Ribut LK di Bukit Soka

Browse By

Beberapa fungsionaris Lembaga Kemahasiswaan (LK) mengangkat tangannya, memberi tanggapan pada termin kedua sharing Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas (BPMU). “Tolong jelaskan mengenai skenario lima antara BPMU dengan Koordinator Bidang Kemahasiswaan (Koorbidkem) dan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF)?” pinta Mery Enjelica S. Gumenggilung, Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum, kepada Satriya Ary Hapsara, Ketua Komisi B Organisasi BPMU.

Sharing BPMU pada rapat koordinasi (rakoor) LK UKSW di Wisma Baptis Bukit Soka, yang seyogyanya dimulai pukul 19.00 WIB, baru bisa dimulai pada pukul 22.40 WIB, Minggu, 5 Oktober 2014. Sharing BPMU ini diwarnai bentuk penolakan beberapa fungsionaris LK Fakultas (LKF) mengenai surat BPMU yang dikirimkan kepada Koorbidkem mereka.

Penolakan ini bermula ketika Welcome Party 2014 ditiadakan. Beberapa pemimpin LK kemudian berinisiatif mengadakan acara ‘tandingan’. Singkat cerita, pemimpin LK kemudian merencanakan Satya Wacana Freshman Celebration (Frestion). Kegiatan ini kemudian ‘tercium’ oleh BPMU. Setelah dinilai bahwa kegiatan tersebut melanggar aturan, pada 26 September 2014, BPMU menyurati 14 Koorbidkem tiap fakultas di UKSW. Isi surat tersebut: dimohon kepada seluruh Koordbidkem untuk lebih meningkatkan pengawasan kepada LKF di fakultas masing-masing agar pelanggaran dalam persiapan kegiatan Frestion tidak terulang lagi.

LK Fakultas Hukum (FH), Fakultas Teknologi Informasi (FTI), dan Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) adalah beberapa fakultas yang menentang penyuratan BPMU ke Koorbidkem yang dianggap ‘tidak berdasar hukum’ ini.

Langgar Aturan, Demi Mahasiswa

Untuk mendapat informasi lebih lanjut mengenai Frestion, Scientiarum kemudian menemui Albert Oloan Tona’as Karwur, Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Biologi (FB), di Kafe Satya, saat makan siangnya pada Sabtu, 11 Oktober 2014. Di kafe itu, Albert Karwur secara singkat memberi keterangan. “Awalnya beberapa pemimpin LK merasa mendapat tekanan aspirasi mengenai ditiadakannya Welcome Party 2014. Oleh karena itu, beberapa pemimpin LK sepakat untuk membawa ini dalam warnasari sharing Mekanisme Kerja Eksekutif (MKE). Ini sudah menjadi tugas kami untuk membawa aspirasi itu,” ujar Albert Karwur.

Martin Christiawan Uspitany melobby Albert Oloan Tona’as Karwur terkait sinkronisasi tempat pada rakoor LK UKSW.

Martin Christiawan Uspitany melobby Albert Oloan Tona’as Karwur terkait sinkronisasi tempat pada rakoor LK UKSW.

Siapa saja pemimpin LK yang merasa mendapat tekanan aspirasi? “Pemimpin LK Fakultas Biologi, Fakultas Sains dan Matematika, Fakultas Pertanian dan Bisnis, dan Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer,” jawab Albert Karwur.

Albert Karwur mengiyakan bahwa dirinya menjadi Ketua Seksi Acara dalam struktur kegiatan Frestion. Sementara Ketua Panitia, diisi oleh Yanuar Jaka Permana, Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Pertanian dan Bisnis (FPB). Pada pertemuan pertama, pemimpin LK mencari-cari siapa yang ingin maju menjadi ketua panitia. Ketua Umum Senat Mahasiswa Universitas (SMU), Hardiono Arron Daud Unas, berkata bahwa akan lebih baik jika berangkat dari inisiatif teman-teman sendiri. “Saya tidak suka menunjuk-nunjuk orang,” ujar Albert Karwur menirukan Arron. Akhirnya, Yanuar mengajukan diri.

Albert Karwur menyayangkan pemimpin yang memperbolehkan adanya kegiatan tersebut. Saat pertemuan itu, mereka membentuk ‘tim’, bukan panitia, dengan tujuan agar tidak melanggar aturan. Hanya saja menurut Albert Karwur, kalau dinalar, kegiatan seperti Welcome Party 2014 pasti akan membuat proposal, dan berbagai urusan kelembagaan. Kesannya tricky. “Kenapa hal ini tidak diperingatkan dari awal? Waktu itu, siapapun yang mengadakannya, kami ingin Frestion terlaksana, dan itu demi kebaikan mahasiswa to? Nah, itu yang menjadi konsekuensi kita semua,” tambah Albert Karwur.

Ariel Nico, anggota Komisi B Organisasi BPMU, menjelaskan bahwa pemimpin Komisi A Program, Komisi B Organisasi dan Komisi C Anggaran BPMU sudah menegaskan bahwa struktur kegiatan Frestion jangan sampai seperti susunan panitia ataupun satgas. Menurut Nico, fungsionaris LK seharusnya tidak turun langsung ke dalam kegiatan dan menjadi panitia.

“Karena dari situ bisa muncul potensi membuat proposal, tanda tangan atau cap, dan anggaran. Jika sampai demikian, maka para pemimpin LK ini dianggap melanggar KUKM, karena di KUKM ada aturan bahwa pemimpin LK tidak boleh merangkap jabatan sebagai pemimpin lain, baik intra maupun ekstra universitas. Setelah ditelusuri, proposal kegiatan tersebut ternyata ada struktur yang diisi oleh pemimpin LK, seperti ketua, sekretaris dan bendahara,” ujar Nico, pada Selasa, 7 Oktober 2014.

Nico juga menjelaskan bahwa mekanisme di LK, setiap proposal kegiatan terstruktur maupun non-terstruktur harus melalui rapat pemimpin (rapim) SMU maupun BPMU, kemudian dibawa ke rapat pleno (raplen) LKU. Setelah disetujui, baru proposal diperiksa oleh Sekretaris dan Bendahara SMU. Kemudian melewati Komisi A Program dan Komisi C Anggaran.

“Nah, ternyata tidak demikian, tidak dilakukan semua. Proposal langsung ditandatangani oleh Ketum SMU dan Ketum BPMU, dibuatkan memo dan dimasukkan ke Pembantu Rektor (PR) III. Ini sudah melanggar aturan yang sangat banyak,” jelas Nico.

Akibat dari kegiatan tersebut, Arron dan Murry Albert A. Lobo, Ketum BPMU, diberi surat peringatan pertama karena lemahnya kontrol dalam menjalankan fungsinya. Pemberian surat peringatan tersebut berdasarkan keputusan raplen pada 16 September 2014.

Mereka ‘divonis’ telah melanggar sembilan pasal peraturan LK. Satu pasal Peraturan Komisi A BPMU, lima pasal Peraturan Komisi B BPMU yang berkaitan dengan peraturan kepanitiaan dan satgas, dua pasal Peraturan Komisi C BPMU mengenai tata cara pencairan dana dan penggunaan keuangan LK, serta satu pasal dari Ketentuan Umum Keluarga Mahasiswa (KUKM). Sementara, pemimpin LKF dinyatakan tidak bersalah karena dianggap sebagai korban kesalahan mekanisme yang dilakukan oleh pemimpin LKU, berdasarkan hasil Rapat Komisi B BPMU.

Kendati begitu, Frestion tidak jadi diadakan. “Telah dinaikkan ke atas (PR III -red), digabungkan dengan Dies Natalis UKSW,” jelas Albert Lobo, pelan.

Surat-Surat ke Koorbidkem: Awasi LK

Karena pemimpin LK dinilai telah parah melanggar aturan, Nico kemudian mengusulkan agar BPMU menyurati Koorbidkem di tiap fakultas sebagai bentuk pemberitahuan. “Agar LKF tidak mengulangi hal yang sama, dalam hal ini misalnya melanggar mekanisme. Karena di sini Koorbidkem menjadi filter terakhir, Koorbidkem bisa menegur mereka,” jelas Nico lagi.

Scientiarum kemudian meminta tanggapan beberapa pemimpin LKF mengenai tindakan BPMU tersebut. Saat sharing BPMU, Yanuar memberi tanggapan kepada Ketua Komisi B BPMU yang menyatakan bahwa surat-surat tersebut dikirim atas saran dari seorang senior. “LK itu jika bergerak harus dengan dasar yang kuat. Ada dasar hukumnya, seperti SPPM, KUKM, dan peraturan LK. Bukan rekomendasi dari seseorang, apalagi teman-teman legislatif yang juga merupakan pembuat dan penjaga hukum di aras universitas. Mereka tidak memperhatikan skenario lima SPPM, tidak ada hubungan langsung antara Koorbidkem dan LKU,” ujar Yanuar melalui pesan singkat pada Jumat, 10 Oktober 2014.

Tidak hanya meminta tanggapan Yanuar, Scientiarum kemudian menemui Vinilia Mariyanda Blessie Kamuh, Ketua Senat Mahasiswa FTI, di depan Kantor FTI. Vinilia sedang bersama teman-temannya waktu itu. “Temui saya pukul 13.30 WIB di Gedung LK FTI,” ujarnya singkat.

Ketika ditemui, Vinilia secara halus tidak memberi pernyataaan terkait tindakan BPMU tersebut. “Bisa saja mahasiswa yang sebelumnya percaya kepada LK menjadi tidak percaya kepada LK. Dan yang tidak percaya kepada LK, akan semakin menjadi tidak percaya kepada LK. Misalnya informasi ini kita beberkan kepada mahasiswa, outpout-nya apa untuk mahasiswa?” tanggap Vinilia kepada Scientiarum.

Flavianus Der Melsasail, Koorbidkem Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi (Fiskom), kepada Scientiarum menjelaskan pemahamannya mengenai hubungan antara Koorbidkem dan LKF. “Koorbidkem dan LKF adalah rekan pada program kerja yang ada, untuk membentuk profil lulusan yang sesuai dengan visi fakultas. Kepentingan Koorbidkem hanya sebatas itu saja,” ujar Flavianus.

Lulusan Hubungan Internasional UGM itu juga mengatakan, dalam pengorganisasian di LK, LKF bertanggungjawab pada LKU. Mengingat bahwa LKF diangkat melalui Surat Keputusan SMU. “Kalaupun ada wacana untuk itu, maka unsur kemahasiswaan yang ada (LKF, LKU, Koorbidkem, PR III – red) harus duduk bersama untuk membahas bentuk dan batasannya,” tambah Flavianus.

Flavianus pun akhirnya tidak begitu mengindahkan himbauan surat tersebut, karena tidak ada aturan garis koordinasi yang memuat hal itu.

Albert Lobo mengakui bahwa dirinya belum membaca isi keseluruhan surat. “Ketika saya tanya ke Ketua Komisi B BPMU, surat tersebut sudah dikirim ke LKF. Ternyata ada miskomunikasi, surat sudah keluar dan ternyata tanpa melewati LKF,” jelas Albert Lobo.

BPMU Minta Maaf

Mengenai surat himbauan ke Koorbidkem, BPMU kemudian mengundang seluruh Koorbidkem, Ketua BPMF dan SMF untuk menghadiri rapat Jumat, 10 Oktober 2014 dengan agenda permohonan maaf BPMU kepada Koorbidkem dan LKF.

Ketika ditanya mengenai Flavianus yang belum menerima surat undangan, Albert Lobo menjelaskan bahwa BPMU tidak tahu ruangan Koorbidkem Fiskom. “Kita titipkan kepada pemimpin LKF,” ucapnya.

Sementara, Flavianus mengaku tidak menerima surat undangan permintaan maaf BPMU, pada Kamis, 9 Oktober 2014. Namun, BPMU sudah melakukan konfirmasi kepada BPM Fiskom, terkait kesalahan teknis tersebut. “Ada dua surat yang sama yang harus diberikan, salah satunya untuk saya, tapi ternyata keduanya tertulis untuk LKF,” ujar Flavianus.

Catatan Redaksi:

Satriya Ary Hapsara, Ketua Komisi B Organisasi BPMU, telah dimintai keterangan mengenai surat-surat pemberitahuan yang dikirimkan ke Koorbidkem. Ary mengatakan akan mengadakan rapat komisi terlebih dahulu sebelum diwawancarai Scientiarum. Satriya belum mengirimkan jawaban hingga batas penerbitan tulisan yang sudah ditentukan, Senin, 13 Oktober 2014. Karena pertimbangan waktu, tulisan ini diterbitkan tanpa disertai pernyataan Ketua Komisi B Organisasi BPMU.

Bima Satria Putra, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, angkatan 2013. Selain aktif di Scientiarum, ia juga tengah bergelut di KBM Jurnalistik Lentera dan menjadi Sekretaris Umum BPM Fiskom. Tambahkan Bima dalam daftar pertemanan Facebook anda di: Bima Canabisz.

Penyunting: Arya Adikristya Nonoputra

28 thoughts on “Ribut LK di Bukit Soka”

  1. Edho says:

    Owh permasalahan event organizer?

    Adakah pemberitaan yang lebih menarik untuk dibahasa dalam peristiwa Rapat Koordinasi Lembaga Kemahasiswaan? Misalnya bagaimana LK melihat isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan dalam tingkatan nasional?afb

  2. pengelana says:

    untuk apa di sebarluaskan tulisana ini, apalagi tanpa menyertakan keterangan dari komisi B, terlepas dari komentar anda bahwa ybs tidak menghubungi hingga batas penerbitan (?) seharusnya kalian tidak berpatokan pada jadwal! berikan tulisan yang bagus dan lengkap sumbernya walaupun harus terlambat dari jadwal, bukan malah meberikan berita dari sisi sepihak (luar bpmu, dalam hal ini kakom b) dengan alasan jadwal. malah meberikan kesan buruk dimata mahasiswa terhadap lk. kecewa

  3. Rizky Black says:

    Maaf, tulisan ini menggunakan kata pemimpin. Setahu saya yang digunakan dalam KUKM adalah pimpinan. Saya kurang mengerti maknanya dalam KBBI, tapi kalau mengacu hukum dalam hal ini KUKM sebaiknya kata yang digunakan sesuai acuan.
    Berikutnya, ijin bertanya, apakah sebelum surat kepada koorbidkem sudah ada pemanggilan terhadap tim kerja acara dan diadakan dialog dengan BPMU? Dalam berita ini tidak diceritakan, karena menurut pandangan saya, sebelum ada “surat peringatan” kepada koorbidkem, mestinya ada dialog dan surat teguran mestinya langsung ke pelanggar dan bukan k koorbidkem.
    Sekali lagi ini pandangan saya. Bisa jadi berbeda praktiknya.

  4. Arya Adikristya Nonoputra says:

    Buat Pengelana (yang tidak jelas), anda tahu apa soal meja redaksi kami? Sisi sepihak bagaimana yang anda maksudkan? Sudah jelas-jelas ada pernyataan dari anggota Komisi B sendiri — dalam hal ini: Nico (pengusul surat tersebut) — lalu sepihak bagaimana?

    Lalu, untuk jadwal. Kami punya ketentuan yang sudah jadi otoritas kami. Nanti dari Ketua Komisi B, jika sudah memberi pernyataan, bukannya bisa dimasukkan jadi informasi tambahan? Tidak ada alasan untuk kecewa karena anda masih berenang di permukaan, lalu sudah main tuduh.

    Buat Black, pikiran saya mengatakan kalau salah satu fungsi pers yakni mendidik. Arti kata “pimpinan” sendiri merujuk pada “hasil memimpin”, “wujud tindakan pemimpin” dan tidak mengarah pada subyek. Mau itu tunggal atau pun jamak.

    Kata “pemimpin” sendiri mengarah ke subyek. Bisa jadi, KUKM tidak memperhatikan arti kata di baliknya waktu memilih kata “pimpinan”. Mari berdiskusi. 🙂

  5. Kuda Kelana says:

    Pengelana: “seharusnya kalian tidak berpatokan pada jadwal!” ==> Klihatan ini orang LK yg suka mengabaikan jadwal (jarang atau malah ga pernah on time)…hahaha :))

    “berikan tulisan yang bagus dan lengkap sumbernya walaupun harus terlambat dari jadwal” ==> Emang tulisan yg bagus tu seperti apa sich? Yg lengkap sumbernya walaupun hrs terlambat dr jadwal, gituh? Hahaha…emangnya tulisan di atas kurang sumbernya? Bukannya sudah ditulis lengkap di catatan redaksi yah? Hahaha…Mungkin beginilah cerminan LK UKSW skrg ya, suka terlambat dgn dalih data kurang lengkap. Kalo gitu setubuh dech sama pertanyaan Edho di atas, “Adakah pemberitaan yang lebih menarik untuk dibahasa dalam peristiwa Rapat Koordinasi Lembaga Kemahasiswaan? Misalnya bagaimana LK melihat isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan dalam tingkatan nasional?” Ga bakalan ada isu nasional yg dibahas di rapat LK, masih kurang data soalnya, tunggu lengkap dulu ya….hahaha :))

    Black dan Arya: Mungkin KUKM perlu di amendemen lagi? Hahaha…biar kerjaan LK tu keliatan kayak anggota DPR gituh….hahaha :))

  6. Bima Canabisz says:

    Kepada @Rizky Black. sayapun merasa janggal dengan penggunaan kata ‘pemimpin’. telinga kita sudah sering mendengar kata ‘pimpinan’ ketimbang ‘pemimpin’. dalam kasus ini, saya mengikuti rekomendasi editor, Arya.
    Apakah sebelum surat kepada koorbidkem sudah ada pemanggilan terhadap tim kerja acara dan diadakan dialog dengan BPMU? sudah.
    “Akibat dari kegiatan tersebut, Arron dan Murry Albert A. Lobo, Ketum BPMU, diberi surat peringatan pertama karena lemahnya kontrol dalam menjalankan fungsinya. Pemberian surat peringatan tersebut berdasarkan keputusan raplen pada 16 September 2014.”
    Sebelum mengirimkan surat kepada Koorbidkem, pempinan LKF dan LKU mengadakan Rapat Pleno untuk membahas kegiatan yang telah telah dilakukan oleh pemimpin LK.

  7. Michael Krisnadi says:

    Ijin share untuk meluruskan perdebatan mengenai pemimpin dan pimpinan, supaya nggak terlalu panjang:
    http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/lamanbahasa/petunjuk_praktis/732
    Semoga membantu… 🙂

    Pertanyaan yang paling dasar dari apa yang harus dilakukan LK sekarang (membahas isu nasional? Membahas amandemen KUKM?) adalah, sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan LK ada? Menyambung dari pertanyaan itu, sebenarnya apa yang harusnya diharapkan dari LK yang sekarang? (dengan melihat kondisi dan kebutuhan juga tentunya)

    Mengenai kelengkapan sumber, dll… Saya setuju kalau memang ada beberapa sumber yang agak kurang, sehingga (mungkin) memberikan kesan tertentu. Tapi meski demikian, bukankah jika organisasi/orang yang bersangkutan merasa dirugikan pihak tersebut memiliki hak jawab? Saya percaya bahwa Scientiarum punya standar yang pasti sudah dipikirkan matang-matang sebelumnya. Maju terus SA!

    Salam. 🙂

  8. Ridwan Nur Matien says:

    Ini gimana ya? Menegur orang yang melanggar aturan dengan melanggar aturan? Sepertinya LK kita membutuhkan lembaga serupa Mahkamah Konstitusi. Supaya semua produknya itu konstitusional (tidak langgar” KUKM).

  9. Arya Adikristya Nonoputra says:

    Terima kasih buat Mike sudah berbagi tautan mengenai penggunaan kata “pemimpin” dan “pimpinan”. Membantu.

    Oh ya, soal “Saya setuju kalau memang ada beberapa sumber yang agak kurang, sehingga (mungkin) memberikan kesan tertentu.” bisa ditunjukkan dengan jelas beberapa sumber yang agak kurang itu yang seperti apa? Lalu semestinya menurut Mike bagaimana?

  10. Kuda Kelana says:

    Mike: Jadi begini bro, menurutmu kesan apa yg akan timbul dari tulisan ini? Atau lebih gampangnya, apa kesanmu yg timbul dari tulisan ini? Apakah membuat kesan jelek di mata mahasiswa? Kalo iya, apakah LK skrg sdh punya kesan baik di mata mahasiswa? Mahasiswa yg mana aja (yg punya kesan baik dan jelek) terhadap LK? Kemudian, pertanyaanmu mengenai tujuan LK ada, juga tolong tanyakan pada semua fungsionaris? Tanyakan pada mereka semua, tujuan LK ada itu apa (menurut mereka masing-masing) supaya mahasiswa biasa bisa menilai wakilnya. Dan kalo menurutmu sendiri juga tujuannya LK ada itu apa? Melayani mahasiswa? Mahasiswa yg mana lagi? Pernahkah LK tanyakan pada (minimal) 30 persen dari seluruh mahasiswa UKSW? Lalu, apakah yg dilayani LK hanya mahasiswa UKSW? Apakah gak ada tujuan lainnya seperti pengabdian masyarakat (yg otomatis juga peka terhadap isu-isu di luar kampus)?

  11. Debora Natalia Sudjito says:

    Bisakah kita menuliskan sesuatu yang aspiratif dan objektif serta membangun?
    Bukankah wadah LK ini untuk menempa karakter, bukan mematikan karakter?
    Ingat, Scientiarum dibaca khalayak umum, isinya bisa mendongkrak atau mencoreng nama LK itu sendiri, bukan hanya nama perorangan.
    Bijaklah teman2….

  12. Ridwan Nur Matien says:

    @Debora: Terimakasih masukannya, saya kira rekan” Scientiarum cukup professional dengan berpegang teguh pada kode etik jurnalistik. Oleh karena Scientiarum dibaca khalayak umum lah Scientiarum memiliki tanggung jawab sebagai kontrol sosial; tidak berdiam diri jika melihat ada penyimpangan, termasuk dalam penyelenggaraan LK. Fakta inipun diberitakan untuk dijadikan diskursus, melalui diskursus pula bukankah kita menempa kekritisan dan membangun diri kita menjadi lebih baik? Bijak seperti apa yg anda maksud?

  13. Pryan Nugroho says:

    Informatif, Edukatif, dan Menghibur merupakan salah satu fungsi media massa. Dalam tulisan ini saya pikir Scientiarum telah melaksanakan fungsi ‘kontrol sosial’ dengan sangat baik. Saya harap Scientiarum juga bisa menjalankan fungsinya untuk me’mediasi’ pihak-pihak yang berkonflik, dalam tulisan ini adalah LKF dan LKU, dan melakukan ‘advokasi’ bagi pihak-pihak yang menjadi korban. Salam Persma!

  14. Michael Krisnadi says:

    Menjawab pertanyaan bro Arya, menurut saya memang paling mantap kalau sudah ada pernyataan dari ketua komisi B BPMU sendiri terkait dengan hal ini, karena bagi saya dialah yang memiliki tanggungjawab atas komisinya, supaya jelas (maaf kalau pendapat ini subjektif sekali, karena saya tidak banyak memahami kaidah-kaidah jurnalistik, anda jelas lebih paham :)).

    Menjawab bro Kuda Kelana, untuk apa LK ada, sebetulnya kurang tepat kalau sekarang kita tanyakan kepada orang-orang LKnya langsung. Saya percaya, bahwa sebagian besar orang LK tidak paham. Namun ada dokumen jelas yang menyatakan tugas LK, KUKM jelas menyatakan itu, Statuta juga memberikan gambaran mengenai ini. Beberapa makalah senior2 LK pada masa UKSW bersinar terang juga memberikan gambaran jelas mengenai tujuan adanya LK, yang kalau saya mau jelaskan disini akan panjang sekali bro (dan saya pun terbatas dalam menjelaskannya). 🙂

    Pengabdian masyarakat adalah fungsi implisit LK, tetapi tidak secara eksplisit ada di dalam fungsi LK yang diatur dalam dokumen-dokumen tersebut. Menjadi implisit karena fungsi LK untuk melakukan pengabdian masyarakat adalah bagian dari tujuan LK untuk membantu mewujudnyatakan Visi dan Misi UKSW. Begitu bro. 🙂

  15. Michael Krisnadi says:

    Oh ya, mengenai pertanyaan bro Kuda Kelana mengenai kesan apa yang didapat, kesan yang saya dapat adalah fungsionaris-fungsionaris ini kurang pertimbangan dalam bertindak dan tidak memahami SPPM.

    Itu kesan yang saya tangkap, yang sifatnya subjektif. Nah, masalah itu benar atau tidak, saya tidak di posisi yang berhak menjawabnya kan? 🙂

