Antara Salah Tangkap dan Penegakan HAM

Browse By

Belakangan ini, masyarakat Salatiga digegerkan oleh pemberitaan tentang salah tangkap yang dilakukan oleh anggota Polsek Tingkir terhadap Caesar Alif Arya Pradana (14 tahun), siswa SMP 4 Salatiga, pada Kamis 18 September 2014. Ironisnya, penangkapan Alif ini dilakukan di lingkungan SMP 4 di hadapan teman-temannya.

Alif juga sempat diborgol serta dipukuli saat ia berada di dalam mobil. Bukan hanya itu, mata dan mulut Alif juga dilakban. Karena tidak mau mengaku atas tuduhan pencurian sepeda motor, Alif sempat dibawa ke daerah Setro, Pabelan, untuk diinterogasi. Baru pada pukul sembilan, Alif dikembalikan ke sekolah untuk mengikuti pelajaran seperti biasa. (Baca “Siswa SMP 4 Jadi Korban Salah Tangkap Polisi, Hingga Dirawat di Rumah Sakit”)

Yang menjadi permasalahan di sini adalah adanya tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Polisi tidak menerapkan asas praduga tak bersalah terhadap Alif dan cara interogasi yang dilakukan oleh Polsek Tingkir juga tidak dibenarkan oleh Kompol Yunaldi, Wakil Kepala Polres Salatiga. Baca “Anak Tentara di Salatiga Jadi Korban Salah Tangkap Polisi“)

Mestinya, interogasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian hendaknya tidak dilakukan dengan kekerasan. Terlebih, Alif hanya seorang pelajar SMP yang dapat dikategorikan di bawah umur, sehingga tidak perlu diinterogasi dengan cara seperti itu.

Bukan hanya pada anak bawah umur, tetapi juga pada setiap warga negara. Polisi dilarang melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan dari tersangka. Hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 13 (1) Perkap 8/2009 poin (a).

Hak Asasi Manusia (HAM) juga kembali dipertanyakan. Benarkah HAM di Indonesia ini benar-benar telah terjamin? Membicarakan tentang HAM, mau tidak mau kita juga membicarakan tentang konteks negara hukum (rechtsstaat). Karena sesuai dengan Pasal 1 ayat (3)  UUD 1945 Amandemen, telah menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Di dalam konsep rechtsstaat ini sendiri memiliki ciri-ciri. Salah satunya “adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia”. Menurut Adnan Buyung Nasution, seorang pakar hukum Indonesia, untuk menciptakan sebuah negara hukum yang seutuhnya, sudah sewajarnya kita, segenap warga negara Indonesia khususnya, untuk tetap menegakkan fondasi dari negara hukum itu sendiri. Salah satunya adalah perlindungan HAM. Jika saja HAM tidak diakui, maka manusia akan kehilangan kemanusiaannya, karena HAM  telah dianggap sebagai tujuan negara. Yakni negara ada untuk manusia, bukan manusia untuk negara.

Miris jika melihat kasus di atas. Polisi beserta segenap anggotanya seharusnya menjadi garda depan dalam menegakkan HAM. Merekalah yang menjadi pengawas di dalam penegakan HAM. Bukan malah sebaliknya, oknum polisi yang merasa menjadi pengawas justru melakukan tindakan-tindakan yang melanggar HAM dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Jangan sampai kemudian timbul pertanyaan Quis custodiet ipsos custodes? Siapa yang akan mengawasi para pengawas?

Kasus tersebut, hendaknya menjadi suatu koreksi bagi diri kita semua, terutama bagi penegak hukum. Meski pembelajaran ini harus dibayar mahal, dengan penderitaan Alif. Semoga saja kasus ini bisa segera selesai, dan sekaligus menjadi yang terakhir yang terjadi di negeri kita tercinta ini.

Vickry C. Setyawan, mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi, angkatan 2012. Vickry mengambil jurusan Pendidikan TIK. Di sisi lain, Vickry juga tertarik dengan pembahasan topik hukum, politik, dan filsafat. Tambahkan Vickry di daftar pertemanan Facebook anda: Vickry Chan.

 Penyunting: Ridwan Nur Martien

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *