Wacana Kritis-Prinsipil Mahasiswa UKSW & Salatiga

Mahasiswa Sebagai Penggerak Anti Korupsi 

Rubrik Media Partner oleh

 

“Mahasiswa memiliki semangat anti korupsi namun yang korupsi sebagian besar adalah mantan mahasiswa.  Maka yang menguji semuanya adalah waktu , apakah mahasiswa saat ini akan tetap menjaga integritasnya setelah lulus,”

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) cabang kota Salatiga dan Pusat Studi Politik dan Keamanan (Puspolkam) Indonesia, menyelenggarakan seminar dan workshop Sekolah Penggerak Anti Korupsi sebagai inisiatif kontribusi nyata, untuk mengurangi indeks korupsi di Indonesia dengan membentuk kader bangsa anti korupsi.

Kegiatan workshop dilaksanakan pada Sabtu (27/07) dan Minggu (28/07) di Pendopo Polres Salatiga. Sedangkan seminar nasional bertema “Politik Kenegaraan Berbasis Pengabdian” diselenggarakan pada Selasa (30/07) di Balairung Utama UKSW. Ra

foto oleh: Ela Surya

ngkaian acara ini terselenggara dengan dukungan dari beberapa lembaga yakni Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Yayasan Bina Darma (YBD), Institute for Action Against Corruption (IAAC), serta Kepolisian Resor (Polres) Salatiga.

Sejak awal berdiri KPK telah melakukan pencegahan korupsi melalui berbagai pendekatan, seperti pendekatan seni budaya berupa kompetisi film dan album, pendekatan advokasi, pendekatan akademis melalui jurnal integritas, pendekatan media melalui kanal TV, radio, dan majalah.

Ketua panitia, Ronaldo Sonda Tammu menjelaskan, kegiatan ini berangkat dari kepedulian akan masih tingginya korupsi di Indonesia yang menghantar pada keharusan pembentukan mahasiswa yang siap menjadi fasilitator penggerak anti korupsi, sehingga berdampak nyata bagi bangsa terkhusus di Salatiga. 

“Kami menginisiasi acara ini untuk membuat suatu gerakan bagi pemuda-pemuda agar mereka nantinya dapat menjadi fasilitator penggerak anti korupsi,” jelasnya

Inisiatif dari GMKI Salatiga serta mahasiswa yang tergabung dalam pelatihan ini mendapat apresiasi dari Kapolres Salatiga, Iptu Kusyono, S. H.,  M. H. melalui sambutannya. Dirinya juga berharap kegiatan ini dapat melahirkan lebih banyak penggiat dan penggerak anti korupsi.

Sementara itu, Benedictus Siumlala dari Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK RI yang ikut mengawasi jalannya acara juga menekankan pada pentingnya proses tindak lanjut yang akan dilakukan ketika kegiatan ini usai.

“Yang paling penting dari kegiatan ini adalah tindak lanjut yang rekan-rekan akan lakukan, yaitu susunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk melaksanakan aksi nyata anti korupsi pada kelompok sasaran yang akan dituju,” tutur Benedictus

Peserta Workshop adalah mahasiswa dari berbagai elemen, yakni Kelompok Cipayung plus Salatiga (HMI, GMNI, PMII, IMM, dan KAMMI), Lembaga Kemahasiswaan tingkat Fakultas dan Universitas (LKF/LKU) UKSW, perwakilan etnis dan unsur mahasiswa lainnya. ini menegaskan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai ketika adanya perbaikan terutama pada sistem pengelolaan keuangan. Masyarakat harus memperoleh edukasi terkait tindakan anti korupsi mulai dari usia dini hingga pendidikan tinggi untuk menanamkan rasa malu dan efek jera terkait tindakan korupsi. 

Melihat indeks korupsi Indonesia mencapai angka 38 memberi tamparan keras bagi kita, bahwa perilaku korupsi ibarat penyakit kronis yang menjalar di seluruh lini kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, diperlukan penanganan kolaboratif dari berbagai pihak untuk menekan korupsi di Indonesia, baik dari pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, kepolisian, kehakiman, dan masyarakat. Kemerdekaan, kesejahteraan, keadilan dan keadaban harus dibangun dalam pemikiran kritis kebangsaan yang secara tegas menolak praktik korupsi di berbagai bidang.

Materi pelatihan yang diberikan adalah critical thinking, mengenali tantangan pencegahan korupsi bagi Indonesia, mengetahui peran dan fungsi lembaga negara dalam pencegahan korupsi, korelasi praktik korupsi dan pembangunan berkelanjutan. Berpikir kritis sebagai pendekatan dalam menekan budaya korupsi, serta menyusun strategi pencegahan dan pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa. Materi-materi ini disampaikan oleh beberapa narasumber dengan latar belakang yang berbeda. Di hari pertama narasumber yang menyampaikan materi di antaranya, Ricky Arnold Nggili. MM (Center for Critical Thinking – UKSW), Benedictus Siumlala, M.Si ( Dikyanmas KPK RI), Dr. Umbu Rauta, S.H., M.H (Akademisi UKSW, Pakar Hukum Tata Negara), dan Dr. Wilson Therik (Center for Sutainable Development Studies – UKSW).  Sementara itu di hari kedua, materi dipaparkan oleh Semuel S. Lusi (Center for Critical Thinking – UKSW) dan M.Rommy (Dikyanmas KPK RI).

Seminar

Pada awalnya seminar bertemakan “Politik Kenegaraan Berbasis Pengabdian” awalnya dijadwalkan akan mulai pukul  09.00 WIB, namun dimajukan menjadi pukul pukul 07.30 WIB. Seminar dibuka dengan pemukulan gong oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo seusai melakukan ibadah singkat dan beberapa sambutan.

Pada kesempatan kali ini juga dilakukan pelantikan 30 kader antikorupsi yang sebelumnya sudah melakukan pelatihan pada hari Sabtu – Minggu lalu. Pelantikan ini juga dilakukan oleh Ganjar Pranowo.

Seminar dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama menghadirkan empat orang narasumber berkompeten, yakni Prabawa Eka Soesanta (Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Kemendagri), Martha Parulina Berliana (Plt.Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga), Theofransus Litaay (Ketua Yayasan Bina Darma), Marihot Hutajulu (Dekan Fakultas Hukum UKSW). Harry Azhar Aziz (Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2014-2019) juga ikut digandeng untuk menjadi narasumber di sesi kedua.

Ketika menjadi pembicara, Martha mengatakan bahwa kejaksaan memiliki Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4).

“Terdapat bidang-bidang dalam kejaksaan yang menyentuh kehidupan masyarakat mulai bidang tindak pidana, bidang perdata dan bidang ketertiban dan ketentraman umum. Tujuan TP4 adalah untuk mengawal pembangunan agar dapat sesuai dengan perencanaan dan tidak terjadi tindak pidana korupsi,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Theofransus menyampaikan pentingnya melakukan pengembangan SDM anti korupsi agar dapat mengelola anggaran dengan baik.

“Beberapa hal yang sudah dilakukan seperti pelatihan sehingga seseorang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk bisa mengelola anggaran dengan baik dan tidak tergoda untuk melakukan korupsi,” kata Theofransus yang juga menjadi Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden ini.

Dalam seminar, Marihot menjelaskan perguruan tinggi dapat berperan aktif dengan mengembangkan pemahaman bahwa kekuasaan/wewenang bukanlah tujuan tetapi alat untuk mensejahterakan bangsa.

“Jika ada mahasiswa yang bersaing menjadi pemimpin lembaga kemanusiaan, itu bukan tujuan, tetapi itu alat untuk menyejahterakan anggotanya. Sejak muda mahasiswa harus sadar bahwa jabatan itu bukanlah tujuan, melainkan cara untuk dapat mengabdi,” tandasnya.

Harry pada kesempatan itu menegaskan pentingnya transparansi keuangan. Dirinya mengharapkan masyarakat dapat memantau langsung pengelolaan anggaran dana baik pusat maupun daerah. Untuk standar kewajaran informasi keuangan, BPK membuat pernyataan profesional yang disebut dengan Opini BPK yang terdiri atas 4 kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Sedangkan untuk jenis Opini BPK yang diberikan oleh pemeriksa diantaranya wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), wajar dengan pengecualian (qualified opinion), tidak wajar (adversed opinion), tidak menyatakan pendapat (disclaimer of opinion). Untuk tahun 2019, pemerintah daerah (Pemda) yang mendapatkan kualifikasi wajar tanpa pengecualian sudah 86%.

Mantan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI (2009-2014) ini juga mengatakan bahwa dirinya kurang setuju dengan sistem subsidi. Beliau mengambil contoh subsidi BPJS, dalam hal ini menurutnya pemerintah ‘kurang loyal’ dalam memberikan dana subsidi. Untuk saat ini dana yang digelontorkan untuk BPJS kurang lebih 16 triliun dan baru digunakan sekitar 7 triliun.

Peran Kemendagri

Ketika diwawancarai SA mengenai peran Kemendagri dalam mengatasi korupsi di Indonesia, Prabawa mengatakan bahwa Menteri Dalam Negeri sendiri sudah memberikan warning terkait area-area rawan yang harus dicermati, diantaranya, perencanaan, pengadaan barang dan jasa, perijinan, pajak dan retribusi, jual beli jabatan, dan pengelelolaan aset yang ada.

“Kewenangan Kemendagri salah satunya melakukan evaluasi terhadap RAPBD,” imbuhnya. Maka ketika daerah mengajukan RAPBD, sebelum disahkan menjadi APBD itu harus screening betul. Kira-kira ada nggak hal-hal yang “mencurigakan” yang dikhawatirkan ini menjadi ruang terjadinya korupsi”

ia juga menambahkan bahwa kabupaten/kota oleh Kemendagri diserahkan kepada provinsi untuk mengevaluasi, jadi seperti berlapis-lapis, maka jangan heran jika mudah sekali ditemukan (Red- korupsi) sekarang, jadi kalau sekarang korupsi mudah ditemukan bukan karena semata-mata korupsi meningkat, tapi kemampuan mendeteksi korupsi semakin tinggi. 

 

“Karena menjadi urusan wajib, maka kami menerbitkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membentengi agar korupsi tidak terjadi. Tapi Pendidikan sendiri bukan salah satu tugasnya mengeliminir masalah korupsi. Korupsi hanyalah sebuah ekses, salah satu peristiwa kecil yang mengganggu proses pendidikan,” jelasnya ketika ditanyai mengenai korupsi di area pendidikan.

 

Ditulis oleh : Ella Surya dan Mulia Budi

Redaktur : Christiani Karisma

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

*

Geser ke Atas