Miris Negeri Agraris

Browse By

gus-ipul-curhat-ke-hatta-banyak-sawah-jadi-pabrik

Fakta membuktikan bahwa beras masih menjadi makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Karena itu, sawah sebagai areal pertanaman padi memegang peranan penting dalam rangka mencukupi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Apalagi seiring peningkatan jumlah penduduk Indonesia pada 2010 mencapai 237 juta jiwa (BPS, 2008). Sejak 2015 ini, diprediksi akan terjadi defisit ketersediaan beras nasional sebanyak 7,15 juta ton per tahun (Nurmalina, 2008). Hal ini dikarenakan permintaan yang tinggi tidak diimbangi dengan produksi beras yang baik—cenderung stagnan bahkan menurun. Karenanya, UU nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dibuat untuk menekankan pentingnya Ketahanan Pangan.

Jika ditinjau, ada beberapa aspek yang menyebabkan rentannya ketahanan pangan nasional, baik itu dari produksi hingga produksi. Salah satunya, lajunya konversi lahan pertanian, terutama sawah padi. Menurut Kementerian Pertanian RI, laju konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian (perumahan, industri dsb) adalah 110.000 hektar per tahun (BPS, 1998-2002). Konversi lahan sawah diperparah dengan penerapan Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) oleh Pemda, yang kurang berpihak pada pertanian (www.deptan.go.id, 2013).

Padahal, konversi lahan sawah dapat menimbulkan dampak yang kompleks bagi: pertama, aspek sosial-budaya, karena perubahan sosial dari masyarakat agraris ke masyarakat industrialis dan timbulnya konflik agraria akibat perebutan aset lahan pertanian. Kedua, aspek ekonomi, mengancam kedaulatan pangan karena meningkatnya impor pangan untuk menutupi kekurangan produksi pangan dan meningkatnya kemiskinan, karena hilangnya lahan produksi pertanian bagi petani jika tidak diiringi dengan pemberian bantuan usaha bagi petani. Ketiga, aspek lingkungan hidup dan kesehatan, yaitu hilangnya ekosistem sawah yang relatif stabil dengan tingkat erosi dan pencucian hara yang kecil, juga limbah dan polusi industri dari industri akibat konversi lahan pertanian ke industri. Keempat, aspek politik, karena ketergantungan terhadap suplai pangan dari bangsa lain yang menyebabkan hilangnya kedaulatan bangsa dan melemahnya daya tawar petani karena hilangnya lahan pertanian.

Tim Faperta IPB (2005) menjelaskan bahwa konversi lahan sebenarnya terkait dengan beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain: pertama, intrinsik sumber daya lahan, yaitu tidak imbangnya lahan yang tersedia dengan permintaan lahan untuk kepentingan industri dan kebutuhan perumahan yang terus meningkat. Kedua, kegagalan pasar, yaitu kecenderungan petani untuk alih profesi dengan menjual aset lahan sawah mereka karena pergeseran struktural, dalam perekonomian dan dinamika pembangunan. Ketiga, kegagalan pemerintah, yang membuka pintu lebar bagi investasi sektor industri yang tidak diimbangi dengan peraturan dan perundang-undangan untuk pengendalian konversi lahan. Selain itu, tim Faperta IPB (2005) juga menjelaskan bahwa salah satu pemicu utama konversi lahan pertanian ke penggunaan lainnya adalah karena rendahnya keuntungan finansial lahan pertanian ketimbang sektor industri.

Intervensi Kapitalis dalam Kebijakan Publik

Pemerintah sebagai perumus kebijakan publik punya peran vital dalam rangka memperkuat ketahanan pangan melalui seperangkat kebijakan pertaniannya. Tapi kenyataaannya, kapitalis memiliki kekuatan lebih untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah yang selama ini menguntungan korporasi mereka dan mengabaikan hak warga negara. Kekuatan ini terbentuk karena kapitalis memiliki dan mengontrol faktor-faktor produksi, seperti pengetahuan (knowledge), teknologi, sumber daya manusia (human resources) dan modal (capital). Kekuatan ini juga sering disebut sebagai kekuatan ekonomi (economy power). Ralph Miliband (dalam Bintang & Eric, 2014) percaya bahwa kapitalis, pemilik kekuatan ekonomi, menjadikan negara sebagai alat atau instrumen untuk menindas masyarakat dan melapangkan jalan mereka untuk menyebarkan pengaruh secara luas (decisive). Hal ini dapat dilakukan oleh kapitalis melalui pendekatan secara subyektif, yaitu pendekatan personal yang baik dengan elit negara, membiayai ongkos liburan mereka, serta membuat kesepakatan bisnis yang menguntungkan mereka. Elit negara (state elite) adalah mereka yang menduduki leading positions, memiliki dan menggunakan kekuasaan negara (state power). Presiden, perdana meneri, pejabat, jenderal militer, hakim peradilan, pemimpin daerah dan anggota parlemen adalah para elit negara. Di sini kapitalis melakukan kolonisasi terhadap elit negara untuk mempermudah kepentingan mereka dalam kebijakan publik.

Disetujuinya kesepakatan Bali Package pada pertemuan World Trade Organization (WTO) di Bali pada tahun 2013 merupakan satu peringatan bahwa kedaulatan pangan Indonesia tengah digerogoti pihak asing. Berdasarkan kesepakatan itu, terhitung tahun 2015 Indonesia tidak boleh melarang masuknya bahan pangan dari negara lain. Hal ini akan mengganggu upaya pemerintah untuk menjaga produk pangan dalam negeri, yang berbiaya produksi tinggi, dan kalah bersaing dengan produk pangan luar yang harganya jauh lebih murah, karena biaya produksi rendah. January Agreement pada kasus tambang Freeport, di mana warga suku Amungme Papua dilarang memasuki tanah ulayat kaya tambang di pegunungan Ertsberg adalah contoh lain buruknya kebijakan publik.

Tidak hanya itu, kapitalis berhasil masuk ke dalam kebijakan publik yang berkaitan dengan konversi lahan pertanian. Hal ini diakibatkan misalnya oleh dua hal, yaitu pertama, semakin menyempitnya lahan kering untuk membangun industri mereka. Misalnya pada kasus pengusiran lahan pemukiman, peternakan sapi dan perkebunan masyarakat Betawi di Kuningan, Jakarta, oleh pemerintah dengan tujuan pembangunan properti publik seperti student center dan sarana olahraga. Ironisnya, di Kuningan pada akhirnya malah banyak terbangun kantor pemerintahan dan industri, termasuk Gedung 39 milik PT. Freeport Indonesia.

Kedua, keinginan kapitalis untuk mengeksploitasi sumber daya alam (nature resources) yang terkandung di lahan pertanian. Misalnya pada kasus peralihan lahan pertanian warga di Kecamatan Porong, Sidoarjo (1996), sebuah daerah kaya migas oleh PT. Lapindo Brantas, anak perusahaan Bakrie Group. Padahal, saat pembelian tanah, broker dan Pemda mengaku kepada penduduk bahwa akan dibangun area peternakan di sana.

Menahan Konversi Lahan untuk Kedaulatan Pangan Nasional

Dari situ dapat kita ketahui, bahwa sebenarnya ada rantai proses konversi lahan yang melibatkan tiga aktor, yaitu elit negara, kapitalis dan petani. Elit negara, dalam struktur pemerintahan menjadi aktor primer pelaku konversi lahan pertanian, petani yang juga sebagai aktor primer menjual lahannya, dan kapitalis yang termanifestasi sebagai pelaku industri dan korporasi raksasa sebagai aktor tambahan yang menginginkan lahan.

Jika ketahanan pangan nasional ingin diwujudkan, maka dibutuhkan strategi-strategi yang diterapkan diberbagai lini. Pertama, pada elit negara, dengan melakukan perbaikan moral para elit negara. Jika tidak, langkah radikal lain adalah dengan replacement atau penggantian posisi strategis pemerintah di bidang pertanian dengan orang-orang profesional dan berintegritas. Hal ini dilakukan agar elit negara tidak dapat mudah dikolonisasikan oleh kepentingan kapitalis.

Kedua, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik dan memperkuat fungsi kontrol terhadap kebijakan publik. Misalnya dengan mengawal penerapan dari perencanaan strategis Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian 2011-2014 mengenai alih fungsi lahan pangan dan penetapan lahan pertanian abadi. Berbagai kebijakan yang berkaitan dengan masalah pengendalian alih fungsi lahan sawah juga sudah dibuat. Salah satunya adalah Undang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pasal 34 ayat 1 yang menyebutkan, “Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan berkewajiban memanfaatkan tanah sesuai peruntukan dan mencegah kerusakan irigasi, menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah, mencegah kerusakan alam dan memelihara kelestarian lingkungan.”

Sumardjo (2009) menjelaskan bahwa kebijakan pertanian sebisa mungkin menghindari pengurangan areal lahan pertanian yang subur. Selain itu, sedapat mungkin memanfaatkan tanah yang semula tidak subur atau kurang produktif. Di Indonesia, masih banyak lahan yang bisa dimanfaatkan sebagai lahan sawah (selain Pulau Jawa, Sumatera, Bali), seperti Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya. Hanya saja, penggalian potensi lahan produktif belum mencapai taraf yang bisa menjamin kedaulatan pangan.

Ketiga, pada masyarakat, khususnya petani, dengan melakukan pemberdayaan masyarakat (community empowerment) untuk meningkatkan daya sadar dan daya lawan petani pangan. Hal ini bertujuan agar petani mempertahankan aset lahan, mendapatkan akses terhadap sumber produksi dan keleluasaan untuk mengelola modal sosial mereka. Misalnya berbagai bantuan hukum, penyuluhan, dan pendanaan dengan maksud meningkatkan ekonomi petani atau meningkatkan hasil produksi.

Tidak dapat dipungkiri, jatuhnya Orde Lama pada 1965 turut membuka keran investasi asing dalam jumlah besar ke Indonesia, terutama sektor industri, yang pada akhirnya merubah corak agraria dan maritim kita menjadi bercorak industri. Tetapi, bagaimanapun juga pemerintah harus bisa memajukan ekonomi nasional dan mensejahterakan rakyat dengan tetap memperhatikan sektor industri tanpa menganaktirikan sektor pertanian. Dan itu menjadi tanggung jawab bersama, termasuk kita para cendekiawan.

Meilana Amrih Lestari, mahasiswi Fakultas Pertanian dan Bisnis, angkatan 2011. Aktif di Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas. Tulisan ini dikerjakan bersama Bima Satria Putra, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi, angkatan 2013. 

Catatan Redaksi:
Artikel ini adalah esai yang awalnya ditulis untuk Diskusi Nasional “Kedaulatan Pangan vs Malangnya Petani Pangan” Fakultas Pertanian dan Bisnis UKSW, pada Januari 2015 berjudul “Petani, Elit Negara dan Kapitalis : Aktor Konversi Lahan & Kedaulatan Pangan Nasional”. Artikel disunting seperlunya.

Penyunting: Arya Adikristya Nonoputra dan Bima Satria Putra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *