Di Balik Jas Almamater Arya dan Arron

Browse By

Membaca tulisan Arya Adikristya Nonoputra berjudul “Telanjangi Diri Dari Jas Almamater”, 22 September 2014, pada website Scientiarum sungguh menarik. Tulisan tersebut menanggapi paper Arron mengenai penggunaan jas almamater universitas. Arya dengan pendekatan normatif untuk mengungkapkan gagasannya yang kontra dari opini Arron.

Perwujudan dari pendekatan normatif ini terdapat pada ungkapan, “Bagi saya, jas warna putih gading itu hanya identitas yang menunjukkan bahwa si pemakai adalah sivitas UKSW. Tidak lebih, tidak kurang”, dan ditegaskan kembali pada “cara memaknai jas almamater” dan “penyeragaman makna untuk urusan simbol tak semestinya diatur dan disahkan”.

Singkat cerita, tulisan tersebut mempermasalahkan jika ada legitimasi dari penggunaan jas almamater. Saat hal ini sudah diatur dalam peraturan, akan muncul nilai kebenaran yang sah tentang penggunaan jas almamater yang harus sesuai dengan hukum.

Dalam konteks ini, saat kebenaran tersebut diatur, akan muncul hal yang benar, dan yang salah, versi Arya. Menurut Arya, hal ini menjadi salah ketika ini menjadi fokus Lembaga Kemahasiswaan (LK), daripada ruh pelayanan itu sendiri. Menurut saya, cara penggunaan jas almamater tidak setara dengan ruh pelayanan. Keduanya memang tidak sejajar, konteksnya berbeda.

Pada argumentasi tentang fokus LK, saya tidak sependapat. Ideologi tentang pentingnya penggunaan jas almamater secara bertanggungjawab oleh Arron, tidak mengindikasikan bahwa fokus LK berada pada cara mencintai Satya Wacana dengan penggunaan jas almamater saja.

Bahkan sampai sekarang, tidak ada nota ketua yang dikeluarkan Ketua Umum Senat Mahasiswa Universitas (SMU) untuk melegalkan kebijakan penggunaan jas almamater di aras universitas.

Sekalipun ada kebijakan yang dikeluarkan, premis fokus LK pada penggunaan jas almamater tidak bisa dibenarkan, kecuali, pernyataan ini diubah menjadi “fokus LK salah satunya adalah penggunaan jas almamater”.

Dalam benak saya, orang nomor satu di SMU ini memiliki pemikiran bahwa LK memang semestinya menjadi Lembaga Kemahasiswaan, bukan lembaga koreksi, apalagi lembaga kegiatan.

Stigma ini yang sedang diperjuangkan oleh fungsionaris LK aras universitas. Hal yang hendak diperjuangkan oleh Lembaga Kemahasiswaan adalah benang merah antara keinginan serta kebutuhan mahasiswa dan universitas. Benang merah tersebut dirumuskan dalam dokumen Garis Besar Haluan Program Lembaga Kemahasiswaan (GBHPLK), berdasarkan arasnya masing-masing.

Interpretasi dari dokumen ini terwujud dalam bentuk program. Oleh karena itu, wajar saja mahasiswa memiliki orientasi “kegiatan” pada LK, sehingga ruh pelayanan LK sering miss. Ini yang mau dibongkar, fokusnya di sini.

Mengenai nilai kebenaran yang hendak ditetapkan, persoalan “kekerasan simbolik yang sah”, perlu pemaparan yang jelas mengenai latar belakang dan urgency dari kebijakan ini. Apakah ada mahasiswa yang menggunakan jas almamater secara tidak bertangungjawab? Adakah dampak yang terjadi oleh karena penggunaan jas almamater yang tidak bertanggungjawab? Apa definisi dari penggunaan yang tidak bertanggungjawab? Perlukah hal tersebut diatur secara hukum?

Argumentasi ini kemudian beralih pada pertanyaan: apakah kebijakan ini membawa dampak positif? Kalau dalam kacamata Arya, munculah “kekerasan simbolik yang sah”, apakah ini merupakan hal yang baik atau buruk?

Berbicara soal siapa yang salah dan siapa yang benar, ideologi penggunaan jas almamater yang benar versi Arron, muncul bukan untuk memarginalkan kaum yang tidak sejalan. Ideologi ini muncul untuk menertibkan, karena penggunaan jas almamater menggambarkan identitas kaum akademik itu sendiri.

Dalam pandangan Arron, poin integirtas menjadi sorotan utama. Integritas memaparkan tentang pikiran, perkataan, dan tindakan yang sejalan. Artinya, Arron ingin mahasiswa tidak hanya kritis, dan bertutur intelektual, tapi juga bertindak akademik, yang tak lain adalah menggunakan jas almamater secara bertanggungjawab.

Dampaknya tercermin pada elemen eksternal kampus yang akan melihat mahasiswa dengan jas almamater sebagai wajah kampus. Kalau kaum akademis saja tidak bisa menggunakan atributnya dengan bertanggungjawab, sehingga timbul mosi tidak percaya dari masyarakat, bagaimana mungkin mau melakukan perubahan?

Mungkin kita perlu berkaca pada fenomena yang terjadi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) yang sudah memberlakukan kebijakan ini sebagai sampel. Bagaimana kondisi yang terjadi pasca kebijakan ditetapkan?

Jujur saja, secara keseluruhan saya tidak tahu, toh saya bukan mahasiswa FEB. Tapi dari kacamata mahasiswa fakultas non-FEB, saya melihat kalau dampaknya positif. Setahu saya, menjadi fungsionaris LK di FEB cukup bergengsi, maka saat LK FEB mengeluarkan kebijakan tentang penggunaan jas almamater, artinya LK FEB harus mengimplementasikan kebijakannya dengan benar sebagai role model. Saya kira, dampaknya akan mulai terasa dalam jangka waktu yang panjang, saat kebijakan ini sudah bertransformasi menjadi norma.

Perihal sanksi yang dijatuhkan jika melanggar, saya sempat berdiskusi dengan Mery Enjelica Stephany Gumenggilung (Angel), Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Periode 2014-2015. Menurut Angel, suatu pelanggaran yang belum diatur sanksinya akan dikembalikan pada asas legalitas.

Artinya, tidak bisa dijatuhkan sebuah hukuman sampai ada hukum tertulis yang mengatur tentang hal tersebut. Bicara soal sanksi, menurut saya mahasiswa yang mengenakan jas almamater secara tidak bertanggungjawab versi Arron, akan terkena sanksi sosial saat ideologi ini membudaya.

Sebagai contoh, seorang perokok pasti akan enggan merokok, jika berada dalam ruangan dengan orang-orang non-perokok, bukan? Tidak perlu dibuat sanksi hukum tertulis, sanksi sosial saja sudah cukup; dan akan semakin baik seiring perkembangan jaman.

Berbeda dengan Arya, Arron melakukan pendekatan empirik dengan dasar-dasar legal yang sudah diatur sebelumnya. Buktinya tertera pada KUKM UKSW 2011, pasal 8 ayat 6, pasal 7 ayat 2 j, tentang hak dan kewajiban untuk menggunakan atribut keluarga mahasiswa secara bertanggungjawab; dalam konteks ini jas almamater.

Menurut saya, definisi Arron mengenai “bertanggungjawab” tepat dan wajar-wajar saja. Apa susahnya mengenakan jas almamater dengan baik? Adakah hal buruk dari penggunaan jas almamater yang baik?

Namun, perlu dipahami juga UKSW yang identik dengan “Indonesia mini” mencirikan adanya beragam variabel mahasiswa, berdiri dengan pemikirannya yang berbeda. Secara sederhana, perwujudannya dapat dilihat dari cara berpakaian yang berbeda pula. Sebagai kampus perantauan, definisi Arron mengenai penggunaan jas almamater menjadi pembatas yang wajar dalam konteks penggunaan identitas kampus.

Sayangnya saja, memang pada tulisan Arron kurang dijelaskan dengan baik tentang esensi dari peraturan pada KUKM itu sendiri, serta apa yang hendak dicapai oleh founding fathers UKSW tentang jas almamater.

Seperti halnya seragam sekolah, pun jas almamater. Bukan tanpa sebab dibuat seperti itu. Ada impian, harapan, serta pemaknaan yang ingin ditanamkan dan diteruskan oleh pendiri kampus yang bernilai positif.

Saya tidak bermaksud berpihak pada Arron, maupun Arya. Dua-duanya punya maksud yang positif. Saya mendukung ideologi Arron untuk menghargai pemaknaan penggunaan jas almamater; adalah hal yang baik dan wajar kalau pimpinan SMU punya ideologi seperti ini.

Selama ideologi ini tetap dipertahankan oleh fungsionaris LK di bawah naungan Arron, hal ini akan jadi role model yang baik bagi seluruh sivitas UKSW. Bukankah itu baik?

