Wacana Kritis-Prinsipil Mahasiswa UKSW & Salatiga

Kewenangan Rektor UKSW Kebablasan

Rubrik Opini oleh

Semua penguasa tirani harus ditumbangkan.”

 

“Rektor memiliki tugas dan wewenang yakni menunjuk, mengangkat dan memberhentikan dekan dan pejabat di bawahnya.”

Kutipan di atas merupakan salah satu isi dari statuta UKSW (Universitas Kristen Satya Wacana) terbaru yaitu tahun 2016. Berada di dalam pasal 18 yang berisi mengenai Pimpinan Universitas dan ayat 4 (i) yang khusus membahas perihal tugas dan wewenang Rektor. Statuta sebagaimana pengertiannya merupakan peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi. Sedangkan Rektor merupakan pimpinan Universitas. Dalam tulisan ini saya akan menyoroti perihal perubahan mencolok yang terjadi dalam Statuta UKSW.

Dalam sejarahnya, Universitas Kristen Satya Wacana sudah melakukan 5 kali perubahan statuta, yaitu tahun 1973, 1988, 1996, 2000,[1] serta yang terbaru, statuta UKSW tahun 2016. Penetapan dan perubahan yang dilakukan merupakan cara untuk tetap mendapatkan relevansi sesuai perkembangan zaman dan juga menyesuaikan dengan peraturan penyelenggaraan perguruan tinggi yang dikeluarkan pemerintah. Saya menyoroti salah satu perubahan mencolok pada isi statuta UKSW tahun 2000 ke statuta tahun 2016, yakni kewenangan rektor dalam menunjuk dekan atau pimpinan fakultas.

Selain khawatir nepotisme, saya juga prihatin ketika tampaknya statuta UKSW tahun 2016 seperti melanggengkan dominasi pihak penguasa. Dalam statuta UKSW tahun 2000, mengenai wewenang rektor termuat di dalam pasal 16 dengan penjabaran sebanyak 6 ayat. Di dalamnya tidak disebutkan mengenai penunjukan dekan atau pimpinan fakultas oleh rektor. Dalam statuta tahun 2000, hal tersebut diserahkan kepada Senat Fakultas sebagaimana termuat dalam pasal 37 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi: “Calon Dekan dipilih oleh Rapat Senat Fakultas yang khusus diadakan untuk itu” dan Calon Dekan diusulkan kepada rektor oleh Dekan”.

Lain hal dalam statuta 2016, isi seperti ayat 1 dan 2 pada statuta UKSW tahun 2000 tidak lagi ditemukan. Dalam statuta UKSW 2016, kewenangan menunjuk dekan dan pimpinan fakultas kini diserahkan pada rektor. Saya merasa khawatir dengan perubahan ini, karena kepemimpinan sentralistik seperti ini rawan nepotisme. Kedekatan calon dekan pada rektor menjadi peluang besar untuk kemudian dipilih menjadi pimpinan fakultas. Kriteria yang dibuat hanyalah formalitas belaka dan tidak terlalu diperhatikan, yang punya hubungan dekat dialah yang mendapat kursi dekan.

Selain khawatir nepotisme, saya juga prihatin ketika tampaknya statuta Universitas tahun 2016 seperti melanggengkan dominasi pihak penguasa. Bau busuk rezim orde baru tampaknya menjiwai isi statuta. Bagaimana tidak, banyak ayat dalam pasal terkhusus mengenai pemilihan pimpinan yang tidak lagi menerapkan cara yang demokratis. Pelanggengan dominasi penguasa kampus juga kental sekali. Bagaimana mungkin pemilihan pimpinan fakultas dilakukan oleh rektor, bukan dipilih oleh senat fakultas yang bersangkutan?

Kewenangan senat fakultas yang merupakan badan tertinggi fakultas pun dikerdilkan dengan hanya menjadi pelaksana aturan yang sudah ditetapkan pihak universitas. [2] Yang lebih mengetahui persoalan di dalam fakultas adalah tenaga pendidik, pegawai ,dan mahasiswa yang ada di fakultas. Harusnya mereka inilah yang diberikan kewenangan tinggi untuk memilih dekan atau pimpinan fakultas. Masa mereka (baca: tenaga pendidik, pegawai, mahasiswa) ini hanya sebagai penonton penetapan pimpinan mereka yang dilakukan oleh rektor? Padahal yang kemudian akan merasakan efek kepemimpinan dekan tersebut adalah mereka.

Jika mau dibandingkan dengan universitas lain yang juga bernafaskan kekristenan, maka akan tampak jelas perbedaannya. Saya mengambil contoh dari tata cara pemilihan dekan  dan pimpinan fakultas di Universitas Kristen Maranatha, Bandung. Dalam Surat Keputusan Rektor No 006/SK/ORG/UKM/III/2016 mengenai “Pedoman Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Penjaringan, Seleksi dan Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Program Studi Periode 2016-2020”. Dari judulnya saja sudah terlihat bahwa mengenai pergantian pimpinan fakultas dibentuk panitia tersendiri yang khusus bekerja untuk itu. Demokrasi sangat dijunjung tinggi, yang mana dari tenaga pendidik, pegawai dan mahasiswa di fakultas turut serta dalam memilih pimpinan fakultasnya.

Suara mereka amat diperhatikan dengan pembagian persentase suara (termuat dalam pasal 5 —red) yaitu dosen biasa dan dosen khusus (50%), dosen luar (5%), pegawai fakultas (5%) dan suara mahasiswa (5%), sisanya sebesar 35 % diberikan pada rektor. Artinya persentase terbesar masih  diberikan pada fakultas yang bersangkutan.

Melalui perbandingan di atas saya tidak ingin berpretensi untuk membanding-bandingkan antara UKSW dan Maranatha, tetapi saya ingin memperlihatkan bahwa tata cara dalam pemilihan pimpinan fakultas di Maranatha demokratis. Sedangkan di UKSW terkesan seperti orde baru, seakan-akan tidak demokratis dan sentralistik.

Baiknya UKSW harus berbenah terutama dalam menyusun aturan perihal pergantian kepemimpinan universitas dan fakultas. Jangan sampai celah nepotisme dan kekuasaan otoriter diberlakukan di kampus yang berslogan menyegani Tuhan ini. Pemilihan pimpinan harus dilakukan dengan demokratis dengan memperhatikan semua suara sivitas akademika, jangan hanya memperhatikan suara golongan tertentu. Universitas harus jadi tempat yang sangat demokratis, jangan menjadi tempat berebut dan mempertahankan kekuasaan.

Catatan Kaki:
[1] Majalah Scientiarum Edisi 22/Nov 2016

[2]Jika sebelumnya di dalam statuta UKSW tahun 2000 pasal 23 ayat 2 yang mengatur mengenai tugas pokok Senat Fakultas ada 5 sub ayat, dalam satuta UKSW tahun 2016 pasal 28 ayat 2 hanya tinggal 3 sub ayat saja. Ada pengurangan tugas 2 sub ayat yang isinya mengenai penilaian akan pertanggungjawaban kepemimpinan pimpinan fakultas dan mengenai saran kepada rektor terkait pemilihan pimpinan fakultas.

 

Martin Dennise Silaban, mahasiswa Fakultas Teologi angkatan 2014.

12 Comments

  1. Akankah Etis Ketika ada suatu Kajian baru setidaknya ditanyakan kepada pemangku kepentingan apa maksud dan tujuan daripada Kajian Baru tersebut. Seperti ini terkesan memojokan suatu pemimpin dalam dekade tertentu, padahal keputusan dalam perubahan statuta diambil dalam rapat senator yang diikutin oleh para guru besar dan anggota senat yang ditunjuk dan diangkat oleh Rektor. Apakah itu masih seperti keputusan sepihak ? seperti judul pada tulisan opini ini “Kewenangan Rektor UKSW Kebablasan”

    Setidaknya muncul suatu kesan bahwa Pemimpin UKSW Otoriter tanpa mempertimbangkan aspirasi yang hidup dikalangan Fakultas (Senat Fakultas dalam hal pemilihan CaDek). Mungkin saja keputusan tersebut muncul ketika Seorang Pemimpin melayanin untuk kepentingan organisasi sesuai dengan visi misi organisasi tersebut, namun dalam perjalannya jikalau dibawah pemimpin tersebut ada yang memiliki jalur berbeda tidak sesuai dengan visi misi tersebut apakah organisasi itu akan berjalan dengan baik? Apakah bisa berjalan besama jikalau sudah diberikan nasihat dan pendampingan tetap menghasilkan nilai yang sama ?

    Ke Objetifitasan dalam memuat suatu opini setidaknya diperlukan walalupun ke objetifitasn itu timbul dari subjeketifitas bahkan tidak akan terlepas, cobalah untuk bertanya kepada mereka langung pembuat keputusan apakah untuk Senat Fakultas dalam pemilihan CaDek dipertimbangkan suara mereka, sebelum mengeluarkan suatu statement yang membandingkan :
    “Melalui perbandingan di atas saya tidak ingin berpretensi untuk membanding-bandingkan antara UKSW dan Maranatha, tetapi saya ingin memperlihatkan bahwa tata cara dalam pemilihan pimpinan fakultas di Maranatha demokratis. Sedangkan di UKSW terkesan seperti orde baru, seakan-akan tidak demokratis dan sentralistik”.

    apakah penilaian anda sendiri terhadap isi dari penulisan telah objektif?

    Dan ….

    Apakah statement seperti ini :
    Kewenangan senat fakultas yang merupakan badan tertinggi fakultas pun dikerdilkan dengan hanya menjadi pelaksana aturan yang sudah ditetapkan pihak universitas. [2] Yang lebih mengetahui persoalan di dalam fakultas adalah tenaga pendidik, pegawai ,dan mahasiswa yang ada di fakultas. Harusnya mereka inilah yang diberikan kewenangan tinggi untuk memilih dekan atau pimpinan fakultas. Masa mereka (baca: tenaga pendidik, pegawai, mahasiswa) ini hanya sebagai penonton penetapan pimpinan mereka yang dilakukan oleh rektor? Padahal yang kemudian akan merasakan efek kepemimpinan dekan tersebut adalah mereka.

    Ketika Fakultas memiliki masalah dan tidak dapat mengatasi mereka dengan gamplang berbicara
    “Kita kan dibawah pertanggungjawaban Universitas, dan Pihak Universitas harus melakukan sesuatu !!?”

    “ini hanya sebagai contoh dari penetapan sebuah pemikiran yang melihat daripada satu pihak”
    Padahal yang kemudian akan merasakan efek dari permasalahan bukan hanya Fakultas namun Universitas juga.

    Bagaimana Universitas dapat berjalan dengan baik jika dibawah saja tidak dapat diajak bekerjasama dalam hal pengembangan dan pencapaian Visi dan Misi ini.

    Hidup didunia dan menjadi seorang Pemimpin itu tidak segamplang apa yang tertulis dan tidak segamplang apa yang diucap.

    Salam …

    Tuhan memberkati Pelayanan UKSW.

    • namanya juga opini, biarkan saja berkembang menjadi diskusi..

      sebenarnya penulis opini membandingkan antara statuta 2000 & 2016, dimana ada perbedaan tentang cara pemilihan rektor.
      biasa saja klo ada kebijakan baru dikritik, apalagi kalau memang dinilai tidak demokratis.

      pertanyaannya, mengapa pemilihan dekan dirubah tata caranya ? ada apa gerangan ? ada kepentingan apa? siapa yg untung ? tentu ini perlu dicurigai bahasa halusnya dikritisi 😀

      opini ini bagus buat diskusi bagi yg masih didalam kampus UKSW 😀

      selamat berdiskusi 😀
      God Bless

      • hehe ya persis begitu. harus ada yang mengkritisi hal ini. Tentu ada yang diuntungkan dengan perubahan kebijakan ini. Hanya siapa atau kelompok mana yang diuntungkan ini masih menjadi misteri.Meski bisa ditebak-tebak.

        • Diskusi seengaknya diminta saja kepadaa pihak universitas, kenapa kita harus berprasangka jikalau kita belum tau apa yg mnjdi pnjlsan oleh pihak univ. tho bisa ditanyakan kepada dekan masing” karena beliau” yg ikut dalam pemutusan hal tersebut. Daripd menduga-duga yg gk pasti, kalo memang ada niatny untuk mendiskusikan atau mengkritisi mengenai kebijakan itu. Hakny mahasiswa th untuk mengetahui kebjkan universitas ?

          • Mahasiswa saja banyak yang belum sadar bahwa ada perubahan statuta di uksw. Sehingga poin utama dari opini ini adalah penyadaran terlebih dahulu bahwa ada terjadi perubahan statuta di uksw. Mengenai diskusi saya rasa hanya akan terjadi jika ribuan mahasiswa menuntut hal ini, saya pun menanti ada diskusi ini, tetapi apakah sampai sekarang terjadi?tidak juga.

    • Terimakasih atas umpanbalik yang disampaikan. Tulisan ini adalah opini saya atas beberapa poin yang diubah dalam statuta UKSW tahun 2016. Saya katakan diatas bahwa perubahan statuta dari sebelumnya tahun 2000 menjadi tahun 2016 karena ada peraturan dari Kementerian pendidikan yang berubah, sehingga Universitas juga memperbaharui statuta ini.Poin yang saya kritisi atas perubahan statuta ini terkait pemilihan pimpinan fakultas oleh Rektor. Memang hal ini ada nilai plus dan minus. Disatu sisi jika rektor yang memilih sendiri pimpinan fakultas,maka kemungkinan besar rektor gampang saja untuk mengkomunikasikan visi misinya pada bawahannya tersebut, sedangkan minusnya adalah tindakan pemilihan oleh rektor ini sarat menimbulkan nepotisme. Yang dekat dengan rektor,dialah yang dipilih. Selain itu menegasikan suara mahasiswa,dosen di fakultas dsb.nah di poin minusnya ini yang menjadi konsen saya. Karena saya rasa, lebih banyak nilai minusnya daripada nilai plusnya jika rektor yang memilih pimpinan fakultas.
      Opini tentu subjektif. Saya masih sulit mendapati opini, baik dimanapun berada yang objektif.

  2. Sudah selayaknya kita meragukan perubahan statuta yang entah alasannya apa. Keraguan kita ini menunjukkan bahwa ada hal yang emang nggak beres (dan tentu saja ada kepentingan-kepentingan tertentu di balik itu). Btw tulisan ini seharusnya bisa secepat mungkin mendapat klarifikasi lebih lanjut yang mungkin berujung pada dialog bersama untuk pihak-pihak terkait. Keren mas tulisanmu :v

    • Memang harusnya begitu mas.Apapun perubahan peraturan di kampus harus dikritisi. Karena segala sesuatu berdasarkan peraturan yang ada. Sehingga kalau ingin bermain kekuasaan maka peraturannya yang terlebih dahulu diotak-atik,.

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

*

Geser ke Atas