    Salam. 🙂

  16. Josua Maliogha says:

    Debora Natalia Sudjito: Mungkin saudari perlu membaca konsep-konsep ruang publik misalnya secara khusus teori demokrasi deliberatif Habermas dalam tindakan komunikatif pada sebuah diskursus sebagai prosedur semua pihak (interpersonal) untuk mengecek kembali nilai, perilaku, atau kebijakan yang ada secara rasional, dengan begitu anda dapat paham betul tentang kedudukan lembaga pengelolah kekuasaan seperti LK dalam kedudukanya di tengah dan bagi mahasiswa (masyarakat sipil-nya) termasuk posisi strategis Pers (Persma: Scientiarum) sebagai instrumen ruang publik.
    Kalau berefleksi dari Habermas, justru distorsi dalam komunikasi ternyata mahal harganya bagi penyelenggaraan kepemimpinan (yang mana dalam kepemimpinan pengelolahan kekuasaan menjadi alasan hadirnya lembaga dan kepemimpinan itu sendiri). Anjuran untuk menutup “borok” LK agar tidak diketahui publik ialah cara-cara/ model pengelolahan kekuasaan yang cenderung menindas (despotik, totaliter, otoritarian). Apakah LK sedemikian menindas sehingga ketakutan kekuasaan dan kepemimpinanya terganggu sebab akan tak dipercayai oleh mahasiswa?
    Saya yakin sebenarnya fungsionaris LK ialah mereka yang terpilih dan secara akademik harusnya mampu menjawab liputan ini dengan tulisan yang rasional. Kontrol sosial yang kerap kali disebut check and balance atas kekuasaan sudah seharusnya ditanggapi secara positif oleh LK. Sebab itu menunjukan adanya hubungan yang dialogis (belum diskursif) antara penyelenggara kekuasaan dengan yang dipimpinya. Maka LK seharusnya menanggapi reportase semacam ini dengan hati yan gembira. Kegembiraan itu tentu manifestasi tanggungjawab atas dipercayakanya kekuasaan itu dikelolah oleh LK. Kalau LK alergi untuk secara transparan disorot maka check and balance atas kekuasaan tidak akan terjadi. Implikasinya LK ternyata feodal.
    LK tentu memiliki kapabilitas untuk membuktikan kelayakan mereka menjalankan kekuasaan yang diberikan mahasiswa kepada mereka. Jika karena reportase “sepotong” ini lalu LK dianggap akan tamat, wah betapa kerdilnya mental LK UKSW.

  17. Edho says:

    Kok kelihatan banget ya arogansi LK sekarang? SA harus dapat mempertahankan indenpendensi jurnalistiknya. Berita ini baik layak dibaca sebagai fungsi kontrol bagi LK itu sendiri dan menjadi pembelajaran bagi calom-calon fungsionaris selanjutnya.

    Tapi jujur kemudian pertanyaannya adalah bagaimana LK melalui aktifitas kemahasiswaan mampu menjawab Tri Dharma Perguruan Tinggi?

  18. Arya Adikristya Nonoputra says:

    Buat Mike, dalam hal ini ada narsum primer dan sekunder. Melihat Nico (pengusul surat tersebut) ialah narsum primer. Memang, kredibilitasnya dan kapasitasnya tidak mumpuni, karena ia bukan Ketua Kom B, yang seyogyanya bertanggungjawab atas surat tersebut.

  19. Richard D. Anggada says:

    Bagi saya, tulisan yang dibuat oleh Sdr. Bima merupakan salah satu sarana bagi saya (yang merupakan fungsionaris LK) untuk semakin bersemangat dalam melayani.
    Saya sadar dalam pelayanan saya sebagai fungsionaris masih belum maksimal, tapi justru setelah membaca tulisan dan komentar di sini memicu saya untuk terus belajar menjadi pelayan yang semakin baik.

    Terima kasih untuk SA, maju terus !!

  20. Kuda Kelana says:

    Mike: “untuk apa LK ada, sebetulnya kurang tepat kalau sekarang kita tanyakan kepada orang-orang LKnya langsung. Saya percaya, bahwa sebagian besar orang LK tidak paham.” ==> Nah, klo apa yg anda percayai mmg benar adanya begitu, mending LK bubar aja deh. Gak ada gunanya lagi LK klo gak tau tugas keberadaannya. Omong kosong jadinya, sama kayak yg diributin di Bukit Soka kapan hari itu. Bisanya ngadain acara hura-hura doang, yg nantinya diklaim bahwa acara yg dibuat adalah kebutuhan mahasiswa. Mahasiswa yg mana lagi? Itu baru pertanyaan soal pelayanan mahasiswa (salah satu tugas) udah gak bisa menjawab, bagaimana mau menjawab tugas-tugas yg lainnya? Mendingan mmg bubar aja deh.

  21. Kuda Kelana says:

    Ah, akhirnya ada komentar dari fungsionaris yg gak sok kayak Pengelana dan Debora. Kalo dari kemaren2 komentar dari fungsionaris kayak bro Richard ‘kan lebih enak. Terbuka terhadap kritik dan saran, bukannya malah menyuruh pers diam, gak mempublikasi tulisan ini karena udah takut nama LK jelek duluan. Semoga pelayananmu semakin baik bro Richard. GBU. 😀

  22. Bima Canabisz says:

    Setuju dengan mas Joshua Maliogha. Sayangnya, diskusi ini hampir saja tidak memenuhi persyaratan sebagai sebuah ruang publik yang sehat. Ruang publik yang sehat harus memenuhi dua persyaratan, bebas dan kritis. Secara tidak langsung, ‘tulisan’ ini menampar LK untuk tetap memperhatikan setiap pengambilan keputusannya. Komentar yang ada juga menurut saya berhasil melengkapi persyaratan kritis tersebut.

    Sementara bebas dalam artian bahwa setiap orang dapat berbicara dan berpendapat untuk berkumpul dan berpatisipasi dalam debat politis untuk menyatakan pendapatnya secara bebas dan bertanggung jawab. Bebas disini rusak karena fungsionaris LK yang mencoba menghalang-halangi setiap peserta komunikasi untuk berpendapat. Pelarangan LK terhadap tulisan seperti ini juga merupakan bentuk ‘kegagalan rasionalitas’ fungsionaris LK untuk menjamin ruang publik yang sehat, bukan?

    Lagipula, Habermas sendiri mengandaikan bahwa ruang publik dapat menjembatani kepentingan-kepentingan pihak yang berseberangan. Dalam hal ini Scientiarum, sebagai salah satu bentuk ruang publik sebenarnya mencoba menjembatani mahasiswa khususnya dan sivitas UKSW umumnya dengan LK.

    Bagaimanapun, saya pikir tidak pantas pula apabila kita juga ‘menghalang-halangi’ fungsionaris LK berpendapat bahwa ‘tulisan ini dapat menghancurkan LK’. Toh, mereka adalah salah satu peserta komunikasi yang juga bebas dan kritis tadi. Selama masih ditataran ‘demokrasi liberatif’-nya Habermas, saya pikir tidak menjadi masalah jika kita berbeda pendapat.

    Semoga LK tidak benar-benar membawanya ke tataran ‘praksis’ dengan menghalangi terbentuknya ruang publik antara mahasiswa, sivitas UKSW dan LK ini dalam bentuk macam penyensoran dan perijinan tersebut. Jika tidak, saya pikir ‘ruang publik’ yang sedang kita bangun ini hanya akan menjadi ‘ring tinju’!!

    Oh iya, saya dengar, salah satu fungsionaris LK sedang menulis artikel mengenai ruang publik? Saya memiliki beberapa argumentasi sendiri mengenai konsep ‘ruang publik’nya Jurgen Habermas. Selamat berdiskusi di ruang publik yang lain.

  23. Michael Krisnadi says:

    Kuda Kelana: Saya bilang demikian karena memang sekarang hanya ada segelintir orang yang memahami tujuan LK itu ada. Itu fakta yang dapat dibuktikan. Meskipun demikian, saya tidak setuju ketika anda bilang bahwa LK dibubarkan saja. Apakah ketika sebuah pemerintahan rusak (seperti fenomena Indonesia saat ini), lalu bubarkan saja pemerintahan? Tentu akan menimbulkan chaos dan kerugian di sana-sini. Langkah yang benar adalah diperbaiki, bro Kuda. 🙂
    Dan apakah benar LK mengadakan acara “hura-hura doang” hanya karena banyak yang tidak paham tujuan LK ada? Saya rasa anda harus melihat suatu fenomena dengan lebih objektif dan dengan lebih banyak sudut pandang.

    Permasalahan sekarang adalah karena orang-orang yang mengetahui tujuan LK kurang berhasil dalam menurunkan ilmunya. Jadilah kondisi seperti ini.

    Untuk catatan, saat ini saya bukan fungsionaris LK. Posisi saya sekarang sebagai pengamat. Nah, saya juga penasaran bro Kuda Kelana ini siapa, apakah senior LK, senior SA, dosen, atau apa? Saya penasaran terhadap hal ini karena kalau saya tahu latar belakang anda, maka saya dapat lebih mudah mengambil sudut pandang anda.

    Terakhir, saya sangat setuju bahwa SA harus maju terus, jalankan fungsi sebagai kontrol sosial, jangan mau dibungkam. 🙂
    Orang-orang LK (yang masih memiliki sikap hati yang benar) pun pasti memandang tulisan ini sebagai kritik yang membangun. Thank you teman-teman SA. 🙂

  24. Josua Maliogha says:

    Bima: Persis begitu. Itulah mengapa saya sebutkan bahwa tanggapan LK dalam konteks tulisan ini ialah dialogis sifatnya, belum diskursif.

  25. Kuda Kelana (Evan Adiananta) says:

    Mike: “Apakah ketika sebuah pemerintahan rusak (seperti fenomena Indonesia saat ini), lalu bubarkan saja pemerintahan? Tentu akan menimbulkan chaos dan kerugian di sana-sini.” >>> Apakah LK kita pantas dianalogikan seperti pemerintah dalam sebuah negara (seperti Indonesia)? Aku lebih setuju dengan penganalogian LK seperti DPR, yang menurutku memang sudah gak penting lagi dalam sebuah negara, sudah tidak terasa lagi tugas perwakilannya yang dirasakan oleh mahasiswa banyak. Memang aku sudah skeptis banget sama LK saat ini, ditambah lagi dengan kelakuannya beberapa fungsionaris yang terlihat sangat anti kritik seperti Pengelana dan Debora di atas. Rasanya sudah sangat tipis kemungkinannya buat LK mau berbenah diri dalam melakukan pelayanannya. Dan kalau sudah begitu, tidak perlu paksa diri lagi buat melayani kalau memang tidak ingin berbenah diri.

