Simpang Siur RUU Ciptaker, UKSW Gelar Diskusi

Rubrik Kampus oleh

 

Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja resmi disahkan menjadi Undang-Undang pada rapat paripurna, Senin (05/10) lalu oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Berkaitan dengan ini, Senat Mahasiswa Universitas (SMU) bersama Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) Hukum UKSW adakan diskusi daring tentang RUU Cipta Kerja (Ciptaker) pada Jumat (9/10) lalu. Diskusi ini membahas RUU Ciptaker lewat perspektif hukum tata negara dan ketenagakerjaan dengan menggaet dua narasumber dosen fakultas hukum UKSW, Umbu Rauta dan Setyo Pamungkas. Dasarnya, diskusi ini dilatarbelakangi  keingintahuan mahasiswa dan banyaknya aksi yang sudah dilakukan. Kabid III SMU Vanda mengatakan, banyak orang angkat suara dan beraksi tanpa memahami apa yang disuarakan. Oleh karena itu, pengadaan diskusi ini untuk memberikan pemahaman mahasiswa terkait Omnibus Law dan RUU Cipta Kerja. Dirinya juga berharap, melalui diskusi ini nantinya mahasiswa dapat ikut berpendapat dengan pemahaman yang tepat. “Jadi harapannya ketika ada pemahaman yang tepat, kau tau bertindak dengan tepat sesuai dengan yang kau pahami,” tambah Vanda.

Dalam diskusi, Umbu Rauta menilai salah satu penyebab munculnya polemik terkait RUU adalah minimnya informasi mengenai perkembangan pembahasan yang memunculkan prasangka-prasangka publik. “Minimnya informasi yang diberikan kepada media dan masyarakat terkait perkembangan pembahasan RUU memunculkan prasangka di masyarakat,” tambah Umbu.

“Saya mau tantang mahasiswa UKSW, yang sekarang menggunakan tagline we are creative minority‘. Kapan anda menjadi pemohon di MK? Supaya jangan omong-omong gini doang habis (selesai -red),” tandas Umbu.

Setyo Pamungkas juga berpendapat bahwa sesungguhnya RUU ini mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab terhadap tenaga kerja. Dirinya membahas beberapa pasal RUU yang menjadi polemik, salah satunya isu mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Isunya, pasal-pasal dalam RUU Ciptaker mengenai PHK meniadakan pesangon bagi tenaga kerja yang mengalami PHK. Setyo menjelaskan bahwa dalam RUU Ciptaker, tenaga kerja yang mengalami PHK masih memiliki jaminan kehilangan pekerjaan dalam bentuk cash-benefit (uang tunai), dan akses informasi lapangan pekerjaan. “Nggak ada penghapusan pesangon, temanya saja yang diubah, tergantung alasan PHK,” tegas Setyo.

Selanjutnya pasal terkait cuti dan istirahat panjang yang kabarnya dihapus dalam RUU Ciptaker. Hal ini diklaim tidak benar. Setyo menjelaskan, cuti dan istirahat panjang tetap ada, yaitu 12 hari. Selain itu, beredar isu bahwa Tenaga Kerja Asing (TKA) akan dibebasmasukkan ke Indonesia, sehingga akan mempersempit peluang kerja bagi WNI. Setyo menyebutkan bahwa RUU akan memberi peluang TKA untuk bekerja di Indonesia, dengan catatan hanya untuk profesi ahli, serta TKA juga harus mentransfer ilmunya kepada tenaga kerja Indonesia.

Umbu mengatakan, dengan besarnya potensi penyimpangan perumusan dan pelaksanaan peraturan, maka sudah menjadi tugas masyarakat untuk ikut mengawasi mulai saat ini hingga pelaksanaannya nanti. Menanggapi gerakan sosial yang dilakukan mahasiswa serta berbagai elemen masyarakat, ia berpendapat bahwa hal tersebut sah saja dilakukan, sepanjang  sesuai koridor hukum yang ada. Selain itu, Umbu juga mengatakan bahwa tugas masyarakat saat ini adalah mengawal perumusan dan pelaksanaan peraturan agar tetap sejalan dengan UU. Untuk itu ia berharap agar mahasiswa UKSW dapat menjadi pemohon di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan melakukan judicial review.

 

 

 

Wartawan: Ella Surya dan Trisasanti Mega Pratiwi

Ilustrator Gambar: Agung Nugroho

Redaktur: Vinka Agusta

 

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

*