Talkshow Komunitas TUK di Break Coffee House, 13 Maret 2010. {Foto oleh Danang Satrio}

Komunitas Tanam Untuk Kehidupan (TUK) menggelar acara bincang-bincang dan pemutaran film pada Sabtu, 13 Maret 2010 di Break Coffee House, Salatiga. Direktur Pelaksana Komunitas TUK Titi Permata, tampil sebagai pembicara dengan tema “The Planet is Fine, the People are Fucked”. Ada sekitar 50 orang hadir di acara ini.

Titi menjelaskan bahwa pada hakikatnya tujuan konservasi lingkungan adalah demi kepentingan manusia sendiri. Bumi mungkin tidak akan protes jika alamnya dirusak oleh manusia, karena sebetulnya bumi memunyai mekanisme pertahanan diri. Pertanyaannya, apakah manusia sanggup bertahan dari mekanisme pertahanan diri bumi?

Titi mengutip data Earth Policy Institute tahun 2009 tentang pencairan es dunia akibat pemanasan global. Di Alaska, 98 persen gletser (lapisan besar es) menipis. Di Himalaya, 90 persen gletser mencair. Di Greenland, area pencairan es meluas, menyebabkan aliran gletser mengencang, hingga terjadi gempa glasial. Dan masih banyak lagi. Permukaan air laut mengalami kenaikan signifikan. Luas daratan berkurang.

Pemanasan global berkaitan erat dengan industrialisasi era modern. Asap-asap pabrik dan kendaraan bermotor banyak berkontribusi dalam pembentukan efek gas rumah kaca, sementara di belahan dunia ketiga terjadi penggundulan hutan besar-besaran demi kepentingan ekonomis. Penggunaan kloroflorokarbon (CFC) yang umum pada alat-alat pendingin juga mempercepat pemanasan karena mampu merusak lapisan ozon (O3) yang berfungsi menangkal radiasi sinar matahari. Berbagai macam penyakit kulit dan pernafasan muncul.

Aristi Paramita, salah satu hadirin, melancarkan kritik pada gereja-gereja yang banyak menggunakan pendingin ruangan pada gedungnya. Kimpul, hadirin yang lain, menimpali dengan seruan bahwa spiritualitas yang sehat haruslah ramah dan peduli lingkungan.

Titi mengajak para hadirin untuk menggencarkan gerakan reduce-reuse-recycle, baik secara komunal maupun individual, untuk meminimalisir pencemaran lingkungan dan pemborosan sumber daya alam. Gerakan reduce-reuse-recycle ini perlu diterjemahkan dalam wujud-wujud kreatif. Di sinilah generasi muda dituntut partisipasinya dalam program-program seperti Australian Network for Art and Technology maupun Climate-Smart Leaders.

Acara bincang-bincang ini berakhir dengan pemutaran film The Story of Stuff yang dinarasi oleh Annie Leonard, seorang aktivis lingkungan hidup Amerika Serikat yang gencar mengkritik konsumerisme berlebihan. Film berdurasi sekitar 20 menit ini secara runtut menggambarkan alur konsumerisme dunia dan dampaknya bagi lingkungan global.

Dalam satu kesempatan, lakon ini meluas. Ia tidak hanya dipentaskan di kelas, tetapi juga balairung sebuah universitas. Di sana kita saksikan, betapa geram para dosen melihat ratusan mahasiswanya mendengung bak lebah, sementara seorang peneliti tamu sedang memberi ceramah. Di sana tampak, seorang profesor yang beranjak, untuk membungkam dengungan mahasiswa dengan galak. Dengungan mengecil seiring kedatangannya, namun membesar seiring kepergiannya. Akhirnya, sang profesor tak jua kembali duduk di tempatnya semula.

Lakon ini, dan beberapa lakon lainnya lagi, membawa tuduhan-tuduhan sebagai konsekuensi. Mahasiswa dituduh tidak tahu etika karena ribut sendiri, lawan bicara tidak dihargai. Mahasiswa dituduh malas belajar dan tak tahu diri, kuliah mahal-mahal tidak diseriusi. Dan entah apalagi. Tuduhan-tuduhan ini sering dan terakumulasi, hingga akhirnya dinobatkan sebagai kebenaran hari ini: bahwa sebagian besar — jika tidak semua — mahasiswa memang malas belajar dan tak tahu diri. Maka esok, dan esok-esoknya lagi, lakon yang sama terulang kembali.

Namun marilah kita sedikit menghibur diri. Kita tahu bahwa kemalasan agak mirip dengan pengangguran, yang bisa direduksi dengan mengubah definisi. Kita akan temukan banyak sekali pengangguran jika definisi “bekerja” yang kita pakai adalah “melakukan kegiatan ekonomi minimal 35 jam dalam seminggu”. Namun jika kita ubah 35 jam ini menjadi hanya sejam dalam seminggu — seperti pernah dilakukan Badan Pusat Statistik pada 2008 — maka kita akan dapatkan angka pengangguran yang jelas lebih rendah.

Begitulah pula agaknya dengan kemalasan. Jika kita mendefinisikan “belajar” sebagai “kuliah minimal 16 SKS alias 48 jam seminggu dengan tatap muka kelas, baca buku, observasi lapang, menulis makalah, dan diskusi rutin sebagai instrumennya”, maka jelas kita akan temukan banyak sekali mahasiswa yang “tidak belajar”. Dan tidak belajar artinya malas, bukan?

Tetapi bolehkah kita coba, sekali ini saja, definisikan “belajar” sebagai yang lain? Sebagai “memahami apa saja”. Ikhtiarnya: dengan mengalami dan menalar. Kelas, buku, makalah, dan diskusi tidak haram sebagai instrumen, namun juga tidak perlu diwajibkan. Yang “apa saja” tadi ditentukan sesuai keinginan, dan tidak harus melulu ekonomi, psikologi, teknik, sosiologi, biologi, maupun yang sejenisnya. Bahkan dalam permainan pun kita bisa belajar. Ada teman sepermainan. Kita bisa bermain peran, hingga bermain cinta, dan memetik pelajaran.

Tetapi saya tahu kalau kaum akademisi, seperti misalnya di fakultas saya, Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB), mungkin akan mengatakan: “Bukan belajar seperti itu yang kami inginkan. Kami punya model belajar sendiri yang kami wajibkan, karena kami punya profil lulusan yang harus diwujudkan. Kalau Anda tidak cocok, silakan keluar! Toh, kami tidak pernah paksa mahasiswa untuk masuk dan bertahan.”

Argumen ini sepenuhnya benar. FEB dan, lebih umum lagi, UKSW memang punya profil lulusan yang harus diwujudkan. Profil tersebut dicita-citakan karena memang baik dan benar. Dalam usaha mencapai profil tersebut, sebuah model belajar-mengajar yang baku pun diterapkan. Mahasiswa diminta tertib aturan. Inilah yang diinginkan lembaga pendidikan.

Keinginan lembaga pendidikan dan keinginan mahasiswa, pada kenyataannya, hampir tak pernah sejalan. Maka terjadilah gesekan-gesekan. Dosen ingin diperhatikan, mahasiswa tak ingin memperhatikan. Dosen ingin mahasiswa aktif di kelas, mahasiswa tak ingin aktif di kelas. Dosen ingin mahasiswa kerjakan tugas, mahasiswa tak ingin kerjakan tugas. Dosen ingin mahasiswa rajin, ternyata mahasiswa cenderung malas.

“Kalau Anda tidak cocok, silakan keluar!”

Saya mungkin salah — dan saya memang sering salah. Hemat saya mengatakan, dalam kenyataan, tak ada satupun alasan yang memungkinkan kita untuk sepenuhnya berharap bahwa setiap mahasiswa yang diterima masuk ke sebuah universitas (atau fakultas), akan secara otomatis “kompatibel” dengan keinginan dan aturan universitas tersebut, dan jika tidak cocok silakan keluar. Tidak sesederhana itu. Perkuliahan nyata, yang saya anggap sebagai pasar berkomoditas pengetahuan, tidak sesederhana permainan berjumlah nol (zero-sum game) yang terlukis di buku-buku teks ekonomi. Perkenankan saya menyebut alasan-alasannya sejauh pengetahuan saya yang dangkal.

Pertama, sepengamatan saya yang terbatas tentang Satya Wacana, universitas ini sangat longgar dalam proses seleksi dan rekrutmen mahasiswa baru. Artinya, dari sejak awal, usaha UKSW untuk mencari mahasiswa yang punya keinginan dan kemampuan sesuai dengan harapan lembaganya memang kurang. Hampir seluruh pendaftar diterima. Rasionalisasi resminya, yang dulu cukup bergema, adalah universitas ini mampu “mengubah batu menjadi berlian”. Namun rasionalisasi tidak resmi mengatakan bahwa universitas ini butuh uang. Tentu saja ini tidak salah. Ini adalah hal yang sangat wajar bagi universitas yang tulang punggung pemasukannya dibangun dari uang kuliah, seperti UKSW. Dan karena hal ini pula, saya yakin UKSW tidak akan sampai hati mengatakan pada mahasiswa yang telah terlanjur masuk: “Kalau Anda tidak cocok, silakan keluar!” Saya percaya UKSW masih punya tanggungjawab moral.

Kedua, tidak ada jaminan yang rapat bahwa di sepanjang waktu studi, keinginan mahasiswa akan sejalan dengan keinginan universitas (atau fakultas). Saya mengerti bahwa tidak ada seorangpun yang bisa memuaskan keinginan semua orang, dan sampai yang sekecil-kecilnya, maka mari kita batasi pembahasan keinginan ini menjadi ihwal dua hal: apa yang ingin dipelajari, dan bagaimana ikhtiar yang ingin ditempuh untuk mempelajarinya.

Kita ambil contoh di Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Tidak semua mahasiswa fakultas ini sungguh-sungguh berminat untuk belajar ekonomi dan bisnis. Saya belum tahu persis perbandingan jumlah antara yang berminat dan tidak, namun selama bertanya soal alasan berkuliah di FEB, saya belum pernah menemui jawaban: “Oh, saya kuliah di FEB karena saya mencintai bidang ekonomi dan bisnis. Saya mencintai bidang ini karena saya tahu bahwa ilmu ekonomi punya kemanfaatan praktis dalam jangka pendek maupun panjang.” Sudah tiga tahun ini saya bertanya, dan jawaban-jawaban yang muncul masih juga berkisar di antara “mengikuti kehendak orangtua”, “ikut-ikutan teman atau pacar”, “tidak diterima di jurusan yang semula diminati”, “asal pilih jurusan”, “ingin mudah dapat kerja”, “ingin cepat kaya”, “prestise sosial”, dan sebagainya. Ada pula jawaban yang “idealis” namun, maaf, agak naif: “Saya ingin memajukan perekonomian bangsa.” Maju kemana? Hanya dijawab dengan cengiran. Ternyata mahasiswa ini bahkan tidak sempat berpikir untuk menjawab bahwa maju adalah bergerak ke depan.

Memang, tidak tertutup kemungkinan bahwa jawaban-jawaban tersebut akan berubah menjadi “lebih baik” seiring berjalannya proses perkuliahan. “Lebih baik” di sini berarti bahwa mahasiswa mulai mencintai bidang keilmuannya, karena tahu akan nilai kemanfaatannya dan secara sadar berkomitmen menerapkannya. Namun kalau kita mau berhitung lebih jauh, apakah jumlah mahasiswa yang membaik ini lebih banyak daripada yang memburuk? Seberapa besar kemungkinan untuk membaik ataupun memburuk? Mungkinkah di tengah-tengah waktu studinya, si mahasiswa menemukan minat baru pada bidang lain (misalnya, biologi dan sejarah) dan kehilangan selera sama sekali pada ekonomi? Atau, bagaimana bila, karena satu dan lain hal, minat si mahasiswa beralih sejenak ke bidang teologi, lalu kembali lagi ke ekonomi?

Persoalan tentang bagaimana kita belajar bisa jadi lebih rumit daripada persoalan tentang apa yang ingin kita pelajari, yang baru saja kita urai. Saya tidak yakin Anda masih berminat menyimak paparan saya. Jadi, agar singkat, saya ingin sekadar mengutip sebuah pepatah klasik bahwa “ada banyak jalan menuju Salatiga”. Ada banyak jalan menuju pemahaman, dan mungkin kita bisa saling berbeda dalam cara belajar. Ada yang senang belajar sendirian, ada yang berkelompok. Ada yang butuh bimbingan dosen, ada yang tidak. Ada yang terstruktur dan terjadwal, ada yang acaknya seindah fraktal. Tentu semuanya tidak salah karena setiap cara akan menghasilkan kekhasan ilmu dan ilmuwannya masing-masing. Pertanyaannya, apakah visi-misi dan profil lulusan sebuah universitas mampu (dan mau) mengakomodir kekhasan tersebut? Kalau kita di UKSW punya konsep visioner seperti universitas scientiarum dan universitas magistrorum et scholarium, juga konsep profil lulusan minoritas berdayacipta (creative minority), sejauh manakah konsep-konsep ini mampu mengakomodir karakter-karakter ilmu dan ilmuwan yang ada? Apakah, misalnya, untuk menjadi seorang dengan ciri minoritas berdayacipta, kita harus kuliah minimal 16 SKS alias 48 jam seminggu dengan tatap muka kelas, baca buku, observasi lapang, menulis makalah, dan diskusi rutin sebagai instrumennya?

Realitas penuh dengan kemungkinan yang berubah. Di sinilah sistem pendidikan kita ditantang untuk mengimbangi perubahan — termasuk perubahan keinginan mahasiswa dalam belajar.

Dalam hemat saya, UKSW perlu menyelaraskan keinginan lembaganya dengan keinginan mahasiswa. Penyelarasan ini sebaiknya dilakukan secara sistematis-partisipatif, dan bukannya insidental-koersif — seperti gaya sang profesor tadi. UKSW sebagai pionir sistem kredit semester (SKS) di Indonesia memang telah memberi banyak kebebasan belajar, dalam hal merancang jadwal dan pilihan matakuliah. Kami, mahasiswa, sangat berterima kasih atas hal ini. Namun kita juga sebaiknya ingat bahwa SKS dicetuskan pada 1975, dan tahun Masehi sudah mencapai angkanya yang ke-2010 sekarang. Ini berarti ada jarak 35 tahun, dan saya kira sepanjang rentang waktu tersebut ada perubahan konteks jaman yang cukup besar untuk kita perhitungkan ulang hari ini, di sini, dan begini.

Saya tidak hendak mengatakan bahwa SKS adalah sebuah konsep usang yang tak lagi relevan. Sama sekali tidak. Justru harus saya akui bahwa SKS adalah konsep brilian. Kalau tidak brilian, mengapa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu mau menerima dan menerapkannya dalam skala nasional? Saya hanya memandang, dalam rangka penyelarasan keinginan antara universitas dan mahasiswa, kita hanya perlu mengubah sedikit langgam kita ber-SKS yang sudah agak lama melembaga.

Perubahan ini perlu, meski bisa dianggap tidak terlalu penting dan mendesak. Saya mengerti bahwa di UKSW ada ribuan — bahkan mungkin jutaan — urusan yang jauh lebih penting dan urgen, ketimbang sekadar merembug dan menyelaraskan kehendak. Namun, jika kita semua berniat sama untuk mengakhiri lakon klasik tentang mahasiswa yang malas dan tak tahu diri, di sinilah kita semestinya bertolak.

Kita semua tahu bahwa manusia digerakkan oleh keinginan. Seringkali, keinginan ini irasional. Kita sebut irasional karena kita tak tahu apa yang mendasari sebuah keinginan. Ia muncul begitu saja. Kita ingin karena kita memang ingin. Seperti halnya banyak orang mengatakan: aku cinta karena aku memang cinta, dan tanpa alasan lain.

Namun terkadang, hingga batas-batas tertentu, kita bisa sadar dan tahu bahwa keinginan ternyata juga dipengaruhi oleh spekulasi nalar dan catatan pengalaman. Kita tahu garam dapat mengatasi hambar, dan sayur baik untuk kesehatan. Lantas kita berpikir untuk mengolah sayur dan garam menjadi masakan yang enak sekaligus menyehatkan. Timbul keinginan mencoba. Setelah dimasak, ternyata enak. Maka lain kali kita menginginkan masakan yang sama.

Kalau kita bisa memahami ini dengan mudah, mengapa tidak mencoba menerapkannya di dunia pendidikan? Salah satu keinginan terbesar manusia adalah keingintahuan. Dan mahasiswa juga manusia, bukan? Kalau kita bisa menemukan satu cara yang baik dan masuk akal dalam mengelola keingintahuan, tentu tak akan susah menggerakkan mahasiswa untuk belajar. Pada tahun 1968, dalam beberapa rapat bersama panitia kurikulum matakuliah dasar dan dewan pengajar Satya Wacana, Notohamidjojo sudah mengatakan, “Kita harus merangsang para mahasiswa melakukan independent studies.”

Saya percaya bahwa amanat Pak Noto ini sudah kita kerjakan. Saya tahu ada beberapa dosen (dan guru) yang sangat berdedikasi dalam memotivasi muridnya menggali pengetahuan. Namun mengapa kita masih temui banyak mahasiswa malas belajar? Apakah ini berarti mereka sama sekali tidak punya keingintahuan?

Mari kita lihat seorang anak kecil yang, dengan polos, mengajukan ribuan pertanyaan. Kita tidak pernah mengajarinya bertanya, namun ia dapat bertanya: “Apa ini? Kenapa begitu? Bagaimana kalau?” Tentu saja, kata-kata “apa”, “kenapa”, dan “bagaimana” kita ajarkan lewat bahasa, namun inisiatif untuk bertanya tetap datang dari si anak, bukan? Rasa ingin tahu adalah sesuatu yang memang lengket (inherent) pada manusia sejak masa kecilnya.

Namun kita tahu, seiring berjalannya waktu, anak-anak yang cukup beruntung secara finansial lazimnya dikirim orangtua mereka untuk belajar di sekolah. Dan di sinilah permulaan masalah.

Di sekolah, anak-anak harus berhadapan dengan sistem yang cenderung memaksakan pengetahuan ketimbang memuas keingintahuan. Seorang anak yang punya minat sangat besar terhadap sejarah politik, misalnya, dipaksa harus membagi perhatian ke subjek-subjek lain yang tidak dia ingini. Ini mengganggu konsentrasi. Sistem ini, maaf, begitu kaku dan intoleran dalam mengatur apa dan bagaimana seharusnya belajar. Ia mengasumsikan bahwa jika tidak diatur sedemikian, para siswa pasti akan bertindak liar — dalam arti negatif.

Saya tidak hendak menilai apakah sistem ini baik atau buruk, benar atau salah. Saya hanya melihat bahwa penerapan sistem seperti ini memiliki konsekuensi berupa pengingkaran aspirasi keilmuan yang terdapat dalam diri siswa secara alami. Keingintahuan murid tidak terwadahi.

Keinginan adalah energi. Dan dalam fisika kita mengenal sebuah dalil tentang kekekalan energi. Ia tidak diciptakan, juga tidak dimusnahkan. Ia hanya bergerak dari satu bentuk ke bentuk lain. Artinya, keingintahuan murid yang tidak terwadahi tidak akan hilang. Karena sistem yang ada tidak memberi kanal penyaluran, maka keinginan ini, energi ini, luber keluar memburu pelampiasan, apapun bentuknya. Mulai dari kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, tawuran, hingga obat terlarang. Studi intrakurikuler sendiri, pada akhirnya, hanya dianggap sampingan yang tidak menyenangkan.

Karena tidak menyenangkan, ia jadi membosankan. Maka wajar, jika kemudian banyak murid bermalas-malasan. Malas karena aspirasi keilmuannya telah diingkari. Malas karena sistem tidak manusiawi. Maka terjadilah, maaf, pembodohan. Dan bertahun-tahun kemudian, kita mendapati murid-murid ini duduk di bangku perkuliahan.

Di kampus, sistem sudah lebih longgar. Ia memberi kita lebih banyak kebebasan dalam belajar. Mahasiswa diasumsikan sebagai orang dewasa, dan karenanya, anggapan bahwa mahasiswa dapat melaksanakan pembelajaran mandiri pun diterima selaku benar (taken for granted).

Kalau boleh jujur, ada irasionalitas yang agak serius di sini. Bagaimana mungkin seseorang, yang baru saja mentas dari pembodohan selama 12 tahun di sekolah dasar dan menengah, bisa tiba-tiba kita asumsikan sebagai dewasa dan mandiri? Induksi manakah yang sanggup memberi pembenaran untuk hal ini? Maaf, saya tidak melihatnya sama sekali. Oleh sebab itulah, kita dapat dengan mudah menemukan kekecewaan-kekecewaan dalam diri mereka yang berasumsi.

Apakah ini berarti kita harus kembali kencangkan sistem — sebagai solusi?

Saya kira kembali mengencangkan sistem artinya sama dengan kembali ke sekolah menengah dan dasar, dimana aspirasi keilmuan kita teringkar. Mungkin, pertanyaan esensial yang mestinya kita jawab sekarang adalah: bagaimana caranya memulihkan aspirasi keilmuan setiap mahasiswa, yang sudah sekian lama teringkar dan terhilang?

Di sinilah kita perlu sadari bahwa aspirasi keilmuan adanya hanya di dalam diri kita sendiri. Rasa ingin tahu lengket pada diri setiap manusia, bukan? Ilmu tidak bermula dan berakhir dengan sebuah teks bacaan, atau diskusi, atau sebuah pengamatan lapang. Ilmu menempuh jalannya yang syahid dari sebuah keingintahuan yang satu menuju keingintahuan yang lain. Satu tanya terjawab, tanya yang lain muncul. Manusia menjadi makhluk peragu, sekaligus beriman — yang tidak selalu kepada Tuhan. Ilmu mengantar manusia kepada segala sesuatu atas dorongan keinginan.

Maka penyelidikan paling awal dari ilmu seyogianya memang bertolak pada tiga hal: apa yang ingin diketahui (ontologi), bagaimana ingin mengetahui (epistemologi), dan apa manfaat yang ingin direngkuh setelah mengetahui (aksiologi). Ketiga hal ini bicara tentang keinginan. Namun di kampus, saya hampir tak pernah mendengar ketiga logi tersebut dipercakapkan mahasiswa secara otentik dalam semangat keilmuan. Hampir semuanya sintetik, berorientasi formal, semata-mata mengejar nilai dan gelar kesarjanaan. Kita hampir tak mengetahui keinginan dan hasrat keilmuan kita sendiri, dan karena itulah aspirasi keilmuan kita mati.

Gnothi sauton, kata satu kebijaksanaan kuno Yunani. Artinya, ketahuilah dirimu sendiri. Mengetahui diri sendiri berarti juga mengenali keinginan, keingintahuan, untuk menjawab ketiga logi tadi. Dimanakah bakat kita, dan apakah sebenarnya yang kita minati?

Mungkinkah di sini kita membutuhkan psikologi, atau bantuan seorang konselor? Konseling tidak menemukan diri seseorang, namun dapat membantu seseorang untuk menemukan dirinya sendiri. Menemukan diri. Sepertinya setelah pembodohan 12 tahun, hasrat dan keinginan kita hilang tertimbun berbagai mitos sosial dalam berbagai definisi dan konstruksi. Kita hilang diri. Maka wajar jika banyak mahasiswa tak tahu diri.

Lebih jauh lagi, penemuan diri membutuhkan tidak hanya waktu dan psikologi, tetapi juga sistem yang mewadahi. Saya kenal dengan seorang mahasiswa ekonomi, yang setelah beberapa waktu, mendapati diri lebih berminat pada sejarah dan biologi, juga teknologi informasi. Lantas apa solusi? Pindah jurusan? Tidak sesederhana yang disangka orang. Karena bingung dan sendiri, mahasiswa ini akhirnya memutuskan untuk tetap belajar ekonomi, walau hanya dengan setengah hati.

Saya mengangankan sebuah sistem pendidikan yang mampu menjawab hal ini. Sebuah tempat belajar yang memungkinkan penyaluran segala minat secara fleksibel, sehingga mahasiswanya dapat belajar dengan sebulat hati. Gagasan ini jauh dari sempurna, dan belum akan sempurna sampai Anda pun turut memberi kritik dan visi.

Dahulu kala, Notohamidjojo pernah menulis, “Kita harus merangsang mahasiswa melakukan independent studies. Kita dapat memberikan waktu tertentu bagi studi sendiri itu: membaca kepustakaan, melakukan penelitian, melaksanakan tugas. Independent studies disimpulkan dalam penulisan paper atau karangan. Para pengajar dapat mempergunakan methode ini untuk memperkuat tanggungjawab mahasiswa dan untuk memperoleh keterangan-keterangan yang berharga.”

Maka hari ini saya bermimpi. Akan ada sebuah tempat belajar alternatif di UKSW yang memfasilitasi studi lintas disiplin ilmu (interdisciplinary studies). Mahasiswanya tidak perlu dikuliahi, namun harus diberi akses tak terbatas ke seluruh sumberdaya pengetahuan universitas: mulai dari koleksi perpustakaan, koneksi internet berkecepatan tinggi, basis data pusat-pusat studi, hingga sudut paling terpencil dari otak seorang profesor. Semuanya harus membuka diri terhadap mahasiswa yang berinterogasi. Hasil interogasi ini dapat dilaporkan dalam bentuk makalah, atau esai, yang kemudian diseminarkan dan dipublikasikan. Dalam studi-studi teknik terapan, hasil interogasi ini mungkin saja berbuah penemuan, atau pengembangan, yang kemudian dipatenkan dan dikomersialkan.

SKS tetap kita hormati. Kita memang masih membutuhkannya, namun tidak dalam langgam klasik yang menyatakan bahwa 1 SKS setara dengan 1 jam tatap muka di kelas, 1 jam tugas terstruktur, dan 1 jam belajar mandiri. Berikan saja jatah 3 jam itu kepada mahasiswa untuk diatur sendiri. Kita tentu masih bisa menetapkan jumlah minimal SKS sebagai syarat kelulusan, seperti misalnya 144 SKS untuk sarjana strata satu. Namun subjek-subjek apa yang hendak diisikan ke dalam 144 SKS tersebut sebaiknya diserahkan penuh kepada mahasiswa. Maka, misalnya, seorang mahasiswa yang memiliki ketertarikan pada bidang fisika dan teologi (atau ekonomi dan antropologi), dapat menentukan porsi konsentrasinya terhadap dua subjek tersebut dengan leluasa. Keleluasaan menimbulkan kenyamanan. Dan hanya dalam keadaan nyamanlah kita bisa optimal belajar.

Pada akhirnya, penggunaan kebebasan ini perlu menyertakan kedewasaan. Dan seseorang yang baru mentas dari pembodohan sistematis selama 12 tahun tidak membutuhkan lebih banyak dari sebuah bimbingan intensif. Artinya, setiap mahasiswa memerlukan satu mentor pribadi. Mungkin kita selama ini mengenalnya dengan istilah “dosen wali studi”, namun nyatanya tidak setiap dosen mampu menjadi wali. Satya Wacana punya jurusan Bimbingan dan Konseling yang, saya tahu, cukup disegani. Mungkinkah diberdayakan untuk tujuan ini?

SATRIA ANANDITA
Mahasiswa Program Studi Ilmu Ekonomi

Entah bagaimana (dan kenapa) topik obrolan sempat menyinggung matakuliah Makroekonomi ampuan Konta Intan Damanik. Rasanya waktu itu salah satu dari mereka memang sedang mengambil matakuliah tersebut. Saya sudah lupa cerita tentang matakuliah itu, tapi saya masih ingat apa kata mereka soal dosen pengampunya: super duper killer. Menurut mereka, diajar oleh Konta adalah pengalaman yang harus dimiliki setiap mahasiswa FE. “Buat ngelatih mental,” kata salah seorang dari mereka. Dan yang lain mengiyakan. Itu bulan September 2006.

Ketika semester dua datang, saya tahu bahwa matakuliah Makroekonomi ampuan Konta dibuka. Tanpa pikir panjang, saya mendaftarkan diri sebagai peserta matakuliah tersebut. “Siap-siap aja, Sat,” kata salah satu mbakyu sambil cengengesan, tatkala tahu saya mendaftar di kelas Konta.

Ah, siapa takut?

Konta lebih suka dipanggil dengan inisial KID ketimbang “Bu Konta”. Ia selalu masuk kelas tepat waktu, dan hampir tak pernah menoleransi keterlambatan. Dia akan mengusir mahasiswa yang datang setelah doa pembukaan mulai ia panjatkan. Dia juga akan mendepak keluar mahasiswa yang ketahuan mengenakan sandal. Saya agak lupa, tapi rasanya salah satu peserta kelas itu pun pernah dikeluarkan karena tak sanggup menjawab pertanyaan.

Mungkin karena memang sudah tua, dan merasa diri sebagai salah satu tokoh paling senior di FE, KID sering menuturi mahasiswanya dengan wejangan-wejangan. Mulai dari soal pertanggungjawaban mahasiswa terhadap orangtua yang membayari uang kuliah, soal seberapa layak kami menggaji pembantu di rumah … hingga soal kemampuan berbahasa Inggris.

Memang, seluruh bahan kuliah Makroekonomi kami ditulis dalam bahasa Inggris. Bagi KID, kemampuan berbahasa Inggris adalah wajib bagi para mahasiswa dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Pernah suatu kali ia bercerita. Tatkala baru saja bergabung dengan Satya Wacana pada akhir dekade 70-an, ia langsung diutus Sutarno, rektor waktu itu, untuk mewakili UKSW menghadiri sebuah upacara di salah satu negara di Eropa — saya lupa negara mana. Padahal waktu itu, kenang KID, kartu identitas pegawai UKSW untuknya belum selesai dibuat. Itu semua karena saya bisa berbahasa Inggris, katanya. Dari kabin pesawat, KID melihat keindahan pegunungan Alpen menjelang senja.

“Sejak saat itu, saya sudah berkeliling ke lebih dari empat puluh negara atas nama Satya Wacana.”

Kadang standar KID terasa begitu tinggi, sehingga kami hampir mustahil menjangkaunya. KID menuntut kami agar membaca koran Kompas setiap hari. Tetapi dasar malas, handout saja belum tentu kami baca. Apalagi buku teks. Apalagi koran. Ujung-ujungnya, kami akan kesulitan mengikuti kuliah, dan membuat KID murka. Kalau sudah begitu, dia akan memaki-maki kami sambil mengulang-ulang sejumlah kisah masa lalu; bahwa dulu mahasiswa FE UKSW begini dan begitu, bisa ini bisa itu, rajin baca buku, dan sebagainya.

Ya, saya tahu KID pernah mengecup wajah akademik UKSW masa lalu yang mengkilat. Akan tetapi, bukankah masa kini bukan masa lalu? Bisakah kita memperbaiki masa kini dengan memakinya atas nama masa lalu?

Di sisi lain, saya jatuh iba setiap kali menyaksikan kemarahan KID. Bukan apa-apa, saya memang selalu kuatir jika melihat seorang lansia meledak-ledak membuang tenaga. Apalagi KID berkata bahwa pengabdian pascapensiunnya di FE bukanlah semata-mata atas dasar keinginannya. KID tidak butuh FE, tapi FE yang butuh KID. Begitu kira-kira tuturnya. Dia berkoar tentang gaji dolar, yang didapatnya dari menjual jasa konsultasi kepada lembaga-lembaga keuangan internasional ternama. Dia adalah dosen berpendidikan strata satu yang mendapat penghargaan keprofesoran dari salah satu universitas tertua di Asia. Itulah sebagian kisah heroisme intelektual yang pernah dipaparkannya. Maka pada saat itu juga, persenyawaan aneh antara rasa iba dan kagum mendorong saya untuk sebaik mungkin mengikuti kuliahnya, hingga akhirnya ia menorehkan nilai C di transkrip nilai saya.

Rasanya perlu diakui sekali lagi di sini, bahwa Konta Intan Damanik pernah menjadi sosok perempuan inspiratif dalam kehidupan akademik saya. Saya memahlawankan dia. Karena itulah, tatkala hidup saya sempat terlunta-lunta di Salatiga, saya pergi menemuinya. Saya mendengar bahwa KID biasanya terlibat dalam proyek-proyek penelitian. Maka hari itu saya memohon untuk diberi pekerjaan agar bisa mendapat sedikit uang. Setelah menyodorkan segelas air untuk saya, dia meminta maaf, lalu dengan sopan mengatakan bahwa ia tak bisa membantu apa-apa. Tak ada proyek apapun, katanya.

Saya agak kecewa. Tapi pengalaman tersebut menyempatkan saya untuk melihat karakter lain dari dosen super duper killer ini. Ada kemampuan interpersonal yang hangat pada dirinya.

Ketika sudah punya uang untuk membeli matakuliah lagi, saya mendaftar di kelas KID yang lain: Ekonomi Internasional. Beberapa kakak angkatan mengatakan, kelas-kelas kuliah KID di tingkat lanjut sudah tidak sehoror di tingkat dasar. Tetapi sial, semester itu kami kuliah bersama beberapa mahasiswa dari Jerman. KID pun mengeras. Lebih keras daripada Makroekonomi semester sebelumnya. Standar-standarnya meninggi, meninggalkan jangkauan kami di bawah. Dan sewaktu kami tak memenuhi ekspektasinya, dia memarahi kami habis-habisan, di depan orang-orang Jerman itu.

Performa buruk kami di kelas mungkin memang terlihat memalukan di hadapan para tamu Jerman, tetapi kemarahan KID saya lihat tak pernah membawa perubahan signifikan. Ia tak pernah menaikkan harga diri kami dengan apresiasi positif. Ia bahkan tak pernah membantu memperbaiki rancahan argumen-argumen kami. Hampir semuanya dibanting dengan sempurna. KID, tampaknya, sudah begitu yakin dengan caranya mengajar. Dengan bangga, ia bercerita tentang bagaimana seorang bekas mahasiswanya pada tahun 80-an datang ke kantornya suatu hari. Orang ini baru saja menamatkan studi doktoral di luar negeri dan mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya pada KID karena telah mengajarnya dengan keras.

“Kalau bukan karena Ibu, saya tidak akan jadi seperti sekarang,” kata KID menirukan orang tersebut.

Pada akhirnya, saya tak pernah menuntaskan matakuliah Ekonomi Internasional itu. Saya keluar kuliah pada pertengahan semester dan memutuskan untuk mendidik diri dengan cara saya sendiri. Perjumpaan kami yang terakhir terjadi sekitar setahun yang lalu di Yogyakarta. Sore itu saya melihat KID sedang memilih batik di Malioboro. Kami hanya bertukar sapa sebentar, kemudian saling berlalu pergi. Di sana KID berjalan sendiri, sama seperti ketika ia dikebumikan hari ini.

Pak Neil, sejak saya menulis opini soal “Hari Kesia-siaan UKSW” sampai sekarang, saya belum temukan perbedaan signifikan antara trimester dengan dwimester. Dengan dwimester, beban kredit mahasiswa memang jadi lebih “berat” (18 SKS per semester). Karena itulah, rasionalisasi John Titaley untuk trimester selalu mengatakan bahwa “beban berat” tersebut (36 SKS per tahun untuk mahasiswa “normal”) tak lagi dibagi jadi dua, melainkan tiga, jadi 12 SKS per semester.

Mestinya Satya Wacana tak perlu taati keputusan Menteri Pendidikan Nasional, soal syarat minimal 144 SKS untuk sarjana, jika hal itu memang terbukti salah. Itu kan cuma formalitas. Kenapa tak “membangkang” saja, asal tujuannya benar? Satya Wacana pernah melakukannya dalam penerapan SKS tahun 1975 bukan? Contoh lain yang paling dekat dan mutakhir adalah Qaryah Thayyibah. Jika institusi “kecil” macam QT saja bisa membangkang dengan ide-ide revolusionernya, dan akhirnya dapat pengakuan, kenapa Satya Wacana yang “besar” ini justru ciut nyali ketika berhadapan dengan Pemerintah c.q. Depdiknas c.q. Dikti c.q. Kopertis?

Sat, coba analisisnya soal trimester versus dwimester ditempatkan dari sudut microprocess, bagaimana belajar itu harusnya terjadi di perguruan tinggi. Dalam hal ini, referensi saya harus selalu saya bawa ke pembelajaran perguruan tinggi di Barat khususnya. Mengapa begitu?

Pertama ingat, model SKS pun kita adopsi dari Barat. Menurut seorang teman Fakultas Teknik Elektro angkatan 1973, di tahun 1973 ada tiga dosen Elektro mulai mengenalkan pola evaluasi nisbi. Mereka adalah dosen-dosen UKSW yang berlatar pendidikan Barat. Tahun 1974, UKSW mengujicobakan SKS di FTE dan 1975 diadopsi untuk seluruh UKSW. Saya duga itu terjadi setelah dan karena Willi Toisuta bergabung kembali di UKSW sebagai Pembantu Rektor Urusan Perencanaan, Pengembangan, dan Hubungan Masyarakat. Beliau juga yang membawa gagasan SKS agar diadopsi oleh Dikti.

Kedua, memang di Barat-lah yang tampaknya pertama terjadi pergeseran model belajar dari yang sentral di dosen atau model liberal atau behavioural (karena asumsi dosenlah ahlinya dan mahasiswa ibarat kertas putih kosong yang harus diisi) ke arah mahasiswa. Beralihnya filsafat pedagogis ke arah bahwa mahasiswa juga pelaku penting dan ikut mengonstruksi pengetahuan, menempatkan proses belajar harus dihitung pada jumlah dan kualitas aktivitas belajar pada mahasiswa. Itulah esensi SKS. Dari setiap 1 SKS (setara 3 jam), porsi dosen (tatap muka) cuma sepertiga. Dua pertiganya adalah porsi mahasiswa. Bahkan, banyak model tatap muka di Barat pun yang sudah beralih dari sekadar porsi dosen ke porsi bersama atau sebagian di antaranya porsi mahasiswa, untuk mengekspresikan apa yang dipelajarinya di dua pertiga waktu belajar itu.

Soal saya adalah konsistensi menjalankan SKS atau sistem kredit itu. Jelas selama ini SKS tidak berjalan sesuai disiplin sistemnya. Sebagai dosen, saya pun ikut berkontribusi pada tidak jalannya SKS karena toh sejak 1995 saya menjalankan pengajaran sama seperti yang saya keluhkan sekarang. Saya ngajar dan sedikit memberi porsi bagi aktivitas belajar mahasiswa, walaupun saya sudah menerapkan model presentasi mahasiswa cukup lama. Namun, saya belum menuntut mahasiswa untuk menjalankan dengan benar porsi dua pertiga miliknya itu, karena tidak memadainya porsi tugas terstruktur yang saya berikan atau bimbingan bacaan untuk belajar mandiri bagi mereka.

Nah, pengalaman belajar saya di University of Groningen mulai pelan-pelan buka mata saya. Semester satu kami waktu itu cuma ambil empat matakuliah. Tetapi jujur, kami hampir tidak sanggup manage waktu belajar (temasuk porsi sepertiga pertemuan tatap muka di kampus) kami dengan baik. Dosen selalu kasih tugas terstruktur. Walau waktu itu dua minggu satu kali, tapi untuk mengerjakannya, ya waktu selama dua minggu itu terpakai full. Belum lagi harus baca untuk minggu tatap muka yang dipimpin oleh dosen dan menyiapkan untuk diskusi kelas pada minggu tatap muka yang berisi presentasi-presentasi mahasiswa. Akhirnya pada semester dua, tidak ada di antara kami yang berani ambil empat matakuliah lagi. Saya cuma ambil tiga. Beberapa teman kami yang gabung semester dua di Groningen (semester satu mereka dari Perancis atau Skotlandia) ada yang mau coba dan kami senyum-senyum saja. Di Perancis, modelnya gaya MBA lebih banyak diskusi di kelas dan kurang tugas-tugas paper seperti di Belanda. Di Skotlandia juga kira-kira begitu.

Dan benar, tidak berapa lama kemudian mereka mulai drop satu matakuliah karena beban yang tinggi itu — di Groningen kami masih bisa drop matakuliah sampai hampir tengah semester. Nah, karena itu semester dua, dosen menganggap kami sudah siap dengan model spartan mereka dan sejak minggu pertama tugas sudah mulai “meluncur”.

Hitungan saya akhirnya ke jumlah matakuliah. Saya tidak ke SKS, walau dalam berbagai argumen saya di UKSW saya ke SKS juga. Setelah saya telusuri dari satu universitas ke universitas lain (via internet), kebanyakan kalau tidak empat matakuliah, ya tiga atau lima kadang-kadang. Satuan kredit mereka beragam. Kami di Belanda, misalnya, pakai satuan kredit yang disebut 6 ECTS yang berlaku se-Eropa (negara-negara Eropa Barat, tapi kini Uni Eropa mulai luas). Kuliah tatap muka kami ya sama, dua jam. Jadi, angka 6 bukan setara 6 SKS versi Indonesia yang membawa konsekuensi 6 x 50 menit tatap muka.

Bandingkan dengan di Fakultas Ekonomi ketika kami mulai perkenalkan matakuliah dengan 4 SKS, dimana tatap muka lalu menjadi 4 x 50 menit (200 menit) dan karena kami menilai konsentrasi belajar itu mencapai peak pada menit ke-40 atau 45, lalu turun, maka kami menilai kalau masih di bawah dua jam (atau 2 x 50 menit), masih oke. Jadi yang 4 SKS harus dipecah jadi dua kali pertemuan.

Kalau 6 ECTS sama dengan 6 SKS, maka kira-kira ada tiga kali pertemuan. Ini membawa komplikasi proses, menurut saya. Itu tidak terjadi sewaktu di Belanda. Tatap muka tetap sekali dalam seminggu. Cuma, belajar terstruktur dan mandiri yang luar biasa tinggi bisa saya setarakan menit belajarnya dengan 6 SKS kita. Jadi, karena tidak sama ukuran SKS itulah saya lebih suka melihat jumlah matakuliah, tetapi sekali lagi, untuk menghitung konsekuensi jam saya pun berhitung di atas SKS juga.

Nah, dari hitung SKS maupun jumlah matakuliah, dengan mengambil asumsi satu matakuliah sama dengan 3 SKS, maka tiap semester dalam trimester ada empat matakuliah. Merujuk ke pengalaman Groningen dan referensi kurikulum di banyak universitas banyak negara, saya kira itu masih oke. Namun, kalau dwimester (dengan asumsi yang sama, 3 SKS), maka ada enam matakuliah dalam satu semester. Jadi kelebihan dua matakuliah dari referensi standar saya, empat matakuliah.

Hitungan jam juga sudah saya buat. Di trimester, sekitar 36 jam per minggu harus dikonsumsi untuk belajar (sepertiganya tatap muka di kelas, dua pertiganya mahasiswa belajar di luar kelas). Tapi kalau polanya dwimester, waktu belajar itu jadi 54 jam. Nah, John Titaley menggunakan referensi International Labor Organization soal jam kerja standar yang berkisar 36 sampai 40 jam itu. Walau ada mahasiswa yang keberatan dengan bilang, emangnya kami buruh, tapi Titaley benar jika kita bicara soal konsumsi jam yang wajar untuk konsentrasi melaksanakan satu kewajiban — dalam hal ini kewajiban mahasiswa adalah belajar. Dan, melakukan kewajiban tersebut di atas jam wajar, memang sesungguhnya tidak manusiawi.

Nah, kembali ke soal saya di atas, soal disiplin SKS. Jadi, mau dua atau tiga semester setahun, SKS tetap meminta dosen disiplin menjalankan sepertiga waktunya untuk kegiatan tatap muka atau minimal sekitar 2-3 jam seminggu (ingat model ECTS), dan membimbing mahasiswa untuk belajar di luar kelas dengan menyiapkan tugas terstruktur untuk mengisi sepertiga lagi waktu belajar mahasiswa yang perlu dipenuhi dengan penyerahan tugas resmi, serta sepertiga lagi untuk membimbing mahasiswa mau tidak mau membaca bukan saja untuk mengerjakan tugas yang sudah sepertiga tadi, tapi ya supaya siap ketika tatap muka di kelas, karena tatap muka bukan lagi dipakai dosen untuk ceramah sendiri, tetapi itu adalah masa diskusi, tanya-jawab, atau kadang diformat jadi debat mahasiswa.

Jika itu jalan penuh, saya menilai tidak mungkin mahasiswa sanggup berjalan lebih dari empat matakuliah atau 12 SKS (masing-masing matakuliah 3 SKS). Saya sudah punya pengalaman pribadi. Saya juga sudah melihat dengan mata kepala saya sewaktu di St. Olaf dan di Macquarie. Kurikulum berbagai universitas yang tadi saya katakan cuma ada sekitar empat matakuliah dalam setiap semester. Itu, secara implisit, membenarkan saya.

Jadi, ini bukan soal preferensi panjang versus pendek waktu dalam satu semester. Ini soal mampu tidak kita handle proses dan beban belajar setiap minggu. Itulah dimensi microprocess-nya. Dwimester, yang berbeban standar enam matakuliah (yang IPK-nya 3 ke atas bisa lebih), akan punya beban lebih panjang dari trimester. Jadi, tekanan di setiap minggu yang sudah berat itu harus ditanggung lebih panjang (minimal 16 minggu, syarat Dikti). Ini kalau kita benar lho jalankan dwimester, tapi nanti saya akan tunjukkan bahwa kita juga bohong-bohongan dengannya. Apa sanggup tuh anak-anak? Sudah spartan tiap minggu, beban itu pun bertahan lama, 16 minggu. Atau, karena tidak sanggup, lalu kita biarkan saja jalan dengan model kuliah sekarang? Kuliah ya pada dasarnya sama dengan ceramah dosen, mahasiswa baru in action kalau ada tes (sedikit kuis dan dua kali tes). Tugas membaca ya bisa jadi diminta, tapi kalau tidak baca, ya tidak ada konsekuensi apa-apa. Paling-paling seperti Bu Konta yang misuh-misuh dan makan hati, barangkali itu pikiran mahasiswa. Jadi, saya sulit mengerti kemampuan kita handle belajar yang benar di perguruan tinggi dengan load dwimester.

Nah, jelas asumsi di atas saya buat dengan kenyataan ada 144 SKS yang harus dipenuhi untuk jenjang S1. Kenapa kita tidak lawan ketentuan Pemerintah saja? Sat, kalau ini jelas saya tidak berani. Saya percaya siapapun di Satya Wacana tidak akan berani untuk tiba-tiba Satya Wacana buat jadi 120 SKS saja, walaupun kita bisa membuat dengan cara tertentu untuk meringankannya (nanti cek model kurikulum Program Studi Ilmu Ekonomi dan asumsi kurikulum FE bahwa jalur riset harus mengambil porsi setidaknya 20 SKS).

Kalau beralih ke trimester, kita punya ruang secara legal karena memang ketentuan Pemerintah berbunyi minimal dua semester. Namun, soal 144 SKS, tidak ada ruang untuk itu, bahkan ketentuannya berbunyi minimum 144. Jadi 144 adalah standar paling bawah. Namun, saya kira orang UKSW harus tampil untuk ngomong bahwa 144 adalah beban yang kebablasan dan argue untuk diturunkan. Namun, sebelum turun, saya kira adalah risiko yang terlalu besar yang diambil secara kelembagaan jika melawan. Dulu pun ketika mengenalkan SKS, saya kira UKSW tidak main di sektor itu.

Kita masih punya wilayah manuver, seperti yang kami lakukan di FE. Saya pribadi propose untuk naikkan jumlah SKS per matakuliah, misalnya jadikan semuanya tiga atau malah empat. Namun, kita atur ulang sistem perkuliahan tatap mukanya. Opsi lain adalah memberi bobot yang lebih tinggi pada riset. Yang tidak ambil jalur riset bisa ambil magang atau bentuk pengganti dengan bobot yang bisa disesuaikan.

Di Program Studi Ilmu Ekonomi, setelah saya tetapkan bobot pembeda riset dan non-riset paling tidak 20 SKS, Marthen nDoen lalu propose skripsi sama dengan 10 SKS, lalu sisanya matakuliah-matakuliah metode penelitian yang dipecah beberapa tahap, tapi menyatu dengan proyek riset, bukan model kuliah metode penelitian seperti sekarang. Jadi, akhirnya matakuliah model sekarang cuma ambil 124 SKS, sisanya 20 untuk riset dan itu dibayangkan jalan terus dalam jangka waktu setahun, mulai menyusun topik, masalah, dan persoalan penelitian serta literature review, merancang model penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data (semuanya ini sekitar 10-12 SKS dan kalau tidak salah dibagi jadi tiga tahap), dan pembuatan laporan (skripsi yang 8 atau 10 SKS itu). Dengan rekayasa kurikulum seperti itu, kuliah sebetulnya cuma 124 SKS. Nah, kenapa porsi riset cuma 20, tidak lebih besar untuk mengurangi porsi kuliah? Inipun adalah bentuk kompromi karena sulit untuk tiba-tiba berubah, karena referensi orang masih ke arah model kurikulum lama, enggan untuk kurangi matakuliah yang tadinya ada, dan enggan ubah jumlah SKS karena di mana-mana ya 2 atau 3 SKS, lha kok kita mau beda?

Jadi, opsi untuk melawan 144 SKS bisa kita lakukan dengan main di aras kurikulum, bukan frontal mengatakan bahwa S1 di UKSW cuma 120 SKS. Ini jelas kita cari perkara.

Kenapa Qaryah Thayyibah berani? Pertama, saya harus salut mereka dulu. Kedua, kita punya beban institusional lebih tinggi dari mereka, karena kita sudah ada dan berinteraksi di ruang legal formal secara luas. Karena itu, risiko atau pertaruhan kita lebih besar dari mereka.

QT mungkin bisa saja tidak dipusingkan karena bisa dianggap sebagai sebuah paket belajar (walau saya kira label ini kurang tepat) bagi anak-anak sebuah komunitas dengan risiko yang dipertaruhkan relatif lebih kecil dari UKSW. Saya lebih suka memandang mereka “aneh” pada dimensi pedagogis, dan bukan pada struktur kurikulum wajib. Mereka memanfaatkan betul kurikulum lokal untuk kebebasan anak. Namun, karena kedekatan psikologis antara anak dalam komunitas dengan QT sebagai organisasi pendidikan, keanehan mereka tidak membawa pertaruhan besar.

Akan lain jika itu terjadi pada Satya Wacana. Saya kira kita harus berhitung dengan sangat hati-hati. Namun, sekali lagi, kita harus muncul dalam isu nasional soal beban 144 SKS yang terlalu tinggi dan fight habis-habisan untuk diturunkannya angka itu ke yang lebih rasional. Tapi, bagi saya, UKSW harus bermain secara bertahap untuk itu. Too much at stake jika kita kita langsung tabrak.

Nah, soal dwimester yang bohong-bohongan, begini Sat. Saya ini ngajar sejak 1995. Di kala itu kan jelas kita semua dwimester di UKSW, walau FE di tahun 90-an mulai menawarkan semester pendek.

Apa yang sesungguhnya terjadi? Apa benar kita punya tatap muka minimal 16 kali?

Supaya saya tidak klaim buta, kamu bisa minta dokumen presensi jaman itu, kalau masih disimpan. Di FE, misalnya, kami plot dua minggu TTS dan dua minggu TAS, tidak boleh ada kuliah selama empat minggu itu. Jika saja dwimester punya total minggu 19, maka sudah tinggal 15 minggu. Namun, saya kira yang lazim digunakan adalah sekitar 17 minggu, sehingga kalau kurang empat minggu, sudah tersisa 13 minggu. Nah lho!

Ini belum lagi berkurang jika dosen berhalangan. Jadi, kadang ya cuma 12 minggu. Silakan kamu cek. Saya katakan, saya sudah mengajar di jaman itu dan itu juga bagian pengalaman saya. Lalu apa kita mau bohong-bohongan dengan seolah meyakinkan bahwa dwimester minggu efektifnya lebih panjang dari trimester? Sorry, saya tidak percaya.

Sejak berpraktik trimester, FE memangkas minggu tes wajib untuk semua, yang tadinya total empat itu, cuma jadi satu minggu, yakni TAS. Selebihnya, dosen organisir sendiri. Jadi, dari 14 minggu yang disediakan untuk trimester, kami cuma cut satu minggu, tinggal 13 minggu. Selebihnya, kami justru didorong untuk membuat sistem evaluasi yang built-in dalam 13 minggu itu dan ini mendorong kreativitas dan variasi. Memang, dosen yang “kolot” ya tetap saja model dwimester dibawa. Dia plot lagi satu minggu untuk TTS, biasanya ambil Sabtu. Dia ambil sedikit untuk kuis, biasanya beberapa menit dari jam ngajar. Namun, mulai ada dosen yang bisa mengembangkan model evaluasi proses, yakni tugas yang kontinu, partisipasi yang dinilai, presentasi mahasiswa, dan sebagainya. Saya duga bentuk-bentuk evaluasi kita jadi jauh lebih bervariasi.

Jadi, apa benar dwimester lebih panjang? Bisa ya, bisa tidak. Tapi, argumen saya di atas menunjukkan bahwa jika disiplin SKS berjalan sebagaimana seharusnya, maka beban tinggi yang panjang akan berakibat pada beban yang berlebihan. Mahasiswa bisa underpressure dan mengarah pada kondisi psikologis yang disebut burnout, yakni kelelahan psikis dan fisik yang akut. Ini berbahaya, dan karena itu, SKS yang berdisiplin dalam kondisi 144 SKS dan dua semester per tahun tidaklah realistis.

Di samping itu, ada argumen bahwa constant pressure bagi mahasiswa itu baik. Jadi, bukan beban berlebihan, tapi habis itu leha-leha (libur antarsemester yang panjang), namun beban yang wajar tetapi kontinu. Jika kita ambil manusia pekerja normal, maka tiap minggu sama dengan kerja, kecuali hari-hari libur yang memang sudah ditentukan. Jadi, manusia normal beristirahat di sela-sela kerjanya yang kontinu.

Apakah mereka yang bertani, misalnya, lain? Kalau petaninya, ya ada masa non-tani, tapi mereka tetap mengupayakan kerja dalam bentuk yang lain. Jadi, kalau bertani adalah asumsi sosiokultural untuk menerima pola kerja panjang habis itu libur panjang, saya kira juga kurang pas. Celakanya, analisis Fukuyama (kalau tidak salah) menuding mereka yang hidup di dua musim kalah dari yang empat musim karena soal disiplin dan dinamika hidup. Jadi, hidup dalam konsistensi tekanan yang wajar membuat kita selalu dinamis, itu tafsir saya. Namun, saya bawa kita kepada kehidupan modern normal yang bekerja di sektor-sektor modern, bahkan pertanian modern. Ya, setiap minggu sama dengan kerja. Kita istirahat akhir pekan atau di sela-sela kegiatan. Kalau butuh break agak panjang, ya tidak terlampau panjang, bisa ambil cuti 12 hari di sektor kerja modern, walau harus diatur sedemikian rupa.

Jadi, membiasakan mahasiswa berhadapan dengan constant pressure saya kira kok sesuatu yang wajar dan bakal seperti itu dihadapi ketika mereka menghadapi dunia kerja. Mungkin mahasiswa berpikir, ah jangan dulu, kan ini belum masa kami bekerja, jadi memang biarkanlah kami berlibur. Hmm … boleh saja, tapi mahasiswa pun tetap bisa mengatur strategi pengambilan matakuliah yang lebih ringan di model trimester untuk mengakomodasi kepentingan bersantai itu.

Di Barat, kenapa dwimester, libur alih semester yang panjang (biasanya summer) dimanfaatkan untuk proyek akademik dosen. Banyak dosen sudah merancang untuk ikut konferensi dan sebagainya. Jadi, libur itu adalah masa riset dan publikasi, walau ada juga yang memang menikmati sebagai libur. Misalnya, waktu di Belanda pembimbing saya pakai awal satu bulan untuk libur, katanya. Tapi saya duga biasanya mereka manfaatkan untuk sesuatu yang produktif juga. Jadi itu adalah bagian dari kultur akademik, kultur riset. Di Indonesia, adakah yang begitu? Alasan untuk memiliki libur panjang tidak didukung oleh kinerja riset dan Indonesia adalah negara dengan produktivitas riset yang rendah. Lalu, bagaimana dwimester harus didukung dari sudut dosen kalau ada motivasi hanya untuk sekadar libur? Di FE pun tadi saya katakan itu dipakai untuk semester pendek. Jadi, kembali lagi, teaching. Maka sulit untuk mengerti bahwa itu bisa berguna dari matra Tri Darma Perguruan Tinggi yang lain. Teaching pun ya akhirnya, karena sudah capek ngajar di dua semester dengan beban ngajar yang banyak dan kebetulan semester pendeknya benar-benar pendek, ya secara psikologis jelas tidak cukup produktif, walau ada dosen yang tetap berdedikasi baik.

Jelas bahwa trimester di UKSW tetap menjamin peluang riset, yakni dengan satu semester off. Cuma, para dosen dan pimpinan-pimpinan fakultas saja yang belum terbiasa untuk mengaturnya, sehingga pemanfaatan satu semester off tidak berjalan sebagaimana peluang yang ada. Jadi, ini isu kultur riset yang belum ada.

Nah, cuma catatan saya, menjalankan trimester tidak dengan sendirinya membuat ideal hitung-hitung dan argumen saya di atas bisa jalan. Kita semua lahir dan besar di rejim dwimester. Perilaku kita adalah bawaan sistem itu. Jadi, apa yang terjadi adalah sedikit chaos pada mulanya. Perilaku untuk menempatkan sistem belajar di perguruan tinggi yang merupakan interaksi kemandirian mahasiswa dan fasilitasi oleh dosen tidak mudah datang. Harus ada effort lain secara programatik untuk membangun kultur yang manifestatif dalam kebiasaan bertindak.

Saya jujur saja cukup capek di FE cuap-cuap mendorong paradigma pedagogis baru diadopsi, termasuk untuk melawan pandangan bahwa kalau dosen tidak berceramah, maka itu dosen malas. Saya fight pada tataran personal. Misalnya, hampir semua kuliah saya tidak ada tes, isinya tugas-tugas. Saya tidak selalu mengajar, bahkan saya belajar menempatkan diri untuk biarkan mahasiswa full in control (walau cukup banyak kasus tergelincir karena mahasiswa tidak siap) atau bahkan saya ikut duduk menyimak dan belajar dari mereka.

Kombinasi belajar di dalam dan di luar kelas saya tekankan. Mahasiswa mengeluh, tapi tidak sedikit yang mengapresiasi karena akhirnya dia tahu bagaimana dia belajar. Ada mahasiswa yang mengatakan pada saya, untung tidak semua matakuliah begitu (anak ini tergolong pandai, “cuma” ambil enam matakuliah saat dia ambil matakuliah saya). Dia bilang hanya sekitar tiga matakuliah yang rajin beri tugas, itupun tidak setiap minggu. Bayangkan, baru tiga yang agak aktif saja sudah begitu. Saya duga itu karena peralihan pola mahasiswa diam dengar dosen dan baru on kalau ada tes. Gimana kalau keenamnya jadi agak aktif atau aktif penuh? Ini kasus di trimester lho, jadi ambil enam matakuliah di trimester itu karena banyak matakuliah yang 2 SKS. Anak itu ber-IPK bagus dan berdasarkan tabel pengambilan matakuliah, “berhak” mengambil SKS yang besar.

Jadi, prinsipnya saya setuju kesimpulanmu soal 144 SKS yang kebanyakan, tapi saya lihat, perlawanan frontal bukan cara yang bijak bagi UKSW. Karena itu, bermain di trimester adalah pilihan yang tepat, di samping sebagai upaya untuk: 1) pulihkan makna sistem kredit semester (SKS), 2) pulihkan pola belajar di perguruan tinggi yang benar (student-centered learning), 3) tumbuhkan kreativitas dosen dalam pengelolaan pengajaran (reformasi pedagogis, artikel kedua saya untuk Scientiarum), 4) kurangi secara sistematis beban dosen dan dorong kinerjanya di sektor riset (menuju universitas riset), 5) integrasikan pendekatan riset dalam pengajaran (research-based teaching and learning), 6) melakukan perubahan signifikan pada kurikulum (membangun kekhasan kurikulum atau program studi), dan akhirnya maju berargumen melawan Pemerintah soal 144 SKS.

Ada beberapa capaian lain yang bisa muncul, yakni penguatan profil riset di S1 pada jalur mahasiswa skripsi (ini setara program honours di luar negeri, Amerika, Australia misalnya). Mereka yang mengambil jalur ini dan dinilai bagus (tentu dalam interaksi yang intens dengan pembimbingnya), bisa jumping ke program doktoral. Dengan begitu, UKSW berpeluang menghasilkan doktor-doktor yang masih muda. Asal kualitas program doktor juga dijaga dengan sangat baik, maka hasilnya akan bagus dalam perspektif, masa produktif doktor-doktor muda ini panjang. Mereka bisa beri kontribusi lebih banyak, baik secara keilmuan atau di bidang profesional lain.

Dengan pola riset yang menguat, maka produktivitas riset kita akan meningkat. Di samping menguatkan profil universitas riset dan bisa pengaruhi rangking universitas. Hal terpenting — terkait juga dengan daya tarik program doktoral di atas — adalah banyak riset akademik muncul untuk menjawab masalah-masalah nyata. Artinya, kampus memang jadi dapur pemikiran bagi kemajuan masyarakat.

Salah satu tuduhan serius terhadap trimester adalah ia dianggap sebagai cara mengarbit mahasiswa, meningkatkan “produktivitas” universitas dalam mencetak sarjana (karena banyak mahasiswa bisa “lulus cepat”), yang pada akhirnya membawa konsekuensi keuangan berupa percepatan arus pemasukan kas UKSW. Faktanya, ketika trimester masih jalan, ada mahasiswa di FE yang ambil SKS di atas 18 dalam satu semester. Di Fakultas Hukum, ada mahasiswa ambil 22 atau 24 SKS dalam satu semester. Padahal, batas untuk mahasiswa “jenius” (IPK 4,00) pada trimester, seperti selalu ditekankan John Titaley, adalah 18 SKS per semester. Jadi, ada pelanggaran dari ide awal trimester.

John Titaley sendiri selalu bilang, kesalahan itu bukan dari pihaknya, melainkan dari fakultas-fakultas yang menjalankan sistem. Tapi, ketika Titaley masih menjabat rektor, apakah dia tak bisa melakukan kontrol terhadap fakultas, menegur dan memberi punishment jika ada pelanggaran? Apakah fakultas-fakultas sedemikian otonomnya, hingga ini adalah indikasi bahwa Satya Wacana bukan lagi universitas, melainkan “multiversitas”?

Memang tampaknya kontrol pimpinan UKSW masa John Titaley juga tidak cukup baik. Sebagai sebuah sistem baru yang mudah didistorsi oleh sikap dan perilaku yang diwariskan oleh sistem lama, mestinya ia dijaga dengan baik. Memang kalau tidak salah, sebagai rektor, John Titaley sudah ingatkan. Namun, seharusnya tidak dibiarkan tafsir sendiri-sendiri dilakukan karena akibatnya bisa jadi cuma “ganti baju padahal tidak mandi”, alias “cuma kosmetiknya saja” yang trimester.

Dalam argumen-argumen saya selama ini, trimester bukan untuk membuat mahasiswa secepat-cepatnya lulus. Saya kira John Titaley juga demikian. Beliau memang menekankan soal “jam kerja” (baca: jam belajar) yang sesuai standar ILO. Saya pribadi lebih ke soal proses belajar yang seharusnya, walau nanti ujung-ujung kita ketemu juga di soal konsekuensi waktu atau jam.

Nah, kalau soal proses belajar yang seharusnya (soal kualitas proses, soal beban yang wajar, soal hasil yang diharapkan lebih bisa dipertanggungjawabkan), maka dimensi karbit-karbitan tidak ada dalam kamus trimester UKSW.

Memang kita tidak bisa tolak bahwa trimester akan mempercepat kelulusan dari yang selama ini terjadi. Cuma, jika kita mau lihat data riil, maka rata-rata kelulusan di UKSW (apalagi di Indonesia) masih di atas empat tahun. Coba cek analisis di Buku Laporan Evaluasi Diri UKSW 2007 (saya yang buat pada bagian itu). Padahal, kalau lihat gaftar alir semua fakultas, maka seluruh program studi menyusun kurikulumnya untuk empat tahun. Artinya, kita tidak efektif. Kita rencanakan empat tahun, faktanya meleset dan cukup jauh. Waktu dulu saya masih kuliah tahun 1990-an, katanya sekitar 5,1-5,2 tahun. Belakangan sekitar 4,7 dan kayaknya di trimester turun (saya lupa persisnya, cek buku laporan itu). Jadi, trimester akan menormalisasi kecepatan lulusan. Kalaupun berpotensi lebih cepat, karena berdasarkan gaftar alir pola trimester yang kami susun di FE, jadinya sekitar tiga tahun plus satu atau dua semester, maka itu masih dianggap wajar untuk tataran S1.

Namun, kami menilai bahwa jika di dwimester maunya empat tahun jadinya 4,7 tahun, maka di trimester, gaftar alir yang menyebut tiga tahun (plus satu atau dua semester) realisasinya bisa persis empat tahun. Ini sangat wajar. Sebagai perbandingan, di Amerika untuk bachelor, persis empat tahun dan mereka menyebut angkatan itu dari sudut tahun lulus. Jadi, mahasiswa angkatan 2008 artinya lulus 2008 dan artinya masuk di 2004. Karena itu aneh jika angkatan 2008 lulus 2009. Saya belum pernah cek secara baik, tapi saya mendapat kesan bahwa ya mahasiswa lulus sesuai angkatannya itu. Jadi persis empat tahun. Di Australia, bachelor malah tiga tahun. Namun mahasiswa tertentu yang mau double degree atau ambil jalur honours (jalur ini bisa langsung doktor, tanpa master, karena ditempa riset selama setahun), lazimnya juga empat tahun. Jadi, tampaknya di manapun jenjang bachelor itu antara tiga sampai empat tahun. Maka ketika pendidikan sarjana di Indonesia berada pada rentang tiga sampai empat tahun, itu wajar.

Nah, kenapa saat ini lulus lebih cepat (3-3,5 tahun) dipandang tidak wajar? Bagi saya itu karena beban SKS yang terlalu banyak. Referensi orang selalu ke masa lalu, pendidikan ditempuh lima tahun, bahkan ada yang merujuk tujuh tahun. Gila aja! Padahal terlalu banyak SKS sama dengan terlalu banyak matakuliah. Coba cek baik-baik apa memang perlu segitu? Di sisi lain, overlap antarmatakuliah pun sangat terbuka. Dan, ketika kami tinjau ulang kurikulum FE dan pangkas di sana-sini, yang kami temukan ya overlaps itu.

Yang cukup disayangkan, kita kan cukup berhenti di buku teks — apalagi dosen kita cenderung pakai diktatnya sendiri atau cuma handout. Padahal di mana-mana, orang-orang belajar dengan buku teks plus materi pendalaman. Ambil contoh, manajemen pemasaran ya cuma manajemen pemasaran, tidak pakai pengantar pemasaran dan manajemen pemasaran. Yang macam begitu yang kami pangkas, jadikan 4 SKS — padahal di luar, yang gunakan sistem kredit setara kita, lazimnya 3 SKS. Tapi, itupun sulit membongkar seluruh asumsi dan pandangan yang sudah tertanam di kepala-kepala kita. Jadi, bagi saya pendidikan kita di Indonesia ini cuma keberatan bebannya saja, tapi secara substansial ringan. Nah, karena keberatan beban sama dengan banyak SKS dan sama dengan banyak matakuliah, maka tuntutan waktu studi juga jadi panjang walau tidak perlu.

Usulan saya akhirnya ke SKS dan matakuliah yang lebih ramping, tapi prosesnya yang berbobot. Jika proses belajar berbobot, maka apakah itu karbitan? Saya duga karena referensi orang selama ini adalah cara belajar yang sedang kita praktikkan (SKS gadungan), maka kalau trimester bisa mempercepat dianggap sama dengan karbitan. Nanti akan sama dengan ide mengurangi jumlah SKS dan jumlah matakuliah, kita akan bertarung di isu itu juga, saya bayangkan demikian. Yang lucu, kadang saya bertarung dengan kawan-kawan yang sama-sama pernah mengecap pendidikan di luar negeri. Mereka tahu bahwa belajar dalam satu matakuliah, sekalipun SKS-nya cuma 3, muatan dan proses belajarnya ya tetap tinggi. Mereka ini cuma berpikir, ya itu di Barat sana, di Indonesia kan sudah punya polanya sendiri. Lha kalau begitu, ya jangan salahkan orang lari cari pendidikan ke luar negeri. Jangan juga salahkan orang prefer lulusan luar negeri. Atau, kalau mau hebat dari sistem pendidikan Indonesia, ya harus ekstra berusaha, dan lazimnya mereka itu datang dari aktivis organisasi kemahasiswaan (apapun itu), karena dapat “training” tambahan. Pendidikan intinya tetap saja menghasilkan (maaf) “sampah” atau mediocre.

Saya kira kita harus terima dulu bahwa pendidikan S1 itu wajarnya tiga sampai empat tahun. Lalu sejalan dengan concern kita tentang pendidikan yang bermutu, ya mari kita bicara praksis pedagogi kita yang saat ini semrawut, tidak jelas apa maunya, tapi tidak mau disalahkan sebagai telah menghasilkan sampah dan mediocre. Jadi, bukan sekadar angka atau kuantitas (jumlah SKS, jumlah matakuliah yang besar, atau waktu pendidikan yang selama mungkin), tapi soal angka yang wajar dan, terutama, proses yang benar-benar bermutu.

Kembali ke introduksi dan pelaksanaan trimester yang masih didistorsi pola dwimester, saya sebetulnya berharap manajemen perubahan yang lebih mantap waktu itu. Itu yang barangkali sejumlah teman nilai sebagai tidak ada blueprint-nya, walau mungkin juga kurang pas penilaian ini, atau ya saya sendiri juga bukan tipe orang yang suka program perubahan yang deterministik. Cuma, proses harus dikawal. Misalnya dengan pertemuan-pertemuan koordinasi dimana orang bisa share apa yang dilakukannya. Dengan begitu, apa yang baik yang misalnya dilakukan di Fakultas Teknologi Informasi bisa diketahui dan dipelajari dan, kalau mau, diterapkan oleh Fakultas Ekonomi. Ini kan ciri organisasi yang belajar: ada sharing, koordinasi, dan pada tingkatan tertentu bisa muncul kontrol agar tidak bias dari ide utama. Nah, ini tempo hari tidak terjadi. Setelah konsep disosialisasikan dan secara formal diketok palu bahwa UKSW jalankan trimester, maka masing-masing lalu bertanggungjawab jalankan sendiri. Jadinya ya tafsiran beragam itu. Ini pada akhirnya justru mengacaukan image trimester sendiri, seperti tuduhan yang kamu katakan.

Jadi, dalam konteks manajemen perubahan, ada kontribusi kelonggaran kontrol dalam kegagalan implementasi. Saya menyebut begini karena saya pernah minta seorang mahasiswa meneliti soal kegagalan perubahan di UKSW (bukan kasus trimester, tapi magnetic card pegawai). Yang terjadi ya itu, take for granted bahwa setelah dijelaskan, semua akan jalan seperti harapan. Padahal, dalam studi-studi tentang perubahan organisasi, resistensi pasti ada dan wujud resistensi yang paling bahaya adalah justru sikap “ya” di depan, tapi di belakang “nanti dulu”, atau seolah-olah paham tapi memuat tafsiran sendiri, dan menjalankan menurut tafsiran yang, bisa jadi, justru sebetulnya berlawanan dengan konsepnya. Ujung-ujungnya jadi pertentangan.

Tapi oke, jangan hanya karena soal cara atau manajemen, lalu kita tolak esensi. Ini yang kebanyakan terjadi di UKSW dan banyak organisasi lain. Baiklah kita belajar kembali atau refleksi untuk melihat apa langkah korektif yang harusnya diambil.

Karena itu, dalam kacamata menolak sikap mengentengkan tudingan bahwa trimester sama saja dengan dwimester (padahal trimester yang dimaksud justru didistorsi oleh perilaku dwimester), makanya saya ambil posisi “tanam kaki dalam-dalam” dan “kencangkan volume suara”. Ada yang tidak senang barangkali, tapi bagi saya, “mari pisahkan kambing dari domba”. Apa yang kurang pas dipilah dari apa maksud intinya, lalu kita bergerak maju. Trimester adalah upaya reduksi beban dalam satu semester agar menjadi wajar supaya kita bisa dorong pola pembelajaran di perguruan tinggi yang benar. Di situ tidak boleh ada “tetapi, tetapi”. Semua harus sepakat dulu esensinya. Ini bisa makin signifikan jika penataan kurikulum (soal jumlah SKS, jumlah matakuliah, struktur yang solid) sekaligus dilakukan. Dari situ, kita bisa beralih ke microprocess dalam mengelola kegiatan belajar mengajar (walau di artikel soal filsafat dan praksis pedagogi saya memandang harus mulai dari upaya bongkar paradigma atau filsafatnya dulu). Nah, ini di sektor pendidikan dan pengajaran, yang nanti kalau dikawinmawinkan dengan riset, ya jadi research-based learning.

Jadi, saya berharap hal esensial dipegang dulu, lalu mari perbaiki manajemen implementasi trimester sebagai sebuah program perubahan.

Dari penjelasan Anda, saya menyimpulkan titik kegagalan John Titaley dalam men-trimester-kan Satya Wacana ada pada penanaman esensi trimester pada sivitas kita. Akibatnya, resistensi dari “beberapa orang” masih tersisa. Dan akhirnya, resistensi itu berdampak pula pada manajemen atau cara implementasi, hingga mempengaruhi hasil.

Pertanyaannya, sebagai orang yang belajar organisasi, apa kiat terbaik Anda agar kegagalan yang sama (kelak) jangan terjadi lagi?

Sat, masak saya disuruh jawab domain tugas rektor? Ntar dikira sok jadi rektor. Gak sanggup lah awak, hahaha ….

Oke, begini pandangan saya. Pertama, kita lama hidup dalam sistem dwimester, walaupun kita korup sistem itu. Segala sikap dan tindak-tanduk kita sudah berjalan seperti mendarah daging. Itu artinya sistem tersebut sudah jadi institusi yang kadang tanpa kita sadari menyetir kita. Di tempat lain, sistem itu didukung oleh perangkat aturan yang bisa memaksa kita, yakni ketentuan Pemerintah. Dalam perspektif tertentu, sebagian orang UKSW yang resisten terhadap trimester lalu mencari pembenaran dari perangkat hukum itu untuk menolaknya. Ini juga satu mekanisme institusional yang tidak kita sadari memengaruhi keberhasilan atau kegagalan first attempt UKSW dengan trimester. Pandangan merujuk pada hukum itu misalnya sempat dilontarkan dalam rapat FE dimana ada rekan-rekan yang takut akreditasi kita turun hanya karena kita jalankan trimester, dan Dikti dianggap tidak setuju dengan trimester kita (sekalipun waktu Rektor Titaley minta ijin Mendiknas dan Dirjen Dikti, mereka kasih lampu hijau dengan catatan UKSW menjaga mutu, dan juga sewaktu tim UKSW kembali lagi ke Dikti mereka tidak pernah merespon menolak dan mengatakan percaya dengan UKSW).

Jadi, saya mau menunjukkan dua mekanisme institusional yang dalam kasus trimester di UKSW telah “menjegal” lajunya trimester, yakni sikap dan perilaku di bawah sadar yang dibentuk dwimester dan selalu berupaya membanding dengan “dulu waktu dwimester” dan sebagainya, serta kedua, mekanisme koersif dari aspek-aspek legal (walau itu pun lebih pada masalah tafsiran). Jadi, kalau kita mau membuat trimester lebih mulus, ya kita bendung pengaruh dominan kedua sumber itu dengan menciptakan mekanisme institusional baru sebagai sumber kuat untuk terus membangun kesadaran bahwa trimester benar, trimester adalah cara kita, sampai posisinya sama atau hampir sama dengan pandangan akan dwimester. Jadi, ini soal membangun dan menguatkan satu institusi baru untuk mengganti yang lama.

Nah, dalam rangka itu sebetulnya saya kira pertama kita harus berterima kasih pada John Titaley dulu bahwa dia “tiba-tiba” lempar ide soal trimester — mungkin dalam pikiran atau rencananya sudah lama atau dipikirkan matang, tapi kesan kita kan seperti tiba-tiba, begitu dia naik jadi rektor lalu ide ini dilempar. Ini kejelian beliau. Dan, sudah ada langkah awal mengajak para dekan untuk studi banding ke Australia — walau efektivitasnya lalu dipertanyakan karena dari para dekan sendirilah (meski mungkin orangnya berganti) ide kembali ke dwimester datang. John juga membawa itu dalam diskusi di aras Senat dan di Senat ada wakil seluruh unit sehingga diasumsikan komunikasi akan mengalir ke bawah. Juga, kalau tidak salah, beliau menyampaikannya di forum bersama seperti pertemuan awal Tahun Baru. Jadi, prinsipnya, sosialisasi terjadi. Setelah persetujuan di aras Senat terjadi, beliau menginstitusikan secara legal dengan mengeluarkan buku Peraturan Akademik di bawah sistem trimester, setelah masa uji coba di beberapa fakultas sempat berjalan sekitar dua tahun.

Namun rupanya ini belum berhasil membongkar kuatnya institusi dwimester, seperti sinyalemenmu bahwa fakultas-fakultas “berlaku seenaknya” karena Peraturan Akademik memperbolehkan maksimal 20 SKS (walau belakangan diusulkan menjadi 18 atau 16), tapi mereka bolehkan lebih dari 20. Di luar itu, dosen pun ya terus menjalankan langgam dwimester dalam pola trimester. Misalnya, walau cuma satu minggu akhir diplot untuk tes, ada dosen yang paksa tes tengahnya pun harus diplot sendiri — tapi kadang nabrak kuliah lain sehingga mahasiswa yang bertabrakan “kuliah versus tes” tidak jarang mengeluh dan “memaksa” agar yang kuliah ngalah untuk yang tes. Dan mungkin masih banyak sikap dan perilaku dwimester dibawa ke trimester. Jadi, apa yang tampaknya telah cukup banyak dicoba untuk membangun institusi baru itu ternyata tidak cukup.

Bagaimana menangani ini?

Saya dekati secara konseptual saja. Institusi bukan saja aturan (kan sudah ada SK Rektor dan terakhir Yayasan). Institusi baru tidak cukup diasumsikan sudah akan eksis terus kalau orang lain sudah terima untuk dijalankan, maka mereka sudah paham dan terima sebagai kebenaran baru. Perkawinan pun ada masa mesra atau euforia, lalu belakangan baru tahu nggak enaknya (sulit dijalani, karena mengubah kebiasaan lama). Kasus kita dengan Orde Baru pun sempat orang menilai, kok jaman Soeharto dulu lebih enak ya. Sama, di Jerman Timur pun sempat ada yang memandang kenapa dulu jaman komunisme lebih enak. Jadi, insitusi baru butuh mekanisme monitoring dan “paksa” juga agar beralih menjadi habituasi (terbiasa) lalu diterima sebagai sebagai “kebenaran” kolektif.

Saya pernah melakukan penelitian tentang manajemen perubahan organisasi berskala besar dan fundamental (saya istilahkan “fundamental change”) waktu studi S2 di Belanda. Saya kira perubahan dari dwimester ke trimester berada pada level itu. Apa yang saya dapat waktu riset itu? Komunikasinya luar biasa. Lewat media intranet perusahaan, lewat rapat-rapat, lewat penetapan target-target. Pegawai malah didorong untuk melontarkan ide bagaimana visi baru bisa dicapai, jadi mendorong partisipasi. Memang, ketika trimester diterima oleh semua fakultas kan ada partisipasi di tingkat bawah, tapi mekanisme “pemersatu” tidak ada atau kurang.

Ini beda dengan di perusahaan yang saya teliti karena mereka mengawal ide perubahan secara berjenjang, mulai level individu, sampai level kinerja menyeluruh organisasi yang ditangani oleh BoDs (board of directors). Luar biasa. Di situ saya jadi mengerti mengapa John Kotter, misalnya, mengatakan komunikasi penting dalam mengelola perubahan dan memantau dan memastikan bahwa sejak langkah pertama, kedua, dan seterusnya ada di jalur perubahan yang diinginkan sehingga pada akhirnya akan memudahkan institusionalisasi sistem baru sebagai bagian dari kultur organisasi. Jadi, saya belum melihat komunikasi yang ekstensif terjadi. Saya juga belum melihat mekanisme koordinasi untuk memastikan bahwa trimester di semua lini telah berjalan seperti yang diinginkan John Titaley dan timnya.

Di sisi lain, John memang sudah berupaya membendung arus tekanan eksternal (aspek legal dari Dikti atau Depdiknas). Tapi saya kira itu bukan faktor dominan dalam keputusan kembalinya kita ke dwimester. Ingat, surat rektor UKSW dulu (John Titaley) ke Dikti tidak pernah dibalas. Apa artinya Dikti tidak pernah menjawab permohonan ijin agar UKSW menyelenggarakan trimester? Tafsiran saya, kalau Dikti kasih jawaban tidak boleh, dia tahu itu membunuh satu ide inovatif yang sedang digagas oleh sebuah universitas yang dulu pernah jadi pionir SKS, sehingga ada keyakinan bahwa kali inipun UKSW mungkin berhasil dengan sistem baru itu. Tapi, kalau Dikti jawab silakan UKSW jalan secara resmi, maka ini akan ibarat menjadi gula, semut akan mengerubuti. Universitas atau perguruan tinggi kacangan pun akan buru-buru ke trimester karena yang dikejar cuma “CEPAT LULUS” dan ini bisa menghancurkan tatanan pendidikan tinggi Indonesia yang sudah semrawut. Jadi, tidak menolak dan tidak menerima secara resmi adalah indikasi silahkan UKSW jalan, tapi “diam-diam dululah kalian”. Namun, karena orang UKSW sendiri dasarnya belum sreg dengan trimester, maka begitu ganti pimpinan (kepada rejim Rektor Kris Herawan Timotius), idenya ya mengusik trimester walaupun mungkin karena faktor ketakutan yang tidak beralasan: Dikti melarang. Sampai dikirimlah lagi surat ke Dikti, tidak juga dijawab. Lalu suatu waktu kita terima satu surat edaran lain yang tidak ditujukan langsung ke kita (katanya, surat itu justru merespon permintaan universitas lain yang mau menjalankan trimester, bukan UKSW). Jadi, ke sumber tekanan eksternal, sebetulnya John Titaley sangat efektif dan itulah kelebihan beliau, berani ngomong terbuka dan negosiasi dengan petinggi negeri ini. Sayang, hanya karena kelemahan “orang-orang dalam” yang saya analisis di atas, maka alasan legal lalu seolah-olah menjadi faktor dominan.

Fokus utama cuma itu. Namun, karena trimester yang diusulkan disertai dengan tujuan menaikkan kinerja riset, maka front yang dihadapi luas. Juga dalam penilaian saya, tidak cukup trimester, tetapi inovasi pedagogis juga harus menyertai. Karena itu, di samping mekanisme komunikasi dan mekanisme koordinasi dan kontrol, maka UKSW sebetulnya butuh unit-unit pendukung untuk memungkinkan apa yang diinginkan John Titaley ketika dia masih menjabat rektor. Nah, di situ kita tidak ditopang oleh eksis dan berperan baiknya lembaga-lembaga itu. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di kala itu belum mampu menjalankan leading role untuk menarik gerbong riset UKSW yang memang melempem. Sedangkan di sektor inovasi pedagogis, kita cukup mengasumsikan bahwa dosen pasti tahu apa yang harusnya dia kerjakan. Sebetulnya ada upaya di unit penunjang pengajaran dan multimedia untuk mengembangkan flexible learning. Namun, itu saya kira tidak cukup, karena reformasi harus dimulai dari perubahan paradigma, bukan cuma adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengajaran. Karena itu, memang tidak ada kesadaran mengapa perlu dan apa peran TIK dalam inovasi pedagogis. Jika saya bandingkan di banyak sekali universitas yang concern kualitas teaching and learning-nya tinggi, mereka punya lembaga yang khusus mengurusi segala urusan inovasi pedagogis ini. Di Macquarie University, misalnya, ada Learning and Teaching Centre (LTC). Di St. Olaf College ada Center for Innovation in Liberal Arts (CILA). Di Carleton College ada Pearlman LTC. Itu cuma contoh-contoh tentang seriusnya lembaga-lembaga itu menggarap aspek teaching and learning yang bermutu. Jadi, di sisi lain, secara kelembagaan, kita belum mengembangkan organisasi kita untuk menopang dengan baik ideal-ideal kita. Saya berharap kita bisa juga bisa inovatif dalam hal ini ke depan. Jadi, kalaupun misalnya ada ide perampingan jumlah fakultas dan jabatan administratif di dalamnya, kita juga harus “ekspansi” kelembagaan di sektor-sektor strategis. Dalam hal ini, rejim Rektor Timotius cukup baik dengan menambah unit PPMA (Pusat Penjaminan Mutu Akademik). Namun kalau saya, saya tidak mau terjebak dengan cepat-cepat melompat ke sistem penjaminan mutu secara prosedural, tapi justru tumbuhkan aktivitas-aktivitas akademik yang kaya dan bermutu, sambil pelan-pelan menata sistem penjaminan mutunya.

Oke, Sat … karena saya bukan atau belum sekelas rektor, jelas ide saya terbatas. Namun itulah yang bisa saya pikirkan sampai hari ini atau paling tidak yang bisa keluar saat merespon pertanyaanmu. Saya terus dalam proses belajar memahami pengelolaan universitas dan hal-hal di atas. Ini saya lakukan sejak 2005, ketika ikut program United Board Leadership Fellow sampai sekarang, karena ternyata itu menarik. Ini bukan persiapan untuk jadi rektor lho, hahaha …. Tidak. Saya belakangan menyadari bahwa sebagai seorang akademisi, sudah sepantasnya saya paham bagaimana kehidupan beruniversitas itu. Rekan-rekan saya, baik di St. Olaf maupun di Macquarie (yang jadi host saya di program UB itu), sudah jadi mentor bagi saya. Juga, senior-senior kita dari UKSW, baik yang masih atau sudah tidak di UKSW, pun menunjukkan hal itu. Jadi, itu adalah pengetahuan dan kemampuan yang layak seorang akademisi miliki.

Waktu itu menjelang akhir 2006. Saya baru beberapa bulan jadi mahasiswa Fakultas Ekonomi. Yulius menuntun para mahasiswa peserta kelas Makro Ekonomi untuk belajar prinsip-prinsip ilmu ekonomi yang ditulis Gregory Mankiw, profesor dari Harvard University. Waktu itu konsep opportunity cost sedang mengemuka di kelas.

Definisi konsep tersebut pada handout kuliah masih terlalu abstrak: “The opportunity cost of any item is whatever must be given up to obtain it.” Yulius coba mengonkretkannya dengan contoh makan siang. “Pasti ada orang lain yang membayar makan siang itu (kalau Anda tak membayarnya),” kata Yulius. “Entah teman Anda, atau si penjual, atau siapapun.” Dan, sekalipun Anda tak mengeluarkan duit, Anda tetap akan “membayar” kesempatan makan siang itu dengan waktu dan kesempatan mengerjakan hal lain. Misalnya, jika terbiasa tidur siang, mungkin kesempatan tidur siang Anda akan berkurang. Jika terbiasa jengjeng siang, mungkin waktu jengjeng Anda akan terpotong.

“Harga” sebuah makan siang tak cuma bergantung pada jumlah rupiah yang Anda keluarkan, tapi juga waktu Anda, kalori yang otot-otot Anda pakai untuk berjalan ke kafe kampus, dan sebagainya. Semua itu adalah opportunity cost.

Opportunity cost senantiasa mengikuti trade off, situasi dimana tiap orang harus memilih satu di antara sekian pilihan. Dengan menimbang-nimbang opportunity cost — secara sadar atau tidak — manusia menjatuhkan pilihan rasionalnya, melewati trade off yang satu menuju trade off yang lain. Mungkin, seseorang baru tak menghadapi trade off jika ia telah “tidur siang di liang lahad”.

***

Saat kesempatan menuanrumahi Pesta Paduan Suara Gerejawi Mahasiswa X datang, Satya Wacana menghadapi trade off. Ambil kesempatan itu atau tidak? Jika mengambil, apa untung dan ruginya? Jika tidak, bagaimana?

“Yang terpenting dari lomba ini adalah kesempatan yang dapat dinikmati oleh para peserta maupun para penonton untuk bertemu dan mengenal berbagai kekayaan budaya Indonesia ini. Mungkin hal itu terdengar cliche, tapi menurut saya itu sangat penting sekali,” tulis Theofransus Litaay, dosen Fakultas Hukum, pada kolom komentar berita tentang hari pertama lomba Pesparawi.

Jumat petang minggu lalu, sehari setelah Rancangan Undang-Undang Pornografi disahkan, Senat Mahasiswa Universitas bikin satu diskusi tentang multikulturalisme. Salah satu makalah yang diangkat pada diskusi itu — yang ditulis Merly Aclin Nuasizta Klaas, mahasiswa Fakultas Psikologi — berpendapat bahwa salah satu cara menghargai keragaman budaya adalah dengan mengenal dan memahaminya. Pengenalan dan pemahaman itu — biasanya disebut “pendidikan multikulturalisme” — sebaiknya diberikan sejak usia dini. Jika masyarakat punya pemahaman yang baik tentang keragaman, maka niscaya keragaman tak akan jadi sumber konflik. “Pendidikan multikulturalisme” sendiri, dalam konteks Satya Wacana, bisa terdapat pada festival budaya yang digelar tahunan oleh Senat Mahasiswa Universitas, atau Pesparawi Mahasiswa X.

Satya Wacana menjatuhkan pilihannya dua tahun yang lalu. Ia memilih menyelenggarakan “pendidikan multikulturalisme” itu dengan menuanrumahi Pesparawi Mahasiswa X. Wakil Rektor III Umbu Rauta — yang juga penanggungjawab kegiatan ini — pernah bilang pada saya bahwa Pesparawi kali ini dipersiapkan (sejak 2006) sebagai Pesparawi “terbesar dalam sejarah”. Saya tak tahu persis apa ukuran “terbesar dalam sejarah”. Yang jelas, kontingen peserta Pesparawi Mahasiswa X berjumlah 39, lebih banyak dari Pesparawi Mahasiswa IX di Manado yang bepeserta 27 kontingen. Dana kegiatan ini pun tak terima hanya ratusan juta. “Bisa sampai sekitar dua (miliar rupiah),” klaim Umbu. Menurut klaim Umbu, dana sebesar itu tak ditanggung Satya Wacana sendiri. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi memberi bantuan satu miliar lebih. Selain itu, ada bantuan sponsor. Maka tak heran jika saat penutupan Pesparawi, Sabtu minggu lalu, nama-nama korporasi besar berderet pada pembacaan ucapan terima kasih.

“Kalau menurutku, memang sudah saatnya Satya (Wacana) menunjukkan ‘taring’-nya,” kata Geritz Febrianto Rindang Bataragoa, redaktur senior Scientiarum. Geritz mengasosiasikan kemampuan Satya Wacana menghelat Pesparawi dengan “taring” institusi “akademis” ini.

Selama seminggu penuh, sivitas akademika Satya Wacana dibuai dalam keindahan harmoni Pesparawi. Mereka boleh masuk ke gedung Balairung Universitas yang masih gres, menonton para awak paduan suara yang cantik-cantik serta ganteng-ganteng, menikmati suara merdu awak-awak itu, merasakan kebersamaan dengan penonton yang lain, dan berbagai “intangible facilities” yang tak dapat saya sebut satu per satu. Semuanya gratis!

Dan semua sepertinya senang.

***

Seperti kata Yulius Pratomo, tak ada makan siang gratis. Seampuh apapun “taring” Satya Wacana, sebanyak apapun bantuan yang diterimanya dari Ditjen Dikti pun para sponsor, selama ia belum “tidur siang di liang lahad”, ia tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip ilmu ekonomi.

Opportunity cost senantiasa mengikuti trade off.

Opportunity cost tak melulu soal jumlah rupiah.

Satya Wacana memilih jadi tuan rumah Pesparawi Mahasiswa X. Umbu Rauta bilang, persiapan sudah dilakukan sejak 2006.

“segala hal disiapkan.. luar biasa bukan?? ya luar biasa,, itulah hebat kita.. mau menyongsong seuatu yang besar dan wahh di beriakan tenaga, materi perhatian ekstra.. tapii untk kepentingan mahasiswa ….. kasiannn…,” tulis salah satu komentator berinisial “deris anak UKSW” pada kolom komentar berita Menyongsong Pesparawi Mahasiswa X.

Katarinus Andikaputra, mahasiswa Fakultas Ekonomi, ikut angkat suara. “BU (Balairung Universitas — Red) sampe dikebut siang malam… kuliah bakal keganggu selama 1 minggu… hanya buat pesparawi mahasiswa ini… sejak pertama kali baliho dipasang, sampe skarang, selain hiburan dan ajang promosi, aku gak kepikiran apa sih gunanya buat mahasiswa dengan UKSW jadi host pesparawi ini… ngabis2in duit doank….”

“drpd buat biayain pesparawi, mending buat benerin siasat (Sistem Informasi Akademik Satya Wacana — Red) gih, kalo gak buat beli buku biar mahasiswa gak da lagi yang diwajibin ma dosennya buat beli buku (buku tulisan si dosen sendiri itu pula) dengan dalih itu buku wajib mata kuliah, or benerin itu hotspot biar uksw gak jadi pembohong dengan kasih promo hotspot kampus tapi jarang jalan normal.”

“intinya, sebelon koar2 n show off, benerin dolo bobrok di dalem…,” tambah Andika.

Para pedagang kaki lima depan kampus pun ikut menanggung opportunity cost Pesparawi. Dengan surat edaran bernomor 511.3/756, Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima Salatiga meminta para PKL untuk “menunda berjualan pada tanggal tersebut (27 Oktober 2008 — Red) mulai pagi sampai dengan acara selesai”, “dalam rangka memperingati Defile Pesparawi”.

Surat edaran itu menyebar kebohongan. Dalam undangan pembukaan Pesparawi yang diterima Scientiarum, tertulis bahwa defile merupakan bagian terakhir dari acara yang dijadwalkan berlangsung dari pukul 14.00 hingga pukul 17.00, bukan dari “pagi s.d selesai”. Faktanya, rombongan defile waktu itu baru keluar dari Kridanggo sekitar jam lima sore lebih, dan sampai di kampus Satya Wacana sekitar jam enam petang. Orang-orang, yang biasa lewat Jalan Diponegoro depan kampus, pasti tahu bahwa waktu berjualan pagi para PKL selesai pukul 16.00. Sebelum jam lima sore barang-barang mereka sudah bersih dari trotoar depan kampus.

Panitia Pesparawi sendiri mengaku tak tahu ihwal “penundaan” waktu berjualan PKL yang dilakukan Dinas. “Yang kami pakai jalannya, bukan trotoar,” kata Sony Heru Priyanto, sang ketua panitia, ketika saya hubungi lewat telepon. Ya! Jika yang dipakai jalannya, kenapa yang di trotoar ikut diusik? Praktis, para PKL tak berjualan sepanjang hari itu. Saya tak berhasil mendapat jawaban Tri Priyo Nugroho, si kepala dinas. Ditelepon di kantor dan rumah, jawabnya sama saja. Sibuk meeting!

Scientiarum sendiri tak luput dari opportunity cost Pesparawi. Beberapa wartawannya, seperti Yosia Nugrahaningsih, Ferdinand Umbu Reda Anaboeni, Bambang Triyono, Yoga Prasetya, dan James Anthony Leonard Filemon, masuk dalam kepanitiaan Pesparawi. Yosi, Ferdi, Bambang, dan Yoga jadi redaksi Harmoni, satu buletin harian yang terbit selama seminggu Pesparawi. Yosi pemimpin redaksinya. Sedangkan James — yang seorang wartawan foto — kebagian jatah dokumentasi.

Saya masih ingat betul, waktu itu panitia Pesparawi minta bantuan Scientiarum untuk menerbitkan buletin harian itu. Yosi, yang sejak awal sudah tergabung dalam kepanitiaan, menyampaikan permintaan itu secara lisan dalam suatu kesempatan rapat.

Awalnya saya senang. Saya pikir ini sebuah kemajuan bagi Satya Wacana, jika panitia memberi tempat kepada pers untuk menjelajahi seluk-beluk kepanitiaan dan kegiatan. Saya kira mereka siap untuk terbuka dan transparan dalam penyelenggaraan Pesparawi. Memberi tempat kepada pers, berarti memberi tempat kepada publik untuk ikut mengawal jalannya suatu proses. Maka saya tak keberatan jika sebagian tenaga Scientiarum “disumbangkan” buat Harmoni. Saya pun beberapa kali berpesan kepada mereka, “Tetaplah jadi wartawan, jangan jadi humas!”

Yosi dan Ferdi sempat cerita pada saya soal beberapa masalah, salah satunya soal kontingen yang kesurupan. Kenapa masalah itu tak ditulis? Bukannya cari sensasi, tapi dalam konteks universitas “Kristen”, saya kira kesurupan adalah masalah besar. Masalah ini perlu diliput, digali akar permasalahannya, diberitahukan pada publik, agar semua orang bisa belajar. Apakah “kekristenan” tak lagi mampu melawan “kuasa kegelapan”, atau orang-orang “Kristen” jaman sekarang tak Kristen lagi? Ini menyangkut identitas Satya Wacana sebagai institusi “akademis” “Kristen”!

Suatu sore di kantor Scientiarum, Ferdi menceritakan kekesalannya pada saya. Salah satu beritanya di Harmoni menuai protes. Dalam berita itu Ferdi menulis, “Sampai sesi kedua berakhir, dua kontingen peserta mendapat pemotongan nilai sebagai akibat dari kelebihan waktu bernyanyi. Kedua kontingen tersebut adalah : peserta dengan nomor urut 7 Universitas Kristen Indonesia – Jakarta, dan peserta dengan nomor urut 20 Universitas Negeri Sam Ratulangi – Manado. Masing — masing dari mereka bernyanyi dengan waktu 17,57 menit untuk UKI Jakarta dan 16,16 menit untuk UNIMA Manado.”

Yang melakukan protes pertama kali adalah wakil kontingen UKI. Mereka memrotes publikasi pemotongan nilai itu pada salah satu anggota panitia. Panitia tersebut lantas protes kepada Yosi, dan Yosi menyampaikan protes itu kepada Ferdi. Yosi minta agar lain kali Ferdi lebih berhati-hati dan tak usah menulis jika ada pemotongan nilai lagi. “Karena itu haknya dewan juri untuk bicara,” kata Yosi pada saya.

Ferdi juga punya argumentasi. Kata dia, semua orang di BU seharusnya tahu kalau UKI dan Unsrat menyanyi lebih dari 15 menit. Ada papan elektronik penunjuk waktu di sana. Ferdi juga tahu ada peraturan tertulis, bahwa jika waktu tampil kontingen lebih dari 15 menit, maka kontingen itu akan dikenai pemotongan skor. Ferdi telah melakukan verifikasi kepada Yulius Istarto — anggota panitia yang membawa daftar skor — dan mendapati bahwa skor UKI dan Unsrat memang dikorting dewan juri. Jika faktanya demikian, apakah Ferdi masih harus menunggu dewan juri untuk bicara? Bagaimana jika dewan juri yang terhormat itu tak mau bicara, atau menyangkali pemotongan skor? Bisa-bisa mereka sendiri malah mengangkangi peraturan.

Berita Ferdi memang kurang akurat. Ferdi menyebut Unsrat (Universitas Sam Ratulangi), lalu menyebut Unima (Universitas Negeri Manado). Yang benar adalah Unsrat. Seharusnya Unima tak tertulis dalam berita itu dan redaksi memuat ralat atas salah tulis itu. Tapi soal penulisan korting nilai, mestinya Ferdi tak disalahkan dan Yosi, sebagai pemimpin redaksi, ikut melindungi Ferdi, reporternya.

Belakangan, dalam kolom Curhat Harmoni edisi terakhir, Ferdi menulis, “Melayani via guratan tinta. Pelayanan yang aku beri benar-benar tulus dan tanpa pamrih. Walaupun para petinggi birokrasiku ‘seperti’ melepas tangan tanpa mau menengadahkan sedikit kepala dan badannya ke kami. Begitupun ketika pelindungku berseberangan denganku tanpa memberi perlindungan yang semestinya kudapat. … Guratan tintaku tanpa bercak. Tak ada rasa benci dan dengki, terlebih dendam.”

Sehari sebelum penutupan Pesparawi, Yosi bilang bahwa Harmoni sepertinya memang media humas milik panitia. “Dan aku pikir nggak ada yang salah dengan humas,” kata Yosi.

Praktik-praktik kehumasan — yang hanya memanipulasi informasi untuk kepentingan penguasa — tak mungkin mendatangkan kebaikan, bahkan bagi penguasa itu sendiri! Penghimpunan informasi yang parsial dan bermotif “memihak kepentingan” bukanlah bentuk komunikasi yang baik dalam jangka panjang. Ia memupuk ketegangan dan memperlebar jurang kecurigaan di antara “pihak-pihak yang berkepentingan”. Ingat bagaimana Suara Maluku dan Ambon Ekspres jadi katalisator konflik Ambon? Sebagaimana tertulis dalam laporan Eriyanto, analis media dari Institut Studi Arus Informasi, dalam konflik itu Suara Maluku adalah humas kelompok Kristen, dan Ambon Ekspres milik komunitas Islam.

Saya percaya kepada jurnalisme sebagai bentuk komunikasi terbaik. Ia memihak kebenaran. Meski itu bukan berarti praktisi jurnalisme adalah orang yang paling benar, tapi setidaknya mereka wajib mengusahakan pencarian kebenaran itu. Pencarian kebenaran sendiri penting karena “kebenaran itu akan memerdekakan kamu,” tulis penulis kitab Yohanes versi Indonesian Literal Translation. Bill Kovach, wartawan yang disebut-sebut sebagai pembawa hati nurani jurnalisme Amerika, juga menyatakan hal serupa dalam buku Sembilan Elemen Jurnalisme. “Tujuan utama jurnalisme adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan warga agar mereka bisa hidup bebas dan mengatur diri sendiri,” tulis Kovach.

Tujuan pendirian universitas sendiri — mengutip kolom Anto Prabowo, staf peneliti dan pengembangan Suara Merdeka, tentang kemelut Satya Wacana — adalah untuk menciptakan, menguji, dan menggugat kebenaran. Kebenaran tidaklah tunggal, pasti mandiri, dan tak pernah mati. “Dulu, matahari mengelilingi bumi dianggap sebagai kebenaran. Kini terbukti, bumilah yang mengelilingi matahari,” tulis Anto. Satya Wacana, dalam Statuta 2000, juga punya visi: “Menjadi Universitas Scientiarum, untuk pembentukan persekutuan pengetahuan tingkat tinggi, yang terikat kepada pengajaran kebenaran (aletheia) berdasarkan pada realisme Alkitabiah.”

Lalu buat apa media humas macam Harmoni? Siapa yang punya ide bikin media ini? “Ide dari panitia,” jawab Umbu Rauta dalam sebuah pesan singkat. Umbu sendiri adalah penanggungjawab kepanitiaan Pesparawi. Apakah dia juga akan bertanggungjawab atas praktik-praktik kehumasan Harmoni? Saya khawatir, ketika “manusia-manusia akademis” di sini nyatanya lebih suka berhumas ria daripada mengusahakan pengejaran kebenaran, jangan-jangan Satya Wacana telah menggagalkan visinya sendiri.

Kini, Pesparawi telah usai. Selamat kepada Universitas Kristen Indonesia Maluku, sang juara umum. Selamat juga buat Satya Wacana atas perhelatannya. Semoga semua yang terlibat dalam Pesparawi bisa menyadari, apa-apa yang dilakukannya selama seminggu kemarin punya opportunity cost-nya sendiri-sendiri. Dan semoga pula, mereka tak menyesal atas pilihan-pilihan yang telah diambil. Kalau kata filsuf-cum-wartawan Albert Camus, “Life is a sum of all your choices.”

Front Tolak Undang-Undang Pornografi Salatiga merupakan jelmaan Front Tolak Rancangan Undang-Undang Pornografi Salatiga yang melaksanakan demonstrasi menolak RUU Pornografi pada 17 Oktober 2008. “Ormas-ormasnya masih kayak yang kemarin, cuma nambah kawan-kawan FPPI (Front Perjuangan Pemuda Indonesia — Red),” kata Syalom Pasau, wakil front dari unsur Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Salatiga.

Syalom mengatakan, “Kita menolak UU Pornografi yang telah disahkan. Tuntutannya masih kita pakai yang waktu aksi kemarin. Kita perjelas lagi dengan menolak lima pasal di dalamnya.” Kelima pasal yang mereka tolak adalah:

• Pasal 1 ayat 1 (”Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.“)
• Pasal 4 ayat 1 (”Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang memuat: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; atau alat kelamin.“)
• Pasal 5 (”Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1.“)
• Pasal 10 (”Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.“)
• Pasal 21 (”Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.“)

Menurut rilis pers yang mereka sebarkan, frase “yang dapat membangkitkan hasrat seksual” pada Pasal 1 ayat 1 masih terlampau kabur dan subjektif. Frase “ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan” pada Pasal 4 ayat 1 juga masih tak jelas. Sedangkan Pasal 5 jadi kontroversial karena mengacu pada Pasal 4 ayat 1.

Mereka juga mempermasalahkan definisi istilah “ketelanjangan”, “eksploitasi seksual”, dan “bermuatan pornografi” pada Pasal 10. Pengikutsertaan masyarakat dalam penegakan UU ini, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 21 juga berbahaya, karena memberi peluang siapapun untuk main hakim sendiri dengan alasan memerangi pornografi, demikian tertulis dalam rilis pers tersebut.

Berbeda dengan unjuk rasa sebelumnya yang turun ke jalan, unjuk rasa kali ini dilakukan dengan menggelar mimbar bebas di halaman depan kampus Satya Wacana. “Kami rencana sampai Senin mimbar bebasnya. Hari ini mulai jam sembilan (pagi) lagi,” kata Syalom.

Antimultikulturalisme
Kemarin petang, Senat Mahasiswa Universitas menggelar diskusi yang membahas multikulturalisme di Ruang Rapat Gedung Lembaga Kemahasiswaan. Dua narasumber yang hadir pada diskusi ini adalah Merly Aclin Nuasizta Klaas (mahasiswa Fakultas Psikologi — Red) dan Geritz Febrianto Rindang Bataragoa (mahasiswa Fakultas Pertanian dan Bisnis — Red). Dua mahasiswa ini adalah peserta Dialog Kebangsaan 2008 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Surabaya, 15-17 Oktober 2008.

Dalam diskusi ini sempat mengemuka pandangan bahwa UU Pornografi adalah produk politik yang antimultikulturalisme. “Definisi pornografi yang bagaimana di situ kan belum jelas,” kata Geritz. “Takutnya nanti ada monopoli tafsir.”

Geritz juga mengatakan, perkecualian terhadap materi seksualitas yang terkandung dalam kepentingan dan nilai budaya — seperti tertulis dalam Pasal 14 — malah berpotensi mendiskriminasi budaya tertentu. “Contoh kalau orang Papua itu (budaya) pakaiannya terbuka gitu. Lha mereka boleh, masak kita yang di sini nggak boleh,” jelas Geritz.

Harry Widianto adalah doktor paleontologi lulusan Perancis. Tingginya sekitar 160 sentimeter dan berpostur agak gemuk. Harry sering memakai kosakata bahasa Jawa untuk mendeskripsikan bentuk fosil.

Ketika menjelaskan proses evolusi manusia, Harry lebih banyak mengacu pada kapasitas tengkorak atau volume otak fosil manusia purba. “Dalam evolusi manusia, bagian yang paling banyak mengalami perubahan adalah bagian kepala manusia. Hal ini disebabkan oleh perkembangan otak yang sangat dinamis dibandingkan dengan bagian tubuh lainnya,” tulis Harry dalam makalah seminarnya.

Pada Australopithecus, kelompok hominid yang hidup sekitar lima juta tahun lalu, kapasitas tengkoraknya adalah 550 sentimeter kubik. Generasi berikutnya, Homo habilis — yang hidup 2,5 juta tahun kemudian — punya kapasitas tengkorak 150 sentimeter kubik lebih banyak. Lalu Homo erectus — yang hidup antara 1,7 juta hingga 300 ribu tahun lalu — punya kapasitas tengkorak antara 900 hingga 1.000 sentimeter kubik. Sedangkan Homo sapiens, spesies manusia modern yang mulai ada sejak sekitar 200 ribu tahun lalu, punya kapasitas otak antara 1.200 sampai 1.400 sentimeter kubik.

“Dari Australopithecus ke Homo habilis saja butuh waktu jutaan tahun untuk berevolusi. Itu pun pertambahannya (kapasitas tengkorak — Red) tidak banyak. Dari Homo habilis ke Homo erectus juga begitu, butuh jutaan tahun. Tapi kok ini dari Homo erectus ke Homo sapiens, yang pertambahan volume otaknya cukup banyak, terjadinya begitu cepat, hanya butuh sekitar 100 ribu tahun? Lha, ini kan nggak mungkin,” kata Harry.

Perdebatan pun meramaikan dunia paleoantropologi. Ada dua hipotesis yang muncul, yakni Multiregional dan Out of Africa.

Hipotesis pertama bersikukuh dengan pendapat bahwa Homo sapiens merupakan hasil evolusi gradual dan terus-menerus dari Homo erectus. Gustav Schwalbe, ahli anatomi dari Jerman yang memulai hipotesis ini, menyatakan bahwa ada rangkaian evolusi dari Pithecanthropus di Jawa, menuju Homo neanderthalensis di Eropa, hingga Homo sapiens masa kini. Pendapat ini dipertegas Franz Weidenreich setengah abad kemudian. Ahli anatomi dari University of Strasbourg itu memberi gambaran jalur evolusi paralel di Dunia Lama (Eropa, Asia, dan Afrika — Red), mulai dari Homo erectus, Homo sapiens arkais, hingga Homo sapiens modern.

Sedangkan hipotesis kedua, Out of Africa, menyatakan bahwa Homo sapiens berasal dari suatu tempat di Afrika dan mulai menyebar sejak sekitar 100 ribu tahun lalu. Dalam penyebaran itu, Homo sapiens mendominasi hingga akhirnya menyebabkan kepunahan Homo erectus. “Jadi ada kemungkinan kalau Homo sapiens pernah duduk semeja dan makan bareng dengan Homo erectus,” kata Harry.

Harry sendiri mengaku lebih condong pada Out of Africa. Dulu, ketika menulis disertasi doktoralnya, ia membagi evolusi manusia menjadi dua jalur. Pada jalur pertama digambarkan, evolusi manusia dimulai dari Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, dan kemudian hilang. Harry memakai notasi “?” untuk kekosongan pasca-Homo erectus. Sedangkan pada jalur kedua digambarkan, Homo sapiens tak punya — belum punya atau belum ditemukan — akar evolusi, hingga Harry menuliskan notasi “?” sebagai akar evolusi manusia modern.

***

Liang Bua adalah salah satu gua di pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Di gua itulah, pada September 2003, Mike Morwood, Peter Brown, serta beberapa koleganya menemukan rangka manusia purba berusia sekitar 18 ribu tahun. Rangka itu ditemukan pada kedalaman 5,9 meter dari permukaan tanah. “Rangka ini hampir utuh, sangat rapuh, dan belum menunjukkan proses fosilisasi sama sekali, atau belum tertutup oleh kalsium karbonat,” tulis Harry tentang rangka yang kemudian diberi kode Liang Bua 1 (LB1) itu.

Rangka LB1 bertinggi badan 106 sentimeter. Kapasitas tengkoraknya sekitar 380 sentimeter kubik, jauh di bawah Homo erectus (1.000 sentimeter kubik) dan Homo sapiens (1.400 sentimeter kubik), dan bahkan di bawah simpanse (450 sentimeter kubik). Semua ciri fisik tersebut, kecuali alat-alat mastikasinya (rahang maupun gigi), mirip dengan Australopithecus afarensis yang hidup di Afrika antara 3,9 hingga 2,9 juta tahun lalu.

Dalam makalah seminarnya, Harry mencatat pernyataan Brown atas LB1, “Kombinasi karakter primitif dan asal yang mosaik, unik, dan tidak ditemukan pada hominid lain.”

LB1 kemudian dianggap sebagai spesies baru dari genus Homo, dengan tatanama binomial Homo floresiensis. Spesies ini sering diidentikkan dengan Hobbit, ras manusia cebol yang muncul dalam fantasi The Lord of the Rings karya John Ronald Reuel Tolkien, seorang penulis-cum-filolog dari Inggris.

Penamaan rangka LB1 sempat mendapat kritik dari Teuku Jacob, profesor antropologi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Jacob menyatakan, LB1 bukanlah spesies baru. LB1 adalah Homo sapiens yang mengalami pengerdilan karena menderita mikrosefali, suatu kelainan dalam proses perkembangan saraf otak. Sementara itu, Maciej Henneberg, profesor ilmu anatomi dari University of Adelaide, menyatakan bahwa tengkorak LB1 sangat identik dengan tengkorak dewasa manusia modern yang hidup sekitar empat ribu tahun lalu di pulau Kreta, Yunani. Henneberg sepakat dengan Jacob, LB1 hanyalah Homo sapiens pesakitan.

“Pernyataan Jacob dan Henneberg ini akan mendapat tantangan serius apabila dihubungkan dengan banyaknya jumlah individu minimal, yaitu tujuh individu, yang semuanya mempunyai postur tubuh yang sama, kerdil,” tulis Harry. “Dalam hal ini, patologi akan lebih bersifat sebagai kasus individual, dan bukan pada suatu populasi.”

Hasil penelitian Dean Falk dari Florida State University terhadap cetakan otak LB1 membantah pendapat Jacob dan Henneberg. Lobus frontal LB1, yang merupakan daerah pemroses pemikiran tinggi, menunjukkan pembesaran signifikan. Lobus temporalnya (fungsi memori dan emosi — Red) juga telah melebar dan berkembang. Hanya saja, lobus oksipital LB1 masih primitif, mirip dengan milik Homo erectus. Menurut Falk, bisa jadi LB1 adalah Homo erectus yang tinggal dalam lingkungan pulau insuler dengan sumber makanan terbatas, sehingga memungkinkan terjadinya pengerdilan. Falk juga membandingkan cetakan otak LB1 dengan milik Homo sapiens penderita mikrosefali, dan menemukan banyak ketidaksamaan di antara keduanya.

Harry sendiri menyebutkan bahwa lewat pengamatan saksama terhadap tengkorak LB1, terlihat percampuran karakter yang cukup menonjol antara Homo erectus dan Homo sapiens. “Pada Manusia Flores inilah terdapat kombinasi karakter erectus dan sapiens,” kata Harry.

Karakter Homo erectus terlihat pada tengkorak yang rendah dan panjang. Dahinya miring ke belakang dengan penonjolan kening. Di antara dahi dan tulang kening terdapat cekungan. Pada bagian bawah, muka LB1 menjorok ke depan dengan rahang besar dan kekar. Namun muka yang sempit dan tinggi, palatin (tulang yang membentuk langit-langit mulut — Red) sempit, serta morfologi dan dimensi gigi yang modern menyamai ciri Homo sapiens.

“Kalau dilihat dari masa hidupnya yang sekitar 18 ribu tahun yang lalu (periode dominasi evolusi Homo sapiens — Red) itu, seharusnya LB1 dan LB3 dianggap sebagai salah satu variasi Homo sapiens,” kata Harry. LB3 adalah temuan lain yang serupa dengan LB1.

Harry rupanya tak sepakat dengan penggunaan tatanama binomial Homo floresiensis. Ia menulis, “Untuk mendefinisikan sebuah spesies baru, terdapat cara-cara tertentu yang harus diikuti menurut tatanan taksonomik, antara lain: harus benar-benar berbeda dari spesies yang telah ada (habilis, erectus, sapiens), dan bukan pula campuran antara ketiga atau keduanya.”

“Dalam hal ini, ketentuan-ketentuan tersebut tidak terlihat, karena Manusia Flores adalah campuran erectus dan sapiens, sehingga bukan sebuah spesies baru. Oleh karenanya, namanya adalah Homo sapiens floresiensis.”

***

“Does size matter?” Demikianlah salah satu subjudul buku The Future of the Brain karya Steven Rose, profesor biologi dan neurobiologi dari University of London. Dalam buku itu, Rose mengatakan bahwa otak bukanlah organ uniter. Karena itu, argumen “bigger-means-better” — untuk volume otak — adalah argumen yang “over-simplistic“, katanya.

Rose lantas menyebut apa yang disebut antropolog evolusioner Terrence Deacon sebagai “Chihuahua paradox“. Anjing Chihuahua punya ukuran tubuh lebih kecil daripada Alsatian, ras anjing gembala dari Jerman. Namun ukuran otak mereka kurang lebih sama. Itu artinya, Chihuahua punya rasio tubuh-otak lebih tinggi daripada Alsatian. Meski demikian, kedua ras anjing itu tak pernah dibedakan berdasarkan tingkat intelejensinya. Maka, jika bicara soal perkembangan otak, pasti ada faktor lain yang berpengaruh ketimbang besar volumenya saja.

Dengan pendekatan biologi molekuler, para ilmuwan berkesempatan mempelajari ontogeni otak manusia secara “lebih tidak simplistis”. “Dengan bioinformatika (penerapan teknik komputasional dalam biologi — Red) kita bisa melakukan analisis pohon kekerabatan serta menganalisis struktur gen dan genom, kandungan gen yang sama dalam genom, keteraturan posisi gen di dalam genom, rata-rata kesamaan urutan, dan filogenomik,” kata Ferry Fredy Karwur sambil membacakan makalah seminarnya.

Menurut Ferry, “Melalui pendekatan-pendekatan molekuler kita boleh lebih kokoh memahami bahwa migrasi dan pola persebaran manusia modern di muka bumi terjadi melalui teori Out of Eden.”

Ferry adalah pengampu matakuliah Evolusi di Fakultas Biologi. Ia seorang PhD di bidang biologi molekuler dari Imperial College, satu universitas di London yang menurut THES-QS World University Rangkings 2008 adalah universitas terbaik keenam di dunia. Pada seminar evolusi tempo hari, Ferry adalah pembicara kedua, setelah Harry Widianto.

“Menurut teori genetika, ada konservasi genetik,” kata Ferry.

Genom (pembawa informasi genetik suatu organisme — Red) mengandung fosil-fosil DNA yang tak bermutasi atau berubah untuk waktu yang lama. Dengan mengekstrak DNA tulang Homo neanderthalensis, para ilmuwan dapat melakukan perbandingan antara genom Manusia Neanderthal dan Manusia Bijak (Homo sapiens), dan menemukan bahwa genom mereka 99,5 persen sama!

“Hal yang membuat kita terbelalak adalah temuan-temuan di tingkat protein dan DNA, bahwa jarak genom antara manusia modern dan simpanse lebih dekat (dengan tingkat kesamaan DNA genomic 98,7 persen) ketimbang jarak antara simpanse dengan orangutan dan gorila,” tulis Ferry dalam makalahnya.

“Pada titik inilah kita diberi kesadaran baru bahwa ada pintu masuk ke arah studi molekuler-fungsional untuk menyingkap hubungan antara kita, manusia modern, dengan organisme lain dalam kerabat Hominini.”

Tapi kemiripan genom bukanlah segalanya. “Meskipun genomnya sama, tapi kalau ekspresi gennya beda, ya beda kan?” tandas Ferry. Dalam makalahnya, ia mengutip pernyataan ahli genetika manusia Mary-Claire King dan Allan C. Wilson: “A relatively small number of genetic changes in systems controlling the expression of genes may account for the major organismal differences between humans and chimpanzees.”

Perbedaan-perbedaan morfologis dan kognitif antara manusia dan simpanse terjadi karena perbedaan ekspresi gen. Hasil studi ekspresi gen neokorteks (selaput luar otak — Red) manusia dan simpanse, yang dipublikasikan Mario Caceres beserta kolega-koleganya pada Oktober 2003, menyatakan bahwa setidaknya ada 169 gen yang menunjukkan perbedaan ekspresi, terutama gen-gen yang terletak di wilayah korteks. Empat bulan kemudian, Monica Uddin, Derek Wildman, dan kolega-koleganya turut memublikasikan laporan studi yang menyatakan bahwa profil ekspresi gen simpanse lebih dekat dengan manusia ketimbang gorila.

“Wildman et al.,” demikian tulis Ferry untuk Wildman, Uddin, dan kolega-kolega mereka, “berdasarkan studi mereka terhadap 90 kbp dari 97 gen manusia, simpanse, gorila, dan orangutan, menyimpulkan bahwa simpanse harus dimasukkan ke dalam genus Homo karena memiliki kesamaan yang sangat tinggi (99,4 persen) pada mutasi-mutasi yang secara fungsional penting (mutasi non-sinonim).”

Sebagaimana telah dilakukan pada simpanse dan manusia, untuk memastikan hubungan kekerabatan antara Homo sapiens dan Homo neanderthanlensis, maka harus diadakan pengujian ekspresi gen di antara keduanya. “Nah, ini yang susah, lha wong organismenya sudah mati,” kata Ferry. “Tapi, dalam batas-batas bioetika, mungkin kita bisa lakukan pengujian ekspresi gen (Homo neanderthalensis) dengan menanamnya pada sistem kultur sel manusia.”

***

“Tidak ada kekekalan hayati,” tulis Ferry dalam makalahnya, “pun di aras molekuler. Gen datang dan pergi. Ia muncul, mengalami modifikasi berangsur-angsur atau radikal menuju perubahan fungsi, dan mengalami kematian.” Gen yang telah mati bisa jadi pseudogen, sampah yang terakumulasi dalam genom.

Lantas pertanyaannya, apa — atau siapa — yang bertanggungjawab atas mekanisme-mekanisme molekuler tersebut?

Mengutip Francois Jacob, ahli biologi pemenang Nobel dari Perancis, Ferry menjawab bahwa semua mekanisme tersebut terjadi melalui proses tinkering (secara asal saja), yakni proses penciptaan hal baru lewat kombinasi acak dari bentuk-bentuk yang telah ada sebelumnya.

“Pada saat yang bersamaan pula muncul pertanyaan menantang dari sudut epistemologis dan etis: Apakah kita dibolehkan untuk memahami ekspresi gen-gen agar tersingkap pertanyaan-pertanyaan mengapa manusia telah berevolusi dan menjadi spesies yang paling perkasa di jagad raya ini.”

Namun tak ada satupun hadirin seminar yang bisa jawab pertanyaan ini hingga seminar usai, termasuk dua penanggap ahli waktu itu: Jubhar Christian Mangimbulude dan Yulius Yusak Ranimpi.

Yulius hanya memaparkan pandangannya mengenai psikologi evolusioner, sebuah pendekatan yang melihat bahwa ciri-ciri mental dan psikologis manusia merupakan produk fungsional dari seleksi alam. Sebelum mengakhiri jatah bicaranya, Yulius menekankan pentingnya studi tentang otak, dari sisi psikologis dan biologis, dalam penelitian lebih lanjut tentang evolusi manusia. Ia melontarkan wacana kerjasama antara Fakultas Psikologi dan Fakultas Biologi.

Izak Lattu, moderator seminar yang juga dosen Fakultas Teologi, pun ikut angkat bicara di akhir seminar. Menurutnya, dari sudut pandang teologis, “teori Penciptaan” yang tertera pada kitab Kejadian di Alkitab tak akan masuk di akal manusia, “Kalau kita baca Alkitab secara tekstual (saja).” Artinya, harus ada penafsiran. Jika dalam kitab Kejadian disebutkan (secara tekstual) bahwa dunia diciptakan dalam waktu enam hari, mungkin enam hari yang dimaksud bukanlah “enam kali 24 jam” seperti pengertian “hari” yang dipahami secara umum. “Mungkin waktu Tuhan beda dengan waktu kita,” kata Izak.

“Mungkin saat ini, kelihatannya, ilmu pengetahuan dan agama itu seperti dua rel yang sejajar. Tapi mungkin nanti, suatu saat, kita nggak tahu kapan, dua rel yang sejajar tadi bisa ketemu di satu titik,” tambah Harry Widianto.

Saya jadi teringat kata-kata fisikawan Fritjof Capra dalam buku The Tao of Physics: “Physicists do not need mysticism, and mystics do not need physics, but humanity needs both.“

Yoga adalah reporter Scientiarum. Dia mahasiswa Fakultas Sains dan Matematika angkatan 2007. Asalnya Lampung, warna kulitnya coklat sawo matang, dan rambutnya ikal. Yoga biasa mengenakan celana panjang jins biru dengan banyak robekan. Termasuk sore itu, 29 Juli 2008, ketika dia dapat tugas meliput sidang pemilihan ketua Senat Mahasiswa Universitas, yang digelar Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas di ruang GX 203.

Sidang pemilihan ketua SMU periode 2008/2009 berlangsung dalam dua tahap: terbuka dan tertutup. Dalam sidang terbuka, ketiga kandidat — Titus Yurial Kurnianto, Giovanni Raissa, dan Kornelius Upa’ — memaparkan visi-misi mereka kepada peserta aktif dan peserta undangan, yang dilanjutkan dengan tiga sesi tanya-jawab. Peserta aktif adalah para fungsionaris BPMU periode 2008/2009. Sedangkan peserta undangan adalah “orang yang diundang oleh BPMU untuk mengikuti jalannya persidangan, dan bukan merupakan fungsionaris BPMU 2008/2009.” Menurut berita acara rilisan BPMU, sidang kala itu dihadiri 40 peserta aktif dan 33 peserta undangan.

Ketika sidang terbuka usai, dan sidang tertutup akan mulai, seluruh peserta undangan diminta keluar, termasuk Yoga. Sidang tertutup hanya boleh dihadiri para fungsionaris BPMU periode 2008/2009. BPMU kemudian memilih Kornelius Upa’ untuk jadi ketua SMU periode 2008/2009.

Pada 4 Agustus 2008, laporan Yoga terbit. Yoga menulis, “Pemilihan dilakukan dengan cara musyawarah di setiap kelompok utusan LK fakultas. Hasil musyawarah lantas menyepakati Kornelius sebagai Ketua Umum SMU periode 2008/2009. Kornelius memperoleh sebelas suara kelompok utusan dan Giovanni mendapat dua suara. Satu suara dari kelompok utusan LK Fakultas Ekonomi pecah, sehingga LK FE abstain. Titus tidak mendapat suara sama sekali.”

Laporan Yoga dapat cukup banyak tanggapan. Ketika saya tulis opini ini, sudah ada 82 tanggapan masuk di kolom komentar laporan itu, pro dan kontra.

“WR (wakil rektor — Red) III sempat membuat argumentasi di milis alumni bahwa proses yang terjadi adalah sesuai KUKM (Ketentuan Umum Keluarga Mahasiswa — Red) yaitu musyawarah untuk mufakat. Tapi fakta bahwa suara dihitung di atas (seperti juga berita Scientiarum) menunjukkan bahwa justru itu bukan musyawarah untuk mufakat tapi voting. Dalam kondisi voting tentunya tidak bisa one faculty one vote,” komentar Theofransus Litaay, dosen Fakultas Hukum, yang juga alumni FH.

Rupanya, pro-kontra seputar pemilihan ketua SMU sudah berlangsung di milis Ikatan Alumni Satya Wacana, beberapa hari sebelum laporan Yoga terbit.

” … sepertinya ada sedikit kekurangan pemberitaan,” ujar Dian Rema Nugroho, Ketua Umum BPMU, menanggapi laporan Yoga.

“(Waktu itu) teman-teman utusan dipersilakan berkumpul sesuai fakultasnya masing-masing. Setelah itu, masing-masing kelompok membuat kesepakatan, dan menyampaikan pandangannya tentang siapa calon yang mereka pilih. Kira-kira lima belas menit kita kasih mereka waktu untuk kumpul. Sampai akhirnya didapat sebelas fakultas memilih Lius, dua fakultas memilih Vanni, satu fakultas pecah. Setelah itu pemimpin sidang melemparkan kembali ke forum tentang hasil pandangan-pandangan, terkhusus tiga fakultas yang berbeda tadi — FTI, FE, dan FH. Setelah dilempar kembali, ketiga fakultas tersebut akhirnya setuju Lius yang jadi ketua SMU. Akhirnya semua menyepakati,” jelas Rema.

“Kalaupun waktu itu ada satu orang saja minta voting, ya bisa kok,” kata Rebecka Rosalia, fungsionaris BPMU, utusan Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Hukum.

Tapi Jonathan Jeff Djara, fungsionaris BPMU utusan LK Fakultas Teknologi Informasi, mengaku tak tahu jika dia berhak minta voting, apabila tak setuju dengan hasil musyawarah. “Baru setelah dikasih tahu (setelah pemilihan usai — Red), aku sadar waktu itu aku salah,” sesal Jonathan. Dia malah mengira, proses waktu itu adalah voting. “Pemahaman kami (kelompok utusan LK FTI — Red) tentang musyawarah ya seperti itu sudah. Satu fakultas satu suara.”

Kesaksian Rema dan Rebecka setali tiga uang dengan isi notulensi sidang yang saya dapat. Proses pengambilan keputusan tak pernah sampai tahap voting. Prosesnya hanya berlangsung secara musyawarah, lalu lobi, dan kemudian mencapai mufakat. Yang terjadi dalam kelompok-kelompok utusan LK fakultas waktu itu hanya pembentukan pandangan umum.

Tapi kenapa laporan Yoga beda dengan kesaksian Rema, Rebecka, dan notulensi sidang?

Setelah sidang tertutup usai, para peserta undangan diminta masuk kembali. Ari Syanto, Sekretaris Umum BPMU yang juga pemimpin sidang waktu itu, membacakan hasil sidang tertutup.

“Sidang tertutup telah memutuskan Saudara Lius terpilih menjadi ketua SMU periode 2008/2009 dengan hasil sebelas fakultas mendukung Saudara Lius, dua fakultas mendukung Saudari Vanni, dan satu fakultas pecah.”

Pernyataan Ari lantas dikutip Yoga mentah-mentah dalam laporannya. Tak ada verifikasi terhadap kebenaran pernyataan itu, hingga opini publik bahwa keputusan diambil dengan one faculty one vote pun terbangun.

Kejadian ini mirip dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat pada 1963. Beberapa hari setelah John F. Kennedy terbunuh, Lyndon Johnson — orang yang menggantikan Kennedy sebagai presiden — memerintahkan menteri pertahanan AS, Robert McNamara, untuk meninjau medan perang di Vietnam. Waktu itu AS sedang terlibat Perang Indocina Kedua — lebih populer disebut Perang Vietnam — melawan pasukan Viet Cong di Vietnam Selatan. McNamara lalu terbang ke Saigon. Dia habiskan waktu tiga hari untuk bicara dengan semua jenderal dan berkunjung ke beberapa zona perang.

Usai kunjungannya, McNamara dua kali membuat konferensi pers. Pertama di bandar udara Tan Son Nhat, Vietnam, dan kedua di pangkalan angkatan udara Andrews, Maryland, AS. Dalam konferensi persnya McNamara mengatakan, korban jiwa dari pihak Viet Cong makin banyak. Tentara Amerika berhasil menguasai keadaan. Pers mewartakan kabar gembira itu, sementara McNamara lalu naik helikopter ke Gedung Putih dan melapor secara pribadi kepada Johnson.

Delapan tahun kemudian, harian The New York Times dan Washington Post menurunkan laporan tentang Perang Vietnam berdasarkan Pentagon Papers — satu dokumen rahasia pemerintah AS setebal 14.000 halaman yang memuat semua kebijakan rahasia pemerintah AS terkait dengan Perang Vietnam.

Isi Pentagon Papers sama sekali berkebalikan dari isi konferensi pers McNamara!

Bukannya menguasai keadaan, tentara Amerika malah makin terdesak karena penambahan pasukan Viet Cong melebihi korban jiwanya. Perang Vietnam sendiri berakhir pada 1975, setelah Vietnam Utara berhasil menduduki Saigon. Kubu Vietnam Selatan — yang didukung AS dan para sekutunya — kalah.

“Pers melaporkan secara akurat apa yang dikatakan McNamara dalam pertemuan pers, tapi tak sampai pada kebenaran,” kata Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, dalam buku Sembilan Elemen Jurnalisme, ketika membahas prinsip pertama dalam jurnalisme: kebenaran.

Begitu pula dengan laporan Yoga. Menurut saya, Yoga melaporkan secara akurat apa yang dikatakan Ari dalam pembacaan hasil sidang tertutup, tapi dia tak berhasil sampai pada kebenaran.

“Salahnya (memang) waktu itu nggak dijelaskan sampai selesai (proses musyawarahnya seperti apa),” kata Ari. Ari merasa, seharusnya dia dulu membacakan hasil sidang tertutup secara lengkap agar tak timbul salah paham.

Sebenarnya Yoga tetap bisa sampai pada kebenaran, jika dia menerapkan disiplin verifikasi. Dalam standarisasi penulisan berita di Scientiarum, yang bertugas melakukan verifikasi adalah reporter sendiri, bukan redaktur yang menyunting. Pernyataan Ari dapat diverifikasi dengan notulensi sidang, berita acara sidang, atau kesaksian para fungsionaris BPMU yang lain.

Tapi apa boleh buat, nasi sudah jadi bubur. Saya, mewakili Scientiarum, mohon maaf kepada para pembaca karena telah memuat informasi yang keliru. Semoga opini ini bisa meluruskan fakta sejarah untuk pemilihan ketua SMU periode 2008/2009.

***

Kata Ari Syanto, pelantikan fungsionaris SMU dan BPMU periode 2008/2009 akan dilaksanakan tiga hari lagi (7 September 2008 — Red). Namun masih ada beberapa hal yang mengganjal, setidaknya buat saya.

Ketentuan Umum Keluarga Mahasiswa tak mengatur dengan rinci bagaimana pelaksanaan musyawarah seharusnya. Dalam sidang pemilihan 29 Juli 2008, para fungsionaris BPMU berkumpul sesuai kelompok LK fakultas masing-masing, berdiskusi. Kelompok-kelompok tersebut lalu menyampaikan pandangan umumnya kepada forum BPMU.

“Itu kan sama saja dengan yang terjadi di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat — Red). Kan nggak semua orang omongkan pandangan umumnya, cukup per fraksi saja,” ujar Umbu Rauta, dosen Fakultas Hukum. Umbu adalah wakil rektor yang membuat argumentasi di milis Ikasatya bahwa proses pengambilan keputusan sidang sudah sesuai KUKM.

Sutrisno Supriantoro, ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Salatiga, malah punya cara lain dalam bermusyawarah. Dia panggil setiap ketua fraksi untuk berembug dengan dirinya, lalu ketua fraksi berembug dengan masing-masing anggotanya. Jika tak mencapai mufakat, maka ada lobi. Lobi ini bisa lewat “jalur depan” (di forum resmi), juga bisa lewat “jalur belakang” (secara personal dan informal). “Saya datangi (anggota itu) di rumahnya, ajak ngobrol baik-baik,” terang Sutrisno.

Menurut Sutrisno, tak ada teknik khusus yang baku dalam pelaksanaan musyawarah. “Ini sih ide, inisiatif, dan inovasi kita dalam memimpin rapat.”

“Kenapa setiap anggota tidak diminta menyampaikan pandangan umumnya?” tanya saya.

“Lho, kalau setiap anggota ngomong itu terus kapan rampungnya?” Sutrisno malah balik tanya.

Anggota DPRD Salatiga hanya 25 orang, sedangkan anggota BPMU yang hadir di sidang tertutup ada 40 orang. Apa orang sebanyak itu perlu menyampaikan pandangannya masing-masing?

“Ya harus dong,” kata Yani Rahardja, mantan ketua BPMU — periode 1999/2000 — yang kini jadi dosen Fakultas Teknologi Informasi. “Karena satu orang anggota BPMU mewakili seratus orang mahasiswa. Di KUKM ada itu.”

Theofransus Litaay termasuk orang yang setuju dengan penyampaian pandangan orang per orang pada musyawarah. Theo juga pernah menjabat ketua BPMU periode 1992/1993. “Demokrasi harus memaksimalkan hak suara,” katanya.

Pendapat Theo sejalan dengan John Dewey, profesor filsafat dari Columbia University. Dalam buku Sembilan Elemen Jurnalisme, Bill Kovach dan Tom Rosenstiel mencatat pendapat Dewey tentang demokrasi. “Menurut Dewey, tujuan demokrasi bukanlah mengatur urusan publik secara efisien. Tujuannya memungkinkan orang mengembangkan potensi mereka sepenuhnya.”

Hak suara termasuk potensi orang bukan?

Selain soal mekanisme musyawarah, saya juga menemukan pelanggaran terhadap ketetapan BPMU dalam sidang pemilihan 29 Juli 2008.

Pada sidang terbuka, tak ada pembahasan dan pengesahan tata tertib sidang. Padahal, menurut pasal 9 ayat 3 Ketetapan BPMU Nomor I/BPMU/UKSW/VII/2008 tentang Prosedur Pencalonan, Mekanisme Kampanye, dan Persidangan Pemilihan Ketua SMU Periode 2008/2009, “sidang terbuka dilaksanakan oleh BPMU dalam rangka mengesahkan tata tertib pemilihan Ketua Umum SMU serta penyampaian visi-misi calon Ketua Umum SMU dengan menghadirkan pihak-pihak yang disetujui oleh BPMU.”

Kata Mihradityo Panji Nugroho, ketua Badan Pekerja Pemilihan Ketua Umum SMU, pembahasan dan pengesahan tata tertib sudah dilakukan saat prasidang, seminggu sebelum sidang pemilihan. Dia juga berpendapat, BPMU berhak menentukan sendiri tata tertib sidang, tanpa melibatkan peserta undangan.

Kalau begitu, mari kita lihat lagi ketetapan BPMU tadi di pasal 11 soal mekanisme persidangan. Di ayat pertama tertulis, “Sebelum persidangan pemilihan Ketua Umum SMU dimulai pimpinan sidang membacakan tata tertib persidangan.” Lalu di ayat kedua: “Tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini harus disetujui oleh peserta sidang dan disahkan oleh pimpinan sidang.”

Bukankah peserta sidang adalah peserta aktif dan peserta undangan? Saya juga tak melihat ada istilah “prasidang” dalam KUKM dan ketetapan BPMU.

Kalaupun penyimpangan itu mau dibenarkan, tata tertib sidang tetap saja bermasalah, karena isinya bertentangan dengan KUKM. Pasal 33 KUKM mengamanatkan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah. Jika mufakat belum tercapai, maka lobi. Jika mufakat belum tercapai juga, maka voting. Jika hasil voting belum juga disetujui dua pertiga jumlah suara anggota yang hadir, maka pemimpin sidang bisa ambil keputusan berdasarkan pendapat-pendapat yang hidup dan hasil lobi. Namun pasal 8 ayat 5 pada tata tertib sidang hanya mengamanatkan musyawarah untuk mufakat. “Kalau begitu, legitimasinya (tata tertib sidang) menjadi dipertanyakan,” komentar Theo.

“Oh, (tata tertib sidang) yang waktu itu (dibagi) salah,” kata Mihradityo, sekitar tiga minggu lalu. Waktu itu Rema, Jonathan, dan Mihradityo — selaku fungsionaris BPMU — berdialog dengan kelompok mahasiswa yang mempertanyakan proses pemilihan ketua SMU. Titus Yurial Kurnianto dan Yoga Prasetya termasuk dalam kelompok itu.

Mihradityo bilang, naskah tata tertib sidang sebenarnya telah direvisi pada 22 Juli 2008 di ruang rapat gedung LK. Namun sekretaris Badan Pekerja Pemilihan Ketua Umum SMU baru mengetik ulang hasil revisi itu seminggu kemudian, beberapa jam sebelum sidang terbuka mulai. Dan, entah bagaimana, pasal 8 ayat 5 itu masih termuat juga — meski pada fotokopian revisi naskah asli yang saya dapat, pasal 8 ayat 5 telah dicoret.

Jika ketetapan BPMU sendiri dilanggar dan tata tertib sidang bermasalah, maka sidang pemilihan waktu itu pun jadi bermasalah.

Lalu apakah BPMU akan tetap bergeming menunggu waktu pelantikan? Bagaimana kalau BPMU adakan pemilihan ulang? Perjelas aturan main, pastikan setiap orang tahu hak dan kewajibannya, dan konsisten dengan aturan.

SATRIA A. NONOPUTRA
Pemimpin Redaksi Scientiarum

“Anak-anak kurang mendengar omongan orangtua,” jelas Danny Kosasih, pelatih tim basket putra Satya Wacana. Menurut Danny, Satya Wacana seharusnya mampu unggul jauh sejak menit-menit awal.

Pertahanan Satya Wacana pada kuarter pertama dan kedua memang sempat kedodoran. Mereka kewalahan dengan tembakan-tembakan para pemain Unika. Defensive rebound beberapa kali gagal, offensive rebound apalagi. Kuarter pertama berakhir dengan skor 14-11, sedangkan kuarter kedua 27-20. Satya Wacana unggul tipis saja.

Pada pertengahan kuarter ketiga, pemain tengah Satya Wacana, Valentino Wuwungan, beberapa kali melakukan offensive rebound. Dia berhasil memasukkan bola dari bawah ring, meski dijaga ketat beberapa pemain Unika. Momentum Satya Wacana pun terbangun. Poin demi poin kembali dicetak. Pertahanan berpola full court press diperketat. Dalam sebuah kesempatan fast break, Agus Suprianto, playmaker Satya Wacana, melakukan reverse lay up sambil melewati tiga pemain Unika. Bola masuk. Para suporter Satya Wacana bersorak.

Satya Wacana kemudian menang dengan skor 72-42.

“Materi pemain kita memang kalah,” kata Bagus Yuliarto, pelatih Unika. Bagus menunjuk kehadiran para big man Satya Wacana sebagai salah satu pendobrak pertahanan Unika pada babak kedua. “Target kita menang besok (hari ini — Red) waktu lawan UMS. Pertandingan hari ini (kemarin malam — Red) memang kita lepas. Kalau nggak gitu, pemain kita kecapekan.”

Dengan kemenangan ini, Satya Wacana berada pada peringkat pertama grup B. Mereka baru bertanding lagi pada semifinal Sabtu, 23 Agustus 2008. Sedangkan Unika akan melawan Universitas Muhammadiyah Surakarta sore nanti untuk memperjuangkan peringkat kedua grup B.

Kapten cedera
Menjelang akhir kuarter kedua, insiden sempat terjadi. Saat melakukan pertahanan, kapten tim Satya Wacana, Jerry Lolowang, kena siku salah satu pemain Unika. Daerah sekitar pelipis kirinya bocor. Jerry lalu dibawa keluar lapangan. Dia mendapat empat jahitan.

“Waktu itu aku memang sengaja mau trap (pemain Unika). Tapi terus keadaan jadi crowded. Nggak tahu gimana, akhirnya (aku) kena (hantam siku),” kata Jerry.

Apakah Jerry tetap bisa bermain saat semifinal nanti?

“Itu tergantung keputusan pelatih (Danny Kosasih — Red),” katanya.