Wacana Kritis-Prinsipil Mahasiswa UKSW & Salatiga

Jas Merah Satya Wacana

Rubrik Kampus oleh

“Those who control the past, control the future; Those who control the future, control the present; Those who control the present, control the past.”
~ George Orwell

Dari sebuah ruang di Gedung Lembaga Kemahasiswaan, saya mengirim surat elektronik kepada Andreas Harsono, seorang alumni Fakultas Teknik Jurusan Elektro, angkatan 1984. Andreas pernah jadi redaktur Imbas, sebuah majalah mahasiswa di FTJE. “Sebetulnya saya ‘kuliah’ di Imbas, bukan di Elektro,” katanya pada saya, ketika kami bertemu di Kampoeng Percik, Maret 2008.

Kini jaman berganti. FTJE telah berubah nama jadi Fakultas Teknik Elektro dan Sistem Komputer. Program studinya, yang semula hanya Teknik Elektro, bertambah satu dengan dibukanya Sistem Komputer. Sedangkan Andreas sendiri, dia memilih “membelot” dari ke-Elektro-annya dan bekerja sebagai wartawan. Dia bekerja di harian The Nation (Bangkok) dan The Star (Kuala Lumpur), sampai mendapat beasiswa untuk belajar jurnalisme di Harvard University, Cambridge.

Lewat surat elektronik tersebut, saya bertanya pada Andreas, “Kenapa pers mahasiswa di Indonesia ketinggalan jauh dari rekan-rekannya di Amerika Serikat? Di sana, para mahasiswa bisa menerbitkan harian. Di sini, bisa terbit bulanan saja sudah kelewat hebat.”

“Ini pertanyaan besar sekali,” jawab Andreas. “Saya kira kematangan institusi pendidikan di sana jauh lebih baik daripada di sini.”

Andreas memberi contoh The Harvard Crimson, satu harian mahasiswa yang terbit di Cambridge, kota tempat kampus Harvard berada. “Pers mahasiswa ‘Harvard Crimson’ didirikan pada 1873. Artinya, ia kini sudah berumur lebih dari 100 tahun. Ini kurang lebih, kalau Anda percaya propaganda negara Indonesia, ‘Harvard Crimson’ lebih tua dari umur ‘bangsa Indonesia’,” terang Andreas.

Di Amerika sana, institusi-institusi punya kontinuitas sejarah yang relatif lebih tua daripada di Indonesia. Kata George Orwell, wartawan-cum-penulis yang menulis Nineteen Eighty-Four, institusi yang tahu sejarah dirinya akan lebih mudah mengatasi kesulitan. “Ini membedakan antara macam-macam sekolah di Amerika dan di Indonesia,” komentar Andreas.

“Kita lihat saja sejarah UKSW dimana Anda belajar. Lihatlah bagaimana UKSW mengalami pergeseran besar dalam institutional memory mereka,” tambah Andreas, merujuk pada konflik internal Satya Wacana — atau biasa disebut “Konflik 94”.

Menurut buku Kemelut UKSW, kemelut yang melanda Satya Wacana berlangsung dari tahun 1993 sampai 1997. Penyebabnya adalah pemilihan rektor yang dianggap tak demokratis.

Kendati Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana punya wewenang penuh untuk menunjuk rektor, tradisi pemilihan rektor selalu dimulai dari unit-unit terbawah. Setiap unit, baik itu pengajaran maupun pelayanan, punya satu wakil di Senat Universitas. Mahasiswa sendiri punya dua wakil, yakni ketua Senat Mahasiswa Universitas dan ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas. Senat Universitas inilah yang — lewat pemungutan suara — akan memilih calon rektor dan mengajukannya kepada Yayasan untuk diangkat.

Pada pemilihan rektor tahun 1993, ada dua calon kuat, yakni Liek Wilardjo dan John Ihalauw. Wilardjo seorang fisikawan-cum-etikawan yang kaku dan “lurus-lurus saja”. Sedangkan Ihalauw adalah pebisnis yang sangat fleksibel, namun tegas.

Dalam pemungutan suara di Senat, Wilardjo unggul satu suara dari Ihalauw. Namun, karena hanya unggul satu suara, dia tak bisa jadi calon tunggal. Senat pun mengirim nama Wilardjo dan Ihalauw kepada Yayasan.

Dalam sebuah pertemuan tertutup, Yayasan akhirnya memilih Ihalauw. Konon, pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan atas kemampuan bisnis Ihalauw.

“Kalau semua menilai itu ya terserah,” ujar Haryono Semangun sambil tertawa. Semangun adalah ketua Dewan Pengurus YPTKSW waktu itu. Seperti tertulis dalam buku Kemelut UKSW, dia menambahkan, “Sekadar idealis jelas nggak akan jalan karena (UKSW) harus ditopang dana. Sebaliknya, ekonomi melulu, ya bisa melenceng.”

“Sebenarnya ya Yayasan nggak salah, karena mereka punya wewenang untuk nunjuk langsung siapa rektornya. Cuma kan tradisinya selama ini nggak seperti itu. Biasanya yang diangkat adalah yang (dapat) suara terbanyak,” kata Arief Budiman di rumahnya pada suatu sore Oktober 2008, sekitar satu dekade setelah Konflik 94 reda. Saat konflik pecah, Arief masih bekerja sebagai dosen Program Pascasarjana Studi Pembangunan di Satya Wacana.

Arief sendiri, karena merasa keputusan Yayasan bertentangan dengan tradisi demokrasi, melakukan protes kepada Yayasan dan mengancam akan mogok mengajar. Dia juga mengirim surat kepada Wardiman Djojonegoro, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu. Arief meminta Wardiman menunda penurunan surat keputusan menteri untuk pengangkatan Ihalauw. Meski Satya Wacana adalah universitas swasta, namun pengangkatan rektor oleh Yayasan waktu itu rupanya juga harus mendapat persetujuan Pemerintah.

Singkat cerita, SK Mendikbud akhirnya tetap turun dan Arief mendapat ganjaran atas sikap kritisnya. Sosiolog lulusan Harvard itu dipecat dengan tidak hormat dari Satya Wacana!

Pemecatan Arief menimbulkan reaksi keras dari warga kampus. Sehari setelah pemecatan itu, puluhan poster dan spanduk dibentang. Beberapa di antaranya bertuliskan “Pengurus YPTKSW Otoriter”, “Bukan Arief yang Kami Bela tapi Demokrasi”, “Yayasan dan Rektor Anak Didik Rejim Militer yang suka main pecat”, “Hanya JOI dan Haryono cs yang Layak Dipecat”, dan “Kubur ketidakadilan Yayasan dan Rektor … Ha … Ha.”.

Pemasangan poster dan spanduk itu kemudian diikuti aksi bakar ban, demonstrasi, perang selebaran, tenda keprihatinan, mogok makan, bahkan sampai pemukulan. Situasi ini berlangsung terus selama bertahun-tahun. “Wis, pokoke ngeri,” kenang Sudaryanto, salah satu personel Satuan Keamanan Satya Wacana, tentang suasana kampus semasa konflik.

Kemelut Satya Wacana makin besar dan sempat jadi peristiwa nasional pada 1994, di samping pembredelan majalah berita Tempo, Detik, dan Editor.

Pada 17 Juni 1995, penulis tajuk rencana harian Kompas menyayangkan berlarut-larutnya kemelut di Satya Wacana. “Rasanya sudah yang kesekian kali, pihak luar, termasuk kita menyampaikan usulan jalan keluar bagi penyelesaian kemelut Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga.”

“Menjadi ibarat anak rebutan layangan ‘daripada mundur lebih baik rusak semuanya’ akan terjadi pada UKSW bila tak ada sikap arif dan rasa malu muncul dari kedua kubu.”

Dan rupanya sikap seperti anak rebutan layangan itulah yang muncul dari dua kubu yang bertikai waktu itu, Kelompok Pro Demokrasi dan Rektor-plus-Yayasan. Masalah kian berlarut-larut. Kampus lumpuh.

.

Kira-kira sebulan setelah pertemuan dengan Andreas Harsono di Kampoeng Percik, saya berjalan menaiki tangga menuju lantai dua Gedung Administrasi Pusat. Saya hendak bertemu Rektor Kris Herawan Timotius, kalau-kalau kebetulan dia sedang ada di tempat dan punya waktu senggang untuk ngobrol.

Tapi Rektor sedang tak di kantornya hari itu. Saya hanya dapat membuat janji pertemuan lewat sekretarisnya.

“Ada keperluan apa?” tanya Mia Pasali, sekretaris Rektor.

“Wawancara, wawancara soal Konflik 94,” jawab saya.

Mia memandang saya sebentar, lalu bertanya, “Buat apa?”

“Saya cuma kepingin tahu kejelasan sejarah konflik itu sama pendapat Rektor soal itu. Ada alumni yang masih mempermasalahkan itu soalnya.”

Alumni yang saya maksud tak lain adalah Andreas Harsono. Dalam sebuah perjalanan mobil dari Salatiga ke Semarang, dia bilang Satya Wacana harus selesaikan Konflik 94 dengan terbuka. Penyelesaian konflik secara terbuka artinya harus ada penulisan sejarah untuk konflik tersebut, agar setiap orang (dari semua generasi) bisa tahu cerita utuh sebuah konflik dan menarik pelajaran darinya.

“Bikin fact finding team,” usul Andreas. “Laporannya tebal sampai 500 halaman nggak apa-apa, yang penting jelas.” Andreas sendiri selalu menekankan, selama tak ada pengadilan terhadap kejahatan masa lampau, orang tak akan takut berbuat jahat lagi. Dia mengutip kata-kata George Orwell, “Those who control the past, control the future. But those who control the present, control the past.

“Kan sudah ada bukunya Budi Kurniawan,” kata saya waktu itu. Budi Kurniawan alumni FTJE juga, angkatan 1990. Sama dengan Andreas, Budi juga pernah jadi redaktur Imbas. Dialah penulis buku Kemelut UKSW. Lewat buku itu Budi berusaha “merekam” Konflik 94. “Buku ini adalah projek tersulit yang pernah saya lakukan dalam hidup saya sampai sekarang ini. Buku ini lebih berat dari skripsi saya di Satya Wacana, lebih berat dari tesis Master saya di University of Sydney, lebih berat dari semua buku yang pernah saya tulis,” tulis Budi dalam pengantar bukunya.

“Buku itu nggak cukup,” balas Andreas. Dia bilang, buku itu sempat akan diterbitkan Institut Studi Arus Informasi, tapi kemudian batal. Naskahnya dinilai terlalu condong pada Kelompok Pro Demokrasi dan terkesan “Arief-sentris”.

Tapi Andreas sendiri juga menaruh perhatian besar pada pemecatan Arief Budiman. Menurutnya, setelah dipecat, Arief menggugat Satya Wacana dan menang hingga Mahkamah Agung. Sehingga menurut Andreas, Satya Wacana mestinya mempekerjakan Arief kembali. Arief sendiri telah menyatakan diri siap untuk itu. Tapi Satya Wacana membangkang, tak mau melaksanakan keputusan itu.

“Tidaklah mudah melakukan koreksi terhadap kekeliruan itu. Minta maaf. Lantas secara legal mencabut pemecatan terhadap Arief serta rekan-rekannya. Itulah esensi dari upaya koreksi terhadap UKSW. Buntutnya, tentu saja, akan kompleks karena menyangkut kompensasi terhadap mereka yang dipecat serta sanksi terhadap mereka yang bikin kesalahan,” tulis Andreas, ketika kami “berdiskusi” di kolom komentar blognya.

“Saya pribadi dan banyak alumni berpikir seperti ini,” lanjut Andreas, “tak menganggap perlu untuk memberikan sesuatu kepada UKSW selama koreksi tak dilakukan. Saya tak punya masalah pribadi dengan individu manapun di UKSW. Namun lembaga ini saya anggap tangannya berlumuran darah serta tak mau mengakuinya.”

Kata-kata tersebut Andreas buktikan ketika Scientiarum dan Imbas memintanya datang ke Salatiga pada Maret 2008, melatih sekelompok reporter mahasiswa untuk belajar menulis. Andreas meminta kepada Bagus Ferry Permana, redaktur Scientiarum yang menangani pelatihan tersebut, agar pelatihan tak diadakan di dalam kampus serta tak menggunakan logo UKSW.

“Aku tak mau terlibat dengan lembaga kampus ini selama mereka belum mengupayakan penulisan sejarah terhadap pemecatan Arief Budiman serta kawan-kawannya sejak Oktober 1994,” tulis Andreas dalam posting blognya, soal pelatihan menulis Scientiarum-Imbas. Di bagian lain dia menulis, “Aku berprinisip bersedia berhubungan dengan mahasiswa Satya Wacana. Namun tidak buat manajemen kampus.”

Akhirnya Mia Pasali berjanji menghubungi saya, segera setelah memastikan ada waktu lowong pada jadwal Rektor yang “padat”.

Pada hari yang telah disepakati untuk wawancara, saya kembali berjalan menuju rektorat. Tapi di depan Gedung Lembaga Kemahasiswaan saya bertemu Wakil Rektor III Umbu Rauta dan Sumardi, Kepala Bagian Keamanan dan Ketertiban Kampus.

Umbu menanyakan tujuan saya. Ketika saya bilang hendak bertemu Rektor, dia mencegah saya sambil mengatakan bahwa Rektor tak mau bicara soal Konflik 94. Kata Umbu, Rektor sendirilah yang minta dia menyampaikan hal ini pada saya.

Saya setengah tak percaya. Bukankah Mia Pasali (yang pasti dengan persetujuan Rektor) telah memberi saya kepastian waktu untuk wawancara? Tapi kenapa sekarang Rektor membatalkannya secara sepihak, lewat pihak ketiga pula?

“Bagi kami masalah itu sudah selesai,” kata Umbu.

Selesai? Selesai bagaimana? Jika ada alumni yang masih mempersoalkan penyelesaian Konflik 94, apakah masalah “sudah selesai”?

“Pokoknya,” kata Umbu, “kami nggak mau bicara soal masalah itu lagi.”

.

Djumadi Wonopawiro tinggal di Jalan Arjuna, di kawasan Karangalit. Di rumahnya yang cukup lapang, pensiunan YPTKSW ini punya perpustakaan pribadi. Rak-rak buku berjejer dalam sebuah ruangan yang tak terlalu besar — kira-kira empat kali lima meter, lebar-panjangnya. Ada kamus bahasa Belanda-Indonesia, Encyclopædia Britannica, Serat Centhini, buku-buku manajemen, agama, politik, sejarah, dan sebagainya.

Di ruangan tersebut juga terdapat dua meja baca, beserta kursinya. Djumadi biasa membaca dan menulis di ruangan ini. Salah satu kegiatan rutin Djumadi kini adalah menyunting tabloid Adiyuswa bersama Sutarno, mantan rektor kedua Satya Wacana. Adiyuswa adalah tabloid yang diterbitkan Sinode Gereja Kristen Jawa.

“Saya kalau ulang tahun, ya hadiahnya buku,” kata Djumadi, sambil tersenyum. Sebagian koleksi bukunya adalah hadiah ulang tahun dari anak-anaknya.

Djumadi adalah alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan angkatan 1960-an. Jurusannya, Pendidikan Sejarah. “Oo … anake Karsih to!” katanya, ketika saya menyebut nama Ester Sukarsih, ibu saya, yang kebetulan juga alumni FKIP. Rupanya, dulu Djumadi adalah guru ibu saya.

Waktu saya bertandang ke rumah Djumadi pada 31 Oktober 2008, sebuah demonstrasi sedang berlangsung di gerbang masuk depan kampus Satya Wacana. Sejumlah orang yang menamakan dirinya Front Tolak UU Pornografi Salatiga (beberapa di antaranya mahasiswa Satya Wacana) berorasi menentang pengesahan UU Pornografi, yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat sehari sebelumnya.

“Satya Wacana itu sebenarnya antidemo,” kata Djumadi, tanpa bermaksud menyinggung demonstrasi yang kebetulan sedang berlangsung. Dia bahkan tak tahu jika pada hari itu ada demonstrasi di kampus. Dia mengatakan demonstrasi turun ke jalan bukanlah tradisi mahasiswa Satya Wacana, karena saya bertanya tentang nuansa kehidupan bermahasiswa pada jamannya. Jawaban Djumadi sendiri ada pada konteks bagaimana cara mahasiswa Satya Wacana menyampaikan pendapat kepada Pemerintah.

“Ya nulis,” kata Djumadi, ketika saya tanya lebih jauh. “Tulis di koran-koran. Dengan berbagai argumentasi yang logis, yang rasional. Tulis itu!”

Menurut Djumadi, wacana yang digulirkan dengan cara demikian akan lebih luas jangkauannya, ketimbang turun ke jalan. Masyarakat dan Pemerintah pun jadi bersikap lebih terbuka. Kalau tak bisa menulis di koran? “Bikin kajian mendalam tentang suatu masalah, lalu hasilnya ditulis, dikirim ke Pemerintah,” jawab Djumadi. Dia menyatakan, waktu itu Dewan Mahasiswa sempat beberapa kali mengirim utusannya ke Jakarta untuk menyampaikan usulan tertulis kepada Pemerintah. Dewan mahasiswa adalah salah satu organ kemahasiswaan intrauniversiter yang ada sebelum Normalisasi Kehidupan Kampus tahun 1978.

“Makanya, Pemerintah senang dengan kita,” katanya.

Ketika Rektor John Ihalauw memimpin Satya Wacana untuk kedua kalinya, yakni pada periode 1997-2001, Djumadi masuk ke dalam Tim Penyusun Sejarah UKSW. Dia kebagian tugas mempersiapkan naskah sejarah tentang masa persiapan hingga pendirian Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Kristen Indonesia, cikal bakal Universitas Kristen Satya Wacana.

Selain Djumadi, anggota tim lainnya adalah Iman Soedibjo, Kasmun Saparaus, dan Ferry Revino Rorimpandey. Tim ini diketuai oleh R. M. S. Gultom.

R. M. S. Gultom kebagian tugas mempersiapkan naskah sejarah tentang masa PTPG-KI, sejak kuliah perdana 17 Oktober 1856 sampai berubah menjadi FKIP-KI pada 1959. Gultom dipilih untuk bagian ini karena dia menjalani sendiri masa-masa ini.

Iman Soedibjo kebagian tugas mempersiapkan naskah sejarah tentang perjalanan Satya Wacana dari pembentukan universitas Kristen pada 5 Desember 1959, pemisahan FKIP dari UKSW untuk menjadi IKIP Kristen Satya Wacana, hingga reintegrasi IKIP tersebut ke dalam UKSW lagi.

Kasmun Saparaus kebagian tugas mempersiapkan naskah sejarah tentang pembentukan dan perkembangan Program Pascasarjana serta Program Profesional. Sedangkan Ferry Revino kebagian tugas mempersiapkan naskah sejarah tentang kehidupan lembaga kemahasiswaan di Satya Wacana, baik yang intrauniversiter maupun ekstrauniversiter.

Dari lima bagian tersebut, naskah yang telah selesai ditulis dan diterbitkan barulah bagian Djumadi Wonopawiro. Yang lain? “Ya belum selesai. Orang sekarang timnya pada mencar-mencar nggak jelas,” kata Ferry Revino.

“Pada punya kesibukan masing-masing,” kata Djumadi, mengenai alasan belum selesainya proyek penulisan sejarah tersebut.

Bagian yang ditulis Djumadi sendiri terdiri dari sepuluh bab. Ia bercerita mulai dari latar belakang kondisi pendidikan tahun 1950-an, munculnya gagasan untuk mendirikan PTPG, hingga kuliah perdana PTPG-KI. Hanya saja, bab keenam naskah Djumadi, yang bercerita tentang Anggaran Dasar Jajasan PTPG-KI, ditulis ulang oleh R. M. S. Gultom.

“Sejak revolusi masih bergelora, sebelum Belanda mengadakan aksi militer (1947) beberapa orang pemimpin Kristen yang tergabung dalam Partai Kristen Indonesia telah menjelajahi situasi masa depan, bilamana Indonesia benar-benar telah merdeka. Disitu sudah dicetuskan gagasan alangkah baiknya jika ada satu Universitas Kristen di Indonesia, yang memproduksikan sarjana-sarjana yang berpandangan hidup Kristen diberbagai lapangan hidup dan menjadi kader-kader pembangunan Gereja dan masyarakat. Terutama untuk menggalang persatuan masyarakat Kristen dari berbagai daerah sendiri dan meningkatkan mutu kesaksian dan pelayanan Kristen kepada masyarakat umum. Gagasan itu tidak pernah ada follow up nya, karena kesibukan para pemimpin pada waktu itu sebagian besar tertuju kepada masalah politik saja dan pada soal-soal menjelamatkan masjarakat Kristen dari berbagai gencetan dan penindasan saudara-saudaranya sebangsa,” tulis Djumadi Wonopawiro dalam naskahnya, mengutip tulisan Pendeta Basoeki Probowinoto dalam Buku Peringatan 20 Tahun Universitas dan IKIP Kristen Satya Wacana Salatiga.

Probowinoto adalah salah satu pendiri Partai Kristen Indonesia dan Dewan Gereja-gereja di Indonesia. Dulu dia menjabat sebagai kepala kantor Sinode Gereja Kristen Jawa. Dia juga salah satu pendiri PTPG-KI. Belakangan, nama Probowinoto dipakai sebagai nama sebuah ruang konferensi di Gedung G lantai lima, sebagai tanda penghormatan.

“Pak Probo itu orang hebat. Waktu sekolah, lompat-lompat kelas terus saking pinternya,” kata Djumadi, sambil mengacungkan jempol. Sekolah yang seharusnya ditempuh empat tahun, mampu Probo selesaikan hanya dalam waktu tiga tahun. Yang tiga tahun, dia selesaikan dua tahun.

Tahun 1950, jumlah murid sekolah rakyat (setingkat sekolah dasar) ada 5.040.800 orang. Jumlah ini meningkat jadi 7.911.500 orang pada pertengahan 1954. Sedangkan jumlah murid sekolah menengah terus naik dari sekitar 200 ribu orang pada 1950, menjadi sekitar 300 ribu orang pada 1953, hingga mencapai angka resmi 484.608 orang pada pertengahan 1954.

Naiknya jumlah murid ini tak hanya menimbulkan masalah berupa keterbatasan gedung dan sarananya, tapi juga tenaga pengajarnya. Maka pada 1 September 1954, Menteri Pendidikan dan Pengajaran Muhammad Yamin menerbitkan Surat Keputusan Nomor 38742/Kab., yang isinya mengatur tentang perguruan tinggi pendidikan guru. Surat yang terdiri dari 7 bab dan 15 pasal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru sekolah menengah. Terbitnya surat ini lantas jadi dasar pendirian beberapa PTPG negeri di Bandung, Batusangkar, dan Malang.

Kelompok Kristen tak mau ketinggalan.

Sebulan setelah SK Yamin terbit, para pemimpin Kristen dari Gredja Kristen Djawa Tengah dan Gredja Kristen Tiong Hwa Djawa Tengah mengadakan diskusi tentang rencana pendirian PTPG Kristen. Diskusi ini berlangsung di salah satu tempat di Jawa Tengah.

Karena dokumen tertulis tak memuat nama-nama peserta diskusi dan dimana ia dilangsungkan, maka Djumadi memberi perkiraan bahwa salah dua dari para pemimpin tersebut adalah Pendeta Basoeki Probowinoto dan Pendeta Tan Ik Hay atau Iskak Gunawan. Sedangkan diskusinya sendiri diperkirakan berlangsung di Salatiga, tempat tinggal Probowinoto. “Yang jelas pemimpin-pemimpin itu sangat memperhatikan dunia pendidikan, khususnya yang diselenggarakan Sekolah Kristen,” tulis Djumadi dalam naskahnya.

Dalam waktu singkat, hasil diskusi tersebut sampai kepada Gredja Kristen Djawa Sekitar Muria dan Gredja Gereformeerd di Indonesia. Dua gereja tersebut mendukung ide pendirian PTPG Kristen. Sebagai tindak lanjut, keempat gereja tersebut lalu menyusun nota tentang pendirian dan pemeliharaan sekolah tinggi pendidikan guru pada 25 Maret 1955.

“Indonesia sebagai negara jang muda, dengan penduduknya jang 78 djuta itu, didalam kemadjuannya mempunyai achterstand besar sekali djika dibandingkan dengan bangsa2 lain. Dapatlah dimengerti bahwa Pemerinta dan Ra’jat Indonesia berusaha sekuat-kuat nja memperketjil achterstand ini. Salah satu lapangan jang terpenting, jang usahanja perlu didahulukan daripada lapangan2 lain jalah : pendidikan dan pengadjaran, karena pendidikan dan pengadjaran adalah pedoman jang perlu diletakkan dahulu sebelum pembangunan jang besar-besaran dilain-lain lapangan dapat dikerdjakan dengan effectief,” tulis nota itu.

Achterstand adalah kata dari bahasa Belanda, artinya “keterbelakangan”.

“Didalam usaha membentuk pondamen jang diperlukan itu,” sambung nota tersebut, “maka Gredja2 Kristen di Indonesia mempunjai tanggung djawab jang besar, djustru karena Gredja2 telah diberi anugrah dari Tuhan memiliki kekajaan rohani didalam Firman Tuhan jang Sutji, jang sangat dibutuhkan untuk mendidik bangsa Indonesia disegala lapangan hidup. Anugerah itu meletakkan tanggung djawab kepada Gredja jang ta’ dapat dielakkan.”

Maka kelompok Kristen pun sepakat untuk menyelenggarakan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Kristen Indonesia dengan empat alasan prinsipal.

Pertama, mereka ingin anak-anak dari keluarga Kristen dididik di sekolah Kristen yang gurunya juga beragama Kristen. Konon, ini tak hanya untuk memelihara iman mereka, tapi juga untuk kelanjutan pekerjaan gereja di Indonesia.

Kedua, mereka ingin meliputi murid-murid non-Kristen di sekolah menengah Kristen dengan alam pikiran Kristen. Dengan alasan misioner yang pertama ini, mereka ingin memperkenalkan norma-norma Kristen untuk ilmu pengetahuan dan kehidupan.

Alasan ketiga atau misioner kedua lebih bersifat kolektif daripada yang pertama. Djumadi menulis, “Melalui lembaga pendidikan guru ini (PTPG Kristen) ‘nanti akarnja akan mementjar djauh keseluruh pendjuru di Indonesia, kalau dibelakang hari pemuda-pemuda keluaran Perguruan ini disebarkan diseluruh Indonesia’.”

Alasan keempat, kelompok Kristen tersebut tak mau berpangku tangan “atau sebagai penonton di pinggir jalan” dalam pembangunan negara. Mereka ingin “turut menyingsingkan lengan bajunya menyeburkan diri bersama-sama dengan yang lain” untuk membangun Indonesia. Lewat sebuah PTPG Kristen, mereka ingin ikut membangun di bidang pendidikan dan pengajaran.

Singkat cerita, “Panitya Penjelenggara Pendirian Jajasan PTPG-KI” dengan Sekretaris Basoeki Probowinoto lantas melakukan perencanaan di berbagai bidang. Mulai dari lokasi kampus hingga jurusan-jurusan, mulai dari dosen pengajar hingga pendeta mahasiswa. Pertimbangan-pertimbangan mereka didasarkan atas sebuah paper yang disusun oleh Jac van der Waals, seorang ahli pendidikan dari Belanda.

Panitia menerima saran van der Waals untuk membuka enam jurusan, yakni Paedagogik (Ilmu Mendidik), Bahasa Inggris dan Kesusastraan, Bahasa dan Kesusastraan Indonesia, Sejarah Kebudayaan, Ilmu Alam dan Ilmu Pasti, serta Ekonomi dan Hukum Negara.

“PTPG merupakan lembaga pendidikan guru dan bukan pendidikan ‘Sarjana Ilmu Pengetahuan’ (zelfstandig wetenschapbeoefenaar). Oleh karena itu para mahasiswa akan diwajibkan mempeladjari baik ‘Kedjuruannja’ maupun ‘Ilmu Guru’.”

“PTPG harus memberi pendidikan sedemikian rupa, hingga abiturien-abituriennja dapat bekerdja sungguh-sungguh selaku pendidik rakjat Indonesia. Dari sebab itu diantara matapeladjarannja ditentukan : Untuk semua djurusan Ilmu Kemasjarakatan (Sosiologi) dan untuk kebanjakan djurusan sjuga Ilmu Kebudajaan (Etnologia).”

“PTPG kita adalah Perguruan Tinggi Kristen. Maka dari itu diharuskan pula peladjaran Filsafat dan Etika.”

“PTPG harus berfungsi sebagai pendorong untuk : Para guru, supaja mereka terus-menerus memperdalam pengetahuan mereka mengenai kedjuruannja. Sebagai alat tehnis dalam hal ini diperlukan sangat penguasaan bahasa-bahasa asing. Djadi : Bahasa Inggris diharuskan, sedangkan para mahasiswa dapat memilih antara Bahasa Djerman dan Bahasa Belanda sebagai bahasa asing kedua.”

Soal lokasi kampus, ada dua pertimbangan, di Semarang atau Salatiga? Jac van der Waals memberi pertimbangan-pertimbangan.

Jika kampus PTPG-KI ditempatkan di Semarang, “Keuntungannja : kota pelabuhan dan pertemuan jalan-jalan kereta api. Di Srondol ada kemungkinan bisa membeli tanah-tanah jang tak begitu tinggi harganja. Srondol ini terletak dalam rentjana perluasan kota Semarang bagian atas. Mahasiswa-mahasiswa jang diam di Semarang bisa gampang pulang-pergi ke PTPG.”

“Tapi,” sambung van der Waals, “agaknja Semarang itu tempat jang lebih mahal dibandingkan dengan Salatiga.”

“Jika di Salatiga : Baik harga tanah, maupun ongkos-ongkos bangunan, agaknja lebih murah dari Semarang. Tidak begitu banjak kesenangan-kesenangan bagi mahasiswa-mahasiswa, jadi menggampangkan beladjar. Hawanja sedjuk lebih sedjuk dari Semarang, jang tentu menggampangkan pekerdjaan mahasiswa-mahasiswa, maupun dosen-dosen (ingat djuga ke tiga P.T.P.G. Negeri letaknja ditempat-tempat jang tinggi jaitu Batusangkar, Malang, dan Bandung). Di Salatiga terdapat lebih banjak Sekolah-sekolah Latihan Kristen daripada di Semarang.” Rapat Panitia lantas memutuskan akan menganjurkan pengurus yayasan yang akan dibentuk untuk memilih Salatiga sebagai tempat PTPG-KI.

Pada 18 Agustus 1955, rapat Panitia memilih Samuel Maroeli Apoel Pasariboe sebagai ketua Pengurus Jajasan PTPG-KI. Pasariboe adalah inspektur sekolah rakyat Jawa Tengah yang tinggal di Jalan Tuntang 5. Nama jalan Tuntang kini berubah menjadi Diponegoro. Sedangkan Basoeki Probowinoto menjadi sekretaris dan Tan Ik Hay menjadi bendahara. Susunan ini disahkan pada hari Jumat, 3 Februari 1956, dengan akta notaris Tan A Sioe di Semarang.

Setelah Yayasan terbentuk, Pengurus mulai sibuk menyiapkan tempat untuk PTPG-KI. Mulanya, ada usul untuk membeli Hotel Kalitaman. Tapi usul itu ditolak karena realisasinya mungkin akan mendapat kesulitan dari Pemerintah Kota Salatiga, mengingat Kalitaman adalah satu-satunya hotel di Salatiga yang layak untuk menerima tamu-tamu negara pada waktu itu.

Pengurus lantas mendekati Oe Ik Tjoe, pemilik tanah seluas 6,75 hektar di Jalan Tuntang 52-56. Sebelumnya, “Nyonya Oe” memang telah didekati oleh Panitia. Tanah itu kemudian dibeli Pengurus dengan harga Rp 200 ribu.

“Di atas tanah ini berdiri gedung yang ditempati C.P.M. (polisi militer — Red). Sedangkan tanah yang kosong digarap banyak orang. Untuk mempersiapkan bangunan, tanah harus dikosongkan, artinya para penggarap tanah diminta untuk tidak menggarap lagi. Usaha untuk mengosongkan tanah ternyata tidak mudah, tetapi dengan bantuan Walikota, akhirnya tanah dapat dikosongkan,” tulis Djumadi. Tak disebutkan jelas bagaimana cara pembebasan lahan tersebut.

Di atas tanah yang telah “dibebaskan” itu, Pengurus ingin mendirikan gedung-gedung dengan bentuk yang “disesuaikan dengan kepribadian Indonesia”. Pengurus pun meminta bantuan Milton D. Lowenstein, seorang doktor yang juga staf ahli International Cooperative Assistence, organisasi bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lowenstein menyarankan bentuk bangunan yang merupakan gabungan antara gaya Barat, pola-pola candi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta pola-pola bangunan di Indonesia pada umumnya.

Sementara itu, waktu yang ditetapkan untuk memulai kuliah perdana tinggal beberapa bulan lagi. Tak mungkin menyelesaikan gedung kuliah di Jalan Tuntang untuk menampung kuliah perdana, yang dijadwalkan pada 11 Oktober 1956.

Maka Pengurus menunjuk I. M. H. Pasariboe, seorang pemborong bangunan dari Solo, untuk membangun gedung kuliah darurat di belakang Sinode GKJ, Jalan Sumardi. Harga borongannya, Rp 49 ribu. Sedangkan meja kursi dipesan dengan harga Rp 12 ribu.

Basoeki Probowinoto dan Jac van der Waals baru mendatangi kediaman Oeripan Notohamidjojo di Jalan Salemba 10, Jakarta, pada bulan Juni atau Juli 1956, untuk meminta kesediaannya menjadi dekan PTPG-KI. Padahal, Panitia telah memutuskan akan meminta Notohamidjojo menjadi dekan PTPG-KI pada rapat tanggal 18 Agustus 1955. Saat Probowinoto dan van der Waals datang, Notohamidjojo belum dapat memberi jawaban.

“Keinginan yang dalam yang hidup dalam batin saya ialah menjadi jurist dan meninggalkan perguruan untuk menjadi hakim atau advocaat dan procureur. Lebih-lebih ketika saya diminta oleh Prof. Mr. G. J. Resink untuk menjadi asistennya dan beliau menjanjikan akan mendidik saya supaya bisa berpromosi,” tulis Notohamidjojo 20 tahun kemudian dalam Buku Peringatan 20 Tahun Universitas dan IKIP Kristen Satya Wacana Salatiga.

Baru mendekati Oktober 1956, Notohamidjojo menyatakan kesediaannya. “… dalam hati saya merasa terpanggil untuk menerimanya. Fihak yang berpengaruh besar pada keputusan itu adalah Dr. J. Verkuyl, yang pada waktu itu menjadi sekretaris B.P.K. di Jakarta.”

Setelah semuanya siap, kuliah perdana dimulai pada 17 Oktober 1956, terlambat enam hari dari jadwal semula. Tak jelas alasannya. Djumadi sendiri hanya menulis “karena sesuatu hal”. Sebelum kuliah mulai, Notohamidjojo membawakan renungan dengan judul yang diambil dari Amsal 1:7a, “Menyegani Tuhan itulah Pangkal Segala Pengetahuan”.

“Barang siapa dapat memahami ini, dapat mengerti juga bahwa iman dan Ilmu Pengetahuan tidaklah dapat dipisah-pisahkan secara dualistis. Menyegani berarti menerima norma-norma dari Tuhan itu, yang memberikan arah yang tertentu dalam penyelidikan ilmiah. Oleh sebab itu bagi penyelidikan ilmiah diperlukan : tobat, repentence. Oleh sebab itu Gereja Kristen kuno berkata sepatah kata yang penuh kearifan : yaitu bahwa scientia (ilmu) tidak dapat diceraikan dari ‘conscientia’ (yaitu hati nurani atau keinsafan batin).” Renungan kuliah perdana tersebut didokumentasikan dalam buku Kreativitas yang Bertanggungjawab.

Kuliah berjalan sesuai rencana. Dosen-dosen datang dari Semarang, Solo, Yogyakarta, Purwodadi, Purworejo, dan Pati. Mahasiswa tinggal di pondokan sekitar kampus.

Naasnya, baru sebulan lewat sehari, gedung kuliah darurat roboh diterpa angin dan hujan. Konstruksinya kurang kokoh. Untung saat itu kuliah batal, sehingga tak ada korban. Para mahasiswa tak ada yang datang karena hujan memang sangat deras.

“Hal ini menjadikan pengurus kalang kabut mencari tempat kuliah. Dengan pengertian dan bantuan Kantor Pusat (Sinode — Red) Gereja Kristen Jawa, dan Yayasan Perguruan Kristen Pusat, kuliah dapat berlangsung diruangan kantor Dekan, di ruang makan asrama putri, diemperan rumah Parsito. Biarpun dalam keadaan sangat sederhana, kuliah dapat berlangsung,” tulis Djumadi Wonopawiro.

Saya bertanya kepada Djumadi, apa pentingnya belajar sejarah?

“Menghindari egosentrisme,” kata Djumadi. “Orang yang tidak belajar sejarah akan mudah tergelincir oleh egonya sendiri.” Fakta-fakta yang telah lampau tak boleh dilupakan, apalagi dimanipulasi untuk kepentingan diri sendiri, menjatuhkan orang lain. Saya jadi ingat Soeharto dengan “G30S/PKI”-nya. Akibat propaganda yang masih dipertanyakan kebenarannya itu, tak sedikit orang “eks-PKI” yang terdiskriminasi hingga kini.

Djumadi juga mengatakan, belajar sejarah dapat membantu untuk mengenali jati diri sendiri. Dengan begitu, seseorang akan jadi lebih bijak dalam mengambil keputusan, hari ini dan esok. Dia belajar.

Penulisan sejarah lengkap Satya Wacana belumlah usai. “Catatan-catatan sejarah itu terserak dan nyaris tidak ada yang memberi perhatian. Orang mudah lupa, tetapi sejarah tidak boleh sampai dilupakan oleh karena sepanjang itu pula kehidupan Universitas Kristen Satya Wacana telah mengakar,” tulis Rektor John Ihalauw pada sekapur sirih terbitan naskah Djumadi Wonopawiro, 16 Juli 1999.

Sembilan tahun yang lalu, Rektor Ihalauw telah punya inisiatif untuk menulis sejarah Satya Wacana. Bagaimana dengan Rektor Timotius kini?

“Belum,” katanya, “saya belum punya inisiatif untuk itu.” Di kantornya, Kris Herawan Timotius justru memperlihatkan kepada saya, satu tulisannya (dan teman-temannya) yang berhasil masuk sebuah jurnal. Mungkin dia lebih bangga dengan itu.

3 Comments

  1. sat, (satria), wawancarai dong adnan buyung nasution, luhut pangaribuan, pramudya (mereka lawyer pak arief), atau benjamin mangkudilaga – eks hakim tata usaha negara

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

*

Geser ke Atas