupakan salah satu prosedur terpenting untuk melegitimasi kekuasaan di dalam sebuah sistem demokrasi. Bahkan, demokrasi kerap diidentikkan dengan pemilu. Dalam hal ini, sejak 1955, maka pemilu menjadi alat legitimasi untuk perjalanan demokrasi di Indonesia. Lalu, apakah pemilu hanya dipandang sebagai rutinitas demokrasi?

Demokrasi pasca reformasi memberikan banyak sekali catatan dalam hal prasyarat untuk terbukanya kanal kebebasan sipil dalam ranah politik, yakni memilih dan dipilih. Pengalaman 32 tahun kekuasaan Orde Baru (Orba) memberi bukti bahwa penyelenggaraan pemilu hanya sebatas kegiatan rutin lima tahunan. Legitimasi hanya digunakan sebagai kepentingan dan selera penguasa saat itu. Bunte (2009) menyatakan bahwa terlaksananya pemilu adalah prasyarat paling minimalis dari prosedur demokrasi atau sebagai konsep inti dari demokrasi. Jadi,Orba-pun juga sudah melaksanakan “demokrasi”, menurut prasyarat minimalis tersebut.

Menilik tiap definisi di atas, jelas terlihat bahwa pemilu sebenarnya bukan sekedar kegiatan rutin dan prasyarat yang diadakan untuk mencapai melegitimasi demokrasi. Dalam pengertian ini, acap kali disebut sebagai demokrasi prosedural. Sebab ukuran demokrasi, bukan saja ditentukan oleh rutinitas pemilu, namun juga ditentukan oleh kualitas dari pemilu itu sendiri.

Pemilu “yang berkualitas”—atau jika meminjam istilah Galtung dan Pope (2008), “yang berintegritas”, setidaknya, mensyaratkan adanya akuntabilitas, kompetensi dan etika. Selain itu, pemilu akan dipandang ber-“integritas”, apabila semua pihak yang turut serta dalam ajang pemilihan ini menerima hasil pemilu secara bulat, kemudian juga mengikat semua pihak tersebut. Untuk dapat diterima secara bulat hasil pemilu, haruslah memenuhi persyaratan jujur dan adil secara administratif, juga harus memenuhi kriteria integritas. Integritas pemilu diukur dari integritas lembaga penyelenggara pemilu dan tentu integritas para pihak peserta pemilu.

Pemilu Berintegritas Versus Transaksional

Integritas sebuah pemilu Presiden dan Wapres, mengacu pada ukuran integritas para pihak peserta pemilu dapat ditera dalam melakukan kajian dan bacaan terhadap visi dan misi para calon Presiden dan Wakil presiden yang sedang mengikuti proses politik tersebut. Secara sederhana, mereka perlu membandingkan visi dan misi dari para kandidat dengan indikator-indikator yang sejalan dengan prinsip dan syarat integritas.

Adapun prinsip dan syarat integritas yang bisa digunakan untuk menilai visi dan misi para kandidat antara lain: rumusan atau cara pandang masalah bangsa/negara dan agenda kerja yang terukur dan terencana; komitmen terhadap proses demokrasi dan pelembagaannya; dan jaminan tata pemerintahan yang baik dan kebebasan sipil seperti diatur dalam kovenan-kovenan dan tata perundangan secara konsisten. Ketiga indikator itu dengan mudah digunakan untuk menganalisis sejauh mana visi dan misi para kandidat dalam menjawab tantangan sebuah pemilu yang berintegritas.

Pemilu yang diidentikkan dengan demokrasi tentu tidak mungkin lepas dari kontestasi para pesertanya. Przeworski (1991) menjelaskan bahwa pemilu sesungguhnya bukanlah ajang partisipasi warga masyarakat, namun lebih kepada ajang kompetisi para peserta pemilu (dalam hal ini, kandidat Presiden dan Wakilnya, Partai politik (Parpol) dan elit penguasa Parpol), dimana para peserta pemilu itu akan berusaha untuk mengungguli peserta lain, baik dalam menarik simpati konstituen hingga meraup jumlah suara, serta dukungan kepada kekuasaan yang diperolehnya.

Berdasarkan atas pernyataan Przeworski tersebut, maka maraknya politik uang (money politic) menjadi terkonfirmasi. Dimana para konstestan berlomba-lomba untuk meraih kekuasaan dengan segala cara, termasuk politik uang. Menurut Roth (2007) politik uang (money politic) adalah jebakan bagi kandidat dalam memenangkan pemilu. Praktek politik uang tetap dilakukan, meskipun dari berbagai hasil survei dan penelitian menyebutkan bahwa praktek ini tidak efektif dan tidak signifikan dalam perolehan suara. Sebab perilaku politik menunjukan masyarakat yang semakin cerdas dan dewasadalam mengambil keputusan politik saat pemilu didasarkan pada kondisi kesadaran yang lebih rasional.

Politik uang yang merupakan bagian dari korupsi pemiluinilah menyebabkan pemilu jadi tak legitimate. Sebab hal inilah yang menjadi penyebab bagi politik dengan biaya tinggi. Terjadi perubahan paradigma dalam politik dan demokrasi. Dari sesuatu yang bersifat mandatory menjadi sesuatu yang bersifat transaksional. Sehingga mandat konstituen yang politis berubah orientasinya menjadi bentuk paling pragmatis, yakni transaksi kepentingan. Duschinsky (2004), dalam risetnya, terkait pengaruh uang di dalam politik, memetakan bagaimana uang berperan di dalam politik sejak proses pencalonan kandidat hingga persoalan korupsi politik pasca pemilu. Lalu bagaimana dengan pemilu yang berintegritas?

Syed Hussein Alatas (1980) mengategorikan korupsi dalam bentuk sumbangan politik masuk dalam kategori investive corruption, yang meniscayakan korupsi yang transaksinya terjadi hari ini tapi keuntungan dari transaksi korupsinya dapat dirasakan di masa mendatang. Artinya, dalam rantai korupsi pemilu, transaksi merupakan investasi kepentingan pada penguasa kelak. Tentu hal ini sangat membahayakan perjalanan demokrasi. Dimana disaat demokrasi mensyaratkan dari, oleh dan untuk rakyat berubah menjadi transaksi-transaksi elit atau kepentingan oligarki belaka. Dengan kata lain, demokrasi telah telah dibajak oleh segelintir elit penguasa atau oligarch.

Memutus Rantai Korupsi dan Model Pemilu Berintegritas

Tentu saja pola transaksional antar elit dalam pemilu (termasuk Pilpres) menjadi tantangan bagi konstituen. Sebab suara rakyat adalah mandat yang sesungguhnya, dan demokrasi sendiri mensyaratkan hal tersebut. Memutus rantai korupsi pemilu dapat dilakukan dengan menggunakan strategi pencegahan. Dimana pendekatan kepada pemilih rasional diterapkan untuk mencegah transaksi yang merugikan. Pemborosan keuangan kontestasi dan kampanye dapat dilakukan dengan mengubah strategi kampanye kandidat dengan menonjolkan aspek-aspek yang berkualitas dengan suatu model kampanye kandidat berintegritas.

Sebagai contoh,“Survey Persepsi Masyarakat terhadap Integritas Pemilu” yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun lalu, sukses menghasilkan beberapa catatan penting dari sisi pengetahuan dan kesadaran akan pemilu yang berintegritas. Sebanyak 71% responden paham bahwa praktik politik uang dalam pemilu merupakan hal yang umum terjadi di Indonesia. Bahkan nyaris seluruh responden (92%) menyatakan bahwa pemimpin dan politisi yang tersangkut kasus korupsi merupakan hal yang umum terjadi di Indonesia. Informasi lain, seperti Global Corruption Barrometer 2013, yang dikeluarkan oleh Transparency International mengafirmasi dengan menyebutkan bahwa Parpol dan parlemen, sebagai salah satu institusi demokrasi sebagai lembaga yang sarat dengan korupsi, menurut persepsi masyarakat.

Menilik hasil kajian di atas, maka peluang untuk memperbaiki demokrasi lewat pemilu yang berintegritas merupakan hal darurat yang harus segera dilakukan di Indonesia. Model pemilu berintegritas yang bisa menggunakan dua pendekatan utama. Pendekatan pertama adalah pendekatan model kandidat dan kampanye berintegritas, dimana setiap kontestan dan kandidat dipaksa untuk tidak melakukan praktek pemborosan keuangan kampanye dan dilarang melakukan politik uang. Model inimerupakan perpaduan dari komitmen kandidat sekaligus penerapan metode komunikasi politik yang efektif dan pelibatan partisipasi masyarakat yang luas.

Sedangkan pendekatan kedua adalah model akuntabilitas politik. Model iniberupaya membangun konstituensi di satu sisi dan perikatan tali mandat antara kandidat dengan pemilih/konstituen dibangun melalui kekuatan kontrol publik yang kuat di sisi lain. Dengan demikian, konstituen dapat dengan mudah menggunakan jalinan ikatan yang terbentuk pada saat pemilu untuk menuntut representasi kandidat dan menagih janji politik kepada kandidat yang telah menduduki kekuasaan politiknya.

Gagasan kandidat dan kampanye berintegritas serta akuntabilitas politik adalah prasyarat dasar dalam membangun demokrasi dan pemilu yang jujur dan adil. Masyarakat, dalam hal ini, konstituen dijamin hak-haknya. Mereka tidak hanya sebagai objek tindakan dan keputusan politik, melainkan juga sebagaisubjek yang berhak untuk menuntut tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan janji-janji politik yang dilaksanakan oleh para kandidat. (Editor: Erwin Santoso)

Wawan Heru Suyatmiko, Pegiat di Transparency International Indonesia sebagai Coordinator for Knowledge Management Program. Ia alumni Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, jurusan Sains. Kini Wawan sedang menempuh Program Magister Ilmu Politik di Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, Jakarta. Tulisannya ini merupakan opini pribadinya yang tidak merepresentasikan lembaga dan kepentingan tertentu. Didedikasikan kepada pecinta kajian politik dan demokrasi. Pembaca dapat menghubungi Wawan di wawan.suyatmiko@gmail.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *