Membuka Mata pada Tragedi ’65

Browse By

Ruang Teater milik Language Training Center (LTC), UKSW, jadi tempat diskusi kegiatan Advanced Indonesian Summer Program antara para mahasiswa luar negeri yang belajar di Indonesia dengan seorang wartawan Suara Merdeka sekaligus pemerhati sejarah dan HAM di Indonesia, Yunantyo Adi Setiawan. Acara tersebut berlangsung pada Rabu (27/7).

Diskusi tersebut diadakan oleh LTC dalam rangka memperkaya pengetahuan tentang Indonesia dan mengasah kemampuan berbahasa Indonesia para mahasiswa asing tersebut. Topik pembahasannya tentang sejarah Indonesia yang sampai saat ini masih belum menemui titik terang: G30S.

Selama kurang lebih satu jam, Yas – sapaan akrab Yunantyo – memaparkan materi seputar tragedi tersebut. Ulasan pertama diawali dengan hasil keputusan akhir sidang Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) di Den Haag yang menyatakan Indonesia harus bertanggung jawab atas tindakan-tindakan kejahatan HAM berat yang terjadi pada 1965-1966. Hal serupa juga disampaikan oleh Zak Yacoob melalui rekaman video yang diputar di Yayasan Bantuan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) pada 20 Juli 2016.

Arsip pribadi Yas.

Arsip pribadi Yas.

Menurut Yas, peristiwa itu sesungguhnya tidak bisa dilimpahkan semata kepada PKI meskipun ada petinggi-petinggi PKI yang terlibat, namun sebenarnya ada banyak pihak yang turut andil dalam kasus tersebut, termasuk angkatan darat dan pihak asing. “Hakim IPT menyebut Amerika Serikat memberi dukungan kepada militer Indonesia, padahal tahu dengan jelas adanya pembunuhan massal atas anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan keluarganya,” jelasnya di depan para mahasiswa asing yang sebagian berasal dari Amerika Serikat.

Merujuk pendapat Soekarno, Yas setuju jika memang ada pihak PKI yang ikut terlibat harusnya bukan seluruh anggota dihukum, karena itu hanya dilakukan beberapa oknum saja. Studi lain bahkan mengatakan bahwa petinggi PKI yang bertanggung jawab dan sepatutnya dihukum hanya ada dua orang, D.N. Aidit dan Syam Kamaruzzaman, pemimpin organ partai Biro Khusus. “Sayangnya, bukannya mengadili oknum yang bersalah, malah terjadi genosida terhadap seluruh anggota PKI dan simpatisan Soekarno waktu itu,” tutur Yas.

Pasca Penculikan Para Jenderal Tanggal 30 September

Yas juga menceritakan kepada sebelas mahasiswa asing tersebut mengenai beberapa hal yang terjadi pasca 1965. Menurutnya, dalang dalam peristiwa penculikan dan pembunuhan para jendral pada 30 September 1965 tersebut masih belum jelas. Namun Pangkostrad Mayjen Soeharto dalam pidato-pidatonya di Radio Republik Indonesia (RRI) menuding bahwa pelakunya adalah PKI, tanpa adanya riset sama sekali.

“Soeharto menuduh Kolonel Untung Samsuri, Brigdjen Soepardjo, Kolonel Abdul Latief yang semuanya berasal dari Angkatan Darat dan secara pribadi akrab dengan Mayjen Soeharto sebagai pengomando gerakan tersebut. Meskipun komando gerakan tersebut dari rekan-rekan Soeharto di angkatan darat, tuduhan utama tetap ditujukan pada PKI,” ungkap Yas.

Sehari setelah gerakan tersebut, semua koran dilarang terbit kecuali dua media massa milik angkatan darat bernama Koran Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha sehingga membuat Soeharto lebih leluasa membuat image bahwa PKI-lah yang bersalah lewat dua media massa tersebut.

Soeharto (kanan, berkacamata).

Soeharto (kanan, berkacamata).

Ada fakta menarik dipaparkan oleh Yas. Pada tanggal 4 Oktober jenazah para jendral ditemukan di lubang buaya lalu dimakamkan secara militer sehari setelahnya. Hanya berselang empat hari pasca gerakan, angkatan darat tanpa melakukan penelitian apapun sudah menerbitkan buku berjudul “Fakta-fakta Sekitar Gestapu – istilah lain gerakan 30 September.” Buku tersebut menulis bahwa dalang G30S adalah PKI.

Pemberitaan angkatan darat tersebut menyulut amarah masyarakat yang berimbas pada pembakaran markas-markas kantor PKI di Jakarta lima hari setelah pengangkatan jenazah para jenderal.

Memasuki pekan ketiga bulan Oktober 1965 terjadi pemenjaraan sepihak serta pembunuhan massal terhadap anggota dan simpatisan PKI atau pendukung Soekarno di berbagai daerah di Indonesia. Anehnya para korban pembunuhan dan pemenjaraan tersebut tidak mengambil bagian sama sekali dalam peristiwa penculikan dan pembunuhan para jenderal tersebut.

 Selama tiga bulan berturut-turut terjadi peristiwa pembunuhan, antara lain di Jawa Tengah pada bulan Oktober, disusul Jawa Timur di bulan November, serta Bali di bulan Desember. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali pembantaiannya terjadi seiring datangnya pasukan resimen angkatan darat di daerah tersebut. Setelah itu, pembunuhan massal menular di seluruh daerah Indonesia.

Pembunuhan massal tersebut terlaksana oleh beberapa hal, antara lain karena adanya campur tangan pihak negara dalam hal ini militer atau dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

Dalam tataran masyarakat terjadi konflik secara horizontal. Kekerasan yang dilakukan kepada PKI pasca-G30S merupakan konsekuensi dari konflik yang sudah terjadi sebelumnya, terutama yang dilatarbelakangi masalah agraria dan aksi sepihak PKI di pedesaan-pedesaan. Meskipun aksi sepihak tersebut berupa land reform dalam bentuk perlawanan terhadap para tuan tanah dan lintah darat yang merugikan petani kecil.

Militer memanfaatkan konflik land reform untuk menghantam anggota PKI. Ada provokasi terhadap kalangan santri. Berita tentang para santri korban aksi land reform, yang mana pada saat itu banyak santri menjadi tuan tanah, diangkat kembali sehingga terjadi kebencian kalangan santri terhadap PKI.

Aksi land reform oleh PKI tersebut memang menimbulkan korban jiwa pihak santri maupun PKI sendiri, namun reaksi yang diberikan kepada PKI jauh lebih besar.  Reaksi yang diberikan tersebut berupa pembunuhan massal dan pemenjaraan sepihak. Dari temuan Syarikat Indonesia, Imam Azis dalam “Simposium Nasional Tragedi 1965” 19 April 2016 di Jakarta menerangkan bahwa pelaku kekerasan direkrut terposisikan, jika tidak mau membunuh maka dibunuh.

Soal jumlah korban yang tewas, Yas memaparkan mengenai tim pencari fakta yang dibentuk Soekarno sebelum lengser dari jabatannya sebagai presiden. Tim tersebut menemukan bahwa yang mati sebanyak 78 ribu. Sedangkan Komando Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pimpinan Soeharto mencatat, korban mencapai 1 juta jiwa. Bahkan menurut pengakuan seorang komandan RPKAD (Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat) yang bertugas membersihkan Partai Komunis, korban di seluruh Indonesia mencapai 3 juta jiwa.

Setelah pemaparannya, Yas menayangkan liputan berita yang berisi penyingkapan kuburan massal para anggota PKI di hutan jati daerah Plumbon, Kecamatan Mangkang, Semarang.

Penolakan Rekonsiliasi Masih Terjadi

Yas (tengah) dan mahasiswa asing peserta diskusi.

Yas (tengah) dan mahasiswa asing peserta diskusi.

Moderator membuka sesi tanya-jawab. Pertanyaan datang dari salah satu mahasiswa asal Amerika Serikat. “Bagaimana proses rekonsiliasi yang terjadi pada peristiwa 1965 dan bagaimana perkembangannya?” Yas menjawab bahwa rekonsiliasi saat ini sudah mulai dilakukan. Dimulai dari rekonsiliasi secara kekeluargaan oleh anak Jenderal Ahmad Yani, Amelia Yani. Ia telah (Amelia Yani) memaafkan keluarga D.N. Aidit. Ungkapan maaf juga datang dari Tomy Soeharto pada 1 Oktober 2010 kepada anak D.N. Aidit.

Rekonsiliasi secara negara pun juga mulai dilakukan. Gubernur Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional) Agus Wijoyo yang merupakan anak dari Sutoyo Siswomiharjo, salah satu jenderal yang menjadi korban di 30 September 1965, menyelenggarakan Simposium 65 dari 18-19 April 2016 di Jakarta. Simposium tersebut didukung oleh Luhut Binsar Pandjaitan yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Mekopolhukam).

Meski demikian, penolakan rekonsiliasi tetap terjadi. Penolakan disuarakan oleh orang-orang yang berasal dari zaman orde baru serta ormas-ormas islam. Salah satu yang paling disorot adalah Ryamizard Ryacudu yang saat ini menjabat sebagai menteri pertahanan. Adapun sebagai bentuk penolakan, Ryamizard yang merupakan angkatan 1974 ini menggelar silaturahmi bersama Forum Umat Islam (FUI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diselenggarakan di Balai Kartini, Jakarta Selatan.

Axel Priya Mahardika, mahasiswa program studi Manajemen. Kini menjadi Manajer Bisnis Scientiarum periode 2016-2017.

Penyunting: Rut Christine

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *