Demokratiskah LK UKSW?

Browse By

Keputusan Sidang Pleno DPR RI tentang RUU Pilkada memang membuat gempar rakyat Indonesia. Sidang tersebut menetapkan bahwa pemilihan kepala daerah yang tadinya dipilih langsung oleh rakyat, kini kembali dipilih oleh DPRD.

Mayoritas mengatakan hal tersebut merupakan sebuah kemunduran demokrasi Indonesia, hingga terbit berbagai petisi dan gerakan yang intinya menuntut pembatalan keputusan tersebut. Boleh dibilang situasi ini juga terjadi di UKSW, mayoritas berkoar-koar menuntut Pilkada Langsung. Saya pribadi memang condong ke pemilihan langsung, alasan sederhananya: tingkat korupsi yang tinggi, kepentingan di sana-sini, dan kredibilitas DPR kita yang korup dan penuh kepentingan, semakin membuat saya tidak percaya bahwa mereka akan membawa suara kita.

Terlepas dari hal tersebut, ada hal yang menggelitik saya. Alangkah lucunya ketika saya berteriak tentang pemilihan langsung, padahal di UKSW, pemilihan ketua lembaga eksekutif yaitu Senat Mahasiswa, dipilih secara perwakilan oleh Badan Perwakilan Mahasiswa. Saya pun Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Pertanian dan Bisnis (FPB) yang dipilih melalui sistem pemilihan itu (demokrasi perwakilan).

Aneh saja, ini seperti pengedar narkoba yang ikut gerakan anti narkoba. Rasa menggelitik ini akhirnya mendorong saya untuk mencari tahu kenapa kita (LK UKSW) memilih praktek pemilihan secara perwakilan, ketimbang pemilihan langsung? Di samping itu, apa arti demokrasi menurut UKSW?

Saya-pun memulainya dengan mencoba bertanya dengan beberapa senior LK, Ariel Nico, anggota Komisi B BPMU. Nico ternyata juga mengambil sikap mendukung Pilkada Langsung, terlihat dari berbagai posting-annya di Facebook yang mengecam keputusan sidang paripurna DPR RI. Saat itu saya bertanya, “Apa yang melatarbelakangi Nico memilih mendukung Pilkada Langsung, padahal di UKSW saja melakukan praktek demokrasi perwakilan?”, Nico menjawab dengan sederhana, “UKSW dan pemerintahan adalah dua hal yang berbeda, pemerintahan adalah lembaga kompleks yang sarat akan kepentingan, sedangkan UKSW adalah lembaga akademis di mana kepentingan tidak terlalu kompleks. Sehingga membandingkan dua hal ini seharusnya perlu melihat perspektif dan kondisi berbeda antara situasi kampus dan masyarakat,” katanya.

Joshua Maliogha, Ketua Umum Senat Mahasiswa Universitas 2012-2013, senada dengan pernyataan Nico. Joshua menegaskan bahwa kampus dan masyarakat itu dua hal yang berbeda. “Kalau kita baca pengertian demokrasi yang dilahirkan tahun 600 SM di Yunani, demos dan kratos ialah pemerintahan oleh rakyat dan dilakukan di senat (perwakilan). Jadi, demokrasi itu tidak identik dengan one man one vote, tetapi keterlibatan rakyat banyak dalam kontrol terhadap kekuasaan. Atau dengan kata lain kekuasaan tidak mutlak (despotik, absolut, totalitarian, otoriter).”

Kalau kita paham benar demokrasi ideal jaman Yunani, maka kita bisa mengerti jika demokrasi ialah lawan aristokrasi. Lalu, apakah melalui perwakilan berarti tidak demokratis? Tidak juga. Melalui perwakilan juga demokratis. Konteks UKSW dan konteks negara saya pikir perlu dipertimbangkan secara baik, sehingga kita tidak terjebak dengan anakronisme.

Saya dukung pemilihan langsung karena ia konsisten dengan sistem kenegaraan kita yang presidensial, ditambah dengan pertimbangan bahwa legislator kita sangat korup dan Parpol masih dikuasai para oligark. Apabila pemilihan melalui DPRD, maka hanya akan melahirkan pemimpin tingkat daerah yang hadir untuk mengakomodir kepentingan para oligark itu. Apalagi, dalam teori demokrasi moderen, sudah bukan barang baru jika dipercaya bahwa kapitalisme ialah syarat demokrasi. Dalam hal ini saya menolak mekanisme Pilkada lewat DPRD, sebab akan memberi ruang pada para oligarki untuk menancapkan aset-aset bisnis mereka di lahan negara yang seharusnya untuk rakyat.

“Pemilihan perwakilan di UKSW tentunya juga ada dampak negatifnya, contoh sederhananya: sering mahasiswa sampai tidak tahu siapa ketua SMF atau SMU-nya, siapa orangnya saja tidak tahu, apalagi program-programnya, kan itu imbas dari pemilihan perwakilan juga?” tanya saya.

“Kalau menurut saya, demokrasi di LK jangan kita simplifikasi dan reduksi nilai-nilai demokratisnya demi alasan pragmatis semacam itu. Apakah dulu ketika Soeharto dipilih oleh MPR RI lalu rakyatnya tidak kenal dia? Saya pikir itu bisa diatasi dengan pendekatan komunikasi publik LK yang baik. Lalu, yang perlu diperhatikan apakah dengan pemilihan langsung calon ketua dari fakultas kecil punya kesempatan lebih besar? Lalu saya juga percaya bahwa perlu persiapan serius ketika kita ingin lakukan pemilihan langsung untuk LK. Di kampus lain pemilu langsung dilakukan karena konteks LK mereka sudah politik praktis. Tak jarang akhirnya menimbulkan kekacauan dan perpecahan di Kampus tersebut,” tambah Joshua.

Pandangan saya pribadi, demokrasi Pancasila (musyawarah mufakat) yang dianut UKSW memang membuat mayoritas dan minoritas (baca: fakultas jumlah mahasiswa banyak dan sedikit) punya kesempatan yang sama. Bukan suara terbanyak yang menang, namun hasil musyawarah dari seluruh perwakilan mahasiswa yang ditujukan untuk kebaikan kampus yang diutamakan.

Meski begitu, UKSW pun tidak menutup mata akan realita bahwa jumlah mahasiswa yang banyak punya kebutuhan dan pandangan yang tak kalah banyak. Untuk mengakomodasi hal tersebut, KUKM pasal 33 ayat 2 pun mengatur kuota jumlah perwakilan fakultas di BPMU, disesuaikan dengan jumlah mahasiswa di masing-masing fakultas.

Namun, toh sekali lagi demokrasi bagi UKSW bukan soal suara mayoritas, namun musyawarah untuk kepentingan sivitas. Terbukti, selama ini tidak ada dominasi fakultas dengan jumlah mahasiswa besar di kursi ketua Lembaga Kemahasiswaan Universitas. Fakultas-fakultas kecil pun sering bergantian mengisi kursi ini. Semua punya kesempatan yang sama.

Dari situ dapat saya simpulkan bahwa demokrasi bukan masalah langsung atau tak langsung. Demokrasi yang sebenarnya adalah demokrasi yang dijiwai UKSW, tercermin di LK-nya, demokrasi UKSW yang saya maknai secara sederhana sebagai “suatu kondisi ketika semua pihak baik minoritas maupun mayoritas mempunyai kesempatan yang sama”.

Kita sebagai mahasiswa UKSW seharusnya bangga punya LK yang demokratis, walau tidak bisa dipungkiri masih banyak yang harus dibenahi di LK kita. Ini tugas kita bersama sebagai mahasiswa, bukan hanya tugas fungsionaris LK, karena LK ada dan dibuat dari, oleh, dan untuk mahasiswa. LK bukan milik sebagian mahasiswa tertentu, LK bukan untuk kepentingan oknum tertentu, LK adalah milik mahasiswa sepenuhnya. Mari kita berbenah bersama. Sudah saatnya mahasiswa UKSW kembali ke masa jayanya. Hidup mahasiswa!

Yanuar Jaka Permana, mahasiswa Fakultas Pertanian dan Bisnis, angkatan 2012. Yanuar kini tengah aktif menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Pertanian dan Bisnis periode 2014-2015. Tambahkan Yanuar di daftar teman anda: Yanuar Jaka P.

Penyunting: Bima Satria Putra

10 thoughts on “Demokratiskah LK UKSW?”

  1. Arya Adikristya Nonoputra says:

    Benarkah LK UKSW lepas dari kepentingan kelompok tertentu? Saya pikir, pasti ada kepentingan yang menungganggi. Setiap kelompok pasti punya kepentingan tertentu. Yang perlu dipertanyakan sekarang, kepentingan seperti apa yang ada di LK UKSW?

  2. Ridwan Nur Martien says:

    Demokrasi memang tidak identik dengan ‘one man one vote’, tetapi apakah sistem perwakilan itu sudah dijiwai oleh ‘hikmat kebijaksanaan’?

  3. FA Brian Ganda Pratama says:

    saya ingin bertanya kepada saudara Yanuar Jaka Permana.
    Solusi apa yang Anda berikan?
    “Mari kita berbenah bersama. Sudah saatnya mahasiswa UKSW kembali ke masa jayanya.”
    1. Bagaimana cara berbenah bersama?
    2. UKSW pernah Jaya ? Apakah bisa ? Bagaimana caranya ?

  4. joy says:

    Lagipula menurut saya klau mahasiswa yg memilih ya otomatis calon ketua senat/BPM dengan jumlah mahasiswa progdi/fakultas terbanyaklah yg menang,hehehe

  5. Bima Satria Putra says:

    walaupun mereka representasi mahasiswa, para perwakilan tidak benar-benar membawa ‘suara’ mahasiswa. dan setuju dengan ‘Joy’, calon ketua dari ‘fakultas besar’ memiliki peluang besar untuk menang.
    jika dibandingkan dengan kampus lain, duduk di SMU 1 tidak memerlukan biaya besar untuk ‘kampanye langsung’.

  6. GAM says:

    Banyak kepentingan yang selalu menjadikan adanya tumbal dalam setiap pemilihan. Baik LK maupun Dekan atau Rektorat. Seperti pertanyaan dari saudara Arya, kepentingan seperti apa yang mendasari dukungan pada satu calon tertentu?
    Selain itu pertanyaan lain yang muncul adalah Apakah kepentingan kepentingan ini mampu mewadahi dan mendukung aspirasi serta kebutuhan mahasiswa? atau malah meredupkan suara mahasiswa?

  7. Yanuar JP says:

    saya akan jawab dengan singkat dan abstrak dulu..
    Disini penekananya..

    LK adalah “Wadah” bagi MAHASISWA (KUKM pasal 10 ayat 1)

    Wadah untuk apa ada di KUKM pasal 11

    sekali lagi Wadah bagi seluruh mahasiswa (diploma dan sarjana) UKSW..

    BUKAN HANYA wadah bagi mahasiswa yang merupakan fungsionaris LK..

    Keberhasilan LK yaitu ketika LK bisa mewadahi Mahasiswa seutuhnya, bukan hanya fungsionarinya..

    Yang seharusnya menentukan akan seperti apa “wadah” ini adalah mahasiswa..

    Oleh karena itu LK dalam membuat kegiatan mengacu pada GBHPLK yang merupakan bentuk dari aspirasi mahasiswa,,

    Permasalahanya sudahkan GBHPLK itu menggambarkan aspirasi mahasiswa? Melihat fakta bahwa dalam pembuatanya sering kita menemui keapatisan mahasiswa.

    Pandangan saya permasalahan yang harus diselesaikan di LK kita adalah apatisme Mahasiswa terhadap LK itu sendiri. Inilah yang membuat LK stagnan bahkan beberapa berpendapat LK mulai mengalami penurunan kualitas.

    kenapa?

    ketika mahasiswa apatis dan tidak peduli kepada LK,

    maka arti dari LK akan menyempit yaitu LK hanya akan menjadi wadah dari sebagian mahasiswa yaitu fungsionaris LK bahkan bisa menjadi lebih sempit mengacu dari pernyataan bung arya, sayasangat setuju dengan yang beliau ungkapkan..

    Maka solusi yang seharusnya ada adalah kita membuat suatu ruang publik dimana Mahasiswa bisa merasa memiliki LK..

    kalau bagi saya pribadi disinilah peranan pers, karena seharusnya pers merupakan salah satu ruang publik yang bisa mempertemukan mahasiswa dengan fungsionaris LK guna menciptakan LK yang ideal (Mewadahi seluruh mahasiswa)

    Pers harus mengepres LK agar tidak ditunggangi kepentingan dll..
    Kritik – kritik dari pers juga harus menghiasi LK. karena menurut saya kritik adalah suatu bentuk kepedulian yang paling mudah ditularkan..

    intinya bagi saya adalah dengan menggiatkan pers

    lebih lanjutnya tunggu tulisan berikutnya dari saya..

    GBU

  8. Ex-SA says:

    Wah akhirnya ada tulisan mahasiswa ya..
    mengenai pemilihan langsung saya tidak bahas deh.

    Mengenai demokrasi, kbebasan pers memang menjadi salah satu poin yang di ukur.

    Semasa bermahasiswa dan aktif di pers mahasiswa Scientiarum, kebebasan pers pernah baik saat rektor Mr. KHT. pers didukung, kritik-kritik kepada oknum-oknum dikampus tetap jalan dan tanpa proteksi. Walau dikritk, dana Pers tidak dipotong.

    Begitu berganti rektor ke Mr. JT, kebebasan pers mulai dikekang. dana pers dipotong anggota pers mahasiswa yang mendapatkan beasiswa diancam cabut beasiswa, dll.

    Mungkin ada pendapat Pers Scientiarum sebagai bagian dari UKSW kok menjelek-jelekkan UKSW ? Sebenarnya ini pertanyaan yang salah, karena pers justru memberikan informasi kepada masyarakat kampus, apa yang terjadi dikampus.

    UKSW sendiri tidak akan jelek. Oknum kampus yang korupsi, dosen terlalu banyak proyek atas nama riset, mahasiswa terlantar, proses belajar mengajar yang terhambat, adalah beberapa topik yang dekat dengan pers kampus. Topik-topik diatas jika ada di UKSW, berarti yang menjelek-jelekkan adalah oknum di UKSW, bukan pers kampus. Pers kampus hanya berupaya membongkar kebusukan-kebusukan yang ddilakukan oleh oknum. Why ?

    Sekarang ? bagaimana kebebasan pers di UKSW ?
    entah.. saya tidak paham lagi.

  9. P.D says:

    walau mungkin pemilihan pimpinan LK belum secara demokrasi, mungkin dari artikel sebelumnya bisa kita lihat betapa pedulinya para pimpinan LK terhadap mahasiswa, baik di tingkat Universitas maupun fakultas
    Saling kerjasama untuk membuat mahasiswa tidak apatis lagi dengan yang namanya LK, mungkin kedepan pemilihan secara demokratis bisa kita wujudkan bersama
    sedikit share, fakultas saya mulai angkatan 2013 setiap mahasiswa baru di wajibkan untuk aktif LK sehingga mahasiswa baru sudah di perkenalkan mengenai apa itu LKF maupun LKU, walau dampak positifnya belum terlihat, tapi saya percaya buat kedepan mahasiswa akan timbul rasa untuk peduli terhadap LKF maupun LKU

    Berikut artikel yang saya maksud:
    http://scientiarum.uksw.edu/2014/10/13/ribut-lk-di-bukit-soka/

  10. Adi Prasetyo says:

    Yanuar JP : Sudah cukup jelas tulisan anda. “Maka solusi yang seharusnya ada adalah kita membuat suatu ruang publik dimana Mahasiswa bisa merasa memiliki LK”

    apa menurut saudara ketika ruang itu tersedia LK mau dan mampu untuk mempertanggungjawabkan periodenya ke mahasiswa? karena “karena LK ada dan dibuat dari, oleh, dan untuk mahasiswa”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *