Anti Korupsi di Indonesia: Dari Kampus, Penegak Hukum hingga Dunia Pers

Browse By

Politik Hukum Anti Korupsi di Indonesia, adalah tema besar dari diskusi ilmiah yang diselenggarakan Fakultas Hukum (FH) UKSW.  Ruang Probowinoto, yang berada di lantai lima Gedung Pascasarjana UKSW, jadi tempat terselenggaranya acara yang dilangsungkan pada Sabtu (9/4).

Marihot J. Hutajulu, merupakan dosen FH yang menjadi pemateri pertama dalam diskusi ini. Ada dua hal utama dalam materi yang dia bahas, yakni reorientasi pemberantasan korupsi di Indonesia, serta pentingnya peran pendidikan tinggi dalam pemberantasan korupsi.

Reorientasi pemberantasan korupsi yang dimaksud Marihot ialah, penegasan ulang apa yang menjadi tujuan dari pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurutnya, hal ini didasari kekecewaan masyarakat oleh lemahnya penindakan kasus-kasus korupsi yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum, yakni kejaksaan dan kepolisian.

Orientasi pemberantasan korupsi menurut Marihot ialah, mendukung pembangunan nasional serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Hal yang mendasari argumennya ialah pembukaan Undang-undang (UU) nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan korupsi.

“Sayangnya, walaupun sudah hampir 15 tahun undang-undang tersebut diberlakukan, tindak pidana korupsi masih belum terkikis di Bumi Indonesia,” ujar Marihot dalam makalahnya. Ia lalu menunjukkan data dari lembaga perserikatan bangsa-bangsa yang menangani narkoba dan tindak kriminal (UNODC), bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia hanya mendapat skor 32, dari skala 0-100.

Maka dari itu, Marihot berpandangan bahwa pemberantasan korupsi harus sesuai dengan prinsip hukum progresif. Maksudnya, hukum dibuat semata-mata untuk memfasilitasi kepentingan manusia. Dalam konteks pemberantasan korupsi, Marihot menekankan bahwa hukum yang dibuat harus sesuai dengan orientasi pemberantasan korupsi. “Saya percaya hal itu dapat tercapai apabila hukum pemberantasan korupsi mampu mencegah dan menyelamatkan kekayaan negara dari perilaku koruptif,” kata Marihot yang saat itu memakai kemeja batik berwarna cokelat tua.

Lembaga Pendidikan Tinggi Punya Posisi Strategis

Untuk memberantas korupsi, mengandalkan aparat penegak hukum saja tidak cukup. Aparat penegak hukum memang punya kewajiban untuk memberantas korupsi. Namun menurut Marihot, peran masyarakat juga tak kalah penting, malah tak bisa dipandang sebelah mata. “Kesatuan tiga elemen ini diperlukan, karena pada saat ini korupsi sudah menyebar, baik di lingkungan pemerintahan ataupun masyarakat sendiri,” tukas Marihot, yang pernah menjadi Hakim ad hoc (perkara khusus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Yogyakarta pada 2011

SEKOLAH ANTI KORUPSI (hidupkatolik.com)Pendidikan tinggi seperti kampus, adalah bagian dari masyarakat. Pada dasarnya, perguruan tinggi punya tanggung jawab besar untuk mengembangkan nilai-nilai yang luhur, termasuk semangat pemberantasan korupsi.

Khusus untuk perguruan tinggi hukum, Marihot punya dua saran yang bisa dilakukan dalam ikut serta dalam pemberantasan korupsi. “Kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) yang berfokus pada monitoring dan evaluasi pengadilan tindak pidana korupsi. Selain itu, adanya mata kuliah etika sektor publik akan membantu mahasiswa paham mengenai tata aturan serta mampu memecahkan berbagai persoalan berkaitan dengan sektor publik itu sendiri,” tutur Marihot

***

Lembaga penegak hukum, jadi pembahasan utama dalam materi yang kedua. Kali ini Yudi Kristiana yang membawakannya. Yudi saat ini bekerja di Kejaksaan Agung, tepatnya Kepala bidang Penyelenggara pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung RI.

Realita korupsi saat ini memperlihatkan, lembaga penegak hukum masih amat rentan berperilaku korup. Yudi lalu memaparkan data mengenai tingkat probablitas korupsi, yang dikeluarkan oleh lembaga Transparansi Internasional (TI) pada 2015 lalu. Data tersebut menunjukkan, bahwa Kepolisian dan Kejaksaan dalam skala instansi pusat, tingkat probabilitasnya masing-masing 38 dan 43 persen.

Masih dari lembaga yang sama, dari tahun 2011 hingga 2015, prestasi Indonesia dalam memberantas korupsi mengalami naik turun. Yudi menunjukkan, pada 2011 Indonesia menempati peringkat 100. Setahun setelahnya, peringkatnya melorot menjadi 118. Pada 2013 mulai naik ke posisi 114. Tahun 2014 merangkak menjadi 107 dan pada 2015, naik lagi menjadi 88. (Baca juga: Korupsi dari Tujuh Pandangan)

“Amat disayangkan, hingga kini korupsi masih terus terjadi. Dan apabila meruntut data beberapa tahun ke belakang, prestasi Indonesia dalam memberantas korupsi belum memperlihatkan kemajuan yang signifikan.”

Mengenal Peran Berbagai Lembaga yang Menangani Kasus Korupsi

Untuk memproses tindak pidana korupsi, ada empat lembaga negara yang menanganinya, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). “Setiap lembaga ini punya perannya sendiri-sendiri dalam mengusut kasus korupsi,” ujar Yudi, yang pernah menjadi jaksa di KPK dalam menangani perkara kasus suap yang melibatkan pengacara Otto Cornelis Kaligis pada akhir 2015 lalu.

Dalam tahap penyidikan kasus korupsi, lembaga yang mengurusi bisa kejaksaan, kepolisian, ataupun KPK. Tahap penyidikan ialah kegiatan untuk melakukan pengolahan dan pencarian berbagai bukti yang kuat, serta pada akhirnya akan diputuskan tersangka dari kasus tersebut.

Kejaksaan dan KPK juga punya kewenangan untuk melakukan penuntutan. Dalam tahap ini, tersangka yang sudah ditetapkan dalam tahap penyidikan, akan menerima tuntutan hukuman dari jaksa penuntut umum dalam proses persidangan.

Karena korupsi merupakan pengadilan khusus, maka pengadilannya pun juga berbeda dibandingkan dengan pidana lainnya. Pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) menjadi lembaga yang khusus menangani berbagai kasus ini. Pengadilan Tipikor biasanya ada di tingkat propinsi, dan di tingkat pusat.

***

Yunantyo Adi Setyawan, ialah mantan mahasiswa Fakultas Teknik Elektro UKSW. Saat ini, ia bekerja sebagai wartawan Harian Suara Merdeka. Memakai kemeja coklat kopi, dirinya dipercaya menjadi pemateri untuk membahas mengenai peran media massa dalam pemberantasan korupsi.

Yas—sapaan akrabnya—memaparkan bahwa fungsi pers amatlah penting dalam kontrol sosial. Bentuk kontrol sosial yang dilakukan pers ialah menggunakan praktek-praktek jurnalistik dalam berbagai bentuk penerbitan, baik itu cetak, elektronik, maupun dalam jaringan (online).

“Jika elemen masyarakat serta pegiat anti korupsi bisa melakukan kontrol sosial berupa demonstrasi atau audiensi pada berbagai pihak terkait, pers bisa memberitakan kejadian-kejadian itu,” ungkap jebolan Fakultas Hukum Undip itu. (Baca juga: Peringati Hari Anti Korupsi dengan Uang Receh)

Selain itu, pers bisa secara konsisten mengawal kasus korupsi yang berjalan dengan melakukan berbagai konfirmasi dan wawancara pihak yang bersangkutan. Namun perlu diingat, wartawan juga perlu paham mengenai kapasitas narasumber, terlebih jika yang diwawancarai adalah pejabat penegak hukum.

Demo Cicak Salatiga pada 2009.

Demo Cicak Salatiga pada 2009.

Yas mengungkapkan, setiap informasi yang didapat dari pejabat penegak hukum tak bisa langsung diolah menjadi berita. Untuk kasus tertentu, ada beberapa pihak yang harus perlu izin dari atasannya dalam memberikan informasi. “Jika sampai wartawan salah menuliskan identitas tadi, bisa membahayakan narasumber yang bersangkutan.”

Yas memberi contoh, pada tahun 2010, Inspektur Jenderal Polisi Alex Bambang Riatmodjo—yang saat itu menjadi Kapolda Jawa Tengah—mencopot AKBP Sugeng Hariyanto sebagai Kasat Tipikor Polda Jawa tengah. Sebabnya, wartawan yang mengonfirmasi perkembangan kasus korupsi M Salim, menuliskan nama Sugeng sebagai narasumber tunggal.

Padahal, yang berhak memberikan informasi tersebut ialah Direskrim Polda Jateng. Saat proses peliputan, Direskrim memang meminta wartawan tersebut untuk bertanya kepada Kasat Tipikor, namun wartawan tersebut tak menuliskan bagaimana proses Direskrim memintanya untuk menanyakan kepada kasat Tipikor.

Untuk meminimalkan kejadian tersebut terulang kembali, Yas mengatakan bahwa wartawan setidaknya perlu mengetahui berbagai hal yang berkaitan dengan proses hukum, seperti istilah-istilah dalam hukum, yang tak semua masyarakat mengetahuinya.

Wartawan Punya Hak Tolak

Dalam akhir materinya, Yas menyinggung soal pertanggungjawaban hukum dalam perkara jurnalistik. Hal yang mendasari pembahasan ini ialah, wartawan dalam beberapa kasus, dimintai keterangannya oleh pihak penegak hukum terkait karya jurnalistiknya dalam kasus pidana. Yas lalu merujuk contoh penyidik KPK yang memanggil beberapa wartawan dalam pemeriksaan saksi dalam kasus korupsi yang melibatkan tersangka Suryadharma Ali.

Yas menegaskan, wartawan punya hak tolak, yakni hak wartawan untuk menolak menyebutkan narasumber berita yang dirahasiakan. Namun hak tolak juga bukan berarti menolak diperiksa oleh penegak hukum sebagai penyidik. “Hak tolak sudah diatur dalam undang-undang pers serta pedoman jurnalistik dari Dewan Pers,” ujar Yas.

Robertus Adi Nugroho, mahasiswa Fiskom angkatan 2013. Staf Penelitian dan Pengembangan Scientiarum.

Penyunting: Evan Adiananta Nonoputra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *