Kacau Balau Omnibus Law

Rubrik Opini oleh

Semenjak DPR RI ketok palu tanda sah Undang-Undang Cipta Kerja dalam gedungnya yang terkunci, berbagai elemen masyarakat melakukan penolakan dengan seruan aksi nasional di seluruh wilayah Indonesia. UU yang dinilai dapat mengorbankan banyak hal, bahkan sama sekali tidak untuk mengakomodir kepentingan rakyat namun kepentingan oligarki ini kian membuat semangat reformasi diciderai. Mahasiswa sudah pasti, menjadi salah satu elemen yang kuat dan tidak pernah absen untuk menyuarakan aspirasi. Aliansi BEM Seluruh Indonesia bahkan masih menyerukan suaranya lewat aksi demonstrasi yang tidak hanya sekali. Tercatat sebanyak  67 perwakilan akademisi lakukan penolakan UU Cipta Kerja ini, diantaranya UI, UGM, ITB; UKSW (tentu saja tidak).

Beberapa hari lalu saya baca surat Kemendikbud (pembelajaran daring dan sosialisasi UU Cipta Kerja Nomor 1035/E/KM/2020 ) yang berisi imbauan untuk mahasiswa dalam paparan tujuh poin. Imbauan ini selain aneh, juga menyebalkan. Mungkin karena baru sekali dibaca dan perlu lebih dimaknai. Beberapa hari setelahnya, surat Direktur Jenderal ini kembali diedarkan kampus sendiri, tanda setuju untuk menaati. Kali kedua niat baca lagi, makin dibaca makin jelas anehnya. Beberapa poin nampak ganjal bagi saya. Belum lagi latar belakangnya adalah melihat kondisi yang tidak kondusif atas UU Cipta Kerja. Saya pikir ini tidak koheren, apa kaitan pembelajaran dengan situasi kurang kondusif atas tanggapan diterbitkannya UU ini? Lagipula kurang kondusif yang dimaksud itu seperti apa?. Lebih lagi imbauan agar mahasiswa tidak melakukan demonstrasi, alasannya membahayakan keselamatan dan kesehatan mahasiswa (poin 4). Bertolak belakang memang, Dirjen Dikti Kemendikbud: Semangat Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Hei, Kemendikbud, kampus merdeka apanya? Rasanya nalar kritis mahasiswa malah dibatasi. Pun kritikan-kritikan yang dilempar ini bukan tanpa rasa prihatin. Jargon yang Anda gagas ini menjadi kosong.

Jadi gimana, kampus merdeka?

Soal sosialisasi isi UU Cipta Kerja dengan kajian-kajian akademis objektif, serta instruksi bagi para dosen untuk mendorong mahasiswanya lakukan kegiatan intelektual dalam mengkritisi UU Cipta Kerja (poin lima dan enam). Pertama, cukup dengan menyadari adanya hal-hal yang menyimpang, itu saja bagi saya sudah dapat menunjukkan sikap yang kritis. Namun, perlu juga disertai dengan solusi dan pemecahan masalah, meskipun hanya dengan hal yang sangat sederhana. Beragam ‘kritikan’ membanjiri medsos dengan dalih mengkritisi UU ini, tapi tak mau cari solusi, dan merasa seakan ini semua sudah tanggungan DPR untuk mencari solusi, “Kita mahasiswa cukup mengkritisi, masa harus cari solusi? Itu tugas DPR lah, DPR kerja-nya apa?,” ucap mahasiswa yang lain. Kalau begitu cara berpikirnya, maka sebetulnya sikap kritis itu tidak pernah dilakukan. Ini tidaklah beda dengan mereka yang suka omong kosong. Menurut saya, justru solusi dan pemecahan masalah itulah yang menjadi tujuan dari konsep berpikir kritis.

Kedua, sulit kesempatan bagi dosen untuk mendorong mahasiwanya mengkritisi UU Cipta Kerja lewat kegiatan intelektual. Dibahas sedikit dalam pembelajaran saja  rasa-rasanya hampir tidak pernah. Ingin awas, membaca detilnya, dan mengkaji dengan inisiatif sendiri, namun hampir sepekan setelah UU Cipta Kerja disahkan, draf final belum dapat diakses juga. Kegiatan intelektual lain seperti diskusi? Sebagai mahasiswa yang mencoba partisipatif atas kegiatan kampusnya, kesempatan ini tentu tidak saya lewatkan: Simpang Siur RUU Cipta Kerja, UKSW Gelar Diskusi. Tetapi lewat diskusi ini lagi-lagi hanya didapati jalan melakukan Uji Materi (Judicial Review). Jujur saja belakangan kepala pun sudah menolak cara ini. Bukankah prosedur UU yang ugal-ugalan ini adalah inkonstitusional,  pimpinan sidang menolak permintaan voting oleh Fraksi Partai Demokrat dan PKS, misalnya.

Awal tahun ini permintaan dukungan UU Cipta Kerja diajukan pada MK juga kan, Pak Jokowi? Ditambah lagi, revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi untuk menambah masa jabatannya. Melihat ini saya boleh curiga atas independensi MK, bisa menjadi alat barter jangan-jangan. Sudahlah, sidang putusan MK itu butuh waktu lama.  Sudah harus menunggu putusan,  kerusakan akibat Omnibus Law malah kadung terus terjadi dimana-mana. Namun mau bagaimana lagi,  Uji Materi-lah yang diusulkan DPR dan Pemerintah bagi rakyat yang menolak Omnibus Law. Tolong lah, tuan puan DPR, Pak Jokowi, Pak Mahfud, yang terhormat, rasanya kok ini jadi siasat yang menyesatkan.

Tidak banyak yang bisa saya harapkan dari Uji Materi, kalau-kalau nantinya sama saja seperti desakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang pada akhirnya sia-sia juga. Bagaimana tidak ditolak, wong sejak awal Presiden Jokowi sendiri yang menggagas Omnibus Law. Menurut saya sampai saat ini aksi demonstrasilah yang efektif. Tetapi perlu perhatian juga bahwa demonstrasi masif ini terkesan diabaikan pemerintah begitu saja. Selain itu, menjadi mahasiswa yang ingin berdemonstrasi di Salatiga yang biasa adem ayem, khususnya mahasiswa UKSW, mendingan pupuskan saja niatanmu itu. Kalaupun mau nekat ya tidak apa-apa, tapi saya tidak, lebih baik jadi berguna di tempat lain. Untungnya masih ada dosen (bukan dosen UKSW) yang dapat mengerti perlunya jalan lain untuk tidak hanya fokus mengkaji di kampus saja.

Ketika cara yang saya anggap efektif (demonstrasi) saja tidak dapat dilakukan, tentu mencari upaya lain masih terus saja dipikirkan. Hingga akhirnya saya mendapati jawaban dan sepakat untuk melawan lewat pembangkangan sipil! Dengan ini, siapapun dan dalam bentuk apapun dapat menyatakan #MosiTidakPercaya terhadap pemerintah, sehingga dapat membawa perubahan. Tentu gerakan yang dilakukan bukan kekacauan, tanpa kekerasan, hati-hati, dan sehormat-hormatnya. Inilah kesadaran kolektif bagi mereka yang menentang ketidakadilan. Dengan arti yang lain, ya, abaikan saja UU itu, meskipun sudah sah dan mendesak Presiden RI untuk mencabutnya.

Kembali sampai poin terakhir surat Kemendikbud, mengimbau para orang tua untuk menjaga putra/putrinya dalam melakukan pembelajaran. Jadi ini mau mengimbau orang tua atau mahasiswa? Langsung saja ke mahasiswa kan bisa, dan di sini status mahasiswa juga adalah rakyat yang sudah dewasa untuk menentukan kehendak sendiri. Pun kalau seandainya hingga sampai di persimpangan mau apatis atau ikut arus, saya memilih jadi ‘manusia bebas’ saja.

 

Tulisan oleh: Vinka L. Agusta, Pemimpin Redaksi Scientiarum

Ilustrasi gambar: Agung Nugroho, Ilustrator Scientiarum

 

2 Comments

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

*