Bias Framing Media: Konflik Nduga Papua?

Rubrik Opini oleh

Tahun 1998 pasca rezim Soeharto turun tidak saja dunia politik yang ikut meramaikan sorak – sorainya. Namun dunia informasi digital juga kena imbasnya. Sejarahwan Uni Soviet di era perang dingin pernah berujar, bahwa: “ barang siapa dapat menguasai ingatan seseorang maka ia akan menguasai kehidupan mereka” (Suryadi, Andy “Tafsir Kesaktian Pancasila, Suara Merdeka, 1 Oktober 2013).

Di era gigantic informasi digital ini media massa memegang posisi sentral dalam menanamkan citra– bisa baik bisa buruk—dan fatalnya jika pemilik media adalah bagian dari kekuasaan sulit menafikan irisan kepentingan yang ada akan tidak bermain di benak pembacanya.

Dalam dunia media ada istilah Pembingkaian (framing) yang tanpa disadari secara kritis keberadaanya mampu membius pendengar atau pembaca untuk menyetujui kondisi yang terjadi walau si pembaca tidak hadir di tempat kejadian perkara.

Ada dua kejadian yang bisa dijadikan pijakan untuk melihat framing dan diksi (pilihan kata) yang beredar di media massa. Yang pertama masalah “Reuni 212” di Monas pada tanggal 2 Desember 2018 dan satunya lagi masalah Peringatan 1 Desember yang diperingati oleh sebagian masyarakat dan mahasiswa Papua di Indonesia untuk mengenang lepasnya dari Belanda. Dan biasanya dua kejadian ini akan ditambahkan sentimen bisa jadi “rusuh” bisa jadi tidak atau juga “separatisme”. Padahal belum tentu terjadi seperti yang dibayangkan akan tetapi proses pembiusan yang diakibatkan oleh framing secara tidak sadar sudah membangun polemik di benak pembacanya.

Selain dua hal diatas framing yang dapat diamati adalah konflik yang mengakibatkan baku tembak di Nduga Papua. Banyak media nasional di Indonesia yang menggunakan diksi “aksi biadab”, “pembantaian” dan “pembangunan harus jalan terus – kendati ada penembakan”. Seolah – olah ini masalah pembangunan ekonomi dan orang  “Papua” anti pembangunan.

Namun jika tidak dibaca secara kritis diksi media nasional ini dapat melakukan penggiringan citra bahwa kondisi yang terjadi memang seperti itu dan faktanya banyak memunculkan komentar dalam mendukung aksi balasan secara bersenjata ke pihak yang seakan kontra dengan pemerintah. Bandingkan pemberitaan media nasional dengan versi Inggris Aljazeera (klik: Indonesia probes mass suspected killings in Papua, 5 Desember 2018) yang menggunakan “killings”, “gunshot” dari pada “aksi biadab” atau “pembantaian” yang dilakukan media nasional. Citranya begitu berbeda.

Selain framing dari media massa ada kejadian yang dapat membuat sentimen negatif beranak pinak kemana – mana yaitu Pilpres 2019. Bukan saja pemberitaan tentang konflik di Nduga – Papua saja memang. Jika dilihat banyak komentar kecil akan menjadi viral dan bahkan berbuah hukum jika pengguna media asal sebar dan membuat komentar tanpa sumber yang dapat di pertanggung jawabkan. Dan lagi – lagi ini masalah framing.

Sebagai penutup tulisan ini. Mari merenungkan bersama bahwa: silang sengkarut masalah Papua bukan saja tanpa sebab atau kenapa protes yang terjadi berulang namun ada sejarah panjang tentang kekerasan yang seharusnya tidak dipakai sebagai pilihan dari banyak pilihan yang ada. Integrasi Papua atau Irian Jaya pada saat Konferensi Meja Bundar di tahun 1949 isu Papua dibicarakan terpisah dibanding daerah bekas jajahan Hindia Belanda pada umumnya dengan perwakilan dari Indonesia. Begitupun jika ditilik pada era Sumpah Pemuda 1928 tidak ada Jong Irian. Wakil Indonesia paling timur hanya diwakili Jong Ambon dan Celebes. Baru pada bulan Mei 1963 di bawah Mandat PBB atas lobi Presiden Soekarno dengan Presiden Amerika Serikat  JF Kennedy provinsi Papua terintegrasi dibawah Komando Trikora kemudian.

Lalu bagaimana, apakah pembangunan ekonomi yang dijalankan pemerintah saat ini tidak penting?

Pembangunan infrastruktur penting bagi Papua.Dikarenakan berdasarkan data yang dikeluarkan Katadata.co.id per Maret 2018 Papua termasuk provinsi di timur Indonesia yang menduduki presentase penduduk miskin tertinggi sebesar 27,74 persen dibanding NTT, Maluku dan Gorontalo sekitarnya.

Namun pembangunan ekonomi tidak bisa melulu diterapkan menggunakan Piramida Mashlow, bahwa: “kesejahteraan akan memunculkan aktualisasi diri”. Pembangunan ekonomi yang sedang berlangsung harus juga mau menjawab protes dengan “dialog” berbasis Hak Azasi Manusia sebagai akibat kekerasan di masa lalu.

Seharusnya pasca rezim Soeharto lengser elite ekonomi – politik dapat belajar dalam mendekati masalah Papua. Dulu Aceh pra perjanjian Helsinki akibat kebijakan yang salah selama 29 tahun berkonflik dan merenggut hampir 15 ribu korban jiwa (liputan 6, 15-8-2005: RI dan GAM Berdamai di Helsinki) dan juga berdampak bagi Timor Leste. Kebebasan pers di tahun 1998 seharusnya juga mengakses suara – suara korban tentang ingatan kekerasan, tentang alam yang direnggut dengan alasan pembangunan ekonomi. Sastrawan Iran, Salman Rusdhie pernah menulis bahwa “manusia adalah hewan yang berbahasa” maka berbahasalah dengan Papua jangan ada lagi framing kekerasan.

Catatan:

Opini ini baru mengalami penyuntingan pada 4 April 2008 (sehari setelah publikasi). sebelumnya, opini ini tampil dengan melanggar prosedur publikasi. dokumen asli masih dpaat dibaca disini

 

oleh : Sunny, alumnus Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan UKSW

Illustrasi : Delaneira

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

*