    Saran “dibubarkan” itupun bukan semerta-merta aku ngotot buat LK benar-benar dibubarkan, karena setelah ada dua komentar dua fungsionaris sok di atas, ternyata masih ada komentar positif yang terlontar dari salah satu fungsionaris. Nah, tapi akan berbeda ceritanya ketika semua fungsionaris memiliki sikap yang sama seperti Pengelana dan Debora, yang tidak mau terbuka pada mahasiswa dan kritik/saran, di situlah memang sudah waktunya benar-benar bubar saja. Begitu bro.

    Dan sebagai catatan kritik buat LK sebenarnya adalah lebih kritislah dalam melihat pada apa yang benar-benar dibutuhkan mahasiswa, apakah yang diributkan di Bukit Soka itu adalah hal yang krusial buat diributkan? Apa manfaatnya bagi mahasiswa? Sekian.

  26. Michael Krisnadi says:

    Oalah, bang Evan to. 🙂

    Fungsi LK bukan seperti pemerintah Indonesia, memang. Tetapi ketika dibubarkan, tentulah ada kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindari. Suara mahasiswa (yang sekarang sudah kerdil) akan hilang sepenuhnya. Untuk membubarkan sebuah sistem (DPR, contohnya) harus sudah ada sistem baru yang secara peluang lebih baik dari sistem lama.

    Lebih tepat sebetulnya jika kritik terhadap LK merupakan kritik untuk membenahi diri. Terbuka pada kritik dan saran seperti fungsionaris di atas hanyalah perlambang sikap hati bro Richard dalam melayani di LK. Fungsionaris-fungsionaris LK yang memiliki hati yang benar inilah yang harus dikembangkan. Tahu apa yang tidak diketahui, dan tidak tahu kapan harus berhenti mencari tahu. 🙂

    Ah, yang terakhir ini aku setuju. Jika melihat dari sudut pandang keuntungannya bagi mahasiswa, memang tidak ada. Tapi toh Rakoord kemarin membicarakan hal-hal lain yang (semoga benar-benar) bermanfaat bagi mahasiswa. Tapi kebetulan yang ditulis sebagai berita ya…keributan mengenai hal ini saja. 🙂

  27. Evan Adiananta says:

    Mike: Ah, aku kok tetep skeptis ya dengan pernyataanmu soal suara mahasiswa akan hilang seutuhnya bila tidak ada LK? Karena apa kenyataannya, mahasiswa sendiri masih bisa bersuara kalau sudah bergerak bareng, ada maupun tidak adanya peran LK. Tapi, aku berbicara seperti inipun bukan dalam artinya aku mau melupakan peranan LK terhadap mahasiswa selama ini. Aku tetap mengapresiasi beberapa peran LK yang masih dirasakan oleh mahasiswa, contohnya advokasi BPMF (berhubung aku F. Psi, jadi aku pakai pengalaman pribadi yang dibantu oleh BPMF Psikologi) ketika siasat dan masih banyak lagi, tapi apakah mahasiswa tidak bisa memperjuangkan hak-hak tanpa LK? Aku pikir masih bisa kok.

    Lalu, bagaimana manusia bisa dan/atau mau membenahi diri kalau gak punya sikap hati seperti Richard? Berbenah diri itu dimulai dari hati (niatan) diri sendiri. Dan justru dengan ditulisnya keributan mengenai hal ini, seharusnya fungsionaris dapat mensharekan apa saja yang dirapatkan di Bukit Soka sana, bukan malah meminta Scientiarum tidak mempublikasikan tulisan ini dong?

  28. Michael Krisnadi says:

    Kak Evan: Memang benar bahwa mahasiswa bisa bersuara ketika tidak ada LK. Tetapi jalur resmi yang sudah disediakan bagi mahasiswa untuk menyampaikan suaranya adalah melalui LK. Jalur pergerakan mahasiswa di luar LK bukannya tidak sah dan tidak legal, tetapi sifatnya situasional dan jalur pengaspirasiannya tidak stabil. Resiko bagi mahasiswa pun semakin besar dalam melakukan gerakan-gerakan tersebut.Di situlah ada peran LK sebagai tameng mahasiswa dalam penyampaian aspirasi.

    Artinya sebenarnya LK tetap jalur yang paling stabil dalam penyampaian suara mahasiswa, karena adanya sistem penanggungjawab dan jalur yang sangat resmi bagi LK untuk meminta pertanggungjawaban terhadap aspirasi-aspirasi tersebut (melalui rapat Fakultas dan senator). Namun sayang, jalur-jalur ini seringkali digunakan dengan salah dan fungsionaris LK pun belum cukup kuat untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi tersebut. Kalau mahasiswa sudah muak, ya people power. 🙂

    Saya setuju kak, dengan hal ini. Seharusnya artikel ini disikapi dengan pikiran terbuka, saya malah kemarin sempat usulkan agar rapat koordinasi ini terbuka untuk seluruh mahasiswa, seluruh mahasiswa diundang untuk hadir dalam rapat. Tetapi rupanya beberapa fungsionaris tidak setuju. Artikel ini tetap merupakan sebuah kontrol yang baik terhadap fungsionaris LK UKSW, dan (seharusnya) menyadarkan fungsionaris LK untuk berbenah. Nggak harus sempurna, tetapi melangkah maju. 🙂

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *