IP Tinggi Tidak Menjamin Kompetensi

Browse By

Sejak MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) bergulir, tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia meningkat sebanyak 76% selama dua bulan terakhir. Dengan kata lain, Indonesia menjadi daya tarik para calon tenaga kerja asing untuk bekerja. Tenaga kerja asing boleh secara bebas masuk ke Indonesia, asalkan mereka bersertifikat. Pun, berlaku sebaliknya bagi tenaga kerja dari Indonesia. (Baca juga: Data BPS: Pengangguran di Indonesia 756 Juta Orang)

MEA menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Mengingat, setiap tahunnya pengangguran di Indonesia terus bertambah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran di Indonesia meningkat 320 ribu orang, dari 7,24 juta jiwa pada 2014 menjadi 7,6 juta per 2015. Angka pengangguran ini didominasi oleh tamatan sekolah. Berangkat dari statistik tersebut, misalnya, tiap tiga bulan sekali ada pembukaan bursa kerja di Jakarta, guna meningkatkan daya serap tenaga kerja dalam negeri.

Hal ini diungkapkan Asrizal Tatang, Ketua Komisi Pelaksana Sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Jakarta. Ungkapan tersebut disampaikan dalam studi lapangan Kelompok Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UKSW, bertema “Perlindungan dan Penjamin Tenaga Kerja Indonesia Dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN” di Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Jakarta Selatan, Rabu (2/3).

Sebagai upaya peningkatan mutu tenaga kerja, Tatang menambahkan, setiap universitas perlu membuat dan mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berbasis KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia). Tujuannya untuk memfasilitasi para mahasiswa dalam mendapatkan sertifikat kompetensi.

“IP tinggi tidak menjamin kompetensi. Tidak cukup dengan nilai atau ijazah. Sekarang orang sudah bergeser. Orang tidak lagi bertanya anda dari mana? Atau anda punya ijazah apa? Yang ditanya anda bisa apa?” ujarnya.

Selain Tatang, hadir juga kedua pembicara dari Komisi Perencanaan & Harmonisasi Kelembagaan: R. A. Ning dan Bachtiar Siradjuddin.

Menurut Ning, sebagai tenaga kerja harus memprioritaskan tiga poin: kemampuan, wawasan, dan etos kerja. Harapannya, agar para calon pekerja lebih siap dalam menghadapi dunia karir tingkat nasional dan internasional.

Sementara itu, Bachtiar menyatakan bahwa di era MEA sertifikat mutlak perlu. Menurutnya, sertifikasi menjadi salah satu cara membatasi pekerja asing masuk ke Indonesia. Bila para tenaga kerja dari Indonesia memiliki sertifikat, maka mereka bisa bersaing dengan tenaga kerja asing dari negara lain.

“BNSP dibikin oleh negara karena setiap rakyat Indonesia punya hak untuk mendapatkan pengakuan kompetensi dari negara,” tutur Bachtiar.

Elsa Santiago, mahasiswa program studi Manajemen. Wartawan Scientiarum. Ikuti Instagram-nya di @gendutsantiago.

Penyunting: Arya Adikristya

One thought on “IP Tinggi Tidak Menjamin Kompetensi”

  1. Jumeri says:

    saya setuju sekali. Apa itu artinya kita harus mempunyai skill masing – masing ??
    Menurut saya kedepannya orang banayk yang kursus untuk mendapatkan keahlian khusus di 1 bidang .Mungkin lebih cepat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *