SALATIGA — Senin siang, 21 Juli 2008, belasan mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana yang dikoordinir Senat Mahasiswa Universitas turun ke jalan. Beberapa menenteng kresek-kresek hitam. Yang lain memboyong kardus berisi kresek-kresek hitam. Mereka membagi diri jadi empat kelompok dan menyebar ke jalan Jenderal Sudirman, Diponegoro, Pattimura, dan Turen.

Salatiga yang notabene adalah “kota pendidikan” justru menjadi tempat dimana jaminan konstitusi terhadap pendidikan diinjak-injak. Bagaimana ini?

Masyarakat dukuh Candiwesi, kelurahan Bugel, kecamatan Sidorejo, Salatiga, menyaksikan proses penghitungan suara mereka di TPS (tempat pemungutan suara) 04. Hari ini masyarakat Jawa Tengah memilih pemimpinnya.

Membaca puisi bukan berakting, tapi berekspresi. Demikian pesan Didik Indaryanto (Ketua Umum Dewan Kesenian Salatiga) kepada komunitas pegiat seni di Salatiga, ketika hadir dalam acara baca puisi yang digelar di kampus UKSW malam ini. Acara tersebut bertepatan pula dengan genapnya dua tahun usia kelompok teater Kronis.

Bagi Fakultas Teknologi Informasi UKSW, promosi pendidikan tinggi bisa dilakukan lewat olahraga. Basket jadi pilihannya.

Mantan Ketua DPR RI, Akbar Tandjung, menjawab sejumlah pertanyaan mahasiswa pada orasi ilmiah bertajuk “Peluang dan Tantangan Pemuda dalam Pembangunan Bangsa Menuju Era Globalisasi” yang diadakan Senat Mahasiswa Universitas di lapangan basket UKSW, Salatiga.

Balairung Universitas yang proses renovasi dan perluasannya telah rampung 29,99 persen per akhir minggu lalu.

Aparat-aparat kepolisian terlihat santai menghadapi para demonstran yang memprotes kenaikan harga BBM di depan Gedung Pertemuan Daerah, Salatiga.

Sarwono, anggota DPRD Salatiga dari fraksi Partai Golkar, berorasi bersama KARI Salatiga untuk menolak kenaikan harga BBM.

SALATIGA — Polemik pengelolaan tanah perkebunan Salib Putih makin menjurus pada sentimen keagamaan. Hal ini membuat SPPQT (Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah), sebuah organisasi massa tani di Salatiga, ikut angkat suara. Dalam konferensi persnya di rumah makan Elang Sari, Senin, 19 Mei 2008, SPPQT merujuk kepada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (biasa disebut “UU PA” — Red) untuk penyelesaian polemik tersebut.