Wacana Kritis-Prinsipil Mahasiswa UKSW & Salatiga

Kuliner Bali, di mana Taringmu?

Rubrik Opini oleh

Bali sebagai bagian dari Indonesia melekat dalam pikiran generasi ke generasi sebagai tujuan pariwisata, tidak saja domestik namun juga internasional. Setiap tahun dikala liburan datang ada saja yang mau menyempatkan diri untuk sekedar berlibur sampai berniaga di pulau mungil ini.

Sebagai sektor unggulan pariwisata, tentunya Bali memiliki wajah dua sisi, di satu sisi banyak iklan pariwisata bermuculan yang menjadikan banyak hotel, restoran dan Industry Meetings Incentive Competition and Exhibition (MICE) berkompetisi untuk mendapat keuntungan. Namun di sisi lain, efek pembangunan ekonomi yang tidak terkendali dengan baik juga memunculkan ekses berupa sampah, tata kota, politik identitas dan juga tersisihnya identitas pangan lokal Bali sendiri.

Orde Baru atau nama lainnya Orde Pembangunan selama 32 tahun telah sukses membangun sentralisasi politik identitas Jawa sebagai pusat fesyen, kuliner, bahasa dan cara pandang. Jika Anda penasaran dengan hal ini, lihatlah bagaimana industri sinetron rumah produksi ketika menampilkan Bali sebagai latarnya (coba bandingkan ketika latarnya berada di Yogyakarta) dari segi kebahasaan dan pojok kuliner bukan Bali yang ditampilkan namun bernuansa hibrida khas anak muda Jakarta.

Pada sisi yang lain, memang tidak bisa digeneralisir satu aspek saja ketika berbicara soal ini dikarenakan ibukota negara memang ada di Jawa. Yang mana akhirnya dominasi pun tidak bisa dihindari. Dan hal ini tidak saja terjadi memang untuk Bali saja.

Namun pasca Orde Baru runtuh, tuntutan hak politik dan ekonomi dalam wacana “otonomi daerah” sepertinya kurang dihirup sebagai udara segar khususnya dari elit sendiri soal identitas pangan Bali yang mana jika bisa dikelola denga baik, ia dapat menjadi bagian dari keuntungan pariwisata selain pembangunan hotel, restoran dan lain sebagainya. Secara statistikal nasional, ekonomi jasa, dimana  bisnis kuliner berkembang biak di dalamnya menyumbang 59 persen terhadap PDB nasional terutama pada provinsi yang berbasis  pariwisata, salah satunya di Bali.

Apa yang menjadi faktor khilafnya? Sehingga yang terlihat mata begitu menjamurnya kuliner non Bali baik yang bercita rasa tradisional kedaerahan tertentu juga dalam bentuknya yang dikelola secara modern? Tidak mudah menjawabnya, karena ekonomi kuliner dipengaruhi banyak faktor , seperti: selera, atau seperangkat budaya yang juga berhubungan dengan faktor tabu. Namun menjadi ironi tatkala sekelas jajanan pasar pisang goreng saja jarang nampak dikelola dengan simbol “udeng” terutama di daerah perkotaan.

Searah dengan hal diatas, sebenarnya banyak juga  warung Bali yang menjual aneka nasi campur ayam atau bakso sapi halal yang rasanya aduhai dan sangat kuat di bumbu lokal, akan tetapi keberadaanya acapkali kalah ramai dibandingkan warung – warung lainnya. Namun berita bagusnya lahan “pungli” bagi bisnis kuliner dan kumuhnya pasar tradisional mendapat tempat bagi segelintir elit yang pandai meresponnya atas nama politik identitas berselubung riuh rendahnya isu pariwisata.

Kini pemerintah pusat dan perangkatnya gencar mencanangkan pembagunan nasional dimulai dari pinggiran Indonesia yang juga kemungkinan sebagai ide otonomi daerah  yang belum terwujud dari para pendahulunya.

Jikalau Bali boleh disebut sebagai identitas keindonesiaan soal pariwisata dan terlebih lagi “lebih dikenal” dibanding Indonesia itu sendiri di dalam dunia “traveling” mancanegara, maka perangkat bisnis kuliner Bali harus berbenah dari sisi tampilan, higienisitas dan juga keramahan dalam melayani pembeli apalagi jika elit pemerintahnya pandai membangun citra kuliner Bali ini agar semarak.

Kuliner adalah identitas politik dan sebagai identitas tentu ia hidup dinamis, selalu akan ada tantangan, akan tetapi soalnya bukan lagi bicara ekonomi – politik proteksionisme atau mencoba menutup diri dengan dunia luar tetapi lebih ke bagaimana mengembangkan nilai internal diri dari suatu produk dan me-redefinisi posisi unik dari produk tersebut sehingga layak jual dan beretika.

Ekonomi pasar yang sedang mendominasi dunia saat ini dapat dimenangkan jika suatu produk itu unik seperti postulat dari pemikir ekonomi klasik dengan slogan supply created it’s own demand, bahwa produk yang unik akan menciptakan permintaanya sendiri di pasar.

Sebagai penutup, jikalau hak mendasar seperti pangan saja sudah tersisih atau hilang arahnya maka apa yang akan ditinggalkan dan yang akan diceritakan bagi generasi mendatang di pulau yang mana para Dewata selalu dipuja ini?

 

Sunny Batubara, alumni Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Satya Wacana. Kini menetap di Ibukota Pulau Dewata.

1 Comment

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

*

Geser ke Atas