Bir, Tak Bermoral?

Browse By

Terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang efektif berlaku 16 April 2015 ini, menciptakan fenomena menarik. Fenomena ini dibicarakan pada waktu senggang di kantor, rumah dan media sosial masyarakat.

Salah satu minuman yang jadi perbincangan adalah Bir Pilsener. Minuman ini akan dilarang peredarannya di toko swalayan (dalam hal ini yang dimaksud: Minimarket) dan toko kelontong di seluruh Indonesia (bukan di Hypermarket dan Supermarket) karena termasuk golongan A, yang mana kadar alkoholnya pada kisaran lima persen.

Tentu, dengan terbitnya suatu kebijakan yang berisi larangan ini ada maksudnya. Adapun maksud Menteri Perdagangan melarang, terkait untuk melindungi generasi muda dari minuman beralkohol guna menyongsong globalisasi, yang ditandai oleh daya saing dan sikap disiplin. (Kamis, 2 April 2015, beritasatu.com)

Contohnya Bali, salah satu provinsi di Indonesia yang hidup dari isu pariwisata. Faktanya, isu ini membuat keberadaan minuman bir menjadi langka di daerah pinggiran-pinggiran di luar pantai Kuta. Karena langka, maka harganya pun naik dari yang biasanya Rp 25 ribu per botol besar, sekarang berada di kisaran Rp 31 ribu sampai Rp 35 ribu per botol, baik di toko kelontong dan toko swalayan. Saya melihat dan mendengar sendiri ada beberapa toko swalayan yang memang sudah tidak menjual dan menambah persediaannya lagi.

Kenapa pemerintah selalu tidak bisa berhitung ala Philip Kotler, seorang teoritikus pemasaran dengan konsep 4P-nya (product, placement, price and promotion)?

Jikalau, bahwa untuk melindungi generasi muda dari perilaku tidak bisa bersaing dalam era globalisasi seperti ini akibat minuman beralkohol, ya jangan mempersempit gerak produk bir ini. Tetapi lakukan pembatasan dalam hal tempat (placement) dan promosi dari produknya yang ditanggung bersama oleh kementerian dan juga pengusaha. Konkretnya, galakkan sosialisasi, inspeksi dan evaluasi secara berkala ke toko swalayan dan toko kelontong. Bahwa hanya anak yang berumur 21 tahun atau dewasa saja (dibuktikan dengan kartu identitas) yang boleh mengkonsumsi minuman ini. Jika kedapatan di lapangan ditemukan pelanggaran, ya tarik izinnya. Berikan sanksi dengan tegas sampai jangka waktu tertentu, ditambah ada sanksi secara perdata, sehingga pengusaha jera dan memperbaiki aspek promosi dan pelayanannya, sesuai undang-undang yang berlaku. Dan melakukan publikasi ke surat kabar sebagai pertanggung-jawaban pemerintah–pengusaha bagi  masyarakat luas.

Menurut Hermann Heinrich, ahli ekonomi dan pencetus Hukum Gossen, mengatakan, “Setiap individu cenderung akan memaksimalkan tingkat keinginannya. Secara alamiah pula tingkat kepuasaannya akan menurun yang menuntut individu untuk membuat pilihan, beli atau tidak suatu jenis barang tertentu. Pasti akan disesuaikan sesuai kebutuhan dan anggaran si individu.” Jadi, seharusnya pemerintah bijak dalam melihat industri ini, karena kebebasan individu sulit untuk dikekang.

Dualisme Moral

Aspek moral memang tidak bisa dilepaskan begitu saja dalam dinamika perekonomian suatu negara di dunia, termasuk Indonesia. Sudah sejak zaman Adam Smith (Bapak Ekonomi Modern) melawan kebijakan Merkatilisme (ekonom kerajaan yang mengedepankan kebijakan proteksi) tentang definisi kekayaan negara, setua itu pula aspek moral selalu bergumul dengan keuntungan.

festival bir, Munich, Jerman

Festival bir “Oktoberfest” di Munich, Jerman.

Memang harus diakui ada perbedaan budaya di antara bangsa Barat yang diwakili Eropa dan Amerika, dengan Indonesia dari Asia. Perbedaannya terkait persepsi apakah minum bir beralkohol lima persen itu bisa membuat mabuk atau hilangnya kontrol diri si peminum, dibanding dengan minum vodka (kandungan alkoholnya di atas 15 persen)? Namun, harus diakui bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Minum air putih saja, jika dilakukan terus menerus dalam satu waktu, juga bisa menyebabkan rasa kebas dan mual di perut. Jadi, harus bagaimana menyikapinya?

Di Indonesia, karena adanya slogan negara mayoritas yang beragama, isu-isu moral terkait minuman beralkohol, alat kesehatan berupa kontrasepsi apakah pantas dijual di tempat umum, selalu menjadi topik panas di dalam suatu era pemerintahan. Padahal di sisi lain, karena adanya keinginan yang tidak terbatas, membuat individu akan terdorong untuk mencari objek pemuasan. Dan jika si individu tidak mendapatkannya, dia akan mencari alternatifnya. Bahasa kerennya “barang KW” atau kualitas tingkat dua. Di sini, isu dualitas moral menemukan momentumnya.

Melarang penjualan bir di toko swalayan dan toko kelontong di era globalisasi, hemat saya, ada dua hal yang harus disikapi dan dipilih. Pertama, menteri perdagangan lebih mementingkan aspek moral—yang dirasa karena minuman bir dijual di tempat umum, maka timbul kerusakan moral di generasi muda—misal terjadi keributan antara sejumlah mahasiswa dengan masyarakat umum, yang diduga, akar keributanya ialah anak muda yang mabuk. Kedua, beli minuman bir dipersulit, karena ada larangan. Namun, apakah pemerintah bisa menjamin, bahwa oknum pemerintah tidak akan bisa disuap jika ada toko kelontong atau toko swalayan yang membutuhkan stok minuman, sehingga harga dan isi dari produk tidak akan dimanipulasi oleh penjual ke pembeli? Mana yang dipilih dari dualisme moral ini? Membiarkan minuman bir tetap legal, namun harga, kesesuaian isi, cukai ke pemerintah bisa dipertanggungjawabkan atau melarangnya? (Baca juga: Berita Bentrokan Nyeleneh, Himppar Salatiga Minta Klarifikasi Media)

Antisipasi Terciptanya Pasar Gelap Akibat Gebrakan Bapak Menteri

Dalam bahasa Inggris, isitilah pasar gelap populer dengan sebutan black market. Berkaca dari Hukum Gossen di atas, jika pemerintah tidak melakukan kajian dengan seksama dan bersikeras melaksanakan pelarangan ini, dengan memberi batas waktu hanya tiga bulan untuk semua toko swalayan dan toko kelontong yang menjual untuk melaksanakannya, maka yang ditakutkan adalah tercipta pasar gelap. Walaupun minuman bir bukan termasuk barang berjenis primer, apalagi tersier. Tetapi, antara ribuan individu yang menolak, juga ada banyak yang tertarik, karena ini sudah sifat dasar dari manusia dan siklus rantai makanan biologi. Ketika dilarang suatu barang untuk dikonsumsi akan semakin dicari sensasinya, berapapun harganya.

Pertanyaan selanjutnya, siapa yang bisa menjamin kesesuaian isi dan keterangan gambar jika minuman bir dibeli secara sembunyi-sembunyi? Bukan saja minuman bir yang bisa dioplos keberadaanya sebagai suatu produk, minuman berjenis madu bahkan air zam-zam yang jauh dari kesan moralitas saja, bisa dipalsukan isinya oleh penjual. Semua ini bisa terjadi apabila tidak ada pengawasan dan evaluasi secara ketat dan berkala.

bir dilarangPada pihak lain jika diamati dengan seksama, kebijakan ini secara suprasturktur lahir karena pemerintahan Jokowi–JK menuntut menterinya supaya berorientasi pada hasil yang dapat dilihat warga masyarakat. Menteri Susi punya kebijakan menenggelamkan kapal asing dan beberapa menteri lainnya pun sudah melakukan gebrakan kebijakan. Sepertinya, menteri perdagangan mengetahui kesan emosional masyarakat Indonesia yang menyukai hal-hal yang berbau moral. Sehingga menurut hitungan saya, lahirlah kebijakan ini. Sekali lagi menurut kalkulasi saya, globalisasi yang ditandai oleh informasi yang begitu deras, tidak signifikan jika dihubungkan dengan penurunan moralitas generasi muda.

Sebagai penutup, ada baiknya merenungkan tulisan Mari Pangestu, Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  tentang Wisata Dalam Negeri Mahal (Kompas, 23 Maret 2015). Dan tulisan opininya tentang Bebas Visa dan Potensi Pariwisata Indonesia, yang memaparkan empat hal yang perlu dilakukan untuk merealisasi potensi sumbangan pariwisata. Hal yang keempat, adalah kesiapan tempat tujuan wisata dan ragam produk pariwisata, sehingga yang berkunjung akan tinggal lebih lama dan mengeluarkan lebih banyak devisa. Dalam arti lain, kualitas wisatawan meningkat.

Bukan hanya provinsi Bali saja yang risau, tidak menutup kemungkinan untuk provinsi yang mengandalkan wisatanya dari alam dan budaya di luar: macam Jakarta, Lombok dan Aceh, sebagian besar akan merasakan hal yang sama. Apalagi, minuman bir dan bersoda lainnya serta minuman teh kemasan banyak menciptakan lapangan-lapangan kerja kecil, sembari berupaya kreatif dengan mensinergikan penjualan kursi sofa di pantai-pantai, guna menikmati suasana wisata yang ada.

“Bir minuman orang dewasa, bukan untuk membuktikan seseorang telah dewasa.” Sebuah slogan dari sebuah toko swalayan yang patut direnungkan, untuk memberi saran terhadap kebijakan pemerintah yang labil. Semoga direnungkan.

Sunny Boy Batubara, alumni Universitas Kristen Satya Wacana. Kini menetap di Ibukota Pulau Dewata. Tambahkan Sunny ke daftar teman Facebook anda sekarang: Sunnyboy Batubara.

Penyunting: Arya Adikristya Nonoputra

2 thoughts on “Bir, Tak Bermoral?”

  1. Arya Adikristya Nonoputra says:

    Masih ada anggur putih dan merah yang dijual di Ada Baru, Salatiga. Santai.

  2. sunny says:

    Anggur Merah sama air Zam – Zam sama- sama memabukannya, hiks hiks hiks :p

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *