Pembina YPTKSW, Mampukah Membina UKSW?

Browse By

Berita tentang akan dihapuskannya keberadaan wakil Ikasatya sebagai pembina Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana (YPTKSW), ternyata cukup memicu banyak perdebatan di kalangan sivitas akademika, maupun alumni. Kendati begitu,  rapat pembina YPTKSW memutuskan untuk tetap mempertahankan keberadaan wakil Ikasatya di pembina YPTKSW.

Alasan yang dipakai oleh pihak-pihak yang mempersoalkan keberadaan wakil Ikasatya sebagai pembina di YPTKSW ini, seperti yang disampikan Samuel Budi Prasetya, ketua pembina harian YPTKSW kepada wartawan SA (Scientiarum—red), “Problematik percakapan itu dimulai dari persoalan filosofis. Sebenarnya, Satya Wacana ini didirikan oleh siapa? Dan siapa pemiliknya? Itu kan bermula dari gereja.” Pernyataan ketua pembina harian ini ditanggapi secara beragam oleh beberapa alumni. Ada yang menentang, namun ada juga yang mendukung. (Baca juga: Samuel Prasetya: Ikasatya Bukanlah Gereja)

Sebenarnya, bila berbicara tentang pembina YPTKSW, persoalan utama bukan terletak pada lembaga yang berhak mengirimkan wakilnya untuk duduk sebagai pembina di YPTKSW, tetapi yang terpenting adalah, orang berkapasitas seperti apa yang seharusnya duduk sebagai pembina?

YPTKSW adalah yayasan yang mengelola Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) dan beberapa unit pendukungnya yaitu Unversitas Kristen Wira Wacana di Sumba, PT. Satya Mitra Sejahtera, Bank Perkreditan Rakyat Sukorejo Menaramulya, Yayasan Dana Pensiun UKSW, Yayasan Bina Darma, dan beberapa unit-unit lainnya. Untuk dapat membina UKSW dan unit-unit milik YPTKSW itu, maka dibutuhkan pembina yang punya kompetensi cukup, agar mereka  dapat mengawal serta mengarahkan pimpinan seluruh unit bergerak menuju tujuan yang diharapkan.

Mari kita lihat sosok seperti apa yang duduk sebagai pembina YPTKSW periode 2014-2019 ini. Para pembina berjumlah 19 orang, 18 di antaranya adalah wakil dari gereja-gereja pendiri  dan pendukung, satu wakil dari Ikasatya. Dari 18 wakil gereja ini, hanya satu yang bukan berstatus pendeta, sementara 17 sisanya adalah ketua sinode, pengurus/pimpinan sinode gereja dan tokoh senior gereja. Sedangkan wakil Ikasatya adalah saya sendiri. Pekerjaan saya adalah pengusaha yang bergerak di bidang jasa konsultan pendidikan (saat menulis artikel ini saya sudah ditarik mundur sebagai wakil Ikasatya di pembina).

Saya tidak anti dengan pendeta, namun sebagai yayasan yang mengelola universitas Kristen, dan unit-unit lain, tentu YPTKSW membutuhkan masukan dan arahan dari tokoh atau ahli-ahli teologi Kristen. Karena bagaimanapun seluruh unit-unit di bawah YPTKSW wajib menerapkan nilai-nilai ke-Kristen-an dalam setiap langkahnya. Tetapi selain itu, untuk dapat bertahan dan mengikuti perkembangan nasional dan global, UKSW—sebagai unit utama—UKWW dan unit-unit lainnya,  juga butuh masukan dari para tokoh pendidikan, politisi, profesional, pengusaha, pemerintahan, dll. Contohnya, UKSW adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dalam berbagai jenis bidang ilmu. UKSW bukan organisasi keagamaan atau lembaga pendidikan tinggi agama, sehingga keberadaan pembina yang mayoritas berstatus pendeta (17 dari 19 pembina), menjadi agak berlebihan dan tidak relevan.

Ada banyak praktek-praktek ‘anomali’ yang terjadi dalam beberapa proses yang berlangsung di YPTKSW, yang menunjukkan betapa para pembina tidak punya modal cukup untuk menjalankan fungsinya sebagai pembina yang ideal. Jangan pernah berharap dalam rapat-rapat pembina YPTKSW tejadi perdebatan-perdebatan yang cerdas dan berkualitas terkait pendidikan tinggi. Kalaupun ada perdebatan hangat, umumnya hanyalah perdebatan antara pembina yang merupakan pendukung rektor, dengan siapapun yang berseberangan dengan rektor.  Hal ini yang kemudian membuat beberapa pembina dan pengurus, memilih untuk diam dan akhirnya apatis saja. Sangat jamak terjadi, para pembina bersikap menunggu dan kemudian menyetujui saja segala hal yang diajukan oleh rektor, maka tidak heran bila ada pengurus yayasan yang mengatakan bahwa pembina YPTKSW hanyalah tukang ‘stempel’.

Seperti diketahui bahwa struktur YPTKSW terdiri dari pembina, pengurus (yang terdiri dari ketua yayasan, bendahara yayasan, sekretaris yayasan) dan pengawas. Pembina sendiri memiliki apa yang disebut dengan pembina harian. Pembina harian terdiri dari ketua pembina, wakil ketua pembina, sekretaris dan wakil sekretaris. Tugas pembina harian seyogyanya hanyalah memimpin rapat dan juru bicara pembina, karena kedudukan masing-masing pembina adalah setara, tidak ada yang lebih tinggi satu dengan yang lain.

Namun sejak beberapa tahun terakhir, wewenang pengurus yayasan sebagai pelaksana teknis operasional yayasan, hampir semuanya diambil alih oleh pembina harian. Seluruh keputusan-keputusan strategis di YPTKSW saat ini diputuskan oleh pembina, dan dalam banyak kasus, pengambilan keputusan ini bahkan tanpa melibatkan pengurus yayasan. Apa yang terjadi selama ini jelas sekali telah melanggar UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, terutama pasal 28.

Kejadian di atas seharusnya tidak terjadi apabila para pembina YPTKSW memiliki pemahaman yang cukup tentang aturan-aturan yang terkait dengan pengelolaan yayasan dan pendidikan tinggi di Indonesia. Tetapi, karena para pembina, terutama pembina harian bukanlah orang-orang yang memiliki pengalaman mengelola perguruan tinggi—dalam artian, tidak mengikuti perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia maupun global—dan tidak pernah benar-benar membaca dan mempelajari Undang-undang maupun berbagai peraturan pemerintah terkait pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, maka mereka setuju saja terhadap apapun yang disusulkan oleh pimpinan universitas.

Beberapa contoh sikap pembina yang lain yang juga cukup ‘aneh’ antara lain adalah terkait dengan proses perubahan AD/ART YPTKSW. Pada Juni 2014, rapat pembina seharusnya mendiskusikan  draf AD/ART yang sudah disusun oleh tim penyusun yang ditetapkan berdasarkan SK pembina YPTKSW. Alih-alih melakukan pembahasan, rapat pembina yang dihadiri oleh pimpinan universitas (entah atas dasar apa pimpinan universitas hadir dan ikut membahas draf AD/ART itu), malah memutuskan untuk menunda pembahasan draf AD/ART karena rektor UKSW mengusulkan agar pembina melakukan studi banding ke luar negeri, karena menurut rektor, wawasan para pembina perlu diperluas. Karena YPTKSW memang tidak memiliki dana, maka biaya studi banding itupun dibebankan kepada universitas.

Walaupun usul rektor ini tidak memiliki dasar yang kuat (kondisi perguruan tinggi di negara-negara yang dikunjungi yaitu: Amerika, Belanda, Jerman, Jepang, Philliphina, Thailand, berbeda dengan kondisi perguruan tinggi di tanah air) dan juga tidak etis (pembina sebagai wakil pendiri seharusnya membantu universitas mencari sumber dana tambahan, bukan justru ikut menggunakan uang universitas untuk tujuan yang tidak jelas), tapi para pembina malah setuju untuk pergi. Seperti yang sudah saya duga, kunjungan pembina keluar negeri ini terbukti tidak memberi nilai tambah yang signifikan kepada perkembangan UKSW.

Ini hanya satu dari begitu banyak kejadian, yang mana para pembina tidak mampu membuat kebijakan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan yayasan, serta unit-unit miliknya. Pengesahan pembelian aset, persetujuan Rencana Anggaran Biaya dan Investasi (RABI), persetujuan tentang perubahan rencana anggaran, semuanya diberikan tanpa didasari dokumen yang memadai, apalagi melalui sebuah kajian atau feasibility study yang berkualitas. Pembelian aset acap kali tidak didasarkan oleh rencana yang jelas (master plan). Rencana anggaran selalu langsung disetujui tanpa adanya pembahasan yang memadai.

Rencana belanja beberapa fakultas tidak didasarkan atas rencana pengembangannya ke depan, tetapi berdasarkan besarnya pendapatannya pada tahun akademik berjalan (Yayasan menggunakan istilah ‘anggaran berimbang’). Untuk fakultas yang masih belum mampu menghasilkan profit dan fakultas yang ‘pas-pasan’ (pendapatan dan pengeluarannya berimbang), sistem ini menciptakan ‘jebakan kemiskinan’. Fakultas-fakultas ini tidak mampu melepaskan diri dari ‘jebakan’ itu, karena tidak diberi dana untuk berinvestasi. Para pembina seharusnya membantu dan mendorong pimpinan universitas untuk mengatasi ini. Tapi dengan kapasitas seperti sekarang, sangat tidak mungkin pembina membuat kebijakan terkait hal-hal yang strategis seperti ini.

Pernah terjadi, ketika rektor mengajukan rencana pembelian salah satu aset, ada pembina yang meminta rektor menunda dulu pembelian aset tersebut dan menugaskan yayasan untuk lebih dulu melakukan kajian menyeluruh terhadap aset tersebut, dengan melibatkan lembaga penilai aset (appraisal). Namun beberapa pembina yang dikenal sebagai ‘pendukung’ berat rektor, mendesak agar pembelian aset tersebut disetujui saat itu juga.

Yang paling mengkhawatirkan dari seluruh sepak terjang pembina YPTKSW adalah, pembina tidak merasa punya beban moral terhadap semua keputusan yang dibuatnya. Sebagai pembina yang mewakili gereja pendiri dan pendukung, mereka ini merasa sebagai orang yang paling berhak untuk menentukan apapun yang mereka anggap baik bagi YPTKSW.

Sebelum mengakhiri tulisan ini, saya ingin membandingkan komposisi pembina YPTKSW dengan komposisi pembina dan pengurus yayasan dua universitas berbasis agama, yang masuk dalam daftar universitas yang berakreditasi A (Akreditasi Institusi) di Indonesia. Keduanya yakni: Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Petra (YPTK Petra), Surabaya dan Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (YBW UII), Yogyakarta.  Susunan pembina dan pengurus kedua yayasan ini dipenuhi oleh orang-orang yang kompeten, profesional dan pengalaman yang cukup. Tidak seperti YPTKSW, pembina dan pengurus YPTK Petra dan YBW UII, tidak didominasi oleh tokoh-tokoh agama (kalaupun ada, jumlahnya minoritas). Tidak mengherankan jika Universitas Kristen Petra dan Universitas Islam Indonesia menjadi dua dari sedikit universitas papan atas di Nusantara.

Mengingat pentingnya keberadaan pembina dalam rangka mendorong percepatan kemajuan UKSW dan unit-unit YPTKSW yang lain, maka proses ‘reformasi’ terhadap para pembina mendesak untuk dilakukan. Ada dua hal yang harus dilakukan untuk mendorong proses ‘reformasi’ pembina. Pertama, sivitas akademika wajib mengawasi dengan seksama seluruh sepak terjang pembina dan menelaah secara kritis seluruh keputusan-keputusan yang dibuat oleh rapat-rapat pembina atau rapat Tiga Organ (pembina harian, pengurus yayasan dan pimpinan universitas). Yang perlu diingat bahwa, walaupun sebagian besar pembina adalah wakil-wakil gereja, namun mereka bukan wakil Tuhan. Sangat besar kemungkinan sepak terjang dan keputusan-keputusan yang mereka hasilkan bersifat subyektif dan kontra produktif. Kedua, sinode-sinode gereja pendukung perlu diingatkan dan didorong untuk tidak lagi memilih utusan atau wakilnya di YPTKSW secara ‘sembarangan’. Sinode harus mempertimbangkan kompetensi wakil yang diutusnya. Sinode harus menempatkan UKSW sebagai universitas Kristen yang berkualitas dan menjadi ‘kawah’ penggemblengan generasi penerus bangsa yang potensial, sehingga tidak seharusnya mengirimkan utusan yang tidak profesional atau tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan UKSW, serta miskin wawasan dan kurang memiliki kepedulian terhadap masa depan YPTKSW.

Pun, tidak ada aturan yang mewajibkan wakil sinode harus berstatus pemuka agama. Memberikan prioritas hanya kepada pendeta untuk duduk sebagai wakil di pembina (terutama pendeta yang adalah alumni Fakultas Teologi UKSW), apalagi ketika rektornya juga pendeta, terbukti tidak mampu mendorong kreatifitas dan melahirkan inovasi-inovasi baru (pembina dan rektor sangat gemar menggunakan sejarah sebagai alasan untuk mempertahankan status quo). Mau diakui atau tidak, dalam diri pembina yang berstatus pendeta, ada rasa sungkan untuk mengkritik atau mengambil posisi yang ‘berseberangan’ dengan sesama pendeta. Untuk bergerak maju, YPTKSW harus ‘diarahkan’ oleh pembina yang memiliki visi jauh ke depan, mampu melakukan penilaian secara obyektif dan membuat keputusan yang konstruktif. Terutama dalam rangka menumbuhkan dan mendorong kreatifitas dan inovasi, yang merupakan ‘roh’ dari lembaga pendidikan tinggi.

Eka Simanjuntak, konsultan pendidikan di Willi Toisuta & Associates (WTA). Alumni UKSW. Pernah duduk sebagai pembina harian (2013-2015) dan sekretaris pembina harian (2013-2014). Kini telah undur diri karena alasan internal YPTKSW.

Penyunting: Arya Adikristya Nonoputra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *