Mimbar Bebas untuk Papua

Browse By

“Matahari terbit pagi ini, mencium bau kencing orok di kaki langit, melihat kali coklat menjalar ke lautan dan mendengar dengung lebah di dalam hutan. Lalu kini ia dua penggalah tingginya dan ia menjadi saksi kita berkumpul di sini, memeriksa keadaan. Kita bertanya, kenapa maksud baik tidak selalu berguna?” suara berat Galih Agus membaca puisi karya W. S. Rendra pelan-pelan merambat erat. Rendra memang telah mati, tapi tidak dengan karyanya.

Sejak jam 10 pagi, pintu utama UKSW lebih riuh ketimbang biasanya, bukan lagi deru motor yang mendominasi, tapi teriak lantang mahasiswa yang membaca puisi, bernyanyi dan berorasi. Tak hanya itu, terpampang pula beberapa poster bergambar polisi dan orang Papua. Di muka barisan terbentang dua kain hitam bertuliskan “ANTI FASCIST & RACIST” dan “EQUALITY FOR ALL” yang ampuh mengundang perhatian orang-orang yang hendak masuk area kampus UKSW. Mereka nampak bertanya-tanya.

Dua hari sebelumnya, sudah beredar undangan diskusi terbuka dan informasi diadakannya aksi solidaritas terkait isu kemanusiaan. Antara lain pelanggaran HAM dan tindakan rasis oleh personel Polda DIY atau pun ormas kepada mahasiswa Papua di Yogyakarta pada 14-16 Juli. Penggagasnya adalah Jaringan Salatiga Peduli Papua (JSPP) yang anggotanya adalah beberapa elemen mahasiswa di Salatiga. Menurut JSPP, setiap warga dari ujung Sabang hingga Merauke memiliki hak dan kebebasan yang sama untuk bersuara. Maka, JSPP menilai tindakan represif aparat dan ormas terhadap mahasiswa Papua di Yogyakarta minggu lalu perlu dikecam karena tidak sesuai dengan undang-undang dan amanah demokrasi yang setara.

Seseorang mengibarkan bendera merah putih. Terdengar juga lirih-lirih denging pengeras suara. Isyarat mimbar bebas dibuka. JSPP memulainya dengan pembacaan edaran pers (press release) di hadapan para awak media dan partisipan. Beberapa polisi dan petugas Keamanan dan Ketertiban Kampus (Kamtibpus) mulai berseliweran. “Tindakan ormas yang main hakim sendiri juga dibiarkan oleh pihak kepolisian, tindakan pembiaran inilah yang jelas-jelas merupakan wujud tidak berdayanya kepolisian dalam menegakkan hukum di Indonesia,” ujar Yaser Wunga, orator, menggunakan pengeras suara. Selain mencoreng kemanusiaan, hal tersebut juga sangat berbelok jauh dari tujuan demokrasi.

Rabu, 20 Juli, 2016, Aksi solidaritas dari Jaringan Salatiga Peduli Papua (JSPP) yang mendukung agar mahasiswa Papua di Yogyakarta dapat bebas menyerukan aspirasinya, tanpa intervensi verbal maupun fisik. Mimbar bebas ini digelar di muka gerbang kampus UKSW. | Dok.scientiarum.com/David Adhyaprawira

Aksi solidaritas dari Jaringan Salatiga Peduli Papua (JSPP) yang mendukung agar mahasiswa Papua di Yogyakarta dapat bebas menyerukan aspirasinya, tanpa intervensi verbal maupun fisik. Mimbar bebas ini digelar di muka gerbang kampus UKSW. | Dok.scientiarum.com/David Adhyaprawira

“Kau ini bagaimana, kau bilang aku merdeka, kau memilihkan untukku segalanya. Kau suruh aku berpikir, aku berpikir kau tuduh aku kafir. Aku harus bagaimana? Kau bilang bergeraklah, aku bergerak kau curigai. Kau bilang jangan banyak tingkah, aku diam saja kau waspadai,” seru Evan Adiananta kala membaca puisi milik Gus Mus di tengah kerumunan. Sebagai penanggungjawab JSPP, Evan mengaku bahwa pihak kampus melalui Kamtibpus sempat mengimbau pembatalan aksi karena bertepatan dengan bursa kerja UKSW. Tak sampai di situ, pada H-1 ia pun dihubungi oleh pihak kepolisian agar aksi solidaritas tersebut dibatalkan.

Evan merasa kedua pihak yang melarang tidak disertai dengan alasan yang masuk akal. Pertama, aksi solidaritas yang rencana hanya akan berlangsung dua jam ini dihelat pada 20 Juli, sedangkan bursa kerja UKSW baru dimulai pada 21-22 Juli 2016. Kedua, aksi JSPP adalah aksi damai berbentuk mimbar bebas yang jika dinalar, menurut Evan, tidak berpotensi menimbulkan kericuhan dan pihaknya sudah melayangkan surat pemberitahuan kegiatan kepada Polres Salatiga. Namun, pihak kepolisian mendesak JSPP untuk membatalkan karena ada beberapa elemen masyarakat yang menolak, sehingga dikhawatirkan terjadi konflik di lapangan. “Sebenarnya yang rusuh itu siapa? Ini kan aksi damai, kalau ada apa-apa ya sudah jadi tugas polisi untuk mengamankan kami, bukan malah kami disuruh untuk membatalkan,” imbuhnya, Rabu sore, 20 Juli 2016.

Selain imbauan pembatalan aksi, Albert Karwur, Ketua Umum Senat Mahasiswa Universitas (SMU), juga tidak memberi izin pemakaian Ruang Rapat Lembaga Kemahasiswaan Universitas untuk rapat konsolidasi JSPP.  Ia menegaskan bahwa SMU bukan bermaksud menolak, tapi aksi solidaritas usungan JSPP tidak masuk ranah SMU. “Namun alasan paling kuat adalah, kita tak tahu apa saja yang ingin dibahas dan siapa saja yang terlibat dalam aksi tersebut,” terangnya. SMU tak ingin mengambil resiko mengingat isu ini sangat sensitif dan riskan menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan.

Baca puisi. | Dok.scientiarum.com/David Adhyaprawira

Baca puisi. | Dok.scientiarum.com/David Adhyaprawira

Poster-poster dijunjung kembali, gitar dipetik lagi. “Oh, pernah dengar Endonesya? Negara dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil kepada yang punya kuasa dan beradab katanya setelah 65. Oh, pernah dengar Endonesya? Negara yang bersatu, kemudian muncul banyak persatuan yang adu kuat dengan persatuan yang lainnya,” kompak beberapa mahasiswa bernyanyi lagu dari Nosstress, kelompok musik dari Bali.

Mimbar bebas diisi orasi yang menyoal toleransi antar etnis, perlawanan terhadap fasisme dan rasisme, dan hukum yang dikencingi. Setelahnya, giliran “Sajak Suara” milik Wiji Thukul disuarakan. Sebagai penutup, JSPP menyanyikan “Indonesia Raya”. (Tonton juga laporan berita video “Aksi Solidaritas: Papua Tidak Sendiri”)

Himppar Absen Aksi, Tapi Tetap Berterimakasih

18 Juli 2016, JSPP melalui akun Facebook milik Bima Satria Putra, menyebar poster bernada ajakan diskusi dan aksi solidaritas bagi mahasiswa Papua di Yogyakarta. Sore itu juga, anggota JSPP mendatangi Donius Tabuni, Ketua Himpunan Mahasiswa-Pelajar Papua Barat (Himppar), untuk diskusi terkait penjajakan isu kebebasan berpendapat mahasiswa Papua di Yogyakarta.

Pada kesempatan diskusi itu, JSPP mengajak Himppar untuk turut gabung ke dalam aksi. Tapi Himppar, melalui Donius, tidak berjanji bahwa Himppar bisa hadir ke dalam diskusi teknis aksi pada malam 19 Juli 2016, karena Himppar sedang ada acara etnis. Tak lain, yang dimaksud Donius adalah “Himppar Cup” – ajang olahraga tahunan.

JSPP melalui Evan Adiananta, mengiyakan tanggapan Donius. Bagi Evan, tidak masalah jika teman-teman Papua tidak berpartisipasi dalam aksi solidaritas JSPP. “Toh, ini dukungan buat kebebasan berpendapat semua teman-teman Papua,” ujar Evan.

Malam 19 Juli 2016, di belakang Rumah Noto, puluhan orang duduk lesehan. Mereka terdiri dari gabungan beberapa mahasiswa dari ragam fakultas di UKSW dan mahasiswa di luar UKSW. Di sana juga hadir beberapa mahasiswa Papua yang berkuliah di UKSW. Hasil forum menyimpulkan, JSPP tidak membawa isu referendum Papua Barat, melainkan fokus pada kekerasan HAM dan kebebasan berpendapat mahasiswa Papua di Asrama Kamasan 1, Yogyakarta.

Sejauh mata memandang, mimbar bebas JSPP pagi 20 Juli 2016, tidak diikuti mahasiswa Papua. Tapi, tampak sekitar 25 meter dari lokasi aksi, ada beberapa mahasiswa Papua duduk dan melihat-lihat. Sebelum duduk di sana, beberapa mahasiswa Papua ikut berkontribusi dalam penyediaan logistik.

Malamnya, Scientiarum menemui Donius untuk konfirmasi terkait berita dari semarangpos.com yang menyatakan bahwa Himppar menolak kegiatan solidaritas dari JSPP. Donius menyayangkan waktu sosialisasi JSPP yang terhitung singkat, tapi bukan berarti menolak dan melarang kegiatan itu. “Sementara memang kami tidak bisa berpartisipasi dalam aksi karena sosialisasi yang mendadak. Selain itu kami masih  fokus pada Himppar Cup. Tapi kami berterimakasih kalau teman-teman sudah mendukung kami sebagai orang Papua,” ujar Donius.

Ketika Donius disodorkan potongan foto edaran pers dari Himppar itu oleh Scientiarum, ia mengatakan bahwa edaran pers itu diberi ke John Titaley, Rektor UKSW, dan aparat di Salatiga sebagai pernyataan tertulis Himppar akan ketidakterlibatan Himppar dalam aksi JSPP. Dengan kata lain, menurut Donius, Himppar tidak bertanggungjawab atas segala hal yang terjadi pada JSPP. “Semisal nanti ada salah publikasi atau pemberitaan di media, tolong JSPP bertanggungjawab koreksi, agar teman-teman Papua tidak dirugikan juga,” pinta Donius yang merupakan mahasiswa pascasarjana FEB UKSW.

Di samping itu, Donius mengaku sudah mengimbau kepada teman-teman Papua agar tidak membawa panji-panji organisasi Papua manapun jika ingin ikut aksi solidaritas bersama JSPP. “Yang ikut aksi sebaiknya atas nama pribadi, bukan atas nama Himppar atau orang Papua,” ucap Donius.

Ketika ditanya apa alasannya teman-teman Himppar Salatiga urung terlibat dalam aksi solidaritas JSPP, Donius menjawab, “Isu mengenai Papua masih berkembang sensitif. Kami menyesuaikan kondisi dulu.”

Liputan ini dikerjakan oleh Pandita Novella, mahasiswa Sastra UKSW. Dibantu oleh Arya Adikristya, mahasiswa Jurnalistik UKSW. Keduanya wartawan Scientiarum.

Penyunting: Arya Adikristya

3 thoughts on “Mimbar Bebas untuk Papua”

  1. Wene Ndugure says:

    Di akhir-akhir ini merak di dunia nyata dan maya “mengadu domba” antara orang Papua. Mengadu domba antara pro REFERENDUM Papua dan pro Indonesia. Mengadu domba ini lahan yang sangat subur dan ia melahirkan banyak konflik sosial antara orang Papua sendiri. Hal ini menjadi jelas alasan “Himppar Absen Aksi, Tapi Tetap Berterimakasih” atas aksi yang sudah berhasil dilakukan oleh kawan-kawan JSPP depan Kampus UKSW.

    Lalu pertanyaannya, siapa yang dapat melakukan adu domba terhadap orang Papua ini?
    Tidak lain hal ini adalah kerjanya Intelijen negara terhadap orang Papua. Bagaimana Indonesia dengan segala upaya kebijakan dari yang baik non fisik memberikan “Otonomi Khusus Papua, UP4B dkk” dan juga kebijakan yang paling kejam dengan cara fisik daerah operasi Militer (DOM) rejim Soharto di Papua hingga saat ini NKRI dengan memaksakan Orang Papua untuk menjadi orang Indonesia pada hal tanah Papua sangat jelas memiliki latar belakang Politik yang berbeda dengan Negara ini (Republik Indonesia). Kapan pun RI tidak akan mungkin mengIndoneisasi orang Papua. Orang Papua tetap sebagai orang Papua. Sehingga saat aksi yang dilakukan teman-teman JSPP Salatiga teman-teman Papua HIMPPAR sudah membaca situasi yang kurang baik yang akan dilakukan oleh pihak lain dalam hal ini Intelijen Negara tadi guna, kami orang Papua saling Mengadu-Domba lagi. Maka Sdr. Donius Tabuni sebagai ketua HIMPPAR menolak dan melarang keterlibatan anak Papua dalam aksi yang dilakukan teman-teman JSPP.

    Walaupun pimpinan anak Papua HIMPPAR Sdr. Donius Tabuni melarang keterlibatan anggota-nya dalam aksi, ada beberapa teman-teman Papua saat aksi berdatangan dengan tujuan ingin bergabung bersama teman-teman JSPP . Mereka (anak Papua) yang ingin berpartisipasi ini bukan mengatas namakan HIMPPAR melainkan sebagai mahasiswa. Hanya saja sampai di lokasi aksi depan kampus UKSW teman-teman JSPP mengunakan atribut negara, seperti Bendera Merah Putih dan Lagu Indonesia Raya. Alat negara seperti inilah yang kemudian seringkali mengadu domba orang Papua Pro Referendum dan Pro NKRI melalui media-media. Inilah perang sesungguhnya di era Informasi dan Komunikasi abad 21 ini melalui Siber-siber Nasional yang tidak profesional.
    Maka Mahasiswa Papua yang saat itu datang mengambil jarak yang jauh, agar tidak terjebak di dalamnya.
    Itulah alasan mengapa anak Papua absen sedangkan ini masalahnya teman-teman mahasiswa Papua? Dan ini pula cara Intelijen negara menghancurkan dan MengIndoneisasi orang Papua secara Paksa.

    1. Arya Adikristya says:

      Terima kasih Wene sudah menambahkan informasi penjelas, yang berangkat dari perspektifnya teman-teman Papua sendiri. Makin memperjelas informasi dan mengisi celah-celah yang barangkali luput dalam berita ini. Saya pribadi perlahan jadi lebih maklum dengan kondisi teman-teman Papua. Terima kasih sudah menjelaskan dan mengingatkan.

  2. Erik says:

    Simpati saya untuk rakyat Papua, tetapi bagi saya perbandingan antara orang Papua dan Negro Amerika tidaklah sama. Orang negro di Amerika punya sejarah panjang sebagai kalangan klas 2. Pemerintah dan rakyat Indonesia tidak pernah menganggap rakyat Papua seperti negro nya Indonesia. Kita sangat sayang kepada rakyat Papua dengan segala macam budaya yg menambah kekayaan budaya bangsa. Papua jg kaya akan joke joke yg biasa disebut mop Papua. Saya kira keinginan Merdeka yg selama ini didengung2kan di Papua datang dari HASUTAN luar yg memang berkepentingan untuk memecah Indonesia. Jangan dikira orang bule di luar sana yg katanya pro Papua itu cinta rakyat Papua.. TIDAK!! Justru mereka adalah orang2 yang dengan latar belakang RASIS!!! Mereka kemerdekaan Papua bukan bagi kepentingan rakyat Papua tetapi kepentingan mereka sendiri. Sebab Papua lebih mudah mereka mangsa ketika lepas dari NKRI.

    Sedangkan soal kasus kekerasan di Yogyakarta, kita harus melihat jernih kasus ini, saya bukan bermaksud membela aparat tetapi saya curiga bahwa foto2 yg beredar itu adalah foto rekayasa (didesain) Saya tidak pernah lihat sepatu aparat seperti itu, disitulah kecurigaan saya bahwa foto ini memag disetting oleh kelompok2 yg anti NKRI demi kepentingan mereka. Keyakinan saya ini bukan tanpa alasan, sebab dibelakang kelompok Papua Merdeka ada komunits TIMOR LESTE yg mendukung gerakan Papua Merdeka. Modus operandi kelompok Papua merdeka sekarang sama persis seperti apa yg dulu dilakuakan kelompok CNRT dulu di tahun 90an. Mereka merekayasa banyak foto2 penyiksaan untuk menarik perhatian dunia, dan akhirnya berhasil.

    Jadi masalah kita selain juga masalah Separatis jg masalah INTERVENSI LUAR yg dibiarkan longgar, seharusnya pemerintah bersikap tegas kepada orang2 luar yg secara terbuka mendukung lepasnya Papua dari NKRI dan selalu menjadi PENGHASUT di negara kita. Semoga para penghasut dari luar khususnya dari TIMOR LESTE yg sedang menimba ilmu di Yogyakarta DIUSIR KELUAR.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *