Industri Otomotif Indonesia : Antara AEC dan Eksistensi Merek Lokal

Browse By

Source: http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fotomotif.antaranews.com%2Fberita%2F334508%2Fekspor-mobil-naik-672-persen&h=iAQEGIy16

Source: http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fotomotif.antaranews.com%2Fberita%2F334508%2Fekspor-mobil-naik-672-persen&h=iAQEGIy16

Mulai 31 Desember 2015 mendatang, 10 negara Asia Tenggara, akan menerapkan ASEAN Economic Community (AEC). Berbagai persiapan dalam aspek ekonomi telah disiapkan Indonesia ke semua sektor, termasuk sektor industri mobil. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, sudah siapkah industri mobil Indonesia dalam menghadapi pasar bebas Asia Tenggara ini?

Tak dapat dipungkiri, bahwa sektor industri mobil menjadi salah satu mesin pacu perekonomian Indonesia. Dari data yang dirilis Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil di Indonesia pada kuartal pertama (Januari – April 2014), mencapai 435.382 unit. Hasil ini mengalami kenaikan dibandingkan kuartal yang sama pada tahun lalu sebesar 297.785 unit.

Selain itu, penjualan mobil di Indoneia mencapai rekor tertingginya, yakni sebesar 1,2 juta unit pada 2013. Penjualan sebanyak itu hampir mendekati penjualan mobil di Thailand, yang notabene sebagai raja otomotif ASEAN, mencapai 1,3 juta unit.

Dari hasil penjualan mobil tadi menunjukkan, saat ini Indonesia menjelma sebagai raksasa otomotif di Asia Tenggara. Hal ini juga didukung dengan  banyaknya produsen otomotif dunia yang membuka dan menambah kapasitas produksinya di Indonesia.

Salah satu contohnya adalah Toyota. Seperti dikutip dari Kompas.com, Perusahaan otomotif asal Jepang ini rela menggelontorkan dana lebih dari 13 triliun rupiah untuk melakukan peningkatan kapasitas produksinya, dari 150.000 unit menjadi 250.000 unit setiap tahunnya.

Dengan peningkatan kapasitas produksi tersebut, Toyota berencana merekrut lebih dari 32.000 tenaga kerja dan akan terus meningkat hingga 41.000 orang pada 2015. Hal ini tentunya juga membuka peluang yang besar untuk lapangan kerja baru.

Di sisi ekspor, Indonesia juga terus meningkatkatkan jumlah ekspornya baik dalam bentuk Completely Built Up (CBU), yakni ekspor mobil dalam bentuk utuh, serta dalam bentuk terpisah atau Completely Knocked Down (CKD).

Dari data yang dilansir Gaikindo, selama kuartal pertama 2014, Indonesia membukukan 65.088  unit kendaraan dalam bentuk CBU, 33.989 unit dalam bentuk CKD, dan 1.052.709 unit komponen kendaraan. Nilai ekspornya pun juga terbilang fantastis, 1,27 miliar dolar AS.

Indonesia berebut mahkota “semu”

Pengamat ekonomi internasional dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Elisabeth Kartikasari menilai, dalam Asean Economic Community 2015, Indonesia hanya mengincar pasar otomotif semata, namun belum memunculkan produk dalam negeri sendiri untuk bersaing didalamnya.

“Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini menjadi basis produksi otomotif. Namun perlu diingat bahwa kendaraan yang diproduksi, dirakit, dan diekspor dari Indonesia seluruhnya adalah merek asing. Ini merupakan ironi, sebab mengapa pemerintah lebih mendukung merek asing untuk meningkatkan jumlah ekspor daripada mendorong merek mobil lokal untuk ikut bersaing dalam AEC?” ujarnya.

Memang, prestasi Indonesia di bidang otomotif ASEAN patut diacungi jempol. Namun persaingan pangsa pasar otomotif dengan Thailand bisa dibilang hanya “berebut mahkota semu.” Pasalnya, baik Indonesia maupun Thailand sama-sama menjadi basis produksi produsen otomotif asing, namun juga sama-sama tidak memiliki produk lokal untuk dijadikan sebagai andalan sektor otomotif.

Seharusnya, jika ingin menjadi raja otomotif di ASEAN, selain jumlah penjualan dan produksinya yang masif, namun juga bagaimana menguasai pasar domestik dan ekspor dengan produk dalam negeri.

Kita bisa berkaca kepada Amerika Serikat yang menguasai pasar otomotif dengan Ford serta General Motors, atau Jepang dengan dengan produk Honda, Toyota, Suzuki, dan lainnya. Berbagai merek lokal di negaranya didukung penuh oleh pemerintah setempat, baik secara kebijakan, insentif, serta berbagai bantuan dalam mengembangkan produk dalam negerinya.

Merek lokal di ASEAN masih angan-angan

Indonesia bukannya tidak memiliki mobil lokal atau populer disebut mobil nasional (Mobnas). Merek-merek lokal seperti Tawon, Komodo, dan Esemka sebenarnya sudah ada lumayan lama, namun keberadaan mereka seolah terbenam oleh berbagai merek asing yang lebih dulu populer di masyarakat Indonesia.

Kita tentu tak ingin mobil lokal bernasib seperti Timor. Timor (Teknologi Industri Mobil Rakyat) yang sempat menjadi kebanggan bangsa Indonesia pada medio 1990-an telah menuai kontroversi. Maklum, proyek kerjasama dengan pabrikan Korea Selatan, Kia, hanya sebatas melakukan rebadged (menempelkan ulang merek) dari produk Kia Sephia.

Selain rebadged, pemerintah juga memberlakukan bebas bea impor mobil tersebut. Padahal, merek mobil lain, seperti Toyota dan Honda tetap diberlakukan aturan bea masuk bagi mobil yang diimpor dari luar negeri. Imbasnya, Timor menuai protes keras dari para pengamat otomotif serta pabrikan mobil lain yang ada di Indonesia. Dan Klimaksnya, Timor pun bubar akibat krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1998.

Seharusnya, yang disebut sebagai mobil nasional adalah mobil yang mengandung kandungan lokal minimal 80 persen. Kandungan lokal yang dimaksud meliputi komponen, desain, tenaga ahli, dan juga brand yang dibangun di dalam negeri.

Namun sejatinya, sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan regulasi yang jelas tentang mobil nasional. Regulasi yang bisa dibilang mendekati mobil nasional saat ini adalah peraturan menteri perindustrian nomor 33/M-IND/PER/7/2013 yang mengatur tentang pengembangan industri kendaraan roda empat yang hemat energi dan terjangkau, atau saat ini populer disebut Low Cost and Green Car (LCGC)

Dalam regulasi ini, pemerintah memberi keringanan pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM), kepada produsen otomotif yang memproduksi mobil dengan kriteria tertentu, seperti konsumsi BBM minimal 20 kilometer per liter, menggunakan bahan baar beroktan (RON) 92, daan harga jualnya paling tinggi 95 juta rupiah.

Salah satu pasal yang menurut saya masih ganjil adalah pada bagian II, pasal 2 ayat 1d yang menyebutkan bahwa produk teersebut harus menambahkan merek, model, dan logo yang mencerminkan Indoneia.

Jika dilihat dari salah satu produk LCGC, Toyota Agya misalnya. Dalam setiap unitnya, Toyota Agya menambahkan logo garuda pada sisi depan, dan merek Astra di bagian belakang. Memang, logo serta mereknya mencerminkan Indonesia, tetapi pada dasarnya, Toyota Agya tetaplah produk asing yang diproduksi di Indonesia.

Namun sepertinya hingga saat ini pemerintah belum akan mengeluaran regulasi tentang mobil nasional. Pemerintah malah terkesan mengharapkan produk LCGC sebagai mobil nasional Indonesia. Hal ini diperkuat dengan pernyataan menteri perindustrian, M.S Hidayat, seperti dikutip dari detik.com yang mengatakan bahwa LCGC sudah bisa disebut mobil nasional, karena produksi dan komponennya dibuat di Indonesia.

Maka dari itu, pemerintah harus menbuat regulasi yang jelas tentang definisi mobil nasional. Selain itu, pemerintah juga harus membuat pemisahan yang jelas antara LCGC dengan merek mobil lokal. Hal ini agar produsen – produsen mobil lokal bisa memiliki dasar hukum yang jelas soal mobil nasional.

Selain regulasi, pemerintah perlu memberikan bantuan kepada produsen mobil lokal, semisal dengan memberi Insentif berupa potongan pajak, bantuan finansial, serta bantuan riset agar merek lokal bisa berkembang.

Memang, jika dilihat dari kacamata saat ini, harapan merek lokal Indonesia untuk bersaing dalam percaturan otomotif ASEAN masih merupakan angan-angan. Namun, jika produsen dan pemerintah mau bersama-sama mengembangkan produk mobil lokal, tentunya suatu saat kita sebagai bangsa Indonesia bisa bangga mengatakan “Ini mobil asli Indonesia.”

Robertus Adi Nugroho, wartawan Scientiarum. Ia adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi, angkatan 2013. Ikuti kicauannya di @robertus_adi22

6 thoughts on “Industri Otomotif Indonesia : Antara AEC dan Eksistensi Merek Lokal”

  1. www.kompasiana.com/rahadiumar says:

    wacana mobil nasional sudah out of date .. bikin industri mobil yang sehat dan berkelanjutan tidak semudah bikin mobil itu sendiri

  2. www.kompasiana.com/rahadiumar says:

    kalo memang ada investor lokal yang berniat serius bikin mobil nasional, ya tinggal ikut saja skema KBH2 (permenperind nomor 33/M-IND/PER/7/2013)

  3. www.kompasiana.com/rahadiumar says:

    perjalanan proton malaysia aja sejauh ini terseok2 dan malah menggerogoti keuangan negara ..

  4. www.kompasiana.com/rahadiumar says:

    menjadi basis produksi merek global masih lumayan, setidaknya ada yang nyangkut di dalam negeri dari penyerapan tenaga kerja dan pajak ..

  5. www.kompasiana.com/rahadiumar says:

    sejatinya program mobil nasional sudah dirintis sejak sebelum proyek Timor tahun 1996 .. diawali pelarangan impor mobil utuh 1972, lalu deletion program awal 1980-an, kemudian sistem insentif tahun 1993, .. yang kesemuanya mandeg karena kekurangseriusan regulator dan juga ATPM hingga akhirnya dimentahkan oleh proyek Timor

  6. fuadsyaifuddin21 says:

    terimakasih infonya min sangat membantu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *