Wacana Kritis-Prinsipil Mahasiswa UKSW & Salatiga

Kalau Kami Cina, lantas Kenapa?

Rubrik Humaniora oleh

Suatu sore pada 16 November, saya beserta kedua teman menghadiri sebuah diskusi ilmiah dengan judul yang menarik,”Saya Cina Lalu Kenapa?” Kami telusuri siapa dibalik acara di gedung GX 304 tersebut, rupanya garapan sekelompok mahasiswa Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi UKSW. Dengan cuaca dingin, hujan yang begitu deras, pukul 16.00 para audiens yang berasal dari berbagai fakultas dengan antusias berkumpul di ruangan kelas tempat dihelatnya acara.

Setibanya kami di lokasi, para pembicara sudah memulai pemaparannya.

Tinggi M Sinaga, salah satu pembicara di diskusi tersebut memulai pemaparan tentang stereotip. “Kita mulai dengan membahas bagaimana terjadinya stereotip,” buka mahasiswa ini. Stereotip dimulai dari prasangka yang sifatnya sangat subyektif dan kadang tidak ilmiah. Biasanya dipicu dengan sifat mudah percaya jika mendengar suatu informasi dari seseorang, tanpa diklarifikasi terlebih dahulu. Namun, prasangka masih sebatas pikiran, belum ada tindakan. Dari prasangka yang hanya dalam pikiran, tindakan mulai muncul saat seseorang membuat stereotip.

Stereotip yang dilemparkan masyarakat tentang satu hal, cenderung menggeneralisir. Contohnya, stereotip bahwa orang Cina berkepribadian pelit. Menurutnya, pelit atau tidaknya seseorang bergantung pada kepribadian masing-masing, tidak ada hubungannya dengan Cina. Parahnya, stereotip yang timbul dari prasangka negatif mengarah pada tindakan diskriminasi, seperti yang terjadi pada etnis Cina di Indonesia. Diskriminasi adalah suatu tindakan atau perlakuan tidak adil oleh masyarakat kepada individu, kelompok atau komunitas.

Saat audiens ditanya apakah pernah mengalami diskriminasi, mayoritas tampak ragu-ragu namun ada beberapa yang mantap menjawab,”Pernah!”.

Ilustrasi simbol Tri Dharma (Foto oleh: Robertus Adi Nugroho)

Bagaimana sejarah tindakan diskriminasi kepada etnis Cina terjadi di Indonesia?

Dalam mengkaji hal tersebut, tim memakai acuan buku “Chinese Indonesian and Their Search for Identity” karya Aimee Dawis. Pembicara memaparkan, diskriminasi sebenarnya sudah terjadi sejak bangsa Indonesia belum merdeka, tahun 1740, atau dikenal Chinese massacres in Java, dan Jakarta masih bernama Batavia. Kolonial Belanda saat itu berpikir bahwa Cina menjadi ancaman dalam perekonomian. Kolonial memposisikan strata sosial etnis Cina sebagai orang-orang asing kelas menengah. Konsep ini dijadikan Belanda untuk mengadu domba kaum pribumi dengan etnis Cina tersebut. “Waktu itu juga ada tragedi pembantaian orang Cina di Batavia,” terang pembicara.

Pada masa orde lama, Presiden Soekarno memberikan perhatian lebih tentang isu kependudukan diskriminasi antara pribumi dengan etnis Cina tersebut. Akhirnya, pada tahun 1949 diberlakukan kebijakan kepada etnis Cina untuk memilih, apakah ingin menjadi warga negara Indonesia atau tetap berkewarganegaraan Cina. Faktanya, saat itu terdapat sekitar 390 ribu etnis Cina yang menolak untuk menjadi warga negara Indonesia. Etnis Cina yang memilih jalan tersebut kebanyakan “Cina Totok” atau generasi pertama yang datang langsung dari daratan Cina ke Indonesia. Sedangkan Cina peranakan, atau yang bukan generasi pertama dan nenek moyangnya sudah tinggal lama di Indonesia lebih memilih untuk menjadi warga negara Indonesia.

Tercium adanya pergolakan politik yang besar, 1954 perkumpulan etnis Tionghoa pada masa itu membentuk Baperki (Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia -red). Tujuannya, menggalang kesatuan masyarakat Tionghoa di Indonesia, dalam hal politik sampai perekonomian. Tinggi melanjutkan, Baperki awalnya bersikap netral, namun semakin hari organisasi massa tersebut mendekat kearah ideology Partai Komunis Indonesia (PKI).

Puncaknya, saat terjadi rencana kudeta tahun 1965, Baperki dituduh menjadi salah satu pelaku dalam tragedi tersebut. Soeharto pun akhirnya membentuk kebijakan asimilasi, yang mana semua yang bersangkutan dengan kebudayaan Cina, bahasa Mandarin, bahkan sekolah-sekolah yang berbudaya Cina dilarang. Pada masa orde baru, Tinggi memaparkan bahwa banyak sekali undang-undang yang mendiskreditkan etnis Tionghoa itu sendiri.

Pada 1967, hubungan diplomasi Indonesia dengan Republik Rakyat Cina berhenti untuk sementara, karena dianggap mengintervensi gerakan G30SPKI. RRC juga menyesalkan sikap Indonesia yang mendiskriminasi etnis Cina.

Meskipun kebijakan asimilasi diberlakukan dan membuat gerakannya terbatas, mayoritas masyarakat etnis Cina memiliki keahlian berdagang. Tercetuslah saat itu istilah cukong, sebutan sebagai ahli bisnis dari etnis Cina.

Bentuk diskriminasi pada Cina-Indonesia: dari politik sampai berbahasa

Pembicara kedua, Vina Benita, mulai mengambil bagiannya. Dia mengawali waktunya dengan memaparkan bentuk-bentuk diskriminasi kepada etnis Cina. Bentuk diskriminasinya bisa secara administratif, sosial budaya, sampai politik. “Kalau secara administratif, etnis Cina saat itu dipersulit dalam membuat surat-surat penting, sedangkan dalam hal sosial budaya, etnis Cina memang tidak boleh mengembangkan budaya nya sendiri,” papar mahasiswa HI tersebut. Dalam hal politik, tambah pembicara keturunan Cina tersebut, orang etnis Cina susah mendaftar bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan atau menjadi pegawai negeri sipil, serta menjadi tentara.

Sebenarnya, Soeharto pada 7 Juni 1967 telah membuat surat edaran kebijakan pokok pencegahan masalah Cina, untuk mencegah etnis Cina menjadi eksklusif. Kebijakan yang dilakukan untuk mencegah tersebut adalah membuat kebijakan asimilasi, yaitu penggabungan kedua budaya dan menghilangkan entitas kebudayaan aslinya untuk membentuk budaya baru. Salah satu yang dapat dirasakan sampai saat ini adalah aturan penggantian nama, dimana semua etnis Cina yang memiliki nama asli Cina harus mengganti namanya menjadi nama Indonesia.

Peran media pada massa Soeharto membuat para etnis Cina bernostalgia. “Media disini, maksudnya menyediakan film-film asal Tiongkok, Hong Kong, dan Taiwan yang membuat etnis Cina mengenang masa-masanya,” jelas Vina. Film-film tersebut juga memberikan harapan kepada masyarakat etnis Cina bahwa suatu hari hukum dan perlakuan kepada mereka akan adil.

Vina lalu memaparkan, mengapa hanya etnis Cina yang dituntut lebih besar untuk membuat Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI). “Mengapa dari etnis Arab, India, dan Cina, hanya Cina yang dituntut untuk membuat surat tersebut?,” tanya Vina kepada audiens.

Akibat dari kebijakan-kebijakan tersebut, pada kisaran tahun 1965-1998 etnis Cina mengalami Krisis identitas. Meskipun demikian, pemerintah merasa telah berupaya untuk meminimalisir diskriminasi terhadap Etnis Cina.

Sesi tanya jawab, salah satu penanya melemparkan pertanyaan antitesis

Salah satu penanya yang bukan keturunan Cina, mengaku pernah bersekolah di sekolah yang mayoritas Etnis Cina melontarkan sebuah pertanyaan. Menariknya, kasus yang pernah dialaminya antitesis dengan tema yang diusung dalam diskusi tersebut. “Saya pernah mengalami beberapa diskriminasi yang dilakukan etnis Tionghoa. Mereka menganggap saya tidak lebih pintar dari mereka,” ungkapnya. Penanya tersebut lalu bercerita bahwa dirinya pernah menjalin hubungan asmara dengan salah satu teman sekolahnya yang merupakan etnis Tionghoa, tetapi jalinan cinta mereka kandas lantaran orang tua kekasihnya tidak merestui hubungan mereka, “Karena saya bukan Cina, makanya saya disuruh putus,” sontak audiens tertawa prihatin.

“Lalu, bagaimana sikap kita jika yang terjadi sebaliknya, jadi etnis Cina yang mendeskriminasi?” pertanyaan yang ditunggu-tunggu pun muncul.

Salah satu penanggap dengan kelakarnya langsung menjawab, “Bilang saja sama orang tuanya, kita sama-sama orang Indonesia bukan? Kalau sama, lantas mengapa om dan tante membeda-bedakan?” Penganggap lain lalu menambahkan caranya mengatasi stereotip bahwa non-Cina itu bodoh, ungkap mahasiswi non-Tionghoa yang juga bercerita pernah bersekolah di sekolah mayoritas Tionghoa itu, “Hal itu kembali lagi ke individu masing-masing, bagaimana kalian melawan anggapan buruk itu dengan prestasi akademik yang kalian buat,” tegasnya.

Ian, sebagai penanggap terakhir secara gamblang memaparkan bentuk diskriminasi etnis Cina di Indonesia dalam hal penggunaan istilah. Menurutnya, Cina bukan istilah asli dari Indonesia, tetapi berasal dari masa kolonial Inggris yang saat itu berdagang di daratan Tiongkok, lalu melakukan perdagangan dengan dinasti Qing, oleh karenanya disebut Chinese, lalu istilah tersebut dibawa Belanda ke Indonesia dengan sebutan Cina. Ian juga berpendapat, sebutan “Tionghoa” untuk menyebut etnis Cina merupakan sebuah dosa. “Tionghoa itu artinya orang-orang dari daratan Cina. Tetapi apa pantas orang-orang keturunan Cina yang lahir di Indonesia, punya KTP Indonesia, dan berbahasa Indonesia disebut Tionghoa?” jelasnya.

 

Axel Priya Mahardika,  jurnalis Scientiarum

Redaktur: Robertus Adi Nugroho

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

*

Geser ke Atas