Tapi terlepas dari pandangan empirik-Arron dan normatif-Arya, kedua aktivis ini menginginkan hal yang benar bagi mahasiswa. Arron ingin mengembalikan esensi orisinil lembaga kemahasiswaan, dan Arya ingin mahasiswa mencintai Satya Wacana dengan hal-hal sederhana.

Setelah berdiskusi dengan Arya, cara mencintai yang dimaksudkan sebenarnya terletak pada mental pejabat mahasiswa itu sendiri. Merupakan kerinduannya agar LK tidak rabun dekat. Seorang pemimpin yang betul-betul melayani, yang datang untuk melayani. Sebuah revolusi mental, khas pilpres Indonesia. Pemikiran Arya sungguh menarik. Salam hangat kritis-prinsipil!

Penyunting: Evan Adiananta Nonoputra

Albert Oloan Tona’as Karwur, mahasiswa Fakultas Biologi, angkatan 2012. Mahasiswa yang akrab disapa Abe ini tengah aktif menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Biologi periode 2014-2015. Ikuti kicaiannya di @albert_karwur.

5 thoughts on “Di Balik Jas Almamater Arya dan Arron”

  1. QTC says:

    kalau saya tilik ke KBBI mengenai kata “melayani” artinya adalah usaha melayani kebutuhan orang lain. membantu menyiapkan (mengurus) apa-apa yg diperlukan seseorang.

    lalu sekarang sebenarnya apakah segala yang dibutuhkan mahasiswa sudah tercantum dalam GBHPLK? jika sudah, ketika diturunkan menjadi program, seharusnya bisa menjawab kebutuhan. dan artinya selesai sudah tugas ‘melayani’ para “pejabat mahasiswa” itu.

    namun selama ini, saya rasa program yang mereka coba buat (untuk menjawab kebutuhan mahasiswa) justru tidak ditanggapi dengan baik oleh sasaran program sehingga arti dan makna ‘melayani’ menjadi gagal diraih dan menjadi kesalahpahaman yang mendarah daging setiap periode.

    saya belum mengerti konteks ‘melayani’ yang dimaksud. tapi jika ‘melayani’ yang diinginkan mahasiswa lain lebih dari yang saya pahami diatas, mungkin bisa di jelaskan kembali … agar arti dari melayani itu lebih jelas dan tercapai maksud dan tujuannya.

    terimakasih 🙂 salam

  2. Arya Adikristya Nonoputra says:

    Buat QTC, justru pertanyakan kembali gimana proses kelahiran slogannya LK periode ini: “Kami datang untuk melayani”

  3. QTC says:

    justru sekarang yang dipertanyakan apakah mahasiswa selama ini sudah merasakan pelayanan LK ? agar kerinduan mas arya (mungkin semua mahasiswa juga) soal LK ‘tidak rabun dekat’ itu bisa terwujud.

    karena dari sudut pandang saya dari sisi LK, LK ‘melayani’ melalui terbentuknya program-program yang (berharap) sesuai dengan kebutuhan mahasiswa (mungkin ada yang lain, tapi saya tidak tahu).

    mari kita luruskan bersama 😀

    1. Arya Adikristya Nonoputra says:

      saya pikir, persepsi kata ‘melayani’ dari LK sendiri kudu dikorek.

  4. dapakuti says:

    Kalo bagi saya yang pernah jadi mahasiswa dan juga pernah di LK. “Melayani” itu ibarat makan ikan bakar dan singkong dan sambal.
    LK akan gak sopan menyuapi mahasiswa kalo gak pake sendok (dari etis dan tidaknya).
    Mahasiswa akan merasa gak enak klo makan itu gak pake tangan langsung (enak gak enaknya).

    Jadi ada baiknya porsi melayani LK harus disesuaikan berdasarkan kebutuhan mahasiswa sendiri. ngapain disuapin kalo saya lebih enak makan pake tangan sendiri? atau jika saya memang tidak bisa menggunakan alat makan maka ada baiknya saya minta dilayani LK.
    Kembali lagi pada konteks bahwa LK adalah pelayan mahasiswa. Tentu akan beda konteksnya bila LK itu sebagai Bos Mahasiswa.
    Setiap mahasiswa harus patuh dong sama bosnya.
    Nah sekarang kita nempatin LK di posisi mana nie?
    atau ada usulan posisi lain yang lebih menyenangkan dan memuaskan bagi kedua belah pihak?

    Oh iya, ini cuma sekedar kicauan saja dari yang merindukan masa mahasiswa dan masa ber-LK.
    Salam,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *