Wacana Kritis-Prinsipil Mahasiswa UKSW & Salatiga

UKSW Kelamaan Diskusi?

Rubrik Opini oleh

“karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara.” (Efesus 6:12)

Melihat turunnya para mahasiswa dari berbagai universitas ke jalan tetapi tidak dengan mahasiswa UKSW menimbulkan pertanyaan: apakah mahasiswa UKSW sedang tidak merasakan keresahan yang sama dengan sebagian besar mahasiswa lainnya? Atau pejabat kampus di dalamnya yang terlambat dengar alarm?

Belakangan saya resah tiap kali membuka lini masa media sosial dipenuhi isu-isu perhatian publik menyatakan kekecewaannya. Ini sampai kebawa mimpi. Mulai dari petisi daring, kampanye digital, hingga aktivis dan buzzer yang beradu argumen kian menunjukkan Indonesia yang tidak sedang baik-baik saja. Namun saya mulai bertanya-tanya dengan kabar “Indonesia Mini” yang nampaknya merasa baik-baik saja menanggapi isu nasional ini.

Senin 23 September lalu, mahasiswa Indonesia menggelar demonstrasi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, dengan estimasi mencapai 2.000 mahasiswa yang turun ke jalan dan estimasi 5.500 personel gabungan aparat. Aksi dilanjutkan oleh para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Esoknya, jumlah massa lebih banyak lagi dari kemarin. Gelombang demonstrasi mahasiswa ini bahkan terjadi hampir ke seluruh kota, seperti Bandung, Malang, dan Jogja, lengkap dengan tagar-tagar #PeoplePower di antaranya  #HidupMahasiswa, #GejayanMemanggil, #SemarangBergerak, #SurabayaMenggugat, #BengawanMelawan dan #MosiTidakPercaya. Melihat munculnya tagar-tagar ini memperlihatkan bahwa mahasiswa sedang gencar bergerak.

Pertanyaan saya perlahan terjawab. Wartawan Scientiarum melaporkan bahwa pada Selasa 24 September, sejumlah mahasiswa UKSW melancarkan aksinya di kantor DPRD Semarang. Kejadian ini sempat membikin mahasiswa UKSW merasa kampus tidak merespon demonstrasi mahasiswa belakangan ini. Kadung menyebar poster di media sosial yang seakan menyindir mahasiswa “Indonesia Mini” ini santai-santai saja, Lembaga Kemahasiswaan Universitas (LKU) baru memberikan pernyataannya pada posting-an Rabu 25 September, melalui Instagram @bpmuuksw dan @smuuksw. “Bagi teman-teman yang ingin melakukan aksi, dihimbau untuk menjaga nama baik almamater melalui ucapan dan perbuatan. Kami BPMU mewakili LKU UKSW, berterimakasih atas kritik dan saran yang diberikan. Kami tidak menggelar adanya aksi dan tidak melarang teman-teman untuk mengikuti aksi. Tuhan memberkati”.

Tidak digelarnya aksi namun menghimbau mahasiswa yang ingin aksi untuk bertanggungjawab dan menjaga nama baik UKSW memicu pertanyaan baru, apakah mahasiswa harus mempertanggungjawabkan aspirasinya sendiri? Kenapa BPMU—yang adalah wadah aspirasi—tidak mau bertanggung jawab untuk aspirasi mahasiswanya? Kalau memang mempertimbangkan esensi dalam Garba ilmiah kita, apakah aksi turun ke jalan bukan tindakan yang ilmiah? Aksi mahasiswa adalah wujud dari intelektualitas, ujar Haris Azhar. Bicara esensi, sambil menyanyi, saya jadi ingat Mars Satya Wacana yang diawali dengan “Amalkan hikmat Pancasila” dan pesan lainnya yang dimuat seperti “mengabdi Tuhan, Gereja, dan Bangsa”, “bela keadilan”, “bela kebenaran”, dan “pantang mundur, maju perkasa”, agaknya kurang kalau hanya ditanggapi dengan Hati saja.

Meme yang menyindir UKSW yang viral di medsos.

Jika tidak dengan aksi lalu mau dengan apa? Pukul 01.00 lewat, Senat Mahasiswa Universitas (SMU) memposting lewat akun instagramnya bahwa akan diadakan forum diskusi terbuka untuk mahasiswa UKSW. Saya mendapat pesan edaran melalui WhatsApp. Begini bunyinya:

”Mau menginfokan bahwa besok akan diadakan forum diskusi terbuka untuk mahasiswa UKSW di E126 pukul 13.00-selesai. Dalam diskusi ini ada bnyak hal yg akan kita muat terkait isu-isu nasional saat ini lalu kita tentukan fokus isu yg akan diangkat lebih dalam dan akan dibuat bersama pernyataan dari hasil diskusi itu mengatasnamakan mahasiswa UKSW. Hasilnya selain kita akan suarakan kepada DPR, kita akan undang walikota Salatiga, kapolres kota Salatiga untuk  audiensi terkait hasil trsebut. (Hal ini diupayakan karena para petinggi-petinggi juga ada yg keluar kota di waktu yg kita sudah rencanakan untuk mengadakan audiensi). Dalam diskusi, kita menekankan untuk memberikan argumen, alasan dan bukti agar kita berdiskusi sesuai identitas selaku akademisi.”

Pesan yang sudah beredar kemana-mana itu pula membuat saya bertanya lagi, menentukan fokus isu yang akan diangkat lebih dalam itu bagaimana maksudnya? Saya sanksi kalau-kalau hanya sekedar eksis memberi pernyataan mengatasnamakan UKSW saja. Selain itu saya belum paham benar akan kehadiran pihak polisi dan pemkot sebagai audien dalam audiensi, kenapa tidak menghadirkan DPRD saja? Apakah yakin pernyataan yang dibuat nantinya akan benar-benar sampai ke DPR RI? Ditambah, apabila pernyataan telah disampaikan dengan mengangkat fokus isu yang dimaksud di atas, untuk apa nantinya menyampaikan hasil diskusi? Saya pikir kejadian yang tengah terjadi di negara Indonesia ini sudahlah genting, tak usahlah banyak-banyak berdiskusi menentukan fokus isu dan isi. Kenapa? Isunya sudah jelas, dibawa dengan yakin dalam aksi. Tiap tuntutan telah dikaji, lebih-lebih diskusi. LK terlambat.

Gelombang mahasiswa yang melakukan demonstrasi menjadi bukti bahwa memang sudah waktunya untuk turun aksi, bukan lagi diskusi. Toh universitas lain yang tidak gelar aksi telah ambil tindak lewat judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Saya memahami teman-teman LK sekalian ingin mencoba memberi jalan yang terbaik (bagi lembaganya sendiri?), bijaksana (atau takut?), dan menampung aspirasi mahasiswa dengan cara yang (pokoknya?) berbeda. Meski mungkin tidak sesuai dengan keinginan mahasiswa, tetapi tidak ada salahnya tetap bertindak dan memberi tanggapan seperti ini dengan harapan ada yang dihasilkan dan sesuai tujuan kita bersama. Semoga saja langkah yang diambil oleh LKU bukanlah hasil buah pemikiran yang tergesa-gesa dan keputusan reflek yang terkesan tidak terorganisir dengan baik sejak awal.

Sebagai penutup saya ingin menjelaskan bahwa tulisan ini hanya sekedar bertanya, barangkali segera dapat jawabnya. Namun yang menjadi tanda tanya besar bagi saya adalah di mana Rektorat UKSW?  Surat edaran rektor terkait kondisi ini pun sama sekali belum terbaca. Padahal, Mohammad Nasir selaku Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) menyatakan kepada media bahwa ia menyayangkan sikap dosen maupun pihak kampus yang memberikan izin kepada mahasiswanya untuk berunjuk rasa. Akan ada sanksi kepada rektor jika gagal mencegah pengerahan mahasiswa di kampus yang mereka kelola, tambah Nasir. Sikap rektor beberapa universitas seperti Universitas Airlangga, sebelum gerakan Surabaya termasuk yang mempersilakan mahasiswanya turun ke jalan asal tertib. Begitu juga dengan rektorat Universitas Indonesia. Sementara beberapa kampus tak mempersalahkan demonstrasi, selama institusi kampus tidak disangkutpautkan, seperti sikap yang diambil Universitas Gadjah Mada dan Universitas Sanata Dharma.

Lalu bagaimana dengan sikap Rektor UKSW? Apa mungkin setelah rektor-rektor diancam, surat edaran rektor nantinya justru makin melarang mahasiswanya untuk demo? Pun kita hanya bisa menebak-nebak keputusan surat edaran rektor yang masih ditunggu itu.

Kembali pada bertanggungjawab untuk Garba Ilmiah kita yang ada di hati, bisa jadi hati nurani ingin mendukung mahasiswa, namun formalnya harus mendukung hukum Negara. Lantas apa yang menjadi garis besar sikap UKSW? UKSW kesiangan lagi, barangkali?

Vinka L. Agusta, Pemimpin Umum Scientiarum periode 2019-2020

2 Comments

  1. Yesus saja pernah berdemo, bahkan sampai melakukan aksi vandalisme di bait Allah ketika tempat itu dijadikan pasar. Kalau Kristen artinya pengikut Yesus Kristus, seharusnya tidak alergi atau anti demo.

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

*

Geser ke Atas