Wacana Kritis-Prinsipil Mahasiswa UKSW & Salatiga

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat yang Kaya

Rubrik Opini oleh

Konflik Taman Nasional (TN) Komodo kian meningkat di 2020. Lebih lagi, hal ini adalah persoalan mahluk hidup yang bukan manusia, mereka berbeda, mereka yang tidak bisa diwawancara, tidak bisa berbicara dengan manusia yang berakal budi, mereka hanya bisa berperilaku. Hanya manusia berempatilah yang peduli terhadap kelangsungan hidup hewan purba satu ini. Keserakahan manusia untuk mengeruk keindahan alam flora fauna Indonesia demi keuntungan sendiri, dan hanya dimiliki oleh segelintir rakyat Indonesia yang Kaya, misalnya. Semua itu hanya menambah deretan rakyat kecil terpinggirkan dari waktu kewaktu. Persoalan agraria memang sangat runcing dibahas dalam kurun waktu lima tahun terakhir di rezim Jokowi. Akibat dari proyek rezim ini, mata pencaharian warga sekitar TN Komodo menjadi kian hilang. Belum lagi pembangunan ini sebelumnya melahirkan wacana relokasi penduduk Taman Nasional Pulau Komodo ke wilayah lain. Tapi rencana ini gagal terencana dengan adanya penolakan keras dari masyarakat sekitar.

Jurnal penelitian di Australia mengatakan, Pulau Rinca dan Komodo adalah satu-satunya pulau teraman bagi Komodo untuk berkembang biak. Jika pulau itu terus menerus mengalami perubahan, di tahun 2050 Komodo akan punah. Faktor penyebabnya mulai dari perubahan iklim yang terus terjadi hingga saat ini, dan ditambah lagi akan ada pembangunan wisata premium di kedua pulau tersebut. Sudah pemanasan global, habitat dipersempit pula oleh pembangunan. Desain dari pembangunan garapan  Elevated Deck dengan tujuan mengurangi kontak langsung pengunjung dengan komodo agar pengunjung hanya bisa melihat dari ketinggian 2 meter itu menurut saya adalah ide yang buruk. Jika pemerintah berargumen “demi keamanan pengunjung dan komodo itu sendiri,” padahal fakta mengatakan selama ini belum ada pengunjung yang tewas saat berinteraksi dengan komodo. Ini karena pengunjung selalu didampingi oleh pawang atau ranger saat memberi makan atau sekedar berswafoto. Dari perbedaan proyek Pulau Komodo, Padar (Wisata Premium), dan Pulau Rinca (Wisata Massal) saja sudah terlihat perbedaan kasta “yang punya uang, bisa lebih senang”.  Pemerintah mengkotak-kotakan Area Eksklusif dan Non Eksklusif, mulanya kita dapat menjelajah di semua pulau tanpa ada kartu izin keanggotaan (wisata premium) kini penguasa datang dengan aturan “Jika kamu punya uang 14 juta, selamat datang di Pulau Komodo dan Padar, jika tidak, selamat datang di Pulau Rinca”. Lebih miris lagi, kini masyarakat Pulau Komodo dalam ancaman, UMKM yang sebelumnya telah sejahtera berada di Pulau Komodo, kini terancam dipindahkan ke Pulau Rinca karena Pulau Komodo akan menjadi salah satu tempat wisata eksklusif. Warga yang telah hidup dari ratusan tahun lalu di pulau tersebut harus angkat kaki demi kepentingan wisata premium yang dibuat Pemerintah. Sebenarnya ini konservasi atau soal menyoal “yang punya uang lebih”, sih? Secara garis besar tujuan proyek ini hanyalah sebuah bisnis, bukan konservasi.

Beredar kabar  tiket wisata premium di Komodo mencapai 14 sampai 28 juta per orang, “Ini kan World Heritage, world heritage itu kan penting,” ucap Luhut Binsar Panjaitan. Siapa yang bisa menikmati wisata dengan harga sebesar itu? Orang Kaya saja? Wisata lokal milik Rakyat mana yang harganya 14 juta per tahun? Bagaimana perhitungannya? Kita bisa lihat dari UMP (Upah Minimum Provinsi) NTT senilai Rp 1.950.000 pada tahun 2019. Butuh waktu 7 bulan tanpa biaya hidup untuk bisa  pergi ke sana. Sungguh miris rasanya kita sebagai wisatawan lokal harus membeli kekayaan alam bangsa sendiri dengan harga yang tidak masuk akal. Lalu yang dikhawatirkan dari wisata premium ini adalah nantinya warga lokal yang mencari ikan di sekitar bibir pantai akan diusir karena melanggar wilayah resort yang akan dibangun di sekitar pantai. Lama kelamaan Pemerintah ini seperti penjajah saja, datang dari kota membawa alat berat beserta rencana proyeknya, lalu menindas masyarakat sekitar TN Komodo. Selama ini masyarakat hidup dan makan berdampingan dengan komodo (Masyarakat Pulau Komodo) kini pendapatan dan sumber makanannya harus rela dibagi pada penguasa. Lumrah rasanya kita beri nama “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang Kaya”.

Cerita terakhir dari penggiat kegiatan alam seperti saya, mengapa ya kita tidak pernah bisa membiarkan sebuah hutan atau ekosistem, seperti pulau Rinca yang sudah diakui dunia itu menerima dan menikmati saja seutuhnya? Tidak perlu pembangunan yang berlebihan, mahluk hidup selamanya tidak akan pernah bisa makan beton atau material bangunan jika yang hanya itu yang tersisa. Berkaca pada negara tetangga, Malaysia dalam wisata pendakian Kinabalu yang memprioritaskan aspek konservasi, pembangunan disana apa adanya, hanya ada pembangunan untuk fasilitas darurat saja seperti helipad untuk pendaratan helikopter serta pemadam kebakaran jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu sebesar Amerika serikat memiliki Taman Nasional Yosimite, itu semua lestari apa adanya, tidak perlu ada hotel, sekelas orang penting seperti Presiden pun harus camping di sana untuk menikmati indahnya alam tanpa beton.

 

Tulisan dan ilusrasi gambar oleh: Bintang Timur, mahasiswa UKSW penggiat kantor Redaksi SA

 

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

*

Geser ke